AKBP Taswin SIk MH.

AKSELERASI- Masa tugas, AKBP Taswin SIk MH, sebagai Kapolres Palopo akan segera berakhir. Rencananya pekan depan, perwira dengan dua melati di pundak itu, akan dilantik--, menempati job barunya sebagai Wadirpolair Polda Papua. Sementara, posisi Kapolres Palopo yang baru diisi Kapolres Sinjai, AKBP Ardiansyah.

Dilantik 26 Mei 2017, AKBP Taswin satu tahun lima bulan memimpin Polres Palopo. Keberhasilan yang dicapainya, tak sedikit. Tingkat kriminalitas berhasil diturunkan, ia mampu mendekatkan Polri dengan masyarakat melalui program sosialisasi dengan pola pendekatan persuasif.

Ditemui Koran Akselerasi, Selasa (16/10/2018), AKBP Taswin tak menampik kabar terkait mutasi dirinya ke jajaran Polda Papua. "Benar, Insya Allah pekan depan pelantikannya digelar," aku AKBP Taswin sambil mengemasi barang-barang yang ada di ruang kerjanya.

Sumbangsih di bidang pendidikan, telah ia 'wariskan' ke warga Palopo dengan mendirikan padepokan Patriatman yang telah mendidik ratusan siswa. Ia berharap, padepokan itu tetap berjalan meskipun dirinya pindah tugas ke tempat lain. AKBP Taswin dianggap berhasil, mengawal pelaksanaan Pilwalkot Palopo yang berlangsung sukses, 27 Juni 2018 lalu. (ARI)

Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardy Yusuf.

AKSELERASI- Akibat diadukan memperkosa HR (17), anak kosnya, Wandi alias WN (43), warga Meranti, Kelurahan Balandai, terancam hukuman penjara 15 tahun.

Meski yang bersangkutan berdalih melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka, Wandi tetap dijerat penyidik Kepolisian Polsek Wara Utara yang menangani kasusnya dengan UU tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya sangat jelas, 15 tahun kurungan badan.

Hal itu, diungkapkan Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Ardy Yusuf SE SIk, saat dikonfirmasi Koran Akselerasi, Senin (3/9/2018). Menurut Ardy Yusuf, Berkat Acara Pemeriksaan (BAP) kasus pencabulan yang diduga dialami siswi di salah-satu SMA di Palopo itu, telah hampir rampung dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo untuk disidangkan.

Berdasarkan keterangan korban ke polisi, sebut Ardy Yusuf, pencabulan itu berlangsung dua kali. Pertama, tanggal 10 Agustus, dan kedua, 13 Agustus 2018. Lokasi dua kejadian tersebut, berlangsung di tempat yang sama, kos milik WN. Sejak 19 Agustus lalu, WN mendekam di sel Mapolsek Waru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Belakangan HR dan WN mengaku melakukan hubungan bak suami-istri suka sama suka, namun terlapor tetap kami jerat UU perlindungan anak. Sebab, pelapor tergolong masih anak di bawah umur," tegas Ardy Yusuf.

Kasus ini tetap lanjut, dan BAP-nya segera P21. Analogi hukumnya, beber Ardy Yusuf, jangankan menyentuh, melakukannya saja sudah melanggar UU tentang perlindungan anak. (ARI) 

Nurdin SH,

TERKADANG ketika membaca di berbagai media cetak atau menyaksikannya di media elektronik (TV), terminologi "kriminalisasi" di atas sagat-lah populer, kata tersebut senantiasa diucapkan oleh para penegak hukum, praktisi hukum, politisi bahkan yang mengklaim diri sebagai pakar hukum (mungkin pakar di bidang ilmu Sosial Politik tapi berbicara hukum).

Penulis meyakini mereka mengetahui makna yang sebenarnya, utamanya para penegak hukum & praktis hukum terlebih lagi yang sudah mengklaim diri sebagai pakar hukum akan tetapi ada dugaan oleh karena takut tidak populer di tengah masyarakat, sehingga terkadang memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum yang kurang baik terhadap masyarakat, utamanya masyarakat yang melek hukum.

Makna dari terminologi "kriminalisasi" yang berkembang saat ini, menurut penulis adalah keliru dan memang itu adalah kekeliruan, sebab ketika menarik kesimpulan apa yang berkambang saat ini, sepertinya  "kriminalisasi" dimaknai seolah-olah  penegak hukum utamanya Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka atas pemaksaan interpretasi Undang Undang atau perbuatan, seseorang ditafsirkan secara sepihak atau tafsir subyektif oleh Polri.

Ambil contoh: si A dikriminalisasi, atau Polri mengkriminalisasi si A, kasusnya dipolitisasi, direkayasa dan lain sebagainya. Orang, Ormas dan/atau kelompok masyarakat serta Identitas lainnya adalah sesuatu yang tidak dapat dikategorikan dikriminalisasi.

Prof Teguh Prasetyo dalam salah-satu bukunya memberikan pemahaman secara detail terkait makna "kriminalisasi" yang mana beliau mengatakan bahwa "kriminalisasi" adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana oleh karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat dalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses "kriminalisasi" adalah pembentukan hukum pidana.

Kemudian, di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna "kriminalisasi" itu adalah "proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat".

Nah, jika menarik kesimpulan apa yang Prof Teguh utarakan di atas dan memahami apa yang tertulis pada KBBI, maka bukan orang atau lembaga dan/atau identitas lainnya yang dapat dikriminalisasi akan tetapi yang dapat dikriminalisasi adalah perbuatan.

Penulis beri contoh konkrit; dahulu gratifikasi (memberi hadiah atau fasilitas) itu bukanlah merupakan kejahatan, namun seiring dengan dinamika perkembangan zaman, maka gratifikasi dianggap suatu kejahatan atau tindak pidana dan dimasukkan ke dalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan perbuatan inilah yang banyak menjerat para pejabat di Indonesia.

Intinya, bahwa "kriminalisasi" prespektif ilmu hukum pidana, maka perbuatanlah yang dapat dikriminalisasi bukan orang atau lembaga dan/atau identitas lainnya, sebagaimana pemahaman sebagian kalangan saat ini. Wassalam. (****) 

*) Penulis Adalah Penyidik Senior Sat Reskrim Polres Palopo

Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Umar Septono, saat berada di Lombok Barat, Provinsi NTB.

AKSELERASI- Rasa salut dan bangga disampaikan Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono, saat mengecek personil Polda Sulsel yang di-BKO-kan di Nusa Tenggara Barat (NTB, Jumat (24/8/2018) lalu.

Didampingi Kabid Dokkes Polda Sulsel, Kombes (Pol) dr R Harjuno Sp.KJ, Irjen Umar Septono hadir melihat langsung dari dekat kinerja pasukannya yang ditugaskan membantu penanganan pasca musibah bencana alam gempa bumi di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Jenderal polisi bintang dua itu, mengapresiasi keberadaan personilnya di NTB.

"Kedatangan saya ke NTB, Jumat kemarin, untuk memantau situasi dan kondisi terkini, pasca gempa yang terjadi di NTB. Alhamdulillah, personil yang kita kerahkan ke sini, berhasil membantu warga setempat khususnya dalam proses pemulihan pasca gempa," tegas Irjen Umar Septono, Sabtu (25/8/2018).

Dirinya berpesan kepada seluruh personil BKO, agar bisa menjadi teladan dan pribadi yang bermanfaat bagi warga korban gempa bumi di Lombok Barat. (TOM)

Razia yang digelar Subdenpom Palopo.

AKSELERASI- Operasi Gaktib dan Yustisi digelar Polisi Militer Subdenpom XIV/2-1 Palopo, Kamis (23/8/2018), di jalan poros DR Ratulangi, depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Palopo.

Razia dengan melibatkan Satlantas Polres Palopo dan aparat Dishub itu, berhasil menjaring dua pengendara yang memakai atribut TNI tanpa dilengkapi Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pemeriksaan KTA dilakukan untuk memastikan bahwa, pemilik kendaraan benar anggota TNI atau masyarakat sipil.

"Razia kita gelar selain dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-73, sekaligus menegakkan ketertiban dan kedisiplinan anggota TNI khususnya dalam berlalu-lintas," tegas Dansubdenpom XIV/2-1 Palopo, Kapten (CPM), Adi Santoso SH. (ARI)

Polda Sulsel akan gelar Salat Istigosa Kami malam nanti.

AKSELERASI- Berharap penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berjalan lancar dan kondusif, sekaligus sebagai bentuk keprihatinan atas musibah bencana alam gempa bumi yang berulang-kali terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), jajaran Polda Sulsel, Kamis malam nanti (23/8/2018), akan menggelar Salat Istigosah, serta doa bersama, di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel.

Polda Sulsel dijadwalkan menghadirkan Habib Umar untuk memimpin Salat Istigosah, dan doa bersama.

Salat Istigosah itu, rencananya akan diikuti langsung Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono, sesudah Salat Isya, tepatnya pukul 19.30 Wita. Kegiatan ibadah ini, diikuti pejabat utama polda, anggota polda, beserta masyarakat Sulsel.

"Kita menggelar Salat Istigosah dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 agar berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain itu, Salat Istigosah kita gelar untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana gempa di Lombok, NTB," tandas kapolda, Irjen Umar Septono. (TOM)

Nurdin SH,

MENGAWALI tulisan ini, penulis ingin mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Prof Satjipto Rahardjo (Pakar Sosiologi hukum) beliau yang mengenalkan hukum progresif dengan perubahan sistem hukumnya secara radikal ke arah kemajuan hukum yang lebih baik dengan tidak mempertahankan status qou bila hukum dalam hal ini perundang-undangan tidak lagi sesuai dengan harapan masyarakat.

Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga ketika hukum dalam bentuk peraturan dianggap tidak lagi adil oleh masyarakat, maka seharusnya diganti atau paling tidak direvisi sesuai dinamika perkembangan zaman.

"Hukum untuk manusia" juga bermakna "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Inti penekanannya ada pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan "masyarakat yang adil dan makmur".

Sejalan dengan apa yang diutarakan Prof Satjipto Rahardjo di atas, hal itu erat kaitannya dengan konsep pendekatan hukum Restoratif Justice (RJ) yang lebih mengedepankan harmonisasi pelaku & korbannya.

Munculnya ide Restoratif Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga, bangsa & Negara.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mengadopsi konsep Restoratif Justice. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 1 angka 6, yang menegaskan bahwa : "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Restoratif Justice tersebut, Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua MA RI) pernah menulis bahwa "hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban & pelaku sering kali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian.

Menurut beliau, apakah masih ada tujuan pemidanaan yang belum tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain? Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis & adil. 

Oleh karena, hukum hanyalah merupakan Instrumen atau alat, sarana dan/atau jembatan untuk mencapai tujuan itu.

Penulis berpandangan, bahwa inilah sebagian kecil dari doktrin hukum yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Bapak Kapolri yang tertuang dalam ide atau gagasan beliau yaitu Polisi yang PROMOTER (Profesional, Modern & Terpercaya) yang di dalam 11 (sebelas) program Promoter Kapolri tersebut terdapat konsep pendekatan hukum Restoratif Justice sebagaimana tertuang pada angka 9 poin 7 khususnya dalam penyelesaian kasus hukum yang dianggap ringan & mudah.

Kesimpulannya bahwa, gagasan Restoratif Justice adalah sebuah ide dalam pendekatan hukum di masa depan & meninggalkan paradigma hukum kolonial yang hanya mengedepankan tujuan pemidanaan yang absolut atau pembalasan (Vergelding Theory) yang mana pemenjaraan hanyalah merupakan "The Akademy of Criminal". Wassalam. (****) 

*) Penulis Adalah Penyidik Senior Sat Reskrim Polres Palopo

Nurdin SH.

SEBAGIAN besar kalangan menyalahkan majelis hakim pengadilan ketika seorang terdakwa divonis bebas, utamanya terdakwa kasus 'seksi' seperti korupsi.

Ini akan lebih mudah dipahami oleh publik apabila mengetahui dan memahami bahwa hukum itu adalah interpretasi atau penafsiran bukan matematis, seperti 1+1= 2.

Criminal Justice Sistem (CJS) di negara mana pun di dunia, baik penganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan. Penuntutan sampai pada putusan hakim Pengadilan, kesemuanya adalah interpretasi.

Sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim bisa penafsirannya sama, bisa pula berbeda, bahkan di kalangan hakim pun ada dissenting opinion (perbedaan pendapat di kalangan hakim).

Begitu pula dengan JPU, ada istilah P18 dan P19, ini bermakna agar tafsiran hukum antara penyidik dan penuntut umum, sama. Jika seorang terdakwa divonis bebas oleh hakim pengadilan, itu karena pengadilan bukan lembaga pengalgojoan di mana semua terdakwa yang diajukan ke muka hakim pengadilan harus dianggap bersalah, jika semua terdakwa yang diajukan ke muka hakim pengadilan harus dianggap bersalah, maka tidak perlu hakimnya sarjana hukum, seorang yang tidak mengenyam pendidikan sekalipun bisa memegang palu hakim.

Davis Jhon W menegaskan "Ketika pengadilan memutuskan, maka kewajiban warga negara mematuhinya". Orang bisa saja kecewa karena argumennya ditolak, tetapi kala hakim pengadilan telah memutuskan, semua persoalan mengenai aspek hukum, selesai.

Ingat, ada asas hukum yang mengatakan "Res Judicate Proveri Tate Hebitur" yang bermakna putusan hakim pengadilan hanya boleh dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Seperti upaya hukum biasa (Banding, Kasasi) dan upaya hukum luar biasa (PK). (****) 

*) Penulis Adalah Penyidik Senior Sat Reskrim Polres Palopo

Iptu Rijal S.Sos MH.

AKSELERASI- Peran petugas Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pelayanan Kepolisian di lapangan, benar-benar membuahkan stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di wilayah hukum Polres Luwu Utara.

Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Lutra, Iptu Rijal S.Sos MH, saat ditemui Koran Akselerasi, Sabtu (18/8/2018). Perwira dua balok di pundak ini menjelaskan, peran Bhabinkmatibmas berfungsi melakukan penyuluhan hukum di tengah masyarakat.

Hasilnya, Lutra yang dulu dikenal daerah rawan konflik, kini perlahan aman dan kondusif. Kesadaran warga menjaga Kamtibmas, mulai meningkat. Saat ini, papar dia, tidak ada lagi ditemukan letupan bunyi senjata rakitan jenis 'Papporo' yang pada tahun-tahun sebelumnya masih marak terdengar. Lutra benar-benar 'steril' dari ancaman 'Papporo' yang kerap menghantui ketentraman warga. 

Ditambahkan Iptu Rijal, keberhasilan yang dicapai menurunkan 'crime index' tak lepas dari peran Kapolres Lutra, AKBP Boy FS Samola SIk MH. "Pak kapolres setiap saat berhadapan langsung dengan anggota di lapangan, memberikan mereka arahan-arahan melaksanakan pelayanan persuasif ke masyarakat," kuncinya. (ARSYAD)

Penyuluhan hukum di internal Kodim 1403/Swg.

AKSELERASI- Guna menambah pengetahuan hukum dan kedisiplinan di tubuh institusi TNI, Tim Khumdam XIV Kodam Hasanuddin, Rabu (8/8/2018), menggelar penyuluhan hukum di internal anggota Kodim 1403/Swg.

"Penyuluhan hukum ini digelar sebagai wujud memberikan pencerahan hukum kepada anggota, sehingga mereka bisa meningkatkan wawasan hukumnya dan kian disiplin menjalankan tugas serta tanggungjawab yang diberikan," tegas Dandim 1403/Swg, Letkol (Inf) Imasfy SE.

Maksudnya adalah, setiap personil TNI khususnya jajaran Kodim 1403/Swg diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan baik di lingkungan dinas maupun urusan keluarga.

Materi penyuluhan hukum dibawakan Kabalak Bandukkum Kumdan XIV/HSN, Mayor (CHK) M Isa Anshari SH. Dalam pemaparannya, ia sempat menjelaskan tentang netralitas TNI, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan kendala yang dihadapi anggota di lapangan. (MUHAMMAD ISHARI)

Kalapas Palopo, Indra Sofyan.

AKSELERASI- Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-73, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo, kembali mengusulkan 415 warga binaannya untuk memperoleh remisi (potongan masa  hukuman) dari pemerintah.

Usulan itu, disampaikan Kalapas Kelas IIA Palopo, Indra Sofyan, kepada Koran Akselerasi, Senin (6/8/2018). Menurut dia, remisi yang akan diberikan ke napi bervariasi, dari satu bulan hingga enam bulan potongan masa tahanan.

Ia merincikan, narapidana Lapas Kelas IIA Palopo, 355 diantaranya kasus pidana umum, dan 60 napi kasus pidana khusus. Mereka yang diusulkan menerima remisi di hari kemerdekaan, merupakan narapidana berkelakuan baik dan memenuhi syarat.

Dari 415 napi yang namanya dikirim ke Kemenkumham-RI untuk menerima remisi, satu diantaranya, Muh Rezky Ramadhan, merupakan napi kasus teroris yang dibina di Lapas Kelas IIA Palopo. Atas perilakunya yang baik, tidak pernah melanggar aturan aturan yang berlaku di lapas. Pengusulan remisi kepada Muh Rezky Ramadhan, lanjut Indra Sofyan, telah dikoordinasikan pihaknya dengan Kodim 1403/Swg, serta Densus 88 Polri. "Selama dibina, napi bersangkutan banyak mengalami perkembangan. Sehingga, ia kita usulkan mendapat remisi di HUT RI," tegasnya. (MUHAMMAD ISHARI)

Nurdin SH.

HAMPIR setiap saat kita mendengar tuntutan berbagai pihak, baik itu masyarakat awam, para politisi, penggiat anti korupsi & juga teman-teman mahasiswa yang apabila berdemonstrasi "berteriak lantang" agar supaya proses penyidikan di Kepolisian transparan, pernyataan ini menurut penulis salah kaprah tentang dampak tuntutan mereka itu dan bisa jadi hal tersebut, oleh sebagian masyarakat kita diakibatkan ketidak pahaman terhadap hukum.

Oleh kerena pertama, transparansi penyidikan tidak diatur dalam hukum pidana formil (KUHAP) dimulai dari pasal 1 s/d pasal 286 KUHAP sebagai landasan atau pedoman dalam beracara pidana di Indonesia.

Kedua, jika proses penyelidikan danpenyidikan di Kepolisian transparan, maka penulis yakin akan banyak penjahat yang meloloskan diri.

Coba Anda bayangkan, pagi ini Polisi mengumumkan bahwa sore nanti akan menangkap si A misalnya, tentu saja si A akan keburu kabur.

Dipahami bersama, bahwa The Criminal Justice Sistem (CJS), transparansi ranahnya di persidangan Pengadilan yang mana ketua majelis hakim akan selalu membuka persidangan dengan mengucapkan kalimat "SIDANG DIBUKA & TERBUKA UNTUK UMUM."

Kecuali perkara asusila & anak atau ditentukan lain menurut Undang-undang, hal ini sesuai amanah Undang Undang (Vide pasal 153 ayat 3) KUHAP.

Jadi, kesimpulannya; bahwa transparansi dalam Criminal Justice Sistem (CJS) hanya ada pada Persidangan Pengadilan bukan pada tahap penyelidikan & penyidikan di Kepolisian, akan tetapi yang dapat dijelaskan pada tahap penyelidikan & penyidikan adalah sejauh mana penanganan suatu perkara dan tidak masuk ke dalam subtansi perkara sebagaimana dipersidangan pengadilan. (****)

Iirng-iringan becak hias yang mengarak empat purnawirawan Polres Palopo. Kapolres Palopo, AKBP Taswin SIk MH, ikut diarak menggunakan becak hias.

AKSELERASI- Upacara pelepasan empat personil Polres Palopo yang memasuki usia pensiun, Rabu (1/8/2018), berjalan unik. Empat purnawirawan; masing-masing satu perwira tinggi dan satu perwira menengah, serta dua Bintara, dilepas dengan memakai becak hias.

Sebelumnya, keempat personil itu mendapat ucapan terima kasih dari Kapolres Palopo, AKBP Taswin SIk MH, atas jasa dan pengabdian mereka selama berdinas sebagai anggota Polres Palopo.

Mereka yang memasuki masa purnawirawan, antara lain Kabag Sumda (AKBP Purnawirawan) Yulianus Pauranan, Bhabinkamtibmas, Ipda (Purn) Makmur, BA Sat Sabhara, Aiptu (Purn) Burhanuddin, dan BA Sat Sabhara, Aiptu (Purn) Jamaluddin.

"Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keempat personil yang telah menyelesaikan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semangat, kinerja dan profesionalitas yang selama ini ditunjukkan, semoga dapat bernilai berkah, amal, dan ibadah.

"Saya harapkan, setelah memenuhi tugas dinas di Kepolisian, mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan jiwa Tribrata dan Catur Prasetya yang terus melekat," harap AKBP Taswin.

Upacara pelepasan keempat personil ini, dihadiri seluruh personil Polres Palopo. Di ujung acara, digelar upacara pedang pora untuk memberi penghormatan atas jasa pengabdian keempat pensiunan Polri itu. Berikutnya, keempat purnawirawan diarak menggunakan becak hias dengan kawalan belasan unit Patmor Sabhara dan Bhabinkamibmas, mulai dari depan Mapolres Palopo, Jln Opu Tosappaile menuju Jln Durian, Jln Mangga, Jln Ambe Nona, dan finish kembali di Jln Opu Tosappaile. Kapolres dan beberapa perwira, ikut dalam rombongan arak-arakan kendaraan becak hias tersebut.  (MUHAMMAD ISHARI)

Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono, menghadiri rapat Forkopimda.

AKSELERASI- Jajaran Polda Sulsel siap mengamankan kedatangan Presiden RI, H Joko Widodo (Jokowi), yang akan menggelar kunjungan kerja ke Makassar, Sulsel.

Kesiapan itu dikemukakan Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono, usai menggelar rapat bersama Forkopimda Sulsel, Jumat (27/7/2018) pagi tadi, dalam rangka pengamanan kunjungan presiden, di ruang rapat Makodam XIV/Hasanuddin.

"Polda Sulsel siap melaksanakan tugas pengamanan sekaitan kunjungan bapak Presiden RI di Makassar," tegas kapolda.

Titik pengamanan yang menjadi salah-satu tugas pengamanan Kepolisian yakni jalur yang akan dilalui rombongan presiden. Kapolda berharap, agenda presiden di Sulsel dapat berjalan aman dan lancar.

Disebutkan jenderal polisi berbintang dua ini, agenda pengamanan yang akan digelar Polda Sulsel lainnya, seperti kunjungan Komisi III DPR-RI, serta penyambutan Obor Asian Games 2018 di Makassar.

Saat menghadiri rapat Forkompimda Sulsel dalam rangka pengamanan kunjungan presiden, kapolda didampingi Karo Ops Polda Sulsel, beserta dirlantas polda, Dansat Brimob Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, serta Kapolres Pelabuhan Makassar. (TOM) 

Nurdin SH.

PRESUMPTION of Innocence (praduga tidak bersalah) ini merupakan asa yang universal dan sangat dihormati dalam hukum pidana. 

Asas ini memberitahukan bahwa seseorang yang ditangkap, dtahan, dituntut dan dihadapkan di muka persidangan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim pengadilan yang menyatakan kesalahannya (Inkrah).

Nah, apakah asas ini berlaku di Kepolisian, Kejaksaan & KPK? Sebelum pertanyaan itu dijawab, terlebih dahulu penulis ingin memberikan contoh yang sederhana "Si A dengan menggunakan senjata api menembak mati si B di tengah keramaian" lalu Polisi datang dan menginterogasi semua orang yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mana semua orang di TKP mengatakan bahwa "Si A lah yang menembak mati si B dengan menggunakan senjata api dan si A pun mengakui telah menembak mati si B."

Akhirnya si A diborgol kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk kemudian  dilakukan pemeriksaan. Pertanyaannya apakah si A dibawa oleh Polisi karena diduga bersalah atau karena diduga tidak bersalah? Saya yakin jawabannya sama, bahwa si A diborgol oleh Polisi lalu kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk menjalani pemeriksaan adalah karena diduga bersalah dengan menembak mati si B menggunakan senjata api, karena apabila si A diduga tidak bersalah, untuk apa Polisi menangkapnya? 

Jika Polisi menangkap orang yang diduga tidak bersalah, mengapa Polisi tidak menangkap semua orang yang lalu-lalang? Begitupun dengan Jaksa, tidaklah mungkin ia menuntut seseorang karena diduga tidak bersalah, untuk apa JPU (Jaksa Penuntut umum) menuntut seorang terdakwa jika dianggapnya tidak bersalah? 

JPU punya keyakinan bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah bersalah. Inilh yang kemudian oleh konsep hukum dikenal dengan terminologi Presumption of Guilt atau "praduga bersalah" namun bukan merupakan asas hukum.

Kesimpulan penulis bahwa untuk Presumption of Innocence wilayah berlakunya adalah pada hakim pengadilan sementara untuk Presumption of Guilt, wilayah berlakunya pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan tetapi keduanya tidak dapat dipertentangkan melainkan dijalankan secara profesional dan proporsional oleh penegak hukum. (****)

*) Penulis Penyidik Senior Sat Reskrim Polres Palopo

Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono, menyerahkan penghargaan kepada personil berprestasi.

AKSELERASI- Beberapa anggota Polda Sulsel, Kamis (26/7/2018), menerima penghargaan langsung dari Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono. Mereka mendapat apresiasi khusus dari kapolda, atas prestasi kinerja yang diperlihatkan selama ini.

Penyerahan penghargaan anggota Polda Sulsel bidang media sosial berprestasi, diberikan usai upacara apel di halaman Mapolda Sulsel.

Didampingi pejabat utamanya dan unit satuan kerja di lingkup polda, kapolda menyalami satu per satu personil yang dinilai berprestasi.

"Terimakasih atas prestasi, dedikasi, serta kerja keras yang telah ditunjukkan selama ini. Penghargaan ini, semoga dapat menjadi motivasi untuk semakin memacu kinerja pelayanan," tandas jenderal polisi berbintang dua itu. (TOM)

Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Umar Septono, menerima panpel tablig akbar Notaris Muslim Indonesia.

AKSELERASI- Jelang kegiatan tablig akbar-nya yang akan digelar, 26 Juli 2018, di Masjid Raya Syekh Yusuf Gowa, panitia pelaksana (panpel) tablig akbar Notaris Muslim Indonesia, Selasa (24/7/2018), menggelar kunjungan ke Mapolda Sulsel.

Kedatangan mereka, disambut hangat Kapolda Sulsel, Irjen (Pol) Drs Umar Septono, didampingi beberapa pejabat Polda Sulsel, diantaranya Direktur Binmas, Direktur Intel, dan Kabid Humas Polda Sulsel, bertempat di ruang tamu pimpinan Lt II Mapolda Sulsel.

Panpel dari Notaris Muslim Indonesia di hadapan kapolda berharap agar dalam penyelenggaraan tablig akbar nanti, Kapolda Sulsel, Irjen Umar Septono, dapat hadir sekaligus memberikan kata sambutan sebelum tablig akbar berlangsung. Tablig akbar Notaris Muslim Indonesia, rencananya menghadirkan Ustadz Yusuf Mansyur, sebagai penceramah.

Ditemui usai pertemuan silaturahmi bersama panpel pengajian akbar Notaris Muslim Indonesia, Kapolda Irjen Umar Septono, memberikan respek yang positif atas pelaksanaan kegiatan tablig akbar Notaris Muslim Indonesia tersebut. (TOM)

Wakapolda Sulsel saat menerima tim Puslitbang Mabes Polri.

AKSELERASI- Rombongan Puslitbang Mabes Polri yang dipimpin Kombes (Pol) Wiyarso, menggelar kunjungan ke Mapolda Sulsel, Senin (23/7/2018), pukul 09.30 Wita. Mereka diterima Wakapolda Sulsel, Brigjen (Pol) Risyapudin Nursin, di ruang tamu pimpinan, Lt II Mapolda Sulsel.

Wakapolda saat menerima kedatangan tim Puslitbang Mabes Polri, didampingi antara lain, Irwasda Polda Sulsel, serta pamen Ditlantas Polda Sulsel.

Selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran Polda Sulsel, kunjungan tim Puslitbang Mabes Polri di Mapolda Sulsel, untuk membahas penerapan e-tilang, ketentuan tilang secara umum, dan penerapan denda maksimal, bukti e-tilang belum ada data, pelanggaran belum koneksi dengan data regident, serta regulasi terhadap pembangunan IT di Polda Sulsel.

Setelah berdialog seputar kebijakan e-tilang dan regulasi tentang e-tilang, tim Puslitbang Mabes Polri melanjutkan agendanya dengan meninjau kantor Dit Lantas Polda Sulsel. (TOM)

Razia yang digelar jajaran Samsat Kota Palopo, Jumat pagi tadi, 20 Juli 2018, di poros Tandipau.

AKSELERASI- Operasi penertiban razia pajak kendaraan roda dua dan empat digelar kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Palopo, Jumat (20/7/2018) siang tadi, di Jln Tandipau.

Keterangan yang diperoleh Koran Akselerasi di lokasi razia, dari puluhan kendaraan roda dua dan empat yang terjaring, beberapa diantaranya langsung melunasi pajaknya. Delapan pemilik kendaraan, empat motor dan empat mobil, melunasi pajak kendaraannya di tempat pelaksanaan razia.

"Tadi, kita temukan delapan pengendara (empat motor dan empat mobil) yang pajak kendaraannya mati, langsung melunasi kewajiban membayar pajak di loket yang kita sediakan pada lokasi razia," tegas Kepala Unit (Kanit) Regident Polres Palopo, Iptu Haryanto.

Disampaikan Iptu Haryanto, selain disarankan membayar pajak kendaraan, bagi pengendara yang tidak taat membayar pajak, diberikan sanksi berupa penilangan.

"Kita menstand-by kan mobil samsat keliling, untuk melayani pengendara yang ingin membayar pajak saat razia berjalan," beber Iptu Haryanto.

Mobil samsat keliling ini, cukup membantu petugas dalam mengarahkan pengendara yang membandel bayar pajak.

Hasil pengamatan pihaknya dalam kegiatan razia, umumnya kendaraan yang menunggak pajak didominasi roda dua. Pelanggaran lainnya di luar pajak kendaraan, juga dominan dilakukan pengendara roda dua.

Tak hanya menyasar pajak kendaraan, aparat Satlantas Polres Palopo yang turut dilibatkan dalam giat tersebut bersama PT Jasa Raharja dan Bappenda Palopo, memeriksa kelengkapan berkendara seperti helm berstandar SNI, kelengkapan dokumen SIM dan STN, hingga safety belt bagi pengemudi roda empat.

"Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pengendara agar memperhatikan pembayaran pajak kendaraannya. Tujuannya selain mendisiplinkan warga membayar pajak, diharapkan dengan tumbuhnya kesadaran tersebut dapat mengurangi tingkat pelanggaran," tukas Iptu Haryanto. (ARI)

Kapolres Palopo, AKBP Taswin menyerahkan trophy (piala) kepada juara lomba HUT Bhayangkara ke-72.

AKSELERASI- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) korps Bhayangkara ke-72 telah sukses digelar. Kapolres Palopo, AKBP Taswin SIk MH, Jumat (13/7/2018), memberikan reward kepada personilnya yang menjuarai beberapa lomba yang digelar untuk menyemarakkan HUT Bhayangkara ke-72.

Seperti halnya untuk lomba kebersihan ruangan, unit Satlantas Polres Palopo berhasil meraih bendera merah atau juara terbaik pada lomba kali ini. Sementara, peserta dengan penilaian buruk (bendera hitam, red) jatuh pada Polsek Wara dan ruang Sitipol Polres Palopo.

Penyerahan trophy kepada masing-masing juara, digelar kapolres usai apel di halaman Mapolres Palopo.

Dalam arahannya, AKBP Taswin menegaskan, berbagai rangkaian lomba yang dilaksanakan Polres Palopo menyambut HUT Bhayangkara ke-72, tak lain dapat menjadi sarana bersilaturahmi antar seluruh personil Kepolisian-RI di daerah ini. Melalui lomba-lomba tersebut, diharapkan pula meningkatkan motivasi dan kedisiplinan para insan Polri di Kota Palopo untuk lebih giat melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kapolres menyampaikan, dirinya bangga atas suksesnya penyelenggaraan HUT Bhayangkara ke-72 dengan penuh kemeriahan. (ARI)