Koran Akselerasi: Peristiwa

Kementerian ATR/BPN Teken MoU dengan DPP PUI

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 17, 2025 / comment : 0 Peristiwa

SUKABUMI- Untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN RI, resmi menjalin MoU dengan DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), acara penandatanganan MoU dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Ponpes Syamsul 'Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/4/2025).

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif untuk kemakmuran rakyat, termasuk tanah-tanah wakaf.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, pengelolaan tanah negara tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya tanah wakaf.

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegas Menteri Nusron.

Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan harapannya terhadap kemajuan pengelolaan tanah wakaf. “MoU ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Ini momen penting untuk memastikan wakaf dikelola secara produktif dan memberi manfaat luas,” ungkapnya.

Melanjutkan rangkaian kegiatan penandatanganan MoU, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di Sukabumi, termasuk milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan, dan musala. Usai acara, Menteri Nusron bersama jajaran berziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, yaitu pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Lembaga, Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, Herman Saeri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Agus Sutrisno. Turut hadir, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, Ketua Majelis Syura PUI, Nurhasan Zaldi, serta tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Wamen ATR/Waka BPN Audiens ke Kantor Kepresidenan Rusia

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 17, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Sekaitan dengan proses sertipikasi aset Rusia yang berada di Indonesia, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Selasa (15/4/2025), menggelar audiensi Delegasi Kantor Kepresidenan Federasi Rusia.

Di sana, Wamen ATR/Waka BPN diterima Kepala Bidang Kerja Sama pada Direktorat Administratif, Kantor Kepresidenan Federasi Rusia, Oleg Tikk, beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas proses dan tindak lanjut sertipikasi aset milik Federasi Rusia yang berada di Indonesia.

Wamen Ossy menyatakan, selaku institusi yang memiliki wewenang melakukan sertipikasi tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN menyambut baik dan siap untuk menyertipikasi aset-aset Federasi Rusia di Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan sertipikasi aset ini harus sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI).

Wamen Ossy mengimbau agar pihak Kantor Kepresidenan Federasi Rusia menyiapkan berkas-berkas pendukung, termasuk menginventarisasi aset-aset milik Federasi Rusia agar progres sertipikasi berjalan dengan lancar.

Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; Direktur Penetapan Tanah Pemerintah, Suwito, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Buka Kick-Off Proyek ILASP

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 15, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen, Kementerian ATR/BPN RI, menggelar Kick-off and Opening of Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Implementation Support Mission, kegiatan ini dibuka Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Senin (14/4/2025), di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya kerja sama serta koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan proyek.

“Kick-off ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan awal dalam implementasi ILASP agar pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Nusron Wahid.

Proyek ILASP terbagi menjadi lima komponen utama, yaitu meliputi perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim; penguatan hak atas pertanahan dan pengelolaan lanskap; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Dalam implementasinya, Menteri Nusron berharap proyek ILASP bisa dimulai dengan mengerjakan proyek yang lebih prioritas terlebih dahulu. “Kami berharap proyek ini dapat difokuskan pada percepatan pengadaan kegiatan-kegiatan dengan ruang lingkup dan anggaran yang besar, serta jadwal pelaksanaan yang panjang terlebih dahulu,” tuturnya.

Proyek yang menurutnya masuk kategori tersebut antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN); program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi; Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kementerian ATR/BPN; dan Pemetaan Skala Besar di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rangkaian Kick-off ILASPP yang berlangsung pada tanggal 14-21 April 2025 ini, ia harapkan dapat menghasilkan berbagai langkah strategis untuk pelaksanaan proyek ke depannya. “Melalui Kick-off ini dapat dilakukan diskusi yang produktif dan mendalam, serta menghasilkan langkah-langkah strategis yang akan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan proyek di tahun-tahun mendatang,” tegas Nusron.

Program Leader World Bank, Claudia Ines Vasquez Suarez, dalam kesempatan ini menegaskan komitmennya kepada Kementerian ATR/BPN. "Ini adalah proyek yang sangat besar dan kompleks, jadi kami berharap semuanya bisa terkendali sehingga rencana kegiatan dan aktivitas dapat dimulai di lapangan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN dan mitra kepada bank dalam keterlibatan proyek ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga hadir menyampaikan sambutan sekaligus menutup Kick-off Meeting kali ini. Hadir pula menyampaikan responsnya soal Proyek ILASP, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; Virgo Eresta Jaya. Turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan mitra dalam Proyek ILASP. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Ungkap 1,1 Juta Ha Tanah di Sulteng Bisa Diberdayakan ke Masyarakat

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 14, 2025 / comment : 0 Peristiwa

SULTENG- Di hadapan seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menilai bahwa banyak potensi yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan rakyat di Sulteng.

"Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini masih banyak peluang HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan) di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya," kata Nusron Wahid.

Nusron Wahid mengungkapkan, Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan kepada Kementerian ATR/BPN, untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah sehingga diperlukan penataan ulang sistem pertanahan di Indonesia, penataan sistem pertanahan tersebut harus dilakukan dengan berlandaskan keadilan, pemerataan dan keseinambungan ekonomi.

Kepada para kepala daerah Bupati dan Walikota se-Sulteng, Nusron Wahid mengharapkan peran aktif Pemda untuk mewujudkan administrasi pertanahan yang modern. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Gelar Pertemuan Bersama Kepala Daerah se-Sulteng

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 12, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PALU- Sebagai bentuk jalinan kerja sama pusat dan daerah, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, menggelar pertemuan bersama para kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (11/4/2025).

Dalam pemaparannya, Nusron Wahid menyampaikan bahwa di Sulteng ada sekitar 1,1 juta hektare tanah yang bisa diberdayakan untuk kepentingan masyarakat. Secara khusus, dirinya menyoroti soal banyaknya potensi yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan rakyat di Sulteng.

Ia menjelaskan, Presiden RI, Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ATR/BPN untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Untuk itu, diperlukan penataan ulang sistem pertanahan di Indonesia.

Penataan sistem pertanahan ini ia tegaskan harus dilakukan dengan asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. "Atas dasar itu kami terjemahkan dengan tiga prinsip, bagaimana caranya? Yang besar jangan dimatikan, biarkan dia tumbuh, tapi jangan dikasih kesempatan ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong untuk tumbuh. Yang belum ada kita buat supaya ada. Karena itu, kami harus sinergi dan kolaborasi dengan kepala daerah masing-masing,” cetus Nusron Wahid.

Di kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, menyatakan dukungannya untuk ikut menyukseskan pengelolaan pertanahan. "Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Pak Menteri," tuturnya.

Adapun pertemuan ini dihadiri oleh Wali Kota/Bupati se-Provinsi Sulteng. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh Tansri. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kementerian ATR/BPN Dorong Produktivitas Tanah di Sulteng

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 12, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PALU- Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mendorong program produktivitas tanah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu ia kemukakan saat berkunjung ke Sulteng, Jumat (11/4/2025), Nusron Wahid mengungkapkan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan tanah yang produktif.

“Kita ingin ekonomi di sini (Sulteng) tumbuh. Syarat ekonomi tumbuh adalah adanya kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini tentu memerlukan tanah yang produktif. Jangan sampai tanah tersebut hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau korporasi, tetapi dibiarkan tidak produktif, sementara masyarakat tidak bisa mengaksesnya,” cetus Nusron Wahid.

Ia menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap hak-hak atas tanah yang telah diberikan, khususnya Hak Guna Usaha (HGU). Tujuannya, untuk memastikan apakah tanah tersebut benar-benar dimanfaatkan dan juga mendukung kegiatan hilirisasi.

“Kami akan melakukan pengecekan terhadap hak-hak yang telah diberikan, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik, dan apakah telah diarahkan untuk mendukung sektor hilirisasi. Jika belum, tentu akan kami evaluasi,” tegas dia.

Menteri Nusron menilai, geliat hilirisasi industri di Sulawesi mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Sulteng. Oleh karena itu, ia mendorong agar sektor-sektor non-pertambangan juga ikut tumbuh agar kesejahteraan masyarakat semakin merata.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengajak masyarakat Sulteng yang memiliki dan mengelola tanah untuk segera mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan (Kantah). “Dengan menyertipikatkan tanah, masyarakat akan mendapat kepastian hukum, serta terhindar dari potensi konflik dan sengketa pertanahan,” pesan Menteri Nusron.

Selain menggelar rapat bersama jajaran Kanwil dan seluruh Kepala Kantah se-Sulteng, Menteri Nusron yang didampingi Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis, turut menyerahkan sertipikat tanah wakaf bagi lima rumah ibadah di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Ia juga menandatangani prasasti Masjid Nurul Ikhlas Kanwil BPN Provinsi Sulteng sebagai bentuk dukungan terhadap fasilitas keagamaan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kementerian ATR/BPN Adakan Halal Bihalal Pasca Libur Lebaran Idul Fitri

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Setelah melewati libur dalam rangka cuti bersama menghadapi hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Kementerian ATR/BPN RI, langsung menggelar halal bihalal, Selasa (8/4/2025).

Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Kementerian ATR/BPN, pada momentum halal bihalal, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, didampingi Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, berjabat tangan dengan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Tradisi saling maaf memaafkan usai berlebaran, sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahun di lingkup Kementerian ATR/BPN. Pada acara tersebut, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama hadir bersama pegawai lainnya.

Sesudah salam-salaman, Menteri ATR/BPN dan Wamen ATR/Waka BPN, melaksanakan ramah tamah. Selain pegawai, kegiatan itu juga dihadiri Ikatan Istri Karyawan/Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Dibuka Bupati, Pemkab Morowali Gelar Pasar Murah di Bungku Tengah

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Bupati Morowali, Iksan Baharudidn Abd Rauf membuka pasar murah di Bungku Tengah.

MOROWALI- Untuk membantu masyarakat, Pemkab Morowali menggelar pasar murah di Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (25/3/2025) lalu.

Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas bersama Sekda Morowali, Yusman Mahbub, sejumlah pejabat eselon II, Camat Bungku Tengah, Sudarmin Latuwo, dan masyarakat setempat bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta sebagai upaya pemerintah mengendalikan inflasi.

Dalam sambutannya, Bupati Iksan Baharudin menyampaikan bahwa pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan. "Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama di tengah meningkatnya harga bahan pokok menjelang Idulfitri," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati, Iksan mengatakan

Pemkab Morowali berkomitmen untuk terus mengadakan program-program yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Pasar murah ini juga menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dengan adanya pasar murah, warga dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat mengurangi beban ekonomi mereka menjelang perayaan Idulfitri.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyinggung perubahan kota bungku dan penerangan PLN yang lebih baik. ’’Kita merencanakan pada tahun 2025 dan mulai mengubah wajah Bungku menjadi sebuah kota pada 2026. Insya Allah, dalam dua tahun ke depan, Bungku akan tertata dengan baik dan Insya Allah pada 2025 ini, PLN sudah beroperasi secara normal dengan masuknya jaringan SUTET dari Sulewana yang terhubung ke jaringan Makassar. Saya berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat untuk menyukseskan setiap program pemerintah demi kemajuan bersama,” tuturnya.

Diketahui, pasar murah ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih rendah dari pasaran. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali, untuk memastikan ketersediaan dan distribusi barang berjalan lancar. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Puskesmas Fonuasingko Komitmen Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Kepala Puskesmas Fonuasingko, Rima Yulianti.

MOROWALI- Semangat reformasi birokrasi, menjadi spirit bagi Puskesmas Fonuasingko dalam mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan.

Hal itu ditegaskan Kepala Puskesmas Fonuasingko, Rima Yulianti, Selasa (8/4/2025). Ia menegaskan, Puskesmas Fonuasingko mendukung penuh komitmen Pemkab Morowali memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dijelaskan Rima Yulianto, pelayanan Puskesmas Fonuasingko terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu pelayanan dalam gedung dan luar gedung. Pelayanan dalam gedung mencakup layanan administrasi yang ditargetkan mampu melayani pasien tanpa waktu tunggu yang lama. Sementara itu, untuk pelayanan luar gedung, setiap desa di wilayah kerja Puskesmas Fonuasingko telah ditempatkan bidan desa yang siap memberi pelayanan kesehatan kepada warga.

"Reformasi birokrasi bagi kami adalah kerja nyata, dan indikator keberhasilannya bisa dilihat dari berbagai pencapaian yang telah diraih Puskesmas Fonuasingko,” urainya.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja tersebut, Puskesmas Fonuasingko Bungku berhasil meraih sejumlah penghargaan, antara lain penganugrahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik se-Kabupaten Morowali tahun 2024 dari Ombudsman RI, sertifikat penghargaan dari BPJS Kesehatan sebagai FKTP dengan kategori angka kontak terbaik se-Kabupaten Morowali Tahun 2023, serta sertifikat Akreditasi Paripurna dari Kementerian Kesehatan RI. Tidak hanya itu, inovasi layanan juga dilakukan melalui platform media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

Pernyataan Kepala Puskesmas ini juga sejalan dengan penekanan Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf dalam apel perdana usai libur Lebaran, yang menyoroti pentingnya disiplin dan pemerataan beban kerja ASN di setiap instansi. Bupati mengingatkan agar tidak ada lagi praktik “segala pekerjaan ditangani oleh segelintir orang” yang dapat memperlambat proses pelayanan administrasi.

“Alhamdulillah, di Puskesmas Fonuasingko, seluruh tugas sudah terbagi dengan baik. Mulai dari administrasi hingga pelayanan langsung kepada masyarakat, semua berjalan efektif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rima Yulianti juga menuturkan bahwa sebagai wujud dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan layanan kesehatan, Bupati, Iksan Baharudin Abdul Rauf bersama Wakil Bupati, Iriane Iliyas juga telah menginstruksikan pembangunan ruang persalinan di Puskesmas Fonuasingko. Saat ini, pihak puskesmas telah siap, dan tinggal menunggu tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Morowali.

Di akhir pernyataannya, Kepala Puskesmas Fonuasingko Bungku menyampaikan kesan positif terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali yang dinilai cepat bergerak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Meskipun baru dilantik, tetapi dampaknya sudah terasa, terutama di sektor pelayanan kesehatan,” tutupnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Iriane Iliyas Kunjungi Inspektorat Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Wabup Morowali, Iriane Iliyas saat mengunjungi kantor Inspektorat.

MOROWALI- Kunjungan ke kantor Inspektorat Daerah digelar Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, Senin (25/3/2025). Kedatangannya kali ini, dalam rangka evaluasi pengawasan pengelolaan dana desa, Pemkab Morowali berupaya agar penggunaan dana desa berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Iriane Iliyas menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap alokasi dan realisasi dana desa. Ia mengingatkan bahwa dana desa harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyimpangan.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan desa benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya di hadapan Inspektur, Afridin beserta Sekretaris Inspektorat, Nur Alam, dan jajarannya.

Wabup juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Inspektorat, serta aparat desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Ia mendorong adanya pelatihan bagi perangkat desa agar lebih memahami mekanisme pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

’’Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan dana desa di Morowali semakin baik, transparan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemkab Morowali berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan dana desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan,’’ cetus Iriane Iliyas.

Usai memberikan arahan, Iriane Iliyas juga melakukan peninjauan di sejumlah ruang kerja, termasuk ruang kerja Inspektur. Dalam kesempatan tersebut, ia memastikan setiap ruang kerja dalam kondisi tertata dengan baik serta mendukung produktivitas pegawai. Selain itu, ia juga berdialog dengan para pegawai untuk mendengar langsung berbagai masukan terkait kebutuhan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas sehari-hari. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

BKPSDMD Morowali Maksimalkan Pelayanan Kepegawaian

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

BKPSDMD Morowali tingkatkan pelayanan.

MOROWALI- Dengan penerapan sistem reformasi birokrasi, BKPSDMD Morowali terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepegawaian.

Plt Kepala BKPSDMD Morowali, Nirmawati SKM MPh, menyampaikan reformasi birokrasi yang berjalan di jajaran Pemkab Morowali merupakan suatu upaya pembaharuan mendasar pada sistem pemerintahan demi mencapai tatanan kinerja yang lebih baik dan hal ini sangat penting dilakukan agar setiap saat ada inovasi terbaru.

Dalam kesempatan itu, Nirmawati mengemukakan, sejak pelantikan bupati dan wakil bupati, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ia bawahi tersebut sudah mendapatkan beberapa perintah khusus mengenai kedisiplinan dan menindaklanjuti pelanggaran disiplin, sebanyak 10 ASN di Morowali telah dilakukan penahanan gaji akibat melanggar kedisiplinan.

Kemudian terkait percepatan pembayaran gaji tenaga honorer, juga adaptasi terhadap perubahan aturan dari status tenaga honorer ke ASN sehingga gaji dapat diterima dengan lebih cepat. Selanjutnya, progres percepatan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah dimaksimalkan prosesnya sehingga Terhitung Masuk Tanggal (TMT) dari 1 Maret 2025, penyerahan SK pada Agustus 2025.

"Terkait pendistribusian pekerjaan, satu jobdesk ditugaskan untuk satu personal, kita sebagai pimpinan perlu memberikan kepercayaan terhadap orang yang ada dan dilibatkan dalam sistem pekerjaan tersebut, sehingga pekerjaan dapat terarah serta terukur," cetusnya.

Sebagai bawahan, dirinya sangat respek dengan pola kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali yang sangat terbuka, tanggap dalam bertindak, dan cermat dalam menuntaskan persoalan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Bagian Ortala Pemkab Morowali Ciptakan Transformasi Pelayanan Publik

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Kabag Ortala Pemkab Morowali, Husni Rais.

MOROWALI- Tekad mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi fokus kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkab Morowali, di mana upaya ini sejalan visi-misi pemerintahan daerah dalam menciptakan tata kelola yang transparan, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Kabag Ortala Pemkab Morowali, Husni Rais, menjelaskan, Ortala memiliki fungsi penting di antaranya pelaksanaan informasi, reformasi dan birokrasi, pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan evaluasi analisa jabatan serta analisa beban kerja.

"Ortala menjadi salah satu bagian yang menempatkan tugas untuk terus melakukan pemantauan evaluasi informasi dan birokrasi di Morowali," tuturnya.

Ia menyebutkan, ada 8 area perubahan yang menjadi fokus untuk dilakukan evaluasi yaitu pelayanan publik, organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keuangan dan anggaran, pengawasan dan evaluasi, kebijakan regulasi teknologi informasi dan komunikasi, serta akuntabilitas dan transparansi.

Dalam peningkatan pelayanan publik, Pemkab Morowali telah menerima penilaian dari Ombudsman predikat B sebagai bentuk apresiasi atas pelayanan publik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan birokrasi di Morowali telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi dengan penyetaraan 248 jabatan struktural setara pengawas eselon IV disetarakan menjadi jabatan fungsional dan akan melakukan evaluasi kelembagaan untuk kematangan organisasi perangkat daerah.

Husni Rais juga mengungkapkan dalam hal kaitannya akuntabilitas dan transparansi, Nilai LAKIP tahun 2024 Morowali mengalami kenaikan dari C menjadi B dan akan terus ditingkatkan lagi menjadi predikat A. Tak lupa, ia menyampaikan apresiasinya, sejak masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Morowali bergerak cepat serta memasuki ruang-ruang publik untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berfungsi dengan optimal.

Pada pelaksanaan apel umum pasca libur hari raya, Bupati Iksan juga menghimbau untuk mengoptimalkan seluruh aset-aset daerah agar digunakan sebagaimana mestinya. “Dengan semangat Bupati dan Wakil Bupati saat ini, beliau berharap kita saling bergandengan tangan dengan harapan Morowali ke depan menjadi lebih baik," pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Disdukcapil Morowali Dorong Pelayanan Berbasis Reformasi Birokrasi

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Kadisdukcapil Morowali, Rosnawati.

MOROWALI- Dengan berlandaskan semangat reformasi birokrasi, Disdukcapil Morowali terus berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara optimal kepada masyarakat.

Kadisdukcapil Morowali, Dra Rosnawati Mustapa, menjelaskan pelayanan yang maksimal dilakukan dengan mendorong peningkatan keteraturan dan meningkatkan metode pelayanan, serta terus meningkatkan disiplin staf dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah strategis dan inovatif dengan menambah tiga unit mesin cetak e-KTP pada tahun ini yang diperuntukan bagi Kecamatan Sombori Kepulauan, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Disdukcapil.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan dan mendekatkan pelayanan serta mempercepat dalam melakukan proses pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat khususnya pencetakan e-KTP.

“Pelayanan yang kami lakukan juga dengan terus mempertahankan SOP yang telah ada, untuk menjaga stabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Rosnawati saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/4/2025).

Selain itu, Rosnawati juga menjelaskan telah menindaklanjuti instruksi Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, dalam hal membenahi data kependudukan masyarakat di Morowali.

Pembenahan data kependudukan itu dimaksudkan karena, dalam memulai suatu pembangunan daerah tentu data kependudukan harus valid agar kebutuhan masyarakat dapat tepat sasaran.

“Menindaklanjuti itu kami (Disdukcapil, red) telah menerbitkan surat edaran kepada para camat dan para kepala desa, agar bagi para penduduk yang pindah datang cukup dibuatkan surat keterangan domisili bukan KTP, terkhusus bagi warga pendatang yang berstatus baru mencari kerja,” terang Rosnawati. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Launching MPP-Walmas, Patahuddin Tunaikan Janji ke Masyarakat

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Kepala DPMPT Luwu, Muhammad Rudi.

BELOPA- Kinerja Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, di awal pemerintahannya terbukti mampu menghadirkan perubahan di Kabupaten Luwu.

Belum genap satu bulan, ia sudah menunaikan janjinya kepada masyarakat, sebanyak 3 program prioritas telah dilaunching Patahuddin, Rabu 26/3/2025) lalu.

Tiga terobosan itu, yakni Mall Pelayanan Publik (MPP) Walenrang-Lamasi (Walmas), berikutnya sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis kecamatan, serta 10 titik internet gratis pada fasilitas umum dan UMKM.

"Fokus kami meningkatkan pelayanan ke masyarakat, Insyaallah seluruh program yang masuk dalam visi-misi pemerintahan segera direalisasikan," kuncinya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Luwu, Drs Muhammad Rudi MSi, dalam laporannya menjelaskan jumlah, jenis, dan standar layanan pada pelayanan MPP Walmas sama dengan yang ada di mall pelayanan publik di Belopa.

"Kedepan untuk keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik, kelembagaan MPP ini akan ditingkatkan menjadi UPT Dinas Penanaman Modal dan PTSP," jelas Rudi.

Adapun 10 titik layanan internet gratis Pemerintah Kabupaten Luwu berada di Kecamatan Walenrang Barat (Lapangan Desa Ilanbatu), Kecamatan Lamasi (Alun-Alun Lapangan Kec Lamasi), Kecamatan Walenrang (Seputaran Kantor Camat Walenrang), Kecamatan Bua (Lapangan Sepakbola Bua), Kecamatan Ponrang (Lapangan Padang Sappa), Kecamatan Bupon (Kantor Lurah Noling), Kecamatan Bajo (Bundaran Tugu Perjuangan Bajo), Kecamatan Belopa (Lapanan Opu Dg. Risaju), Kecamatan Belopa (Seputaran Kantor Dinas Parawisata), dan Kecamatan Kec Suli (Lapangan A Mangile Suli). (TOM)

Bupati Jeneponto Panen Raya Jagung Bioteknologi DK95R

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Panen raya jagung DEKALB DK95SR di Kabupaten Jeneponto.

JENEPONTO- Budidaya jagung menggunakan bibit Bioteknologi DK95SR sukses dikembangkan di Jeneponto, terbukti hasilnya sudah mulai dipanen petani setempat.

Bahkan, Bupati Jeneponto, Paris Yasir, berkesempatan hadir melakukan panen raya bibit Bioteknologi DK95SR yang diproduksi PT Bayer Indonesia di Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Rabu (26/3/2025).

Paris Yasir dalam sambutannya memuji kualitas DEKALB DK95SR yang diharapkan mampu meningkatkan produksi jagung petani di Jeneponto, sehingga dengan hasil panen yang melimpah masyarakat bisa semakin sejahtera.

Acara panen raya bibit Bioteknologi DK95SR tersebut, dihadiri Dandim Jeneponto, Kapolres, Kadis Pertanian, dan 223 petani binaan. (RILIS)

Patahuddin Kembali Tekankan Visi-Misinya di Musrenbang RKPD 2026

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026.

BELOPA- Hadir membuka Musrenbang penyusunan RKPD Luwu 2026, Rabu (26/3/2025), Bupati Luwu, H Patahuddin SAg, kembali mempertegas visi-misi pemerintahannya.

Patahudding menekankan kepada seluruh perangkat daerahnya untuk untuk bersama-sama, bersatu padu, bersinergi dan menyatukan langkah.

"Dengan semangat bangkit lebih cepat bersama rakyat untuk mewujudkan visi Luwu unggul, berkarakter berbasis agribisnis yang kuat sebagai lokomotif pembangunan ekonomi masyarakat," tekan Bupati Luwu.

Dalam gelaran yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029, juga memaparkan tujuh misi yang menjadi agenda pembangunan daerah.

"Ketujuh misi ini didukung dengan 24 program prioritas, untuk itu, melalui kesempatan ini, kembali kami menegaskan kepada seluruh kepala OPD, agar segera menyelesaikan mapping program, kegiatan dan subkegiatan dengan prioritas tersebut secara konkret," tegas H. Patahuddin.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2026 adalah “penguatan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur wilayah mendukung peningkatan pendapatan masyarakat”.

Tema ini menggambarkan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Luwu tahun 2026 lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan untuk peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan berbasis masyarakat, didukung penyediaan dan peningkatan fungsi serta kemantapan infrastruktur wilayah secara merata dan berkeadilan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dr. Moh. Arsal Arsyad dalam laporannya menjelaskan forum ini berfungsi untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD yang telah disusun dan memastikan bahwa rencana pembangunan daerah yang ditetapkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

"Musrenbang RKPD bertujuan untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan prioritas pembangunan yang telah disepakati," jelas Moh. Arsal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, SH., Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, SE., jajaran Frokopimda, Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, instansi vertikal, Camat, pimpinan perusahaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, insan pers, tokoh masyarakat, dan forum anak. (TOM)

Kodim 1403/Palopo Apel Gelar Pasukan Sukseskan PSU Pilkada

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Pengecekan Randis personil oleh Dandim Palopo.

PALOPO- Menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang bakal berlangsung 24 Mei 2025 mendatang, Kodim 1403/Palopo menggelar apel gelar pasukan, Senin (24/3/2025).

Dandim 1403/PLP, Letkol (Arm) Kabit Bintoro Priyambodo, membenarkan pihaknya telah melaksanakan apel gelar pasukan untuk menyukseskan PSU Pilkada Palopo.

Dalam arahannya, Dandim meminta kepada prajurit TNI di daerah ini, peka membaca situasi dan lebih ekstra melaksanakan tugas pengamanan di lapangan.

"Pelaksanaan PSU di Palopo harus berjalan aman dan lancar, untuk itu seluruh kebutuhan penunjang pelaksanaan kegiatan mesti dipersiapkan dengan baik," tukas Dandim sambil mengecek kendaraan dinas (Randis) pasukannya. (TOM)

Polsek Bungku Selatan Razia Knalpot Brong

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Razia knalpot brong Polsek Bungku Selatan.

MOROWALI- Penertiban terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong, digelar aparat Polsek Bungku Selatan, Senin (24/3/2025). Pasalnya, knalpot brong ini cukup meresahkan warga.

Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) itu, dipimpin Kanit Reskrim Polsek Bungku Selatan, IPDA Herman SH. Dikatakan IPDA Herman, selain knalpot brong pihaknya juga menyasar minuman keras (miras), narkoba, dan balapan liar.

"Razia yang kita gelar semata-mata untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Bungku Selatan selama pelaksanaan bulan suci Ramadan dan menyongsong hari raya Idul Fitri 1446 H/2025 M yang sebentar lagi dirayakan," sebut Kanit Reskrim.

Kendaraan yang menggunakan knalpot bogar diberikan teguran, mereka juga diharuskan mengganti knalpot dari brong ke standar pabrikan serta melengkapi dokumen kendaraan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

PT Rizky Utama Jaya Didemo Gegara Kerusakan Lingkungan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Aktivitas PT Rizky Utama Jaya.

MOROWALI- Kegiatan blasting PT Rizky Utama Jaya di Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, menuai sorotan dari warga karena disinyalir merusak lingkungan.

Sekelompok warga yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Lingkungan Morowali (FPLM), berunjukrasa, 22 Maret 2025 lalu, mereka menuntut PT Rizky Utama Jaya bertanggungjawab atas rusaknya lingkungan.

Disebutkan, aktivitas blasting perusahaan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung pada ekosistem dan kenyamanan hidup masyarakat setempat. Selain itu, mereka menyoroti bahwa hingga saat ini, perusahaan belum menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Nambo dan Desa Ulongi sebagaimana yang menjadi kewajiban perusahaan.

Ketua FPLM, Moh Ridwan, mengancam apabila tidak ada respons dari PT Rizky Utama Jaya, pihaknya kembali akan menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak selesai lebaran Idul Fitri. "Sekitar 500 massa akan kita turunkan pada unjuk rasa susulan sesudah hari raya Idul Fitri 1446 H nanti," cetusnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/Kepala BPN Perkuat Kolaborasi Bersama Pemda se-NTT

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Rapat bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dan para Bupati/Walikota se-NTT digelar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Kamis (20/3/2025), pertemuan ini sebagai langkah maju membangun kolaborasi dengan Pemda se-NTT terkait kebijakan pertanahan, reforma agraria, pengadaan tanah, serta tata ruang.

"Ada empat tugas utama Kementerian ATR/BPN, yaitu kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta kebijakan dan layanan tata ruang. Tidak semua daerah memiliki semua aspek ini, tetapi kebijakan dan layanan tata ruang pasti ada di setiap wilayah," ujar Menteri Nusron.

Menteri Nusron menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional. "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah masing-masing. Reforma Agraria ini harus berjalan baik, termasuk dalam pendistribusian tanah kepada masyarakat," ucapnya.

Ia juga menekankan, Pemda memiliki peran penting dalam menentukan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). "Bupati wajib menentukan objek TORA, seperti HGB, HGU, atau Hak Pakai yang sudah habis dan tidak diperpanjang dalam dua tahun. Itu bisa dibagikan ke masyarakat agar tidak terjadi penjarahan. Selain itu, ada kewajiban 20% dari HGU yang bisa dibagikan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," jelas Nusron Wahid.

Di samping itu, optimalisasi data pertanahan melalui integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) juga perlu dilakukan. Kedua hal tersebut menurut Menteri Nusron bisa menambah pendapatan daerah, sehingga perlu segera disinkronkan.

Gubernur dan bupati juga diminta ikut membantu pemutakhiran sejumlah bidang tanah di Indonesia yang masih masuk kategori KW 456, yaitu sertipikat yang terbit antara tahun 1960–1971, namun belum memiliki peta kadastral. Secara khusus, ia juga meminta agar para kepala daerah memerhatikan soal pendaftaran tanah adat di NTT.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menjelasakan kepada Gubernur dan Kepala Daerah se-NTT yang hadir bagaimana peran Pemda dalam mendukung _modern land administration paradigm yang mencakup land tenure, land value, land use, land development, hingga cadastre. Dengan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah, ia berharap dapat menjadi kunci dalam modernisasi administrasi pertanahan serta optimalisasi tata ruang di NTT.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)