Koran Akselerasi: Peristiwa

Nusron Wahid Support Atlet Disabilitas

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Pada saat membuka Table Tennis Championships yang diselenggarakan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (8/8/2025) di Pluit Village Mall Jakarta, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan semangat kesetaraan bagi atlet disabilitas.

“Perlombaan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Peringatan ke-80 Kemerdekaan Indonesia. Artinya dengan kemerdekaan ini, bangsa Indonesia tidak lagi membeda-bedakan dan memberikan kesempatan kepada siapapun (untuk menjadi atlet). Termasuk, kepada warga negara Indonesia penyandang disabilitas,” ujar Nusron Wahid.

Ia berharap, cabang olahraga kategori paralympic untuk atlet penyandang disabilitas semakin maju dan menorehkan banyak prestasi. “Terutama NPCI ini, semoga melalui pertandingan ini, ke depannya dapat menambahkan medali emas sebanyak-banyaknya pada kompetisi dan olimpiade mendatang,” tuturnya.

Usai membuka acara, Menteri Nusron juga mencoba olahraga tenis meja melawan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Masing-masing menteri berpasangan dengan satu atlet paralympic.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Andri Yansyah; Chef de Mission (Cdm) ASEAN Para Games 2026, Reda Manthovani; Sekjen NPCI, Ukun Rukaendi; Ketua NPCI DKI Jakarta, Yasin Onasie; Ketua Penyelenggara Table Tennis Championships, Cahaya Manthovani serta beberapa figur publik. Kegiatan ini diikuti lebih dari 300 peserta yang terdiri dari atlet umum dan disabilitas. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Ossy Dermawan Ajak Jajaran Kementerian ATR/BPN Mengabdi Penuh Dedikasi

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Dalam pelantikan pejabat struktural, Kamis (7/8/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, mengimbau pejabat yang dilantik untuk menjalankan tugas yang diamanahkan dengan dedikasi terbaik.

“Saya memberikan pesan penting kepada Bapak/Ibu sekalian. Pertama, bekerja dengan penuh dedikasi dan juga semangat pengabdian. Apa pun jabatan kita dan di mana pun posisi kita bertugas, niatkan sebagai sebuah ibadah dan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara,” kata Ossy Dermawan.

Ia juga mengharapkan agar jajarannya senantiasa menjaga integritas dan moralitas. “Kita tidak hanya diawasi oleh sistem pengawasan internal, namun juga oleh mata publik yang semakin kritis, dan yang paling utama kita juga diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa,” jelas Ossy Dermawan.

Bukan hanya berintegritas, Wamen Ossy berharap para pejabat di Kementerian ATR/BPN bisa menjadi pemimpin yang adaptif dan tangguh. Menurutnya, jajaran kementerian ini perlu terus mengasah kemampuan dalam menavigasi langkah di tengah ketidakpastian, terus berinovasi, dan bekerja teguh pada nilai serta prinsip kebaikan.

Dalam kesempatan ini, Ossy Dermawan melantik 14 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN Pusat, meliputi 10 Pejabat Administrator dan 4 Pejabat Pengawas. Pelantikan kali ini secara serentak juga dilakukan di 20 provinsi, melibatkan 72 pejabat terlantik, yang terdiri atas 42 Pejabat Administrator dan 30 Pejabat Pengawas.

Di hadapan Wamen Ossy, perwakilan pejabat terlantik melakukan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Ariodillah Virgantara, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad. Turut hadir dalam pelantikan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat Pasang Patok Permanen

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 09, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PURWOREJO- Untuk meminimalisir konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengimbau masyarakat agar memasang patok batas tanah secara permanen, seperti beton, kayu, atau besi. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan batas fisik lahan.

"Sudah bukan zamannya lagi batas tanah hanya ditandai dengan pohon, jembatan, atau gundukan. Kalau jembatan dirobohkan, pohon ditebang, gundukan diratakan, batas tanah jadi kabur dan akhirnya saling klaim berdasarkan cerita orang tua atau sesepuh desa," ujar Nusron saat memberikan sambutan dalam pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025).

Ia menegaskan pentingnya tanda batas yang jelas dan permanen untuk mencegah kesalahpahaman antar pemilik tanah. Pemasangan patok juga menjadi salah satu cara menegaskan batas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), termasuk batas pantai, sempadan, dan sungai.

"Salah satu program kita hari ini, yaitu pemasangan patok tanda batas, sangat penting. Selain untuk menandai batas bidang tanah masing-masing, juga bertujuan untuk membedakan mana kawasan hutan dan mana non-hutan," jelas Menteri Nusron.

Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa dalam memasang patok, masyarakat perlu melibatkan pemilik lahan di sekitar, agar batas yang ditetapkan benar-benar berdasarkan kesepakatan bersama. "Silakan pasang patok, tapi jangan lupa _kulo nuwun_ dulu. Bicarakan dengan tetangga atau pemilik tanah yang berbatasan agar tidak menimbulkan sengketa baru," tambahnya.

GEMAPATAS 2025 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah preventif mengurangi potensi konflik pertanahan. Melalui gerakan ini, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menandai batas tanah semakin meningkat demi menciptakan kepastian hukum pertanahan yang berkeadilan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Dedy Awi Minta Kapolda Buktikan Tindak Tegas Pelaku BBM Ilegal

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 08, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Dedy Ariyanto Awi.

PALOPO- Sebulan terakhir kasus dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi kembali menjadi salah satu trending topik di sejumlah Media Sosial (Medsos), kemudian menyusul statement Kapolda Sulsel Irjen Pol Rudi Hartono yang secara tegas menyampaikan akan tindak tegas tanpa ampun.

Menanggapi statement Kapolda Sulsel, Dedy Ariyanto SH, salah satu pemerhati BBM Subsidi di Kota Palopo, menyambut baik penegasan Irjen Pol Rudi Hartono, namun sedikit ragu.

" Penegasan ini yang dinantikan, dan tentunya ini pastinya disambut baik oleh masyarakat penerima manfaat subsidi BBM, namun saya agak meragukan statement ini, kenapa, karena beberapa kasus terkait penyalahgunaan BBM Subsidi di daerah, hanya diawal-awal saja yang kedengaran, selanjutnya senyap," kata Dedy Ariyanto yang akrab disapa Dedy Awi, yang saat ini aktif sebagai Advokat. Jumat 8 Agustus 2025.

Contoh kasus, pada September 2024 di Kota Palopo Sulawesi Selatan, ada mobil Tangki yang diduga mengangkut BBM Subsidi jenis solar, diamankan disekitar sekitar Jalan Wecudai, Dangerakko, Wara, Kota Palopo, hanya di awal, saat mobil tersebut diamankan terdengar ke publik, namun berselang beberapa hari kemudian, proses hukumnya, hilang seakan tenggelam ditelan bumi.

Contoh kasus berikutnya, Polres Luwu amankan mobil tangki biru putih, bertuliskan PT. Sri Global Mandiri di sekitar wilayah Walenrang, Luwu, Sulawesi Selatan, pada hari Selasa 20 Juli 2025, seminggu yang lalu.

Kemudian di wilayah Batu Walenrang Telluwanua Kota Palopo, Sulawesi Selatan, anggota Reskrim Polres Palopo amankan 7,429 liter BBM jenis solar yang juga diduga adalah BBM Subsidi, namun diketahui, dikabarkan penanganan perkaranya diserahkan kepada Polisi Militer (PM) di Kota Palopo.

"Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh tim Reskrim Polres Palopo amankan 7,429 liter BBM jenis solar yang juga diduga adalah BBM Subsidi di wilayah Batu Walenrang Telluwanua, namun dikabarkan penanganan perkaranya diserahkan ke Sub Denpom Palopo (TNI-AD), ini jadi tanda tanya, apakah ada keterlibatan oknum anggota TNI AD, kita nantikan proses hukumnya dan akan kita pantau terus perkembangannya," kata Dedy Awi.

"Kemudian, sebelumnya, pihak Polres Luwu, juga amankan mobil tangki biru putih bertuliskan PT. Sri Global Mandiri di sekitar wilayah Walenrang, ini juga kita harapkan proses hukumnya transparan ke publik, jangan hanya kasus-kasus yang lain saja yang di ekspose, di adakan konferensi pers, tapi kalau kasus penanganan perkara penyalahgunaan BBM Subsidi tidak dilakukan konferensi Pers, terbuka untuk umum tanpa memakai masker, penutup wajah," tambahnya.

"Kita nantikan gebrakan Kapolda Sulsel Irjen Pol Rudi Hartono ini, apakah kemudian konsisten dengan statementnya, akan menindak tegas, ataukah hanya sekedar angin lalu. Sekedar mengingatkan, kritikan netizen di media sosial (medsos) sangat pedas, untuk itu, jaga nama baik institusi Polri, dan utamanya kepercayaan publik, dalam penegakan hukum penyalahgunaan BBM Subsidi, lakukan juga ekspose, konferensi Pers, agar semua masyarakat melihat. Dinantikan gebrakan bapak Kapolda Sulsel," terang Dedy Awi.

Kepada oknum-oknum penyalahgunaan BBM Subsidi, Dedy Awi mengingatkan, bahwa, ancaman pidananya tidak main-main, jika terbukti, kurungan penjara paling lama 6 tahun, dan denda 60 Miliar.

"Sanksi pidananya tidak main-main, ancaman kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda 60 Miliar, ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi," tutup Dedy Awi. (RILIS)

Koramil Bungku Tengah Bagi-bagi Bendera Merah-Putih Sambut HUT RI ke-80

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 08, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Aparat Koramil Bungku Tengah saat membagikan bendera Merah-Putih ke para pengendara.

MOROWALI- Menyambut HUT RI ke-80, Koramil 1311-01/Bungku Tengah, Jumat (8/8/2025), melakukan aksi simpatik bertemakan kebangsaan dengan membagikan bendera Merah-Putih kepada pengendara roda dua dan empat, di kawasan Pasar Tradisional Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah.

Selain membagikan bendera Merah-Putih, pihak Koramil Bungku Tengah juga mengadakan karya bakti membersihkan lingkungan pasar, aksi bagi bendera bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan warga.

Danramil 1311-01/Bungku Tengah, Kapten (Inf) Alwy, mengingatkan pengibaran bendera Merah-Putih simbol penghormatan kepada pahlawan dan wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara.

"Kami harapkan kepada seluruh warga Morowali menyemarakkan HUT RI ke-80 dengan memasang/mengibarkan bendera pusaka Merah-Putih sebagai bentuk rasa cinta tanah air," imbuh Danramil. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid: Pemasangan Patok Jadi Penanda Batas Tanah APL dan Non-APL

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 08, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PURWOREJO- Selain menghindari konflik pertanahan, pemasangan patok juga dapat menjadi pembeda antara Tanah Areal Penggunaan Lain (APL) dengan tanah Non-APL. Hal itu dikemukakan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat menghadiri sosialisasi pemasangan patok tanda batas pada Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025) lalu.

Ia menilai, pemasangan patok bukan hanya bisa menghindari konflik pertanahan, namun juga mendukung penataan ruang yang berkelanjutan.

“Salah satu program kita hari ini, yaitu pemasangan patok tanda batas, sangat penting. Selain untuk menandai batas bidang tanah masing-masing, juga bertujuan untuk membedakan mana batas kawasan hutan dan mana yang termasuk Areal Penggunaan Lain (APL) atau non-hutan,” ujar Nusron Wahid.

Penandaan batas fisik yang jelas antara kawasan APL dan kawasan non-APL ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 190 juta hektare, sekitar 120 juta hektare di antaranya merupakan kawasan hutan, sedangkan sisanya 70 juta hektare adalah APL.

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyampaikan terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah. Kawasan hutan, garis pantai, dan sempadan sungai masuk ke dalam kategori milik negara (common property), bukan milik pribadi (private property). Oleh karena itu, pemanfaatan lahan di kawasan-kawasan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan.

“Kalau ada yang berjualan atau mendirikan warung di sempadan sungai, itu seharusnya tidak diperbolehkan. Namun, kenyataannya banyak yang seperti itu. Bahkan banyak disertipikatkan, terutama di Jawa Barat, dan akhirnya menyebabkan banjir,” ucap Menteri Nusron.

Dengan pemasangan patok yang didorong melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS), Kementerian ATR/BPN berharap masyarakat semakin sadar pentingnya batas tanah yang jelas. Hal itu demi menjaga tertib pertanahan sekaligus mendukung penataan ruang yang berkelanjutan.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta, Dony Erwan, serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Harap Program 3 Juta Rumah tak Ganggu Lahan Pertanian

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 08, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PURWOREJO- Secara tegas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan komitmen kementeriannya mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terkhusus, untuk sektor perumahan rakyat dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

“Terkait program pemerintah, khususnya program Pak Prabowo tentang 3 juta rumah untuk rakyat dan pembangunan sekolah, ATR/BPN siap mendukung,” ujar Menteri Nusron usai kegiatan pencanangan GEMAPATAS, di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025).

Kendati demikian, Menteri Nusron menegaskan pembangunan tersebut tidak boleh dilakukan di atas lahan sawah, terutama yang termasuk dalam kategori sawah abadi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Menurutnya, lahan pertanian adalah kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.

“Pembangunan perumahan harus dilakukan tanpa mengalihfungsikan lahan sawah karena lahan tersebut vital untuk ketahanan pangan nasional,” tegas Menteri Nusron.

Salah satu agenda besar Presiden Prabowo adalah program swasembada pangan, yang sangat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian. “Pak Presiden juga punya program swasembada pangan. Pangan itu ditanam di tanah, bukan di udara, apalagi di laut,” ujar Menteri Nusron.

Untuk itu, ia menekankan bahwa pembangunan industri dan program hilirisasi tetap dapat berjalan, selama tidak mengorbankan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B. “Kalau sawah berubah jadi pabrik, lama-lama kita tidak bisa swasembada pangan karena kehilangan lahan pertanian,” pungkas Menteri Nusron.

Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri Nusron, akan terus memastikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kementerian ATR/BPN Targetkan Pengukuran/Pemetaan 2 Juta Bidang Tanah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 08, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PURWOREJO- Program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dicanangkan secara nasional, Kamis (7/8/2025), diyakini akan menjadi langkah percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) tahun 2025.

“Pencanangan GEMAPATAS ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tonggak penting dalam mengawali akselerasi pelaksanaan PTSL yang terintegrasi melalui ILASPP yang pengukurannya direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2025 ini,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Yoga Suwarna, di lokasi pencanangan GEMAPATAS, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaannya, GEMAPATAS 2025 menargetkan pengukuran dan pemetaan bidang tanah seluas 682.016 hektare atau sekitar 2 juta bidang tanah. Program ini tak hanya menyasar aspek teknis pengukuran, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menata batas tanah secara legal dan jelas.

Menurut Yoga Suwarna, GEMAPATAS memiliki tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimiliki; mencegah potensi konflik dengan tetangga terkait batas tanah; serta sebagai langkah awal pengamanan aset dalam aspek kepemilikan tanah.

“Sebagai bagian dari gerakan ini, masyarakat diimbau untuk memasang patok tanda batas sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997,” jelas Sesditjen SPPR.

Pencanangan GEMAPATAS 2025 dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pencanangan juga dilaksanakan secara serentak di 22 kabupaten pada 8 provinsi, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

“GEMAPATAS ini bukan sekadar ajakan, tapi merupakan gerakan kolektif menuju kepastian hukum atas tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkas Yoga Suwarna.

Hadir dalam kesempatan ini, Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I.Yogyakarta, Dony Erwan; serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Pencanangan GEMAPATAS, Nusron Wahid Serukan Masyarakat Wajib Pasang Patok

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 07, 2025 / comment : 0 Peristiwa

PURWOREJO- Saat hadir memimpin pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2025, yang digelar serentak di 23 kabupaten/kota pada 8 provinsi, dengan pusat pelaksanaan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga batas tanah miliknya masing-masing.

“Semua yang sudah punya sertipikat, semuanya wajib pasang patok. Diharapkan supaya tidak dicaplok oleh orang lain tanahnya,” tegas Nusron Wahid, di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jateng.

Dengan GEMAPATAS diharapkan seluruh masyarakat Indonesia yang punya tanah akan memasang patok di tapal batas tanah yang dimiliki. Pemasangan patok tersebut harus dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan pemilik tanah sekitarnya, untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Patok itu dapat terbuat dari kayu, beton, maupun besi, yang terpenting adalah batas lahan ditandai secara fisik dan jelas.

Menteri Nusron menyebut ada dua jenis konflik yang kerap muncul dalam bidang pertanahan, yakni konflik yuridis dan konflik fisik. Konflik yuridis biasanya dipicu oleh sengketa dokumen seperti letter C ganda. Sementara konflik fisik, seringkali terjadi akibat tidak jelasnya batas lahan karena hanya mengandalkan tanda-tanda alamiah, seperti pohon atau gundukan tanah.

“Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional di seluruh Indonesia untuk mengurangi konflik pertanahan, terutama konflik fisik terkait batas tanah,” ucap Menteri Nusron.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta seluruh bupati dan wali kota untuk mengintensifkan sosialisasi dan pelaksanaan pemasangan patok di wilayah masing-masing. “Sosialisasi ini penting dan pelaksananya penting. Nanti dari bupati bisa memerintahkan ke seluruh kepala desa agar pelaksanaan ini secara maksimal dilakukan,” ujarnya.

Ahmad Luthfi menargetkan, pelaksanaan pemasangan patok di Jawa Tengah dapat rampung secepatnya. Menurutnya, langkah ini akan sangat efektif dalam mencegah tumpang tindih lahan dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk diketahui, pemasangan patok dilaksanakan di dalam dan luar Pulau Jawa. Sebanyak 23 kabupaten/kota yang melaksanakan GEMAPATAS secara serentak meliputi Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan di Jawa Timur; serta Kabupaten Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya di Jawa Barat.

Pemasangan tanda batas juga dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Beberapa wilayah itu antara lain Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti di Riau; Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam di Sumatra Selatan; Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat; Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan; serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta, Dony Erwan, serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kementerian ATR/BPN Canangkan GEMAPATAS Serentak di 23 Kabupaten/Kota

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 07, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Guna membangun kesadaran masyarakat, Kementerian ATR/BPN mulai resmi mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di 23 kabupaten/kota, Kamis (7/8/2025).

"GEMAPATAS kali ini akan dipusatkan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis, 7 Agustus 2025 dan dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Sementara, kegiatannya sendiri akan berlangsung di 23 Kabupaten/Kota," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, di Jakarta, Rabu (6/8/2025) lalu.

GEMAPATAS merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam mendorong percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan mengedukasi masyarakat untuk secara aktif memasang tanda batas bidang tanah milik mereka. “Ini bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga hak atas tanah mereka. Kita mulai dari hal paling sederhana, memasang tanda batas. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok,” kata Harison Mocodompis

Sebanyak 23 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pencanangan GEMAPATAS secara serentak di 2025 ini meliputi Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo di Jawa Tengah; Kabupaten Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan di Jawa Timur; serta Kabupaten Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya di Jawa Barat.

Pemasangan tanda batas tanah juga dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Beberapa wilayah itu antara lain Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti di Riau; Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam di Sumatra Selatan; Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat; Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan; serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

“Melalui GEMAPATAS kita ingin dorong semangat gotong royong agar masyarakat merasa memiliki tanahnya secara sah dan dilindungi negara,” pungkas Harison Mocodompis. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/BPN Tekankan Pentingnya Akurasi Peta di HUT ke-53 ISI

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 07, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Ketepatan atau akurasi peta, menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan, penekanan itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat tampil selaku pembicara pada Talkshow Profesional “ILASPP: What is and What is Next? Bagaimana Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Berperan?” yang digelar dalam rangka HUT ke-53 ISI, Rabu (6/8/2025).

“Saya yakin, keberhasilan transformasi dunia pertanahan ini kata kuncinya ditentukan oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya minta, kalau bisa tolong dibuatkan peta surveinya yang akurat. Mengedepankan mitigasi risiko,” kata Nusron Wahid.

Sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengurus urusan pertanahan dan tata ruang, Menteri Nusron meminta agar Ketua Umum ISI, Muchammad Masykur dan jajaran, terus mengingat bahwa peta itu sebagai alat penyelesaian masalah, bukan sebaliknya.

“Jadi ketika Bapak/Ibu menyusun peta, harus punya keyakinan bahwa dengan lahirnya peta, maka ini adalah sumber memecahkan masalah. Jangan menjadi sumber melahirkan masalah,” tegasnya.

Arahan tersebut menjadi relevan dalam konteks pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025 yang menempatkan data spasial sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Program yang didukung oleh Bank Dunia itu melibatkan peran penting para _surveyor_ dalam menghasilkan data spasial yang andal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

“Kami titip, mudah-mudahan ILASPP bisa berjalan dengan baik, prudent, dan memberikan output terbaik. Semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pembangunan ke depan,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada kesempatan tersebut, hadir Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh. Aris Marfai. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Dirjen Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono yang sekaligus Wakil Ketua Umum I ISI; dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Masyarakat Didorong Berpartisipasi Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 07, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Dalam upaya mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menuju terwujudnya “Indonesia Lengkap” pihak Kementerian ATR/BPN terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemasangan tanda batas tanahnya melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025), Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menyebut bahwa pemasangan tanda batas tanah adalah faktor penting dalam upaya menjaga keamanan tanah masyarakat.

“GEMAPATAS adalah upaya Kementerian ATR/BPN untuk mengajak masyarakat secara serentak memasang patok batas bidang tanah mereka, bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan langsung. Tujuannya agar batas tanah jelas, dan patok tersebut dijaga bersama-sama,” ujar Dirjen SPPR saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Hingga saat ini, Virgo Eresta Jaya menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemasangan patok sebagai bagian awal dari proses PTSL. Padahal, menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021, salah satu syarat mendaftarkan sertipikat tanah adalah adanya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang disertai persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan langsung.

“Apalagi saat ini pemetaan bidang tanah PTSL dilakukan secara masif menggunakan teknologi fotogrametri melalui drone atau UAV. Dukungan masyarakat sangat penting. Salah satunya adalah dengan memasang patok batas sebelum tim pemetaan turun ke lapangan,” terang Virgo Eresta Jaya.

Dalam kesempatan ini, Dirjen SPPR menjelaskan bahwa pada Kamis (7/8/2025), Menteri Nusron akan menyosialisasikan langsung GEMAPATAS ini secara serentak di 23 kabupaten/kota lainnya pada 8 provinsi yang menjadi bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025. Menteri Nusron akan memimpin pelaksanaan GEMAPATAS 2025 ini dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menjadi lokasi utama kegiatan. Masyarakat dari daerah lain juga dapat mengikuti kegiatan ini melalui platform Zoom dan kanal YouTube resmi Kementerian ATR/BPN.

Sehubungan dengan GEMAPATAS ini, ia menyampaikan pesan khusus untuk masyarakat agar lebih peduli dan sigap dalam mengamankan hak atas tanahnya. “GEMAPATAS ini bukan hanya untuk mempercepat proses sertipikasi tanah, tapi juga melindungi aset masyarakat secara hukum dan fisik. Lindungi tanahmu, pasang patok batas tanahmu. Pasang patok tanahmu, anti cekcok, anti caplok,” kata Virgo Erestas Jaya menegaskan kembali pesan kunci dalam pelaksanaan GEMAPATAS 2025. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/BPN Targetkan Sertipikasi Wakaf hingga 2028

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 06, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Di acara rapat kerja nasional (Rakernas) Badan Wakaf Indonesia (BWI), Rabu (6/8/2025), Menteri ATR/BPN RI, Nusron Wahid menegaskan, pihaknya menargetkan penyelesaian sertipikasi wakaf hingga 2028 mendatang.

“Target kita sampai 2028, 90-95% tanah wakaf yang ada di Indonesia bisa terdaftar dan bersertipikat. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah persoalan di kemudian hari,” ujar Menteri Nusron dalam paparannya.

Berdasarkan data hingga 2025, jumlah tanah wakaf bersertipikat mencapai 172.842 bidang. Angka tersebut meningkat sekitar 170% dibandingkan periode sebelum 2017. Meski begitu, Menteri Nusron menilai capaian ini belum memuaskan karena baru sekitar 38% dari total potensi tanah wakaf yang telah tersertipikat.

Ia menegaskan, percepatan sertipikasi wakaf menjadi prioritas agar seluruh aset wakaf tercatat resmi dan memiliki perlindungan hukum atas tanahnya. “Kita ingin memastikan tanah wakaf di seluruh Indonesia memiliki sertipikat sehingga aman dari sengketa dan bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tutur Menteri Nusron.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengajak para pengurus badan wakaf, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama mewujudkan target tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak sangat diperlukan mengingat jumlah dan sebaran tanah wakaf yang luas di seluruh daerah.

Rakernas BWI menjadi ajang penting bagi Kementerian ATR/BPN dan lembaga wakaf untuk menyamakan langkah dalam program sertipikasi tanah wakaf. Menteri Nusron forum ini menghasilkan kesepakatan dan strategi bersama agar seluruh tanah wakaf di Indonesia dapat tersertipikat sebelum target 2028 tercapai.

Hadir pada kegiatan ini, Ketua Komisi VIII DPR-RI, Marwan Dasopang, serta Wakil Ketua BWI Pusat, Tatang Astaruddin. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja, Ana Anida. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Wabup Kutim Ikuti HLM Penguatan TPID, TP2DD, dan MBG Tingkat Kaltim

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 06, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Wabup Kutim, H Mahyunadi, menghadiri HLM di tingkat provinsi.

SAMARINDA- Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan perlindungan sosial pekerja rentan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat provinsi. Kegiatan ini dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan perusahaan yang aktif melindungi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Pertemuan yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025), dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud secara daring dari Jakarta. Hadir secara luring Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji, Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, serta kepala daerah se-Kaltim, termasuk Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim) H Mahyunadi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim Roma Malau, Kepala Badam Pendapatan Daerah Kutim Syahfur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kutim Ery Mulyadi, Kabag Ekonomi Setkab Kutim.Vita Nurhasanah. Kegiatan dimulai sejak pukul 08.50 WITA dan dihadiri pula oleh perwakilan Forkopimda, BUMN, BUMD, serta pelaku usaha.

Dalam arahannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian inflasi daerah, percepatan digitalisasi layanan, serta program makan bergizi gratis sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan. Ia menyoroti cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru menyentuh 70,11 persen.

“Kita kejar di atas 90 persen. Pemerintah harus memacu dunia usaha untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja secara menyeluruh,” tegas Rudy.

Terkait inflasi, Gubernur mengingatkan pentingnya intervensi pada momen hari besar keagamaan. Ia mendorong TPID untuk lebih aktif di lapangan, dengan mengandalkan data akurat, koordinasi yang solid, dan langkah terukur. Diversifikasi pangan lokal, dari darat maupun laut dianggap sebagai solusi jangka panjang. Ia bahkan mengajak kalangan ulama untuk ambil bagian dalam edukasi publik terkait pemahaman inflasi.

Pada sektor digitalisasi, Rudy menegaskan bahwa TP2DD tidak cukup hanya bergerak menuju transformasi 2.0.

“Kita harus melompat ke 5.0. Setiap pelayanan digital harus terdokumentasi, terukur, dan menjadi standar mutu pelayanan publik,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian khusus dalam forum tersebut. Gubernur menegaskan, MBG bukan sekadar agenda nasional, tetapi investasi masa depan.

“MBG adalah strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan melahirkan generasi unggul,” katanya.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperluas cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur umum penyedia makanan bergizi di berbagai wilayah.

Gubernur juga menegaskan agar penganggaran jaminan sosial menjadi perhatian daerah. Dia ingin melihat inovasi dari setiap kepala daerah dalam mengimplementasikan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Agenda besar ini tidak hanya menggambarkan sinergi antarprogram pembangunan, tetapi juga menjadi indikator keseriusan Kaltim dalam membangun masa depan yang berkeadilan sosial dan berketahanan ekonomi.

Sebelumnya, Sesprov Sri Wahyuni melaporkan terkait pentingnya integrasi program prioritas tersebut agar dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan Kaltim. Serta esensi dari HLM yang dilaksanakan sekaligus dalam satu kegiatan.

Sementara Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto selain memapatkan terkait program Praitrana Award juga mendorong setiap daerah dan perusahaan lebih progresif dalam menjamin keselamatan kerja dan perlindungan sosial pekerja. (FADLY/TOM)

Kementerian ATR/BPN Raih BWI Awards

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 06, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Sukses mendukung percepatan sertipikat tanah wakaf, membuat jajaran Kementerian ATR/BPN, meraih penghargaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Awards kategori Pendukung Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf oleh BWI. Penghargaan itu, diterima langsung Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Selasa (5/8/2025), di Jakarta.

“Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan program prioritas dari Pak Menteri Nusron. Kami dari Kementerian ATR/BPN menerima ini dengan penuh rasa bangga dan berharap bisa meningkatkan ataupun melanjutkan kerja kita untuk percepatan sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia,” ujar Ossy Dermawan di hadapan awak media usai acara berlangsung.

Wamen Ossy menjelaskan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama sebelumnya telah melakukan penandatanganan MoU terkait pelaksanaan wakaf. “Langkah yang paling penting adalah validasi data wakaf. Kementerian Agama memberikan data jumlah tempat ibadah di seluruh Indonesia, kemudian dari datanya kita validasi, untuk kemudian kita atur berapa target sertipikasinya per tahunnya,” jelasnya.

Program sertipikasi tanah wakaf ini, juga sejalan dengan tujuan Asta Cita yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Untuk mendukung Asta Cita, tentunya kita ketahui pengelolaan tanah dan tata ruang menjadi sangat penting yang mana prinsipnya adalah harus berkeadilan. Jika pengelolaan tanah wakaf dan rumah ibadah bisa dilakukan dengan baik, harapannya akan meminimalisir sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam hal wakaf dan rumah ibadah,” terang Wamen Ossy.

Oleh karena itu, Wamen Ossy juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah-tanah yang memang diniatkan untuk wakaf ataupun yang sekarang juga sudah berfungsi untuk wakaf dan ibadah, agar segera mengurus sertipikasi tanahnya ke Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten setempat.

“Jangan segan-segan datang ke Kantor Pertanahan untuk diuruskan sertipikat tanah wakafnya. Karena, dari Kementerian ATR/BPN akan menjamin kemudahan dan percepatan legalisasi aset tanah wakaf agar bermanfaat untuk umat,” imbau Wamen Ossy.

Dalam kegiatan ini, penghargaan untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan oleh Kepala BWI, Kamaruddin Amin. Kegiatan ini juga dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani. Turut hadir memberikan sambutan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan BWI dari seluruh Indonesia. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kepala Kantah Morowali Kunjungan Silaturahmi ke Kejaksaan Negeri

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 06, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Kunjungan Kepala Kantah Morowali dan jajaran ke Kejaksaan Negeri.

MOROWALI- Kunjungan dalam rangka koordinasi dan membangun kolaborasi, kembali digelar Kepala Kantor (Kantah) Pertanahan Morowali, Andi Abdi Islam S.ST MH. Setelah bertemu dengan Kapolres beberapa hari lalu, Kepala Kantah Morowali, Andi Abdi Islam, bertamu ke Kejaksaan Negeri Morowali, Selasa (5/8/2025).

Kedatangan Kepala Kantah dan jajarannya, disambut hangat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Morowali, Naungan Harahap SH MH, pihak Kejaksaan Negeri berharap pertemuan itu membawa kerja sama dan sinergitas yang kuat antar kedua institusi.

Kajari, Naungan Harahap menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh program pelayanan pertanahan dan tata ruang di Morowali.

"Lewat pertemuan ini, kita berupaya menjalin kerja sama yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk terciptanya pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kantah Morowali dan Kejaksaan Negri akan saling mendukung tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing," kunci Kajari Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Layanan HT dan Roya Elektronik Paling Banyak Diakses Masyarakat

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Kinerja layanan Hak Tanggungan (HT) elektronik atau hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah beserta objek lain yang melekat di atasnya, untuk pelunasan utang tertentu saat ini paling banyak diakses masyarakat. Hingga Juni 2025 saja, jumlah berkas permohonan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) mencapai 426.625 berkas.

Untuk semakin menyebarluaskan informasi soal layanan HT, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis menjelaskan susunan alurnya, yang dalam hal ini khusus alur layanan HT bagi debitur perorangan.

“Dalam pengajuan pendaftaran HT-El ini, masyarakat membawa sertipikat tanah yang akan dikenai HT, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pemohon atau debitur nantinya juga akan mengisi formulir permohonan sebagai proses pengajuan HT-El. Dalam proses pengajuan HT-El ini, masyarakat juga akan dikenai biaya PNBP sesuai nominal Hak Tanggungannya,” ujar Harison Mocodompis dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

Berdasarkan PP Nomor 128 Tahun 2015, biaya PNBP sesuai nominal Hak Tanggungannya memiliki biaya yang beragam. Sampai dengan nilai Rp250 juta, dikenakan tarif Rp50.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp250 juta-1 miliar dikenakan tarif Rp200.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp1 miliar-Rp10 miliar dikenakan tarif Rp2.500.000 per sertipikat yang dikenakan HT; di atas Rp10 miliar-Rp1 triliun dikenakan Rp25.000.000 per sertipikat yang dikenakan HT; dan di atas Rp1 triliun dikenakan tarif Rp50.000.000 per sertipikat yang dikenakan HT.

Layanan HT ini pengajuannya dapat melalui pihak bank yang ingin dituju. Nantinya, pihak bank selaku kreditur dan masyarakat selaku debitur akan melakukan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku mitra Kementerian ATR/BPN. Kemudian, APHT tersebut akan terinput pula ke data Kantor Pertanahan setempat.

Dalam proses pendaftaran HT, sertipikat tanah yang menjadi objek jaminan diberikan catatan adanya HT. Apabila utang debitur telah lunas, maka dilakukan penghapusan HT yang disebut Roya.

Roya adalah proses penghapusan HT yang dilakukan melalui perantara bank. Proses Roya ini menunjukkan bahwa pemohon HT sebelumnya telah bebas dari tanggungan utang kredit atas tanahnya. Nantinya, catatan HT yang ada di sertipikat masyarakat/debitur akan dihapus. Dalam hal ini, pengajuan Roya dilakukan pihak bank selaku kreditur. Usai proses penghapusan, masyarakat/debitur akan mendapat Sertipikat Elektronik dengan edisi terbaru yang bebas dari catatan HT.

Bagi masyarakat yang akan mengajukan proses Roya, dengan jaminan sertipikat analog dan HT analog, sertipikat akan dilakukan alih media menjadi Sertipikat Elektronik. Masyarakat dapat mengambil sertipikatnya melalui loket di Kantor Pertanahan setempat. Untuk biaya Roya itu sendiri, pemilik akan dikenakan biaya Rp50.000 per sertipikat yang dilakukan HT.

Sebagai informasi, jika pengajuan HT dilakukan secara elektronik, maka proses Roya akan dilakukan secara elektronik pula. Begitu pun jika saat mengajukan HT sebelum berlakunya sistem HT Elektronik, maka proses Royanya juga manual di Kantor Pertanahan. Kementerian ATR/BPN sendiri sejak 2019 sudah menjalankan HT Elektronik sehingga Roya otomatis akan berbentuk elektronik pula. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Petani Desa Mandu Dalam Panen Raya

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 04, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Pesta panen di Desa Mandu Dalam.

SANGKULIRANG- Suasana penuh suka cita menyelimuti Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, saat warga menggelar Panen Raya yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dua momentum penting ini menandai rasa syukur atas hasil bumi sekaligus harapan baru untuk ruang hidup yang lebih sehat dan nyaman di desa.

Asisten pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono yang mewakili Bupati Kutai Timur menyampaikan apresiasinya terhadap kekompakan warga dan semangat membangun desa.Panen raya ini menjadi simbol kerja keras dan kebersamaan masyarakat Mandu Dalam. “Saya juga mengapresiasi dimulainya pembangunan RTH yang menunjukkan komitmen desa ini terhadap lingkungan dan ruang sosial yang sehat," ujarnya.

Pembangunan RTH di Mandu Dalam menjadi bagian dari upaya desa menciptakan ruang hijau publik yang ramah bagi semua kalangan anak-anak, pemuda, hingga orang tua. Ruang ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat berkumpul, bermain, dan berbagai kegiatan warga serta kegiatan ekonomi warga sekitar melalui UMKM.

Lebih lanjut Poniso menjelaskan bahwa tumbuhnya minat masyarakat terhadap konsep back to nature (kembali ke alam) menunjukkan adanya pergeseran nilai dan gaya hidup, di mana semakin banyak orang yang mencari ketenangan, keaslian, dan pengalaman alami sebagai pelarian dari hiruk pikuk kehidupan urban dan tekanan teknologi.

Fenomena ini beriringan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan, kesehatan mental, serta pelestarian lingkungan.Konsep back to nature membuka peluang besar bagi pengembangan potensi wisata desa.

“Desa-desa yang memiliki kekayaan alam, budaya lokal, serta kearifan tradisional kini menjadi destinasi yang diminati. Wisata berbasis alam seperti agrowisata, ekowisata, dan wisata edukasi lingkungan menjadi daya tarik utama. Dengan mengangkat keaslian dan keunikan lokal, desa dapat menawarkan pengalaman otentik yang tidak bisa didapatkan di kota besar,” ungkap mantan camat Rantau Pulung usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan RTH.

Poniso menambahkan, konsep back to nature lebih dari sekadar menarik wisatawan, tren ini juga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan UMKM, pelestarian budaya, dan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan. “Asalkan dikelola dengan baik dan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian dan komersialisasi, wisata desa berpotensi menjadi model pariwisata masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu, Plt. Camat Sangkulirang, Cipto Buntoro. pembangunan RTH di Desa Mandu Dalam merupakan langkah nyata yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di Kutim. Program ini tidak hanya memperindah desa secara estetika, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung kualitas hidup masyarakat.

Ia mengatakan bahwa inisiatif tersebut mendukung penuh program unggulan Bupati Kutai Timur, yang menargetkan minimal satu RTH di setiap desa. Menurutnya, keberadaan RTH sangat penting sebagai paru-paru desa, sekaligus ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas sosial, olahraga, hingga edukasi lingkungan.

“Kami berharap pembangunan RTH ini bisa menjadi pemicu semangat desa-desa lain untuk lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan dan penataan ruang yang ramah masyarakat. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya ruang hijau dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Sementara Kepala Desa,Mandu Dalam, Rahmat menjelaskan bahwa pelaksanaan panen raya dan pembangunan RTH ini merupakan hasil musyawarah warga yang telah direncanakan sejak awal tahun. Pembangunan tahap awal RTH akan segera dimulai dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan swadaya warga, sebagai bentuk gotong royong yang tetap hidup di desa.

"Kami ingin menjadikan momen panen bukan hanya sebagai perayaan, tapi juga sebagai pijakan menuju pembangunan berkelanjutan. RTH ini cita-cita kami sejak lama," ujar Rahmat. Dalam kesempatan tersebut Ia juga menyampaikan aspirasi warga Desa Mandu kepada Pemkab Kutim untuk peningkatan infrastruktur jalan dari Desa peridan ke Mandu Dalam. “Posisi Desa Mandu Dalam sangat strategis, karena menjadi jalur utama yang menghubungkan wilayah utara dari Berau menuju Sangatta. Dengan perbaikan infrastruktur saya yakin potensi desa bisa maksimal dan perekonomian warga bisa meningkat. (FADLY/TOM)

Wamen ATR/Waka BPN Bawakan Kuliah Umum di Universitas Mahendradatta

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 04, 2025 / comment : 0 Peristiwa

BALI- Tampil membawakan materi kuliah umum di Universitas Mahendradatta, Bali, Sabtu (2/8/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, bercerita tentang peran Reforma Agraria untuk pengelolaan tanah. Ia menjelaskan kepada para mahasiswa, bahwa Reforma Agraria instrumen utama dalam pengelolaan tanah yang adil di Indonesia.

“Melalui Reforma Agraria, ada Penataan Aset seperti legalisasi tanah dan redistribusi tanah, serta ada Penataan Akses tanah. Jika tanah tidak dikelola dengan baik, padahal jumlah tanah statis dan masyarakat bertambah, maka anak cucu kelak tidak dapat memiliki tanah lagi ke depannya,” ujar Ossy Dermawan.

Redistribusi tanah adalah salah satu wujud pengelolaan tanah melalui Reforma Agraria. Ini juga sebagai bentuk hadirnya negara untuk memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelompok rentan. “Masyarakat miskin, masyarakat yang termarginalkan, termasuk masyarakat adat wajib dibantu negara untuk dapat memiliki tanah,” ujar Wamen Ossy.

Selain Penataan Aset, Penataan Akses juga menjadi fokus pelaksanaan Reforma Agraria oleh Kementerian ATR/BPN. Melalui Penataan Akses, masyarakat didorong untuk memanfaatkan tanahnya secara produktif dari sisi ekonomi. “Ini seperti yang sudah dilakukan di Jembrana, Bali. Di sana tanah masyarakat adat ditanami pisang cavendish, mereka juga ada off-taker-nya. Kemudian, konsep Penataan Akses ini sudah mulai ditiru di daerah lain, seperti Penataan Akses berupa peternakan di Majalengka, Jawa Barat,” jelas Wamen Ossy.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy juga memperkenalkan layanan pertanahan digital yang telah dikembangkan Kementerian ATR/BPN. “Bagi Adik-adik mahasiswa, silakan buka situs Bhumi ATRBPN, di sana akan terlihat secara jelas bidang tanahnya orang tua Adik-adik sekalian. Termasuk, informasi jenis hak tanah milik keluarga Adik-adik sekalian. Ini merupakan upaya kami dalam membentuk transparansi informasi pertanahan yang selama ini kami lakukan,” ungkapnya.

Dalam Kuliah Umum ini, Wamen Ossy hadir bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Bali. Turut mendampingi, Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan. Kuliah Umum ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Yayasan Mahendradatta, I Gusti Ngurah Wira dan Rektor Universitas Mahendradatta, Ni Ketut Wiratny. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Asmar Panaskan Bursa Calon Ketua KNPI Palopo

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 03, 2025 / comment : 0 Peristiwa

Asmar.

PALOPO- Dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palopo terus menghangat. Salah satu figur yang menyatakan kesiapan untuk maju sebagai calon ketua adalah Asmar, yang saat ini menjabat sebagai Bendahara KNPI Palopo.

Mengusung tema "Kolaborasi untuk Kemajuan Pemuda", Asmar menyatakan bahwa ia siap bertarung dalam kontestasi demi membawa arah baru bagi organisasi kepemudaan terbesar di kota ini.

Mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah itu menekankan pentingnya membangun semangat kolaborasi antarorganisasi kepemudaan, komunitas, dan stakeholder lokal. Ia meyakini, hanya dengan sinergi yang solid, KNPI Palopo dapat kembali menjadi wadah strategis bagi pengembangan potensi pemuda.

“Saya maju dengan membawa niat tulus untuk menyatukan semua elemen pemuda. KNPI adalah rumah besar kita bersama. Sudah waktunya kita hentikan sekat-sekat, dan mulai bergerak bersama untuk kemajuan pemuda,” ungkap Asmar.

Selain menjabat sebagai bendahara, Asmar dikenal aktif menjalin komunikasi lintas organisasi dan memiliki rekam jejak sebagai fasilitator berbagai kegiatan pemuda di Palopo. Ia juga saat ini menjabat sebagai direktur di PT Asa Mandiri Multimedia dan CV Lino Mabarakka.

Dukungan dari sejumlah OKP dan komunitas mulai mengalir, menandakan bahwa sosok Asmar memiliki peluang besar untuk merebut tongkat estafet kepemimpinan KNPI yang saat ini dipimpin Wahyudi Yunus.

Musda KNPI Palopo dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat. Seiring dengan menguatnya dukungan terhadap calon-calon muda, diharapkan proses pemilihan nanti dapat berlangsung secara demokratis, terbuka, dan menjunjung tinggi semangat persatuan. (RILIS)