ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Menteri ATR/Kepala BPN Jamin Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat

 

PADANG- Dalam kegiatan sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, Senin (28/4/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah melindungi hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait tanah ulayat. 

“Kami sebagai perwakilan negara, tidak mungkin punya niat jahat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Justru, negara hadir untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Bentuk pengakuan dan pencegahan konflik ke depannya seperti apa? Didaftarkan, didata, supaya jelas,” tegas Nusron Wahid.

Ia menjelaskan, pencatatan tanah ulayat ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan sehingga tidak mudah diklaim atau diambil alih pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk korporasi besar yang memiliki kekuatan modal. “Kita ingin memastikan bahwa nanti, jika ada yang mengaku-ngaku atau mencoba mengambil hak ulayat, sudah ada data dan bukti yang sah. Inilah tanah adat yang diakui negara,” jelasnya.

Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, Forkopimda Sumatera Barat, hingga organisasi masyarakat sipil. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, serta Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh. Dengan keterlibatan seluruh terkait, Menteri Nusron berharap bisa mewujudkan perlindungan bagi hak rakyat yang dalam hal ini adalah hak atas tanah ulayat.

“Saya kira inilah niat baik kami datang ke sini. Karena itu, kami mohon dukungan dari seluruh warga Sumatera Barat. Kedatangan kami bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kebaikan Bapak/Ibu sekalian dan untuk kebaikan bersama. Sebab, memang sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat, termasuk hak atas tanah adat,” ucap Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa per April 2025, seluruh bidang tanah terdaftar di Indonesia sudah mencapai 121.728.816 bidang tanah dan telah tersertipikasi 95.944.121 bidang. Sementara terkait tanah ulayat, di Sumatera Barat terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat atau sekitar 300 ribu hektare. 

Sebagai bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat, Menteri Nusron menyerahkan 1 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi untuk KAN V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman. Diserahkan pula 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan 5 sertipikat wakaf. Seluruh sertipikat yang diserahkan merupakan Sertipikat Elektronik.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PADANG- Dalam kegiatan sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, Senin (28/4/2025), Menteri ...

Nusron Wahid Jamin Negara Hadir Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat

 

PADANG- Saat hadir di kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Sumatera Utara, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Senin (28/4/2025), memastikan bahwa negara senantiasa hadir melindungi hak masyarakat hukum adat, khususnya terkait tanah ulayat.

Kegiatan sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat se-Provinsi Sumatera Barat ini, digelar di Auditorium Universitas Negeri Padang.

“Kami sebagai perwakilan negara, tidak mungkin punya niat jahat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Justru, negara hadir untuk mengakui dan melindungi hak-hak tersebut. Bentuk pengakuan dan pencegahan konflik ke depannya seperti apa? Didaftarkan, didata, supaya jelas,” tegas Nusron Wahid.

Ia menjelaskan, pencatatan tanah ulayat ini bertujuan untuk memperjelas kepemilikan sehingga tidak mudah diklaim atau diambil alih pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk korporasi besar yang memiliki kekuatan modal. “Kita ingin memastikan bahwa nanti, jika ada yang mengaku-ngaku atau mencoba mengambil hak ulayat, sudah ada data dan bukti yang sah. Inilah tanah adat yang diakui negara,” terangnya.

Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, lembaga adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), bundo kanduang, perguruan tinggi, Forkopimda Sumatera Barat, hingga organisasi masyarakat sipil. Hadir pula Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, serta Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh. Dengan keterlibatan seluruh terkait, Menteri Nusron berharap bisa mewujudkan perlindungan bagi hak rakyat yang dalam hal ini adalah hak atas tanah ulayat.

“Saya kira inilah niat baik kami datang ke sini. Karena itu, kami mohon dukungan dari seluruh warga Sumatera Barat. Kedatangan kami bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kebaikan Bapak/Ibu sekalian dan untuk kebaikan bersama. Sebab, memang sudah menjadi tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat, termasuk hak atas tanah adat,” ucap Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa per April 2025, seluruh bidang tanah terdaftar di Indonesia sudah mencapai 121.728.816 bidang tanah dan telah tersertipikasi 95.944.121 bidang. Sementara terkait tanah ulayat, di Sumatera Barat terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat atau sekitar 300 ribu hektare. 

Sebagai bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat, Menteri Nusron menyerahkan 1 Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi untuk KAN V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman. Diserahkan pula 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan 5 sertipikat wakaf. Seluruh sertipikat yang diserahkan merupakan Sertipikat Elektronik.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PADANG- Saat hadir di kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Provinsi Sumatera Utara, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Seni...

Ossy Dermawan Minta Kantah Kendal Kelola Pertanahan Secara Teliti dan Tepat

 

KENDAL- Dalam kunjungannya ke kantor pertanahan (Kantah) Kendal, Sabtu (26/4/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menekankan kepada jajaran Kantah Kendal, pentingnya pengelolaan pertanahan yang tepat dan teliti, sesuai aturan yang berlaku. 

“Apa yang kita kerjakan di sini akan berdampak pada banyak orang. Jadi, saya minta agar setiap langkah yang diambil didasari kebenaran dan peraturan yang berlaku, serta hati-hati mempertimbangkan setiap permasalahan. Prinsip kita dalam mengelola pertanahan harus cepat, tetapi juga harus teliti dan akurat. Jangan sampai mengejar kecepatan, kita mengabaikan aspek ketelitian yang sangat penting,” tegas Ossy Dermawan.

Ia berharap, pengelolaan pertanahan di Kantah Kabupaten Kendal dapat terus diperbaiki dan dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat. “Semoga pengelolaan pertanahan di Kendal bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Pak Kepala Kantor dan jajaran di sini memiliki kewenangan besar untuk mengelola pertanahan dan tata ruang di daerah ini, dan saya mohon agar semua dilakukan dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kendal,” tutur Ossy Dermawan. 

Sebelum memberikan pengarahan, Wamen Ossy bersama Kepala Kantah Kabupaten Kendal, Agung Taufik Hidayat, meninjau berbagai layanan pertanahan yang tersedia untuk masyarakat, seperti layanan PELATARAN dan Drive Thru. 

Ossy Dermawan sangat mengapresiasi inovasi layanan Drive Thru yang dikembangkan Kantah Kabupaten Kendal, sebagai satu-satunya di Jawa Tengah. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat dalam mengambil sertipikat tanah secara cepat dan fleksibel. “Fasilitas Drive Thru ini sangat membanggakan dan program ini juga dikelola secara swadaya. Semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” puji Wamen Ossy.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Luh Widasari Ossy Dermawan; Ketua Ikawati BPN Provinsi Jawa Tengah, Yetti Lampri; serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  KENDAL- Dalam kunjungannya ke kantor pertanahan (Kantah) Kendal, Sabtu (26/4/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menekankan kepada j...

Menteri ATR/BPN Minta Kepala Daerah di Riau Tingkatkan Kualitas Data Pertanahan

 

PEKANBARU- Seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau, diminta ikut berperan meningkatkan kualitas data pertanahan dengan gencar ikut melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan pertemuannya dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025).

“Kami mohon kepada Bupati dan Wali Kota untuk menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengecek, menyerahkan sertipikatnya yang lama dan diberi sertipikat yang baru. Ini terkait dengan KW 4, 5, 6, yaitu sertipikat yang terbit pada tahun 1961 hingga 1997. Biasanya ini sertipikat belum ada peta tanahnya,” ujar Nusron Wahid.

Sertipikat KW 4, KW 5, dan KW 6, merupakan dokumen pertanahan lama yang terbit sebelum sistem pendaftaran modern diberlakukan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas data pertanahan dengan menerapkan sistem baru sejalan dengan berkembangnya teknologi. Dengan demikian, Menteri Nusron berharap data pertanahan dapat diperbarui secara akurat. 

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa saat ini, 67,07% dari Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Riau telah terdaftar dan 65,36% telah bersertipikat. Sementara itu, bidang tanah dengan sertipikat KW 4, 5, 6 masih mencakup 17,23% dari tanah yang telah terdaftar atau setara dengan 523.148 bidang tanah dengan luas 370.753,86 hektare.

Di kesempatan ini, ia juga mengungkapkan, selain aspek legalitas dan kepastian hukum, ada hal penting lain yang terbukti berdampak pada perekonomian daerah, yaitu layanan pertanahan. “Layanan pertanahan di Riau sendiri telah berkontribusi terhadap perekonomian Riau selama 2024 melalui penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak Rp398 miliar dan Hak Tanggungan sebesar Rp19 triliun. Inilah mengapa kami membutuhkan kerja sama dengan Bapak/Ibu sekalian terkait layanan pertanahan,” pungkas Nusron Wahid.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran. Hadir pula, Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Kepala Daerah se-Provinsi Riau. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PEKANBARU- Seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau, diminta ikut berperan meningkatkan kualitas data pertanahan dengan gencar ikut melaksan...

Nusron Wahid Imbau Jajaran BPN Riu Fokus Penyelesaian HGU-Pemetaan Tanah

PEKANBARU- Di hadapan jajaran BPN Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau agar proses penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) dan pemetaan tanah mendapatkan prioritas penanganan. 

“Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan HGU dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi,” ujar Nusron Wahid.
 
Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Menteri Nusron mengimbau jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan. 

“Dilakukan identifikasi dari 126 itu yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” tegas Nusron Wahid.

Selain persoalan HGU, Menteri Nusron menyoroti pentingnya percepatan pendaftaran tanah. Di Provinsi Riau sendiri, estimasi bidang tanah sebanyak 3,531 juta bidang, dengan capaian total bidang tanah terdaftar 2,152 juta atau sebanyak 60,93%.

“Minta tolong juga dipetakan ini, masih sisa 1,4 juta bidang tanah yang masih berpotensi untuk diurus, berarti sisa 39% dari 3,531 juta bidang tanah,” jelasnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dalam paparannya menjelaskan, 126 perusahaan ber-IUP yang belum memiliki HGU ini, telah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN Provinsi Riau. 

"Setelah diverifikasi, saat ini 56 telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB); 13 belum mengajukan HGB; 10 telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU); 25 dalam proses HGU; 19 belum mengajukan HGU; dan 3 tidak ada data," terang Nurhadi Putra. 

Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis berserta jajaran. Pada pembinaan tersebut, hadir para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

PEKANBARU- Di hadapan jajaran BPN Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau agar proses penyelesaian...

Iksan Baharuddin Tengahi Kisruh Warga Matarape dan PT KPI

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf. 
MOROWALI- Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menghadiri forum diskusi antara masyarakat Desa Matarape dan PT Kacci Purnama Indah (KPI). Dalam forum tersebut, Iksan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir sebagai penengah dalam pembahasan tuntutan yang disampaikan warga.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di Kecamatan Kepulauan Sombori itu menghasilkan sinyal positif dari kedua belah pihak. Ini merupakan kali kedua Iksan memediasi diskusi antara masyarakat dan perusahaan, setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan konflik antara Forum Ambunu Bersatu (Forbes) dan PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG).

“Alhamdulillah, dari hasil diskusi, kita sudah menemukan titik temu dan pertemuan ini direspons dengan baik oleh kedua pihak. Kita sudah mendapatkan solusi-solusi atas tuntutan warga,” ujar Iksan, Jumat (25/4/2025).

Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di Morowali. Menurut dia, dengan dialog yang baik, berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan damai.

“Harapan kami, masyarakat dan perusahaan selalu mau berdiskusi. Pemerintah daerah terbuka untuk memfasilitasi demi membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Iksan mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang harmonis. Ia menilai kemajuan daerah sangat bergantung pada kolaborasi erat antara masyarakat dan dunia usaha.

“Menjaga hubungan baik itu penting, baik dari sisi masyarakat maupun perusahaannya. Pesan saya, kedua pihak harus terus bergandeng tangan demi kemajuan Morowali yang kita cintai ini,” pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

16 TUNTUTAN WARGA MATARAPE KE PT KPI:
1. Tali asih sebesar Rp20 juta per tongkang.
2. Penyelesaian lahan masyarakat yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KPI serta lahan masyarakat yang berada di jalan hauling yang melebihi lebar 20 meter sebagaimana kesepakatan dengan PT KPI.
3. Perekrutan karyawan untuk posisi skill maupun non-skill.
4. Pengadaan dan pekerjaan air bersih.
5. Realisasi beasiswa bulanan bagi mahasiswa.
6. Pemberian kompensasi dampak debu bagi pemilik lahan produktif.
7. Pemberian kompensasi dampak debu secara umum.
8. Penanggulangan bencana alam.
9. Pemberian izin bagi warga untuk melintas di jalan hauling.
10. Pembuatan talud di Pantai Desa Matarape.
11. Pembenahan jembatan di sekitar sumber air bersih.
12. Pembenahan jetty dan stockpile.
13. Komitmen PT KPI untuk tidak memperluas wilayah jetty.
14. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan lokal.
15. Pemberian ruang bagi masyarakat lokal sebagai pemasok kebutuhan perusahaan.
16. Pemberian insentif kepada pemerintah desa, BPD, pegawai masjid, tokoh adat, dan pembantu adat.

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf.  MOROWALI- Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menghadiri forum diskusi antara masyarak...

Bupati Morowali Respons Cepat Kebakaran di Bahodopi

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf langsung tinjau kebakaran di Bahodopi.
MOROWALI- Peristiwa kebakaran di Kecamatan Bahodopi, Kamis (2/4/2025), mendapat respons cepat dari Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso langsung ke lapangan, Kamis (24/4/2025), untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat dan tepat.

Turut mendampingi dalam tinjauan tersebut perwakilan pemerintah kabupaten, aparat kecamatan, TNI-Polri, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Iksan meminta seluruh unsur pemerintah bekerja sama dan bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Jadi, hari ini kita langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi pascakebakaran. Tim sudah dikerahkan dan pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk para korban,” ujar Iksan.

Ia juga menyoroti lokasi kebakaran yang berada di sekitar Pasar Bahodopi. Menurut dia, perlu koordinasi lintas sektor agar kondisi tetap aman dan lalu lintas tidak terganggu.

“Karena titik kebakaran dekat dengan pasar dan rawan macet, saya minta Dinas Perhubungan segera mengatur arus lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan panjang,” tegas Iksan.

Usai meninjau lokasi kebakaran, Bupati Iksan juga menyambangi Pasar Bahodopi. Ia berbincang dengan warga dan pedagang untuk memastikan aktivitas tetap berjalan.

“Alhamdulillah, aktivitas pasar tetap normal, tidak terganggu. Tapi ada hal yang perlu dibenahi, seperti akses jalan yang masih berlumpur. Ini akan segera kami perbaiki agar masyarakat lebih nyaman,” tutupnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf langsung tinjau kebakaran di Bahodopi. MOROWALI- Peristiwa kebakaran di Kecamatan Bahodopi, Kam...

Wamen ATR/Waka BPN Berbicara di IIVC 2025

 

JAKARTA- Tampil sebagai pembicara di Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, yang berlangsung di Tangerang Selatan, Kamis (24/4/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa proses pengadaan tanah proritaskan keberlanjutan hidup masyarakat.

Tidak hanya menyelesaikan urusan lahan, tetapi juga memastikan warga terdampak dapat melanjutkan hidupnya secara layak dan bermartabat.

“Pembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Kita ingin setiap proses Pengadaan Tanah juga jadi awal bagi kehidupan yang lebih baik,” tegas Ossy Dermawan.

Dengan pendekatan baru dalam proses pengadaan tanah, kompensasi bagi masyarakat terdampak tidak lagi berdiri sendiri, pemerintah menghubungkan dengan program bantuan seperti hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima uang, tetapi juga solusi jangan panjang. Pada kegiatan itu, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Tampil sebagai pembicara di Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, yang berlangsung di Tangerang Selatan, Kami...

Kementerian ATR/BPN Dorong Reforma Agraria untuk Perempuan dan Keadilan

 

JAKARTA- Semangat dan cita-cita perjuangan R.A Kartini, menjadi dorongan Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Reforma Agraria. 

Direktorat Jenderal Penataan Agraria (Ditjen Pentag), Yulia Jaya Nirmawati, pada puncak peringatan Hari Kartini, menegaskan bahwa perempuan bukan sekedar pendukung, tapi mereka adalah motor penggerak dalam penataan akses Reforma Agraria. 

"Kami membuka ruang partisipasi dan mendampingi mereka menghadapi tantangan sosial, budaya, hingga ekonomi," tegas Yulia. 

Ia mengharapkan, perempuan tak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pelaku utama dalam pembangunan ekonomi desa. Ditjen Pentag memiliki peran penting dalam memperluas akses perempuan terhadap sumber daya agraria, sebagai bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Semangat dan cita-cita perjuangan R.A Kartini, menjadi dorongan Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Reforma Agraria.  Direkt...

TAGANA Dinsos Palopo Tertibkan Gelandangan-Pengemis di Poros Ratulangi

Andi Irpandi Yusuf.

PALOPO- Langkah penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (Gepeng), terus dilakukan tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo, terbaru sejumlah gelandangan dan pengemis di poros Dr Ratulangi, Palopo, berhasil dirazia, Rabu (23/4/2025).

Kepala Dinas Sosial Palopo, Zulkifli Halid ST MSi, melalui Kabid Linjamsos, Andi Irpandi Yusuf SE, membenarkan penertiban atas gelandangan dan pengemis di poros Ratulangi.

Sebanyak dua orang dewasa terjaring penertiban, namun setelah melalui proses pendataan, ternyata kedua orang tersebut bukan penduduk Palopo, melainkan warga dari luar daerah.

"Kita langsung kasi teguran pembinaan, agar keduanya tidak melakukan aksi pengemis dan berkeliaran di jalan, hal ini sebagai upaya Pemkot Palopo menjaga kenyamanan dan ketertiban bagi para pengguna jalan," terang Irpandi.

Aktivitas 'Gepeng' dan anak jalanan, belakangan ini diresahkan warga karena mengganggu ketertiban umum, serta rawan eksploitasi dan membahayakan keselamatan pemakai jalan.

"Giat penertiban ini akan terus kami intensifkan, sampai benar-benar Palopo bebas dari aktivitas 'Gepeng' dan anak jalanan yang cukup mengganggu pengendara di jalan raya," pungkas Irpandi. (ADVERTORIAL)


























 

Andi Irpandi Yusuf. PALOPO- Langkah penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (Gepeng), terus dilakukan tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA)...

Nusron Wahid Bahas Pemanfaatan Tanah Terlantar di Halal Bihalal REI

 

JAKARTA- Keluarga besar Real Estate Indonesia (REI) menggelar Halal Bihalal, Senin (21/4/2025), acara yang berlangsung di Sheraton Grand, Jakarta, ini dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. 

Pada pertemuan itu, Nusron Wahid membahas seputar pemanfaatan tanah terlantar yang bisa mendukung program Propertinomic 2.0 REI, yaitu program bertujuan membangun 1 juta rumah desa tanpa menggunakan anggaran dari pos APBN. 

"Ada sekitar 73.432,43 Ha tanah yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan, dari jumlah tersebut sebanyak 14.490 Ha sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi, tanah itu tersebar di beberapa daerah, seperti Aceh, Banten, dan beberapa daerah lain, sementara kita susun, tanah tersebut akan diserahkan ke bank tanah, tahap selanjutnya bapak/ibu bisa langsung ke bank tanah," terang Nusron Wahid. 

Ia menambahkan, tanah-tanah tersebut semuanya layak dijadikan perumahan, meski demikian Nusron Wahid menjelaskan bahwa tanah yang terlantar tidak difokuskan pada satu program saja, tetapi ke seluruh program pemerintah, sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dialihfungsikan begitu saja tanpa perencanaan yang optimal agar penggunaannya dapat tepat sasaran ke masyarakat. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Keluarga besar Real Estate Indonesia (REI) menggelar Halal Bihalal, Senin (21/4/2025), acara yang berlangsung di Sheraton Grand, ...

Serapan Anggaran Kementerian ATR/BPN Capai 33,75% di Triwulan I/2025

 

JAKARTA- Memasuki triwulan pertama tahun 2025, serapan anggaran di Kementerian ATR/BPN, mencapai angka 33,75%.  

Hal itu diketahui dalam rapat kerja Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR-RI, Senin (21/4/2025). Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi sebesar Rp4.442.962.422. Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran mencapai 33,75%. 

“Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462 atau telah tercapai sebanyak 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Nusron Wahid di sela Raker terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini.

Ketua Komisi II DPR-RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerja positif Kementerian ATR/BPN di bidang pertanahan dan tata ruang, terkait kepemilikan Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas laut yang dihandle dengan baik oleh Kementerian ATR/BPN," tukas Rifqinizamy. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Memasuki triwulan pertama tahun 2025, serapan anggaran di Kementerian ATR/BPN, mencapai angka 33,75%.   Hal itu diketahui dalam r...

Warga Desak PT SEI Hentikan Aktivitas di Lahan Milik Made Sami

 

Perwakilan warga saat menyampaikan sikap.
MORUT- Sebelum dilakukan penyelesaian kesepakatan, warga meminta PT Stardust Estate Investment (SEI) segera menghentikan aktivitasnya di atas lahan milik Made Sami. 

Dalam unjuk rasa yang digelar, Minggu (20/4/2025), para pendemo menyerukan PT SEI mematuhi hasil pertemuan yang berlangsung tanggal 27 Februari 2025 yang dihadiri Ketua DPRD dan Kapolres Morowali Utara. 

Di mana diketahui pihak yang bersangkutan mengakui lahan milik Ibu Made Sami dan siap menyelesaikan hasil kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tersebut. 

Terkait tuntutan pembayaran, rencananya akan digelar pertemuan antara tim Desa Bunta dengan pihak claimer (Made Sami) pada Selasa (22/4/2025) besok, pertemuan ini difasilitasi Polres Morut beserta pihak perusahan. (****)

  Perwakilan warga saat menyampaikan sikap. MORUT- Sebelum dilakukan penyelesaian kesepakatan, warga meminta PT Stardust Estate Investment (...

Nusron Wahid Minta Kepala Daerah se-Jateng Kolaborasi Selesaikan Sertipikasi Tanah dan RDTR

 

SEMARANG- Di depan seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, Jawa Tengah perlu menyelesaikan total 322 RDTR. Dua hal yang saling berkesinambungan ini menjadi bahasan utama dalam dialog Menteri Nusron bersama kepala daerah se-Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025). 

"Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Nusron usai dialog.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Tanah yang sudah memiliki kepastian hukum juga bisa menambah nilai atas tanah tersebut, salah satunya dapat mendorong masuknya investasi. Dalam hal itu, Menteri Nusron mengajak kepala daerah di Jawa Tengah juga ikut mendukung soal kepastian hukum atas tanah dan kejelasan tata ruang.

"Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Untuk RDTR sendiri, dari target 322 baru ada 60 RDTR yang telah tersedia di Jawa Tengah. Menteri Nusron meminta komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam waktu tiga tahun. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR juga harus memperhatikan ketahanan pangan, khususnya agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

"Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” pungkas Menteri Nusron.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Adapun sertipikat yang diserahkan, yaitu 31 sertipikat aset BMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset BMD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SEMARANG- Di depan seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Tengah, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mendorong kolaborasi antara pemeri...

Gubernur Sulteng Terkesima Panorama Air Terjun Pofua'a

 

Gubernur Sulteng, H Anwar Hafid dan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin meresmikan air terjun Pofua'a.
MOROWALI- Keindahan air terjun Pofua'a benar-benar membuat Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, terkesima, bahkan mantan Bupati Morowali dua periode ini memberi pujian air terjun Pofua'a yang terletak di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, bagaimana 'surga' yang terpendam di Kota Bungku. 

“Kalau orang Arab bilang ini jannah, yang artinya surga. Karena sulit sekali menemukan air mengalir seperti ini di tengah kota,” ujar Anwar Hafid, Minggu (20/4/2025), usai meresmikan objek wisata tersebut bersama Bupati Morowali, H Iksan Baharuddin Abd Rauf. 

Meski berasal dari Morowali, Anwar Hafid mengaku baru mengetahui keberadaan air terjun seindah itu. Ia pun mengapresiasi keasrian alam Desa Bente, sekaligus berpesan kepada Bupati Iksan untuk menjaga kelestariannya.

“Saat saya menjabat Bupati dulu, saya tidak tahu ada tempat sebagus ini. Saya kira air terjun hanya ada di Vera. Sekarang ternyata ada dua, dan ini luar biasa. Tempat ini bisa menjadi destinasi rekreasi yang sangat bagus. Pak Bupati, tolong dijaga,” imbuh Anwar Hafid.

Menanggapi hal itu, Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rencana pengembangan yang matang untuk Air Terjun Pofua’a. Ia menyebut destinasi ini menjadi bagian dari misi pelestarian wisata daerah pada masa kepemimpinannya 2025-2030.

“Alhamdulillah, saya mendapat inspirasi luar biasa dari tempat ini. Ini sejalan dengan visi-misi kami, yakni menjaga dan melestarikan potensi wisata lokal,” ujar Iksan.

Setelah meninjau langsung kondisi lapangan, Iksan mengidentifikasi beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian, mulai dari kontur tanah hingga kelestarian hutan di sekitar lokasi.

“Tempat saya berdiri sekarang akan diperluas dan ditata agar menjadi lahan parkir yang layak. Untuk hutan di sebelah sini, saya minta jangan diganggu. Itu penting agar tidak terjadi longsor dan area duduk maupun berdiri di sekitar air terjun tetap aman dan rapi,” tukas Iksan Baharuddin. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Gubernur Sulteng, H Anwar Hafid dan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin meresmikan air terjun Pofua'a. MOROWALI- Keindahan air terjun Po...

Anwar Hafid Puji Iksan Baharuddin Bupati Paling "Bernyali" di Indonesia

 

Gubernur Sulteng, H Anwar Hafid dan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf.
MOROWALI- Punya keberanian berbicara, membuat Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, mendapat pujian setinggi langit dari Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid. Di mata Anwar Hafid, sosok Iksan Baharuddin memiliki nyali keberanian dalam memimpin daerah, yakni berani, lantang bersuara, dan tidak pandang bulu membela kepentingan masyarakat.

“Saya bisa bilang, Pak Iksan ini bupati paling ribut se-Indonesia. Waktu kami retreat di Magelang, kalau ada apa-apa dan mulai ribut, beliau yang langsung turun tangan. Karena tidak pilih-pilih orang. Saya sampai bilang, kamu saja dek yang bicara," tutur Anwar Hafid usai meresmikan objek wisata air terjun Pofua'a, Minggu (20/4/2025). 

Sementara Iksan Baharuddin menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Gubernur Anwar sangat erat dan terjalin baik. Ia bahkan menyebut keduanya telah membuat kesepakatan khusus sejak awal.

“Kita ini sudah punya perjanjian antara Bupati dan Gubernur. Jadi kalau Pak Anwar datang ke Morowali, beliau itu hitungannya pulang kampung. Kalau ada media menyorot kenapa tidak dijemput, ya karena memang ada perjanjian itu,” kata Iksan dengan nada bercanda.

Lebih lanjut, Iksan mengingatkan para jurnalis agar tidak memelintir pernyataannya dan menimbulkan kesan bahwa dirinya dan Gubernur tidak akur.

“Saya minta media tidak memelintir kata-kata saya, lalu menyebut kami tidak akur. Dalam membangun daerah, Bupati dan Gubernur harus bersinergi,” tegasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Gubernur Sulteng, H Anwar Hafid dan Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf. MOROWALI- Punya keberanian berbicara, membuat Bupati Morow...

Nusron Wahid Dorong Percepatan Sertipikasi Tanah & Penyusunan RDTR

 

JAKARTA- Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, terus mendorong percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, Jawa Tengah perlu menyelesaikan total 322 RDTR.  

Dua hal yang saling berkesinambungan ini menjadi bahasan utama dalam dialog Menteri Nusron bersama kepala daerah se-Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025) lalu. 

"Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tegas Nusron Wahid saat berdialog di kantor Gubernur Jateng. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, terus mendorong percepatan s...

Kementerian ATR/BPN Teken MoU dengan DPP PUI

 

SUKABUMI- Untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN RI, resmi menjalin MoU dengan DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), acara penandatanganan MoU dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Ponpes Syamsul 'Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/4/2025).

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif untuk kemakmuran rakyat, termasuk tanah-tanah wakaf.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, pengelolaan tanah negara tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya tanah wakaf. 

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegas Menteri Nusron.

Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan harapannya terhadap kemajuan pengelolaan tanah wakaf. “MoU ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Ini momen penting untuk memastikan wakaf dikelola secara produktif dan memberi manfaat luas,” ungkapnya.

Melanjutkan rangkaian kegiatan penandatanganan MoU, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di Sukabumi, termasuk milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan, dan musala. Usai acara, Menteri Nusron bersama jajaran berziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, yaitu pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Lembaga, Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, Herman Saeri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Agus Sutrisno. Turut hadir, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, Ketua Majelis Syura PUI, Nurhasan Zaldi, serta tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SUKABUMI- Untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN RI, resmi menjalin MoU dengan DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), ...

Wamen ATR/Waka BPN Audiens ke Kantor Kepresidenan Rusia

 

JAKARTA- Sekaitan dengan proses sertipikasi aset Rusia yang berada di Indonesia, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Selasa (15/4/2025), menggelar audiensi Delegasi Kantor Kepresidenan Federasi Rusia.

Di sana, Wamen ATR/Waka BPN diterima Kepala Bidang Kerja Sama pada Direktorat Administratif, Kantor Kepresidenan Federasi Rusia, Oleg Tikk, beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas proses dan tindak lanjut sertipikasi aset milik Federasi Rusia yang berada di Indonesia. 

Wamen Ossy menyatakan, selaku institusi yang memiliki wewenang melakukan sertipikasi tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN menyambut baik dan siap untuk menyertipikasi aset-aset Federasi Rusia di Indonesia. 

Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan sertipikasi aset ini harus sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). 

Wamen Ossy mengimbau agar pihak Kantor Kepresidenan Federasi Rusia menyiapkan berkas-berkas pendukung, termasuk menginventarisasi aset-aset milik Federasi Rusia agar progres sertipikasi berjalan dengan lancar. 

Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; Direktur Penetapan Tanah Pemerintah, Suwito, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Sekaitan dengan proses sertipikasi aset Rusia yang berada di Indonesia, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Selasa (15/4/2025), me...

Nusron Wahid Buka Kick-Off Proyek ILASP

 

JAKARTA- Untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen, Kementerian ATR/BPN RI, menggelar Kick-off and Opening of Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Implementation Support Mission, kegiatan ini dibuka Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Senin (14/4/2025), di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya kerja sama serta koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan proyek.

“Kick-off ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan awal dalam implementasi ILASP agar pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Nusron Wahid.

Proyek ILASP terbagi menjadi lima komponen utama, yaitu meliputi perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim; penguatan hak atas pertanahan dan pengelolaan lanskap; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Dalam implementasinya, Menteri Nusron berharap proyek ILASP bisa dimulai dengan mengerjakan proyek yang lebih prioritas terlebih dahulu. “Kami berharap proyek ini dapat difokuskan pada percepatan pengadaan kegiatan-kegiatan dengan ruang lingkup dan anggaran yang besar, serta jadwal pelaksanaan yang panjang terlebih dahulu,” tuturnya.

Proyek yang menurutnya masuk kategori tersebut antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN); program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi; Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kementerian ATR/BPN; dan Pemetaan Skala Besar di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rangkaian Kick-off ILASPP yang berlangsung pada tanggal 14-21 April 2025 ini, ia harapkan dapat menghasilkan berbagai langkah strategis untuk pelaksanaan proyek ke depannya. “Melalui Kick-off ini dapat dilakukan diskusi yang produktif dan mendalam, serta menghasilkan langkah-langkah strategis yang akan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan proyek di tahun-tahun mendatang,” tegas Nusron.

Program Leader World Bank, Claudia Ines Vasquez Suarez, dalam kesempatan ini menegaskan komitmennya kepada Kementerian ATR/BPN. "Ini adalah proyek yang sangat besar dan kompleks, jadi kami berharap semuanya bisa terkendali sehingga rencana kegiatan dan aktivitas dapat dimulai di lapangan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN dan mitra kepada bank dalam keterlibatan proyek ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga hadir menyampaikan sambutan sekaligus menutup Kick-off Meeting kali ini. Hadir pula menyampaikan responsnya soal Proyek ILASP, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; Virgo Eresta Jaya. Turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan mitra dalam Proyek ILASP. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen, Kementerian ATR/BPN RI, menggelar Kick-off and Opening of Integrated Land Admi...


Top