Kepala DLH Kutim, Armin Nazar.

Kepala DLH Kutim, Armin Nazar, kepada Koran Akselerasi, menyatakan bak amrol akan memudahkan warga membuang sampah. Pasalnya, kata dia, kesadaran warga terhadap sampah sepertinya masih sangat kurang. 

Bak amrol ini akan menjadi solusi dalam meminimalisir sampah yang berserakan di lingkungan warga Sangatta Utara. "Dengan adanya bak amrol yang disebar di sejumlah titik, memudahkan warga mengumpulkan sampah pada satu tempat, bahkan di gang sempit sekalipun, nanti kita bikin di beberapa titik," terang Armin Nazar.

Untuk memback-up bak amrol, DLH tahun ini akan melakukan pengadaan dua unit mobil truk amrol. Nantinya, sampah-sampah akan diangkut sesuai jadwal yang ditetapkan pada Perda.

Di mana, jam buang sampah berlangsung dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, setelah jam 6 pagi tak ada lagi sampah yang keluar, itulah gunanya bak amrol yang akan dipasang di gang-gang ataupun jalan setapak.

Sangatta Utara menjadi daerah sasaran penataan, karena wilayah itu memang butuh penanganan persampahan yang serius dari pemerintah daerah dalam hal ini DLH. Namun demikian, hampir seluruh daerah di Kutim darurat sampah contohnya di Bengalon dan Kaliorang. Ke depan, TPA bakal dibangun di Kaliorang, Muara Bengkal, dan Rantau Pulung.

"Ada wacana TPA di Sangatta Utara dipindahkan ke Rantau Pulung, jadi nantinya pendistribusian sampah dari Sangatta Utara ke Rantau Pulung dilakukan secara terpadu, direncanakan di Kilometer 20, tetapi ini masih wacana. Apalagi, volume sampah di Batuta, Sangatta Utara mencapai 70 ton, sehingga dibangun TPST di belakang pasar agar mengurangi beban TPA Batuta. Meski pelaksanaannya tak sesuai diharapkan, ya sambil jalan aja," sebutnya. (FADLY)

Kadisdikbud Kutim, Mulyono.

Di hadapan anggota dewan, Mulyono mengharapkan informasi itu memerlukan cross check yang mendalam agar informasi yang dihasilkan benar-benar valid.

"Mohon kita jangan cepat berasumsi negatif, nanti kita akan telusuri kebenarannya seperti apa, sebab bisa saja itu hanya bagian dari kreatifitas komite, contoh ruang kelas butuh pendingin AC, komite bisa saja usulkan iuran, jadi ini jangan terburu-buru diblow-up sebelum ada bukti," harap Mulyono.

Pada dasarnya, aturan itu tidak dibenarkan. Seperti halnya membayar buku pelajaran, seragam sekolah, atau bisnis apapun yang mengatasnamakan kebutuhan sekolah. Sebenarnya, tutur Mulyono, dari pihaknya tidak ada hal semacam itu. “Bahkan kami melarang untuk jualan buku, jualan seragam itu gak boleh, jangan sampai ada kesan di sekolah berbisnis itu gak boleh," timpal Mulyono.

Kendari demikian, pihaknya terbuka menerima aduan itu. "Sangat terbuka bincang sekolah itu apalagi di sana ada pengawas, ada korwil, dan nomor saya juga terbuka untuk umum," bebernya.

Dirinya juga bakal melakukan klarifikasi terkait hal tersebut. “Jangan sampai bahasanya hanya seputaran kreatifitas sekolah saja, kan karena kalau untuk pembangunan saya pikir tidak perlu iuran, karena pemerintah sudah menganggarkan itu semua," kuncinya. (FADLY)

Rapat paripurna di DPRD Kutai Timur.

Dikatakan Joni, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan Pansus DPRD yang menangani persoalan Kelompok Tani Karya Bersama versus PT Indominco Mandiri.

Secara khusus, Joni mengapresiasi kinerja Pansus yang diketuai Basri Sangga Langi dan Wakil Ketua Pansus, dr Novel Tyty Paemboman, dengan anggota Hasbullah Yusuf, Hasan Ali, Siang Geah, Hason Ali, Hj Fitriyani, Maswar, dan Piter Palinggi. 

"Pansus ini telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, mereka telah bekerja dengan baik, hal ini patut kita beri apresiasi," ucap politisi PPP ini. 

Sementara itu, dr Novel sama membacakan hasil kerja Pansus menguraikan pihaknya kali pertama menggelar rapat pada 8 Juni 2023 bersama instansi terkait, kemudian hal itu kembali ditindaklanjuti lagi pertemuan yang berlangsung 13 Juni 2023, dihadiri Kementrian ESDM, Dinas Kehutanan Kaltim, KPHP Santang, Asisten Pemerintahan, Kabag Pemerintahan, Dinas Pertanahan, DLH, DTPHP, Dinas Perkebunan, Sekretaris Dinas Kominfo, Camat Teluk Pandan, Prof HA Bustam, mantan Kades Suka, Rahmat, PT Indominco Mandiri, dan pihak Kelompok Tani Karya Bersama untuk mencari solusi dari persengketaan itu.

"Kemudian Pansus menggelar rapat ketiga kalinya, 21 Juni 2023, dihadiri Danramil Teluk Pandan, perwakilan DTPHP, Dinas PLTL, Kelompok Tani Karya Bersama, dan PT Indominco Mandiri, hasil rapat mengerucut digelarnya peninjauan lokasi di areal pertambangan PT Indominco Mandiri, 20 Juli 2023. Pansus dan Dinas Pertanahan, BPKH Wilayah IV Kaltim, dan Kelompok Tani Karya Bersama serta PT Indominco Mandiri kemudian bersama-sama melakukan pengecekan di lapangan," jelas dr Novel.

Berikutnya, Pansus gelar kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK RI, 21 September 2023, dalam rangka agenda konsultasi, dan sehari setelahnya pada 22 September 2023, melanjutkan konsultasi ke Bagian Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta, dan pada 17 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM langsung mengundang pihak terkait, yaitu Kelompok Tani Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri untuk difasilitasi menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak. 

Pada 1 November 2023, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan KLHK melakukan peninjauan lapangan dan verifikasi lapangan bersama di lokasi yang dipersengketakan antara Kelompok Tani Karya Bersama dan PT Indominco Mandiri. (FADLY)