Koran Akselerasi: Pendidikan

PT Vale Pelatihan BST di Luwu Utara

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 28, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PT Vale Indonesia Tbk sukses menggelar pelatihan BST di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

MASAMBA- Berkomitmen membangun budaya keselamatan kerja, PT Vale Indonesia Tbk--bagian dari grup MIND ID, bekerjasama Pemda Luwu Utara, menggelar pelatihan Basic Safety Training (BST) yang diikuti sekitar 50 peserta.

Tidak hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, pelatihan BTS ini wujud nyata PT Vale bersama membangun masa depan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan itu, dibuka Plt Sekda Lutra, Jumal Lussa, dalam sambutannya, ia menyatakan Pemda Lutra sangat merespons positif PT Vale menyelenggarakan pelatihan BTS dalam rangka membangun budaya keselamatan kerja.

"Yah, keselamatan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama, industri pertambangan di Indonesia dihadapkan tantangan besar, menjaga produktivitas di tengah tuntutan standar keselamatan kerja yang semakin tinggi, PT Vale hadir untuk berkolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, keselamatan kerja menjadi faktor yang utama, nyawa manusia lebih berharga dari apapun, dan kolaborasi menjadi kunci menjadikan Lutra sebagai daerah aman, maju, dan penuh harapan," ungkap Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

Trainer & Inspector, Departemen Health, Safety, Security, Environment & Risk PT Vale, Rusmin, menambahkan, keselamatan kerja tak boleh dipandang sebagai pemenuhan regulasi semata. Sebab, kata dia, keselamatan bukan sekedar prosedur, melainkan tentang menghargai kehidupan, setiap kecelakaan bisa dicegah, Rusmin berharap peserta pelatihan BST mampu menyerap ilmu sebanyak mungkin sebagai bekal keluarga dan lingkungan kerja.

Peserta yang hadir, sangat antusias mengikuti pelatihan keselamatan kerja, penerapan BST searah Asta Cita Presiden Republik Indonesia mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. PT Vale percaya, pembangunan kapasitas lokal bagian penting dari visi Nasional menuju Indonesia tangguh dan inklusif. Selain itu, PT Vale dan Pemda Lutra mengajak para peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan BST di kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan kerja, dengan menempatkan keselamatan selalu di atas segalanya dan hidup adalah anugerah yang paling berharga. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

LMND Sulsel: Kebocoran Pipa HSFO PT Vale, Cerminan Buruknya Pengawasan Lingkungan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 27, 2025 / comment : 0 Pendidikan

MAKASSAR- Kebocoran pipa High Sulphur Fuel Oil (HSFO) milik PT Vale Indonesia Tbk di Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan, kembali mencoreng citra industri pertambangan. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan lingkungan dan kelalaian perusahaan dalam menjaga standar keselamatan. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Selatan (LMND Sulsel) mengecam keras PT Vale, menilai kasus ini sebagai kejahatan ekologis yang tak bisa dibiarkan.Dampak kebocoran ini sangat menghawatirkan. Lima desa—Lioka, Asuli, Timampu, Patompi, dan Baruga—yang berada di wilayah Kecamatan Towuti, terdampak langsung. Area seluas 38 hektare kini tercemar, mengancam ekosistem, kesehatan warga, dan perekonomian lokal. Kandungan belerang tinggi dalam HSFO mencemari tanah dan air, meninggalkan luka lingkungan yang sulit pulih. “PT Vale harusnya menjadikan keselamatan lingkungan sebagai prioritas, bukan hanya mengejar keuntungan,” tegas Arjuna Swara, Sekretaris Wilayah LMND Sulsel, yang juga alumni Teknik Pertambangan.

Respons PT Vale atas insiden ini dinilai jauh dari memadai. Ketua LMND Sulsel, Adri Fadhli, menyebut sikap perusahaan cenderung defensif, seolah ingin menutupi kelalaian dengan dalih “kecelakaan teknis.” Publik, kata Adri, tidak butuh istilah-istilah rumit, melainkan kepastian hukum. Pasal 98 dan 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tegas mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku pencemaran. Direksi, pengurus, hingga pemilik modal harus bertanggung jawab di depan hukum. “Tidak ada kompromi,” ujar Adri. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) siap menjerat pelaku kelalaian yang membahayakan masyarakat, menyebabkan luka, hingga kematian.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan terhadap industri pertambangan dan energi. Ironisnya, PT Vale yang beberapa waktu lalu menerima penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru gagal menjaga komitmen lingkungan. Belum lagi, maraknya penambang liar di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang beroperasi tanpa izin semakin memperparah situasi. Aktivitas ekstraktif semacam ini tak boleh hanya mengutamakan akumulasi kapital, tetapi juga harus memprioritaskan aspek sosial dan lingkungan.

LMND Sulsel menuntut PT Vale melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki sistem pencegahan kebocoran, dan bersikap transparan. Jika langkah ini tidak diambil, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan terus terkikis. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan lingkungan. Masyarakat Sulawesi Selatan tidak boleh terus menjadi korban dari kelalaian perusahaan besar. Hukum harus ditegakkan, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa tindakan tegas, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang. (MUBARAK DJABAL TIRA)

LMND Sulsel Gugat Perhatian Gubernur Infrastruktur dan DBH di Luwu Raya

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 12, 2025 / comment : 0 Pendidikan

LMND minta perhatian Gubernur Sulsel terhadap kebutuhan Luwu Raya yang selama ini terkesan terabaikan.

MAKASSAR- Kepemimpinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menjadi sorotan. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel melalui Ketuanya, Adri Fadhli menggugat sikap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai abai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur jalan dan distribusi dana bagi hasil (DBH) untuk wilayah Luwu Raya. Suara keras dari LMND ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan nyata dari rakyat yang merasa dianaktirikan dalam pusaran pembangunan yang timpang.

Infrastruktur jalan di Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak, berlubang, dan tak layak telah lama menjadi momok bagi masyarakat setempat. Aksesibilitas yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mematikan potensi ekonomi daerah. Luwu Raya, yang dikenal sebagai kawasan agraris dan pusat pertambangan, seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel. Namun, tanpa infrastruktur jalan yang memadai, bagaimana petani dapat mengangkut hasil panen?

Bagaimana investor bisa melirik potensi pertambangan jika aksesnya saja terputus?

LMND Sulsel dengan tegas menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah memperparah situasi ini. Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp112 miliar pada 2025, memang berdampak pada penundaan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Namun, alasan efisiensi ini tidak boleh menjadi kambing hitam atas ketidakmampuan pemerintah provinsi mengelola sumber daya secara efektif. Gubernur Andi Sudirman, yang kerap mengklaim infrastruktur sebagai prioritas, harus membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlambatan pencairan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp418 miliar kepada kabupaten/kota di Sulsel, termasuk Luwu Raya. Dana ini, yang berasal dari pajak kendaraan, bahan bakar, hingga rokok, seharusnya menjadi oksigen bagi pembangunan daerah. Namun, seperti diungkap oleh DPRD Sulsel pada 2022, keterlambatan ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak 2020. Alasan Pemprov Sulsel, yang menyebut APBD membengkak dan terbebani utang, terasa seperti dalih yang lelet diselesaikan. Jika keuangan provinsi benar-benar bermasalah, mengapa tidak ada transparansi dan langkah konkret untuk menyelesaikannya? Mengapa Luwu Raya, sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah, justru harus menanggung akibat dari mismanajemen ini?

Kritik LMND Sulsel bukan tanpa dasar. Wilayah Luwu Raya, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, seharusnya menjadi prioritas strategis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Infrastruktur jalan yang buruk dan keterlambatan DBH mencerminkan lemahnya visi pembangunan yang inklusif. Sementara Gubernur Andi Sudirman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mengklaim telah merumuskan empat program prioritas, termasuk infrastruktur, fakta menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor ini masih jauh dari target 40% APBD yang dimandatkan pemerintah pusat.

Bahkan, Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad mengakui bahwa alokasi infrastruktur Sulsel masih di bawah angka tersebut hingga 2027. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal nyawa perekonomian rakyat yang terhambat.

Kami menuntut Gubernur Andi Sudirman untuk tidak hanya berbicara tentang “pembangunan masif” atau “pondasi kuat” yang diklaim telah diletakkan, tetapi membuktikannya dengan aksi nyata. Percepatan pembangunan jalan di Luwu Raya harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek seremonial atau tambal sulam. Transparansi dan ketepatan waktu dalam pencairan DBH juga tidak boleh ditawar. Jika memang ada kendala anggaran, Pemprov Sulsel harus proaktif mencari solusi alternatif, seperti menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum atau memperjuangkan dana tambahan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).

Sulsel tidak boleh terus terjebak dalam retorika pembangunan tanpa hasil. LMND Sulsel telah menyalakan alarm bahwa rakyat Luwu Raya tidak lagi bisa menunggu. Gubernur harus mendengar dan bertindak, atau siap menghadapi gelombang kekecewaan yang lebih besar. Kepemimpinan sejati diukur dari kemampuan menjawab kebutuhan rakyat, bukan dari gemerlap narasi di panggung politik. Waktunya membuktikan, Gubernur! (RILIS)

KNPI Palopo Verifikasi OKP Peserta Musda

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Wahyudi Yunus.

PALOPO- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palopo saat ini tengah melakukan verifikasi keanggotaan Organisasi Kemasayarakatan Pemuda (OKP) yang bernaung di KNPI.

Verifikasi OKP itu dilakukan menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) VII Pemuda/KNPI Kota Palopo yang rencananya digelar Oktober mendatang.

Ketua DPD KNPI Kota Palopo, Wahyudi Yunus mengatakan, verifikasi OKP adalah program penting KNPI, untuk memastikan eksistensi OKP di setiap tingkatannya. Itu menurutnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI.

''Verifikasi OKP adalah amanat konstitusi KNPI. Untuk itu, kita melaksanakan verifikasi untuk memastikan bahwa OKP yang ikut dalam Rapimpurda dan Musda nantinya adalah OKP yang selama ini memang ada dan aktif,'' katanya.

Ia menjelaskan, verifikasi OKP penting dilakukan sebelum pelaksanakan Rapimpurda sebagai forum untuk menetapkan jumlah peserta Musda nantinya. Apalagi kata dia, dinamika keberhimpunan OKP di KNPI sangat dinamis dari periode ke periode.

''Dinamika keberhimpunan OKP juga sangt dinamis. Ada OKP yang sudah tidak lagi berhimpun di KNPI, ada juga yang baru berhimpun di KNPI pada kongres terakhir. Nah, ini yang kita mau verifikasi,'' terang Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ini.

Ia mengatakan, agenda verifikasi OKP ini juga dilaksanakan sesuai arahan DPD KNPI Sulsel dan DPP KNPI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ryano Panjaitan.

''Kami juga sebelum membentuk tim verifikasi OKP, sudah berkordinasi dan meminta arahan dari DPD Sulsel. Dan petunjuk-petunjuk dari DPD Sulsel terkait Verifikasi OKP inilah yang kami jalankan,'' kata Yudi-sapaan akrabnya.

Adapun tahapan verifikasi OKP ini berlangsung mulai hari 05 Agustus hingga 15 Agustus 2025. Dimulai dengan tahapan pengumuman, kemudian pengumpulan berkas, verifikasi administrasi, tahapan perbaikan berkas hingga penetapan OKP yang berhimpun di KNPI.

''Kami berharap semua OKP yang selama ini eksis di Kota Palopo dan secara nasional masih berhimpun di KNPI dibawah kepemimpinan Bung Ketum Ryano Panjaitan agar segera melibatkan diri dalam proses verifikasi ini,'' harap eks pengurus HMI Cabang Palopo ini.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi OKP, Zulkifli menugkapkan ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian OKP yang masih berhimpun di KNPI. Diantranya adalah keaktifan pengurus yang ditandai dengan SK yang masih berlaku.

''Beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi OKP diantaranya adalah SK Pengurus yang masih berlaku, kemudian, Alamat sekretariat yang jelas, telah mengikuti Rapimpurda dan Musda KNPI minimal 3 kali, serta secara nasional OKP masih berhimpun di KNPI di bawah Kepemimpinan Ketum Ryano Panjaitan,'' terang Zulkifli.

Ia menegaskan, semua indikator dalam verifikasi OKP sesuai dengan AD ART KNPI hasil kongres terakhir yang berlangsung di Jakarta 2022 lalu. (RILIS)

Mahasiswa KKN FH-UNHAS Sosialisasi Cegah Pernikahan Dini di Parepare

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juli 30, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Mahasiswa KKN Fakultas Hukum UNHAS menggelar sosialisasi di Parepare.

PAREPARE- Menindaklanjuti tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum (FH) UNHAS bekerjasama KUA Kecamatan Ujung menggelar sosialisasi bertema “Cegah Pernikahan Dini, Putus Rantai Stunting” di dua sekolah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, masing-masing di SMPN 4 Ujung pada Selasa (29/7/2025) dan SMKN 2 Parepare pada Rabu (30/7/2025). Sosialisasi ini menyasar pelajar untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk pernikahan dini yang berkaitan erat dengan risiko stunting pada anak.

“Kami tidak hanya datang untuk menyampaikan materi, tapi membawa harapan agar adik-adik tumbuh jadi generasi cerdas, sehat, dan sadar masa depan,” kata Agnestasya Bulo, salah satu mahasiswa KKN dalam sambutannya.

Materi disampaikan langsung oleh perwakilan KUA Ujung dengan pendekatan persuasif. Ia menegaskan bahwa menikah itu suci, tapi harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang, termasuk risiko stunting pada anak-anak.

“Banyak pasangan muda yang belum siap, akhirnya anaknya yang jadi korban. Edukasi seperti ini sangat penting,” ujarnya.

Adapun materi yang disampaikan meliputi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini; keterkaitannya dengan stunting; peran keluarga; hingga perspektif hukum tentang batas usia legal menikah.

Sesi diskusi berlangsung aktif. Para siswa antusias bertanya dan menyampaikan pendapat. Seorang peserta bahkan mengaku baru menyadari pentingnya menunda pernikahan demi meraih cita-cita dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

LMND Sulsel Fokus Konsolidasi Kekuatan Gerakan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juli 01, 2025 / comment : 0 Pendidikan

LMND Sulsel perkuat konsolidasi kekuatan gerakan.

MAKASSAR- Pasca menggelar Pendidikan Lanjutan Organisasi yang dirangkai Konferensi Wilayah, 28-29 Juni 2025, di Makassar, pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Selatan, langsung memusatkan konsentrasi memperkuat konsolidasi kekuatan gerakan.

Sekedar diketahui, Konferensi Wilayah yang dibuka Ketua Umum LMND Indonesia, Bung Asrul, telah menetapkan Adri Fadli mantan Ketua LMND Palopo berhasil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Wilayah LMND Sulsel. Dalam kepengurusannya, Adri Fadli didampingi Arjuna Swara selaku Sekretaris Wilayah. Kepemimpinan keduanya, mencerminkan kebutuhan regenerasi organisasi yang mampu menjawab tantangan ideologis dan politik secara progresif dan revolusioner.

Adri Fadli dalam pernyataannya menegaskan bahwa proses ideologisasi harus terus dimasifkan, terutama di tengah tekanan geopolitik global dan situasi politik nasional maupun lokal yang kian kompleks. Ia menyatakan forum ini bukan semata agenda seremonial, melainkan momen penting untuk memperkuat konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa terkhususnya di Sulawesi Selatan.

"Kita menghadapi gempuran neoliberalisme dari luar, sekaligus dinamika lokal yang membutuhkan kehadiran gerakan rakyat yang berkesadaran tinggi," katanya.

Konferensi ini juga membahas perkembangan politik di berbagai daerah di Sulsel serta merumuskan langkah-langkah taktis organisasi dalam menghadapi situasi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak memihak rakyat. Pendidikan lanjutan organisasi menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman kader terhadap strategi perjuangan serta posisi kelas yang mesti dipertahankan oleh gerakan mahasiswa.

Dengan terpilihnya Nahkoda baru, LMND Sulsel menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis depan perjuangan rakyat, mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa, serta memperluas basis gerakan di tengah tekanan zaman yang Kian kompleks. (MUBARAK DJABAL TIRA)

Kadisdik Palopo Lepas Peserta Women's Run

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 12, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PALOPO- Hadiri mewakili Pj Walikota, Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Kota Palopo, Asnita Darwis S.STP, melepas secara resmi peserta Women's Run, yang digelar di City Market Palopo, Minggu (11/5/2025).

Asnita Darwis mengungkapkan, Pemkot Palopo sangat mendukung pelaksanaan lomba lari bertajuk Women's Run. Ia berharap, ajang seperti ini rutin digelar karena sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

"Pemkot Palopo menyambut baik digelarnya lomba Women's Run, semoga melalui lomba ini dapat menggairahkan olahraga lari di Kota Palopo," ucapnya.

Pembukaan event tersebut, turut dihadiri Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Darma, beserta sejumlah jajaran Forkopimda Palopo lainnya.

Sedikitnya 300 peserta ikut ambil bagian menyemarakkan Women's Run, para peserta terlihat sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan.

Sekedar diketahui, Women's Run ini terselenggara atas dukungan dari Bank Negara Indonesia (BNI). Asnita Darwis mengimbau kepada masyarakat Palopo, agar membudayakan olahraga lari demi menjaga pola hidup sehat. (ADVERTORIAL)

LMND Palopo Minta Program "Sekolah Rakyat" Ditinjau Ulang

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 02, 2025 / comment : 0 Pendidikan

LMND Palopo meminta program Sekolah Rakyat ditinjau ulang oleh Presiden Prabowo Subianto.

PALOPO- Tepat di peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2025, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo, meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar meninjau ulang program Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Ketua LMND Palopo, Adri Fadhli, Jumat (2/5/2025), mengemukakan sejumlah alasan mengapa program tersebut perlu dipertimbangkan kelanjutannya.

POTENSI STIGMATISASI SOSIAL

Istilah "Sekolah Rakyat" mengisyaratkan bahwa institusi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan, dan dikhawatirkan menimbulkan diskriminasi serta menciptakan perbedaan kualitas pendidikan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum.

DUALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Terdapat kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan menciptakan sistem paralel yang tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam kurikulum, kualitas pengajar, dan akses terhadap fasilitas pendidikan.

KETIDAKSESUAIAN KEMENTERIAN PENGELOLA

Pendidikan merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Sosial. Kekhawatiran muncul terkait dengan kejelasan regulasi, standar mutu, dan mekanisme pengawasan.

RISIKO PEMBOROSAN ANGGARAN

Banyak sekolah negeri yang masih kekurangan guru dan fasilitas pendidikan yang adil dan merata.

MINIM KAJIAN AKADEMIK/PARTISIPASI PUBLIK

Rencana ini dinilai kurang transparan dan tidak melalui kajian menyeluruh, serta minimnya partisipasi dari tenaga pendidik, akademisi, dan masyarakat sipil, memperbesar risiko kegagalan.

EFEKTIVITAS PROGRAM DIRAGUKAN

Tanpa jaminan kualitas pendidikan dan pengelolaan yang profesional, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi program simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Olehnya itu, LMND secara organisasional berpendapat lebih baik melakukan pengalihan anggaran Sekolah Rakyat daripada menghabiskan APBN untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang tidak memiliki capaian pasti dalam pengentasan kemiskinan, karena hingga saat ini belum memiliki blueprint yang jelas dan tidak menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan sekolah pada umumnya. LMND mengusulkan agar anggaran pembangunan Sekolah Rakyat dialokasikan untuk beberapa bidang seperti:

- Perbaikan infrastruktur dan layanan pendidikan secara umum yang masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah.

- Meningkatkan bantuan beasiswa pendidikan berupa KIP Kuliah dan PIP, yang selama ini hanya diberikan setahun sekali, untuk ditingkatkan menjadi setiap enam bulan serta menambah jumlah penerima.

- Meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini mendapatkan penghasilan yang sangat minim.

- Meningkatkan kualitas asrama-asrama mahasiswa.

- Mensubsidi biaya pendidikan selama empat semester di perguruan tinggi.

- Mensubsidi biaya pendidikan kesehatan, seperti kedokteran, yang biayanya sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh kelas menengah maupun masyarakat miskin. (MUBARAK DJABAL TIRA)

Administrasi Kebijakan Kesehatan: Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT IMIP; OPINI Gunawaty

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 28, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengelola kawasan industri berbasis nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini terintegrasi dengan berbagai industri, termasuk pengolahan nikel, stainless steel, dan carbon steel, serta industri pendukung seperti pabrik mangan, silikon, dan pembangkit listrik.

Dari data yang diperoleh melalui data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang 2024 mencapai 339.305 kasus. Setahun sebelumnya, jumlah kasus infeksi pernapasan sekitar 313 ribu kasus. Khusus di Kabupaten Morowali yang menjadi pusat industri smelter, kasus infeksi saluran pernapasan tercatat mencapai 80.713 kasus per Desember 2024. Sebanyak 66 ribu di antaranya terjadi di Kecamatan Bahodopi yang merupakan lokasi pabrik milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Adanya industri di Morowali menyebabkan infeksi pernapasan dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan naik signifikan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Ashar M. Ma'ruf (Kutipan Media Tempo Rilis 10 Maret 2025). Selain Itu ada hal-hal lain yang muncul dengan Keberadaan Dari PT IMIP diantaranya:

a. Kawasan industri nikel di Morowali memiliki catatan insiden kecelakaan kerja yang tinggi, yang memicu aksi protes dan kerusuhan.

b. Persoalan keselamatan kerja, seperti transportasi karyawan yang tidak memadai dan jam kerja yang panjang, menjadi pemicu utama.

c. Buruh industri nikel juga rentan terhadap penyakit akibat kerja, seperti gangguan pendengaran dan masalah pernapasan.

Melihat hal-hal diatas dapat yang menimbulkan dampak negatif bagi para pekerja dan warga sekitar yang berdomisili Penulis memberi saran agar PT IMIP dapat:

a. Mendaftarkan Seluruh Pekerja Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan dimana dengan mendaftarkan para pekerja khususnya program JKK dapat melindungi pekerja yang rentan dengan Kecelakaan Kerja dan PAK .

b. Meningkatkan Kepatuhan Di Bidang Ketenagakerjaan agar dapat meminimalisir terjadi resiko Kecelakaan Kerja .

c. Meningkatkan Program Higiene Perusahaan dan SMK3 agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

d. Mengelola dengan baik Klinik yang berkaitan program kesehatan, seperti pembangunan klinik baru di kawasan industri, untuk mendukung peningkatan kesehatan di Morowali.

Mengingat betapa pentingnya peran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan. JKK bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi peserta yang terkena dampak kecelakaan kerja.Penulis sangat berharap Program ini dapat diikuti semua sektor tanpa terkecuali. (****)

-Penulis Adalah Mahasiswa Administrasi Kebijakan Kesehatan FKM UNHAS

Kadisdik Palopo Apresiasi Pemilihan Putri Kartini 2025

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 27, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Kadisdik Palopo, Asnita Darwis.

PALOPO- Pelaksanaan babak grand final Pemilihan Putri Kartini 2025, mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STP. Pujian itu disampaikan Kadisdik saat mewakili Pj Walikota Palopo membuka babak grand final, Sabtu (26/4/2025), di Auditorium SaokotaE.

Babak grand final dengan tema "Kartini Milenial Tangguh, Cerdas, dan Kreatif" tersebut berlangsung cukup meriah. Dalam sambutannya, Asnita Darwis menegaskan dukungannya terhadap kegiatan ini.

Ia menambahkan, Hari Kartini sebuah momen bersejarah terhadap perjuangan R.A Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan pendidkan dan kemajuan perempuan Indonesia.

"Melalui ajang ini, kita tidak hanya mencari sosok dengan talenta dan kecerdasan, tetapi juga perempuan muda yang mencerminkan nilai-nilai luhur Kartini kepedulian sosial dan integritas serta semangat pantang menyerah," tuturnya.

Kepada peserta presentase terbaik dari pelajar putri-putri Kota Palopo cerdas, percaya diri merupakan bagian dari proses kompetisi serta pembelajaran pembentukan karakter dan keberanian menunjukkan jati diri.

"Bagi pemenang nantinya semoga bisa mewakili Palopo masuk ke jenjang ajang yang lebih tinggi lagi, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat International, pemenang lomba ini akan menjadi perwakilan pemilihan duta Dara & Daeng Sulawesi Selatan tahun 2025. Untuk itu, tampilkan segenap potensi terbaik, tetap rendah hati, dan tanamkan rasa bangga sebagai putri daerah," harap Asnita Darwis.

Tak lupa ia mengucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh peserta dan menjaga kepercayaan diri, ajang ini hendaknya dijadikan pembelajaran untuk menunjukkan bahwa pelajar Palopo punya potensi dan talenta.

Kadisdik berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah, dunia usaha, sekolah maupun para orangtua murid untuk berkolaborasi menciptakan ruang-ruang kreatif dan produktif bagi generasi muda

"Mari kita jadikan momen ini sebagai penyemangat pendidikan yang inklusif dan memberdayakan sesuai denga pesan R.A Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang," pintanya.

Hadir pada lomba itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Palopo beserta jajarannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palopo selaku dewan juri, mewakili Pj Ketua TP PKK Kota Palopo, serta para tamu undangan lainnya. (ADVERTORIAL)

Kadisdik Palopo Dampingi Pj Walikota Rakor Pelaksanaan Program MBG

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 17, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Rakor implementasi program MBG.

PALOPO- Dipimpin Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kadis Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STp, mendampingi Pj Walikota, Drs H Firmanza DP SH MSi, hadir mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, program MBG merupakan salah satu agenda strategis Nasional yang penganggarannya berasal dari pusat atau APBN, kemudian untuk melaksanakannya wajib teregistrasi, terdata, dan diterima Badan Gizi Nasional (BGN), harus diregistrasi dan disurvei terlebih dahulu.

"Maka dari itu, kita perlu melaksanakan diskusi khusus terkait masalah pelaksanaan penyiapan tempat untuk MBG ini, termasuk juga menjelaskan terkait desain dan standar yang diminta oleh BGN juga terkait masalah skema pembiayaan di mana harus dalam bentuk yayasan, di man yayasan inilah yang melaksanakannya nanti," terang Gubernur.

MBG ini juga sudah ditetapkan wilayahnya bahwa tidak semua bisa ditetapkan sebagai tempat untuk membangun tempat MBG. Oleh sebab itu, pemerintah menunggu instruksi dari pusat dalam halam ini pihak BGN.

Sementara itu, Pj Walikota Palopo memberikan arahan kepada lurah dan camat agar disampaikan kepada masyarakat terkait MBG ini, bahwa Pemkot menunggu petunjuk dari pusat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Pelaksanaan program MBG ini, mesti cepat disosialisasikan ke masyarakat, sehingga warga bisa paham mekanisme penyelenggaraan program MBG," kunci Firmanza. (ADVERTORIAL)

Kepala LLDIKTI 9 Sebut UMB Palopo Kampus Transformatif

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 26, 2025 / comment : 0 Pendidikan

UMB Palopo kampus transformatif di Sulsel.

PALOPO- Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi, Dr Drs Andi Lukman M.Si memuji pengelolaan pendidikan di Universitas Mega Buana (UMB) Palopo saat pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, 17 Maret 2024 lalu. Menurutnya, UMB Palopo ini sangat transformatif.

"Bayangkan tahun lalu diberikan kepercayaan membuka S3 Kesehatan Masyarakat, beberapa bulan kedepan, diberikan lagi kepercayaan membuka S2 Hukum, tidak lama kemudian mendapatkan akredtasi unggul, dan baru lagi ini terbit izin penyelenggaraan prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi dan luar biasanya hadirnya prodi baru ini tidak lama setelah dibuka S1 Kedokteran dan Profesi, luar biasa memang," cetus Andi Lukman saat acara Launching Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.

Diungkapkan bahwa ini bukan hal yang mudah untuk dicapai. Karena itu Andi Lukman mengajak masyarakat dan pemerintah untuk mendukung upaya pengembangan yang dilakukan UMB Palopo. "Jangan berhenti untuk mendukung ini (UMB Palopo, red) dan mari semua kita dukung UMB," ajaknya.

Karena dengan segala upaya yang dilakukan ini tidak ada alasan lagi masyarakat untuk keluar dari Palopo hanya untuk menempuh pendidikan.

Senada dengan itu Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS, drg Irfan Sugianto memuji UMB Palopo yang komitmen dalam pengembangan. Salah-satunya yang terlihat adalah pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.

Karena itu, ia menyampaikan komitmennya bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS siap mengawal program studi ini sampai menghasilkan lulusan. Dan pelaksanaannya, proses pembelajaran yang diterapkan akan sama dengan UNHAS.

Dekan FKG UNHAS di momentum yang sama tersebut menuturkan pembukaan prodi baru di UMB Palopo ini sangatlah cepat. "Dalam perjalanan pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi di UMB Palopo ini waktunya sangat singkat tapi seluruh persiapan seperti sarana dan prasarana, Dokumen, SDM yang sangat sulit sekali di Indonesia ini, namun dengan keseriusan UMB Palopo ini bisa terwujud dalam waktu singkat," bebernya.

Karena itu ia berkeyakinan S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi ini akan menjadi institusi pendidikan kedokteran yang unggul di masa depan. Untuk diketahui, UMB Palopo merupakan perguruan tinggi pertama sebagai penyelenggara program studi ini, bahkan untuk program studi Kedokteran Umum di UMB Palopo adalah yang pertama di luar Kota Makasaar, Sulawesi Selatan. Keduanya dibina oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS.

Sejak dibuka Fakultas Kedokteran (FK) UMB Palopo, pada 28 Februari 2024, telah banyak menerima Benchmarking perguruan tinggi luar yang ingin melakukan pembukaan program studi S1 Kedokteran. Studi yang mereka lakukan ini atas rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dimana perguruan tinggi karena dinilai lengkap baik dari fasilitas laboratorium, SDM dan tata kelola sehingga menjadi rujukan untuk pembukaan program studi S1 Kedokteran. Mereka ini berasal dari pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan komitmen UMB Palopo dalam pengelolaan pendidikan.

FK UMB Palopo sendiri selain fasilitas yang lengkap juga karna biaya kuliah yang relatif terjangkau untuk pendidikan kedokteran. Terlebih Universitas Mega Buana Palopo di bawah binaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menerapkan model pembelajaran active learning serta tes seleksi yang standarnya sama dengan Unhas serta didukung 80 persen tenaga pengajar dari Fakultas Kedokteran tersebut.

Sementara itu Rektor Universitas Mega Buana Palopo, Prof Dr Hj Nilawati Uly S.Si Apt M.Kes CIPA, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi bisa hadir tidak lama setelah dibukanya S1 Kedokteran dan Profesi Dokter. "Alhamdulillah sejak terbitnya izin penyelenggaraan program studi S1 Kedokteran Gigi ini sudah disambut antusias oleh pendaftar. Ini bentuk kesyukuran bagi kami, karna belum dibuka pendaftaran namun respon masyarakat untuk mendaftar cukup besar, dan memang tentunya menjadi harapan kita semua dengan dibukanya program studi ini membawa keberkahan dan tentunya memberikan dampak terhadap dunia pendidikan kedokteran gigi di Indonesia khususnya wilayah Indonesia timur ini," sebutnya.

Ia berharap semoga dengan dibukanya program studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi ini menjadi solusi bagi kebutuhan SDM di wilayah Tana Luwu, dan Indonesia pada umumnya. "Universitas Mega Buana Palopo berkomitmen untuk berkontribusi membantu Pemerintah dalam penyediaan SDM yang berkualitas," tambahnya.

Untuk diketahui UMB Palopo telah mengelola 17 Program Studi, diantaranya, Program Doktoral (S3) Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dengan program studi S1 Kedokteran, S1 Kedokteran Gigi, Profesi Dokter, Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kesehatan dengan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan, Profesi Ners dan Profesi Bidan, Kemudian Fakultas Hukum dengan Program Studi S1 Hukum dan S1 Ilmu Hukum, Kemudian Fakultas Ilmu Komputer dengan Program Studi S1 Sistem Informasi, S1 Informatika serta Fakultas Bisnis dengan Program Studi S1 Perdagangan Internasional dan S1 Kewirausahaan. (RILIS/TOM)

Siswa Rebutan Foto dengan Bupati Morowali

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 23, 2025 / comment : 0 Pendidikan

MOROWALI- Pesona Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, benar-benar menjadi magnet di kalangan pelajar, saat upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMDD) ke-123, Kamis (20/3/2025) lalu.

Sesudah upacara penutupan TMMD yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, pelajar yang hadir langsung mengerubuti Iksan Baharuddin.

Siswa mulai dari tingkatan SD, SMP, hingga SMA meminta foto bersama dengan orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso itu.

Tidak hanya siswa saja, sejumlah guru sekolah juga ikut berebutan foto dengan Iksan Baharuddin yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner dan pekerja keras. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Kepatuhan terhadap Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 08, 2025 / comment : 0 Pendidikan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan tenaga kerja melalui berbagai program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Namun, tantangan terbesar dalam implementasi program ini adalah tingkat kepatuhan yang masih bervariasi di berbagai sektor, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik serta optimalisasi manfaat bagi pekerja.

KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA REGULASI DAN PENGAWASAN YANG KUAT.

Pemimpin di sektor ketenagakerjaan harus memastikan kebijakan yang jelas dan tegas untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa pengawasan yang efektif, masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini.

EDUKASI DAN KESADARAN PEKERJA.

Kepemimpinan yang baik harus mampu membangun kesadaran pekerja tentang pentingnya jaminan sosial. Banyak pekerja yang belum memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan hak-hak mereka dalam perlindungan sosial.

KOLABORASI DENGAN SEKTOR SWASTA DAN SERIKAT PEKERJA.

Kepemimpinan dalam BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan serikat pekerja guna memastikan bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan.

INOVASI DALAM PROSES PENDAFTARAN DAN LAYANAN.

Digitalisasi dan kemudahan akses menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Kepemimpinan yang proaktif dapat mendorong penggunaan teknologi dalam pendaftaran, pembayaran iuran, serta akses manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MENDORONG KEPATUHAN.

Meskipun ada regulasi yang mengharuskan perusahaan mendaftarkan pekerjanya, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti:

-Kurangnya penegakan hukum: Banyak perusahaan kecil yang menghindari pendaftaran pekerja karena beban biaya tambahan.

-Kurangnya sosialisasi: Pekerja informal sering kali tidak menyadari manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

-Hambatan administrasi: Proses pendaftaran dan klaim yang rumit dapat mengurangi minat perusahaan dan pekerja untuk berpartisipasi.

Solusi yang dapat diterapkan meliputi:

Penguatan regulasi dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk digital. Digitalisasi proses pendaftaran dan pelayanan agar lebih mudah diakses oleh pekerja dan perusahaan.

Dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kepemimpinan yang efektif dalam sektor ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi yang ketat, pengawasan yang lebih baik, edukasi pekerja, serta inovasi dalam pelayanan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kepemimpinan yang berbasis sistem, kita dapat memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak untuk kesejahteraan jangka panjang. (****)

Oleh: Muhammad Roziqin

*) Penulis Adalah Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (UNHAS).

SMPN 1 Wita Ponda Fokus Hadapi O2SN

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 07, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Tim karate SMPN 1 Wita Ponda yang akan berlaga di O2SN se-Morowali.

MOROWALI- Persiapan matang kini mulai dilakukan SMP Negeri 1 Wita Ponda jelang pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Morowali, siswa-siswi yang akan diikutkan lomba terus digembleng dengan berbagai materi dan latihan.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Wita Ponda, Andi Irfan Afandi SPd Gr, kepada awak media membenarkan sekarang ini pihaknya tengah fokus mempersiapkan mental dan fisik peserta yang akan tampil mewakili sekolah.

"Dalam lomba O2SN nanti, kita akan bertanding di sejumlah cabang olahraga dan seni, peserta yang dibawa ke arena O2SN merupakan siswa pilihan yang telah diseleksi secara ketat," ujar Andi Irfan.

Nantinya, SMPN 1 Wita Ponda direncanakan berlaga di pertandingan bola voli, takraw, catur, atletik, karate, renang, silat, desain ilustrasi, lomba menyanyi solo, ensambel musik, baca puisi, tari kreasi serta pantomim. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas: Kerja Tanpa Khawatir dengan Program JKP BPJS Ketenagakerjaan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 24, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Penulis, Gunawaty.

SECARA harfiah, kepemimpinan atau leadership berarti adalah sifat, kapasitas dan kemampuan seseorang dalam memimpin. Arti dari kepemimpinan sendiri sangat luas dan bervariasi berdasarkan para ilmuwan yang menjelaskannya.

Menurut Charteris-Black (2007), definisi dari kepemimpinan adalah “leadership is process whereby an individual influence a group of individuals to achieve a common goal”.

Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang, namun kedua konsep ini harus dibedakan. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi.

Perlu dipahami bahwa dalam lingkup kepemimpinan dalam organisasi ada perbedaan antara leader dan manager. Leader adalah seorang pemimpin yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan bersama-sama sehingga mencapai sebuah tujuan.

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Posyandu, serta Polindes.

BPS mendefinisikan penduduk yang digolongkan dalam tenaga kerja adalah penduduk berumur 15-64 tahun. Meskipun tidak dapat dipungkiri, di Indonesia saat ini ada juga penduduk di bawah 15 tahun yang sudah bekerja dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian.

Sangat tingginya daya tarik ekonomi di Kabupaten Morowali pada sektor pertambangan dan industri yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, tidak hanya menarik banyak pencari kerja di dalam daerah, tetapi juga dari luar daerah. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga memberikan efek negatif yang temporer terhadap tingkat pengangguran di Morowali.

Pengangguran adalah perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah salah satu masalah kependudukan yang sangat kompleks dan memerlukan kebijaksanaan lintas sektor untuk penanggulangannya. Rendahnya kesempatan memperoleh pekerjaan pada satu sisi dan di sisi yang lain terjadi pertambahan jumlah penduduk usia kerja yang cukup tinggi mengakibatkan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun akan terakumulasi semakin tinggi. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (Unemployment Rate) di Kabupaten Morowali tercatat sebesar 2,84 persen. Angka pengangguran ini menunjukan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki besaran 3,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (Unemployment Rate) Tahun 2023 (persen) 2022 2023 Morowali 3,20 2,84 Sulawesi Tengah 3,00 2,95 Sumber: Diolah dari Sakernas 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali lebih rendah dari Sulawesi Tengah, hal ini diduga karena di daerah Kabupaten Morowali adanya penyerapan tenaga kerja seperti pertambangan, industri, perkebunan kelapa sawit dan sektor pertanian lainnya di mana untuk memperoleh pekerjaan jauh lebih mudah di sektor tersebut.

Pencari kerja di daerah pedesaan akan lebih mudah mendapat pekerjaan mengingat lapangan usaha pada sektor pertanian dan pertambangan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di sisi lain banyak pencari kerja yang datang dari luar daerah. Para pencari kerja ini tidak langsung diterima bekerja tetapi masih harus menunggu pemanggilan dari perusahaan.

Mengingat hal ini Pemerintah Daerah K

khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. D imana BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam bentuk program JKP yang dapat membantu memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK . Harapan penulis Semoga dengan adanya pemimpin yang baru dapat menjadikan derajat kesehatan Morowali lebih baik dan masalah ketenagakerjaan menjadi lebih diperhatikan. (****)

Oleh: Gunawaty

*) Penulis Adalah Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas

Amalkan P5RA, Siswa-siswi MA Biharul Ulum Ma'arif Praktik Membuat Tahu

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 06, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Praktik pembuatan tahu di MA Biharul Ulum Ma'arif Pinrang.

PINRANG- Untuk menanamkan kemandirian dan kewirausahaan di kalangan peserta didik sekaligus mengaplikasikan pedoman Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila dan Rahmatan Lil'alaamin (P5RA), siswa-siswi Madrasah Aliyah (MA) Biharul Ulum Ma'arif, Kamis (6/2/2025), mengikuti kegiatan praktik pembuatan tahu.

Di bawah bimbingan guru, para peserta didik memperaktikkan cara memproduksi tahu, dimulai dari proses perendaman kedelai, penggilingan, penyaringan hingga pencetakan dan pemotongan. Praktik ini, diharapkan membentuk karakter mandiri, kreatif, dan berjiwa wirausaha dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin di kalangan peserta didik MA Biharul Ulum Ma'arif. Tak hanya itu, peserta didik juga mendapat tambahan wawasan pengelolaan usaha, etika bisnis Islami, dan strategi pemasaran produksi halal.

Kepala Madrasah (Kamad) MA Biharul Ulum Ma'arif, Arifuddin, mengapresiasi langsung pelaksanaan praktik, menurutnya P5RA tidak hanya membentuk peserta didik yang cerdas secara akademik, tapi mampu mencetak SDM yang terampil, mampu hidup mandiri, dan berkarakter Islami. Kegiatan ini, dapat membuat siswa-siswi menjadi individu yang mandiri, berpikir kreatif dalam menciptakan peluang usaha, serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Kita harapkan, program ini membuat peserta didik tidak hanya memahami teknik produksi tahu tetapi bisa mengembangkan kreativitas dan nilai-nilai kewirausahaan berbasis Islam. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi berbasis nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin di masa depan," ucap Arifuddin. (FAHARUDDIN HAKIM)

Ali Yafid Gelar Peletakan Batu Pertama Gedung RA Dharmawanita Kemenag Pinrang

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 21, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Acara peletakan batu pertama gedung baru RA Dharmawanita Kemenag Pinrang.

PINRANG- Pembangunan gedung baru Raudhatul Athfal (RA) Dharmawanita Kemenag Pinrang di Jalan MT Haryono, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, telah memasuki tahap peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, didampingi Kepala Kemenag Pinrang, H Irfan Daming, Senin (20/1/2025) kemarin.

Kakanwil Kemenag Sulsel, Ali Yafid mengungkapkan pembangunan gedung RA Dharmawanita Kemenag Pinrang ini menandai upaya mendukung pendidikan anak usia dini berbasis karakter dan akhlak mulia.

"Saya berharap, gedung baru RA Dharmawanita Kemenag Pinrang ini, dapat menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk pengembangan diri mereka," ungkap Kakanwil Kemenag.

Senada dengan itu, Ketua Yayasan Dharmawanita Persatuan Kemenag Pinrang, Nuraedah Irfan, menginginkan agar kehadiran gedung baru RA Dharmawanita tersebut mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang berkualitas melalui pemberian fasilitas yang nyaman bagi peserta didik dan tenaga pengajar.

Kepala RA Dharmawanita Kemenag Pinrang, Sri Heriyanti Muhiddin menambahkan, gedung baru itu berdiri di atas lahan seluas 388 meter persegi, saat ini RA Dharmawanita Kemenag Pinrang menampung 24 peserta didik terdiri Kelompok A sebanyak 8 anak dan Kelompok B sebanyak 14 anak, kegiatan belajar mengajar didukung 2 tenaga guru, 1 operator dan 1 kepala RA.

"RA Dharmawanita Kemenag Pinrang ini telah hadir sejak 1982, semoga gedung baru akan membawa dampak bagi masyarakat khususnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan guna mencetak generasi cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia di Kabupaten Pinrang," cetusnya.

Hadir pada acara peletakan batu pertama gedung baru RA Dharmawanita Kemenag Pinrang, Kabid Urais Kanwil Kemenag Sulsel, dan Ketua Dharmawanita Persatuan Kanwil Kemenag Sulsel. (FAHARUDDIN HAKIM)

PT IMIP Bantu Pesantren Daarul Muntadzar Gedung Kelas Baru

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 19, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PT IMIP Bantu Pesantren Daarul Muntadzir gedung kelas baru.

MOROWALI- Sumbangsih PT IMIP terhadap dunia pendidikan, dibuktikan dengan diserahkannya bantuan gedung kelas baru untuk Pesantren Daarul Muntadzar Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, Sabtu (18/1/2025).

Gedung baru ini, berjumlah 5 ruang kelas, dan sudah dilengkapi dengan beragam fasilitas penunjang antara lain, kursi dan meja belajar, papan tulis, dan pendingin ruangan (AC), guna mendukung proses belajar dan mengajar di pesantren itu.

Mewakili Manajemen PT IMIP, Secretary & General Affair Head, Jeffrey Kamajaya mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut, menjadi bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT IMIP, pihaknya menggandeng CSR PT Dexin Steel Indonesia (DSI), salah satu tenant di Kawasan IMIP, sebagai pelaksana teknis.

“Dengan adanya gedung ini, semoga nantinya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Pesantren Daarul Muntadzar. Kemudian siswa dan pengajar bisa lebih semangat menggunakan fasilitas yang cukup memadai ini,” kata Jeffrey Kamajaya.

Di tempat yang sama, General Manager PT DSI, Wang Sanbo mengatakan, sejak berdiri tahun 2017 lalu, aspek sosial masyarakat menjadi salah satu hal yang juga menjadi perhatian perusahaan. Sehingga, kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan efek yang positif untuk masyarakat secara luas.

Sementara itu, Camat Bahodopi, Tahir, melalui Kepala Seksi Ekonomi Kecamatan Bahodopi, Dahran Manan menyampaikan, antusias membantu pembangunan yayasan ini dilakukan support dari pemerintah Desa dan Camat Bahodopi, baik dukungan tenaga, material dan lainnya.

Pemerintah Kecamatan Bahodopi sangat mengapresiasi dengan hadirnya Kawasan IMIP, telah banyak berkontribusi baik di sektor Pendidikan, kesehatan dan sosial kemanusiaan.

“Semoga lima ruangan kelas ini, kualitas belajar siswa terus meningkat untuk menunjang kecerdasan siswa dan berharap semoga kedepan akan ada lagi bantuan seperti ini,” ucap Dahran Manan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kadisdik Palopo Buka Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka

Posted by: koranakselerasi Posted date: Januari 16, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Kadisdik Palopo, Asnita Darwis.

PALOPO- Bertempat di gedung Muhammadiyah Convention Center (MCC), Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STp, Sabtu (11/1/2025), membuka Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka dengan fokus penerapan Deep Learning dalam pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kegiatan ini, digelar oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Tanah Luwu, yang terdiri atas IGTKI-PGRI Kota Palopo, IGTKI-PGRI Luwu Utara, dan IGTKI-PGRI Luwu, adapun pesertanya terdiri 567 guru TK se-Tanah Luwu dengan rincian 213 dari Luwu, 166 dari Luwu Utara, dan 118 dari Palopo.

Workshop tersebut menghadirkan narasumber Sekum PP IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani selaku instruktur Nasional dan penulis buku PAUD.

Kadisdik Palopo, Asnita Darwis dalam sambutannya, menuturkan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan membangun PAUD. Menurutnya, penerapan Deep Learning dalam pembelajaran PAUD adalah hal yang baru, sehingga Workshop ini sangat esensial dengan rencana pembelajaran 13 tahun termasuk kewajiban pendidikan di PAUD dan TK. (ADVERTORIAL)

Pages

ads

PERUMDAM WAEMAMI LUWU TIMUR

UCAPAN HUT RI KE-80 PEMKAB MOROWALI

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik