ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Gubernur Sulteng Diminta Turunkan Tim Benahi Jalan Trans Sulawesi-Bungintimbe

 

Anggota DPRD Morut, Kasiran.


MORUT- Dinilai rusak parah, warga Desa Bungintimbe, Kabupaten Morowali Utara, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, segera menerjunkan tim untuk melakukan langkah pembenahan terhadap poros jalan trans Sulawesi Desa Bungintimbe. 

Beberapa warga setempat mulai merasa tidak nyaman, karena imbas dari rusaknya jalan provinsi tersebut menimbulkan berbagai persoalan.  

Selain rawan menimbulkan kecelakaan lalu-lintas (Lakalantas), kondisi jalan trans yang berlubang membuat pengendara kerap mengambil jalur hingga pekarangan rumah warga setempat. Belum lagi, dari sisi kesehatan menimbulkan polusi udara. 

Terkait keluhan warga, anggota DPRD Morut, Kisran, Minggu (13/7/2025), mengharapkan, Gubernur Sulteng cepat menanggapi adanya keluhan dari warga--mengingat jalan itu merupakan jalur penghubung antarprovinsi seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.  

"Jalan poros Bungintimbe ini, juga masuk dalam kawasan industri Nasional, sehingga upaya perbaikan sangat diperlukan untuk mendukung mobilitas warga," terang legislator Partai Hanura Morut itu. 

Ia mengharapkan, Gubernur melaporkan hal ini ke Presiden, dan sesegera mungkin menugaskan tim dari Dinas PUPR Provinsi Sulteng untuk turun melakukan survei dan perbaikan secara menyeluruh. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Anggota DPRD Morut, Kasiran. MORUT- Dinilai rusak parah, warga Desa Bungintimbe, Kabupaten Morowali Utara, meminta Pemerintah Provinsi (Pe...

Penerapan LRP PT Vale di Pomalaa Dorong Kemandirian Ekonomi Lokal

 

PT Vale IGP Pomalaa hadirkan LRP untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
POMALAA- Guna membangun masa depan berkelanjutan melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, PT Vale Indonesia Tbk--bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), menghadirkan kebijakan Livelihood Restoration Program (LRP), yaitu melatih masyarakat dengan keterampilan dan mendorong kemandirian ekonomi lokal untuk menyukseskan agenda besar Indonesia Emas 2045 dan pengarusutamaan ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam sektor industri strategis Nasional.

Program ini menjadi bagian dari komitmen PT Vale dalam mendukung transisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok terdampak atas perubahan tata guna lahan dan pengembangan proyek strategis nasional seperti Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal, LRP bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat agar mampu membangun mata pencaharian berkelanjutan.

“Sebagai perusahaan pertambangan berkelanjutan, PT Vale Indonesia tidak hanya hadir sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Melalui LRP, kami memastikan proses transformasi kawasan industri tetap inklusif dan memberdayakan masyarakat sekitar,” ujar Hasmir, Manager External Relations IGP Pomalaa.

LRP dirancang untuk mendorong ekonomi sirkular dan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, penyediaan sarana produksi, serta fasilitasi akses pasar. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, hingga industri rumah tangga dan tata boga.

Hingga saat ini, lebih dari 50 penerima manfaat telah merasakan dampak langsung program ini—mulai dari peningkatan keterampilan, pendapatan, hingga penguatan struktur usaha berbasis komunitas. Untuk memastikan keberlanjutan, program juga melibatkan tenaga ahli dan pendamping profesional dalam merancang model bisnis yang adaptif dan resilien terhadap perubahan ekonomi.

“Program ini adalah contoh konkret bahwa investasi tidak hanya harus membawa nilai ekonomi, tetapi juga meninggalkan warisan sosial yang memperkuat ketahanan komunitas,” tambah Hasmir.

Saat ini PT Vale terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan keberlanjutan program serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan pembangunan daerah.

Dengan pendekatan ini, LRP tak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, namun menjadi fondasi penting dalam menciptakan transformasi ekonomi masyarakat menuju Pomalaa yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing global. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PT Vale IGP Pomalaa hadirkan LRP untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. POMALAA- Guna membangun masa depan berkelanjutan melalui ...

Kantah Kota Tangerang Sukses Terapkan Program Kantor Pertanahan Virtual

 

TANGERANG- Hadir meninjau program Kantor Pertanahan Virtual yang menjadi inovasi pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN RI, Dwi Budi Martono, menilai penerapan program Kantor Pertanahan Virtual berjalan sukses di Kantah Kota Tangerang, kata dia hal tersebut patut diapresiasi karena mampu menghadirkan layanan virtual secara lengkap dan mudah diakses masyarakat.

“Inovasi Kantor Pertanahan Virtual Kota Tangerang ini cukup mengesankan dan lengkap. Menu-menu yang tersedia benar-benar .digital twin, persis sama seperti layanan di kantor. Ada loket pendaftaran, loket wakaf, customer service, pengambilan formulir, unggah berkas, pengumuman, pembayaran PNBP, hingga pengambilan dokumen. Jadi ini sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” ujar Dwi Budi Martono di Tangerang, Rabu (10/07/2025).

Melalui Kantor Pertanahan Virtual, masyarakat kini tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mengurus keperluan pertanahan. Inovasi ini memudahkan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak.

“Dampaknya tentu saja, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor. Kota Tangerang ini kan tidak begitu luas untuk ruang pemohon sehingga pemohon bisa diberi privilege dari mana pun. Bahkan, berdasarkan Google Analytics, ada pengakses dari Amerika, Irlandia, hingga warga kita yang sedang di Singapura mau bertanya-tanya juga bisa. Waktunya pun bisa 24 jam,” lanjut Dwi Budi Martono.

Dalam kunjungan tersebut, Dwi Budi Martono juga meninjau langsung kesiapan admin yang bertugas mengarahkan masyarakat secara daring. Kehadiran Tempat Layanan Virtual di Kantor Pertanahan Virtual diharapkan mampu membantu menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pertanahan kapan saja dan di mana saja.

Masyarakat dapat mengakses layanan Kantor Pertanahan Virtual melalui situs resmi https://bpnvirtualkotatangerang.id/. Kementerian ATR/BPN terus mendorong Kantah di seluruh Indonesia untuk mengembangkan inovasi serupa agar pelayanan pertanahan semakin cepat, transparan, dan efisien di era digital. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  TANGERANG- Hadir meninjau program Kantor Pertanahan Virtual yang menjadi inovasi pelayanan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangerang, Staf...

Meski Ada Sertipikat Elektronik Namun Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku

 

JAKARTA- Sejak 2023 silam, Kementerian ATR/BPN RI telah mengimplementasikan layanan Sertipikat Elektronik. Meski bertahap sudah beralih ke bentuk elektronik, para pemilik tanah dengan sertipikat lama yang berbentuk warkah/buku berwarna hijau, tidak perlu khawatir akan keabsahan sertipikat tanahnya karena sertipikat itu tetap berlaku secara hukum.

“Implementasi Sertipikat Elektronik ini tidak serta-merta membuat sertipikat berbentuk warkah/buku tidak berlaku. Sertipikat tanah yang ada tetap berlaku, bahkan masyarakat tidak akan dikenai sanksi jika tidak melakukan alih media. Jadi, masyarakat diharap tidak cemas dan tidak percaya dengan informasi yang beredar dari sumber yang tidak kredibel,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025). 

Lebih lanjut Sesditjen PHPT Kementerian ATR/BPN menjelaskan, sertipikat tanah yang ada akan berubah menjadi Sertipikat Elektronik jika masyarakat melakukan layanan pertanahan, seperti halnya balik nama sertipikat, pemecahan sertipikat, layanan hak tanggungan, roya tanah, dan layanan lainnya. 

“Misal masyarakat melakukan jual beli, sertipikat awalnya berbentuk buku. Nantinya ketika sudah balik nama, sertipikat baru yang akan diterima adalah Sertipikat Elektronik, yang berbentuk lembaran dengan secure paper dan QR code yang hanya bisa diakses oleh masyarakat,” jelas Shamy Ardian. 

Ia mengatakan, banyak narasi terkait penyalahgunaan Sertipikat Elektronik, mulai dari sertipikat tanah lama akan ditarik hingga isu Sertipikat Elektronik sebagai upaya merampas tanah masyarakat. Shamy Ardian menegaskan bahwa semua isu tersebut tidak benar. 

“Proses pendaftaran tanah itu ada dua hal, yaitu aspek fisik dan yuridis. Yang berubah menjadi elektronik itu aspek yuridisnya, yaitu terkait hukum dan peraturan status hukum tanah. Namun, terkait aspek fisik tanahnya tetap ada secara fisik sehingga tidak ada urusannya Sertipikat Elektronik menyebabkan perampasan tanah oleh negara, ataupun Sertipikat Elektronik membuat sertipikat tanah yang ada menjadi tidak berlaku, itu jelas hoaks,” tegas Sesditjen PHPT Kementerian ATR/BPN.

Untuk bisa mengetahui informasi yang valid terkait kebijakan pertanahan dan pendaftaran tanah, masyarakat dapat mengakses kanal informasi yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN. Beberapa kanal yang dapat diakses antara lain situs web di www.atrbpn.go.id; akun sosial media resmi Kementerian ATR/BPN; dan kanal-kanal pengaduan, termasuk Hotline Pengaduan di nomor 0811-1068-0000. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Sejak 2023 silam, Kementerian ATR/BPN RI telah mengimplementasikan layanan Sertipikat Elektronik. Meski bertahap sudah beralih ke...

Nusron Wahid Serukan Kepala Daerah se-Sulteng Tuntaskan RDTR

 

PALU- Berbicara dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Kamis (10/7/2025), Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid, menyerukan kepada para kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah berbagi tanggung jawab menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

Pasalnya, RDT merupakan kunci strategis dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Saat ini, dari total kebutuhan 2.000 dokumen RDTR secara nasional, baru 695 yang berhasil disusun. Di Pulau Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih kekurangan 361 dokumen. 

Sehingga diperlukan pembagian tanggung jawab untuk mempercepat penyusunannya. “Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegas Nusron saat berada di Palu, Sulteng.

Untuk menyelesaikan kekurangan tersebut, Menteri Nusron mendorong skema pembagian tanggung jawab, yakni sepertiga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga menjadi kewajiban pemerintah provinsi, dan sepertiga lagi menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

“Karena pemerintah provinsi tidak boleh menyusun RDTR, maka nanti kami usulkan mekanismenya adalah hibah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, supaya legal standing-nya jelas,” tegas Menteri Nusron.

Secara rinci, kekurangan RDTR di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Utara kurang 59, Sulawesi Tenggara kurang 96, Sulawesi Barat kurang 21, Sulawesi Selatan kurang 111, Sulawesi Tengah kurang 51, dan Gorontalo kurang 23.

Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyusunan RDTR yang berkualitas.

Ia mengapresiasi kerja bersama yang telah dilakukan dalam menghadirkan peta berskala besar yang menjadi dasar penting dalam perencanaan tata ruang. “Terima kasih atas kerja keras yang dilakukan oleh BIG selama ini untuk bisa menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Tentunya bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dan seluruh stakeholders lainnya yang sangat esensial untuk menyusun RDTR,” pungkas Menko IPK.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Sulawesi menjadi pulau pertama di Indonesia yang seluruh wilayahnya telah dipetakan secara detail. Peta ini penting untuk mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan, serta meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Dalam forum ini, Menteri Nusron turut didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PALU- Berbicara dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, Kamis (10/7/2025), Menteri ATR/Kepala B...

Pj Walikota: Mari Bersatu Kembali Sejahterakan Masyarakat Palopo!

 

Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP.
PALOPO- Saat menghadiri rapat pleno terbuka KPU dengan agenda penetapan Calon Terpilih PSU Pilkada Palopo yang digelar KPU, Jumat (11/7/2025), Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, mengimbau kepada seluruh kontestan beserta partai politik menerima hasil penetapan KPU ini dengan lapang dada, penuh sportivitas dan berjiwa besar.

"Penetapan KPU terhadap Hj Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo terpilih ini bukanlah sekedar pengumuman administratif semata, tetapi sebuah peneguhan kedaulatan rakyat yang telah menyatakan kehendaknya melalui sebuah mekanisme demokrasi yang konstitusional. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen Palopo terutama kontestan dan partai politik ikhlas menerima hasil penetapan KPU," harapnya.

Ia mengajak seluruh pihak menjunjung tinggi konstitusi dan mekanisme hukum yang berlaku dalam demokrasi yang sehat, tidak ada pasangan calon yang kalah dan menang, yang ada adalah rakyat pemenang, yang telah menentukan jalan masa depannya sendiri dan sudah menjadi tugas bersama menghormati pilihan rakyat. 

"Mari kita tinggalkan segala bentuk polarisasi dan perbedaan dukungan, sudah waktunya kita merajut kembali kohesi sosial menyatukan visi dan mengerahkan seluruh potensi untuk satu tujuan mulia, yaitu menyejahterakan warga Palopo lahir dan batin," bebernya.

Pj Walikota juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU Kota Palopo beserta jajarannya, Bawaslu, serta seluruh penyelenggara dan petugas pemilu di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan TPS. Dedikasi, kerja keras, dan netralitas yang mereka tunjukkan dalam mengelola tahapan yang sangat kompleks ini sangat patut diapresiasi. 

"Terima kasih atas profesionalisme dan integritasnya, terima kasih kepada Kepolisian, TNI, Satpol PP, dan seluruh instansi terkait yang telah menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pemilihan dari awal hingga akhir. Sinergi ini adalah tulang punggung demokrasi kita, akhirnya marilah kita jadikan penetapan hasil pemilihan ini menggenapi proses Pilkada kita sebagaimana yang biasa saya sebutkan sebagai Pilkada yang secukupnya dan persaudaraan selama-lamanya," pungkas Firmanza. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP. PALOPO- Saat menghadiri rapat pleno terbuka KPU dengan agenda penetapan Calon Terpilih PSU Pilkada Palo...

Ditetapkan KPU, Naili Trisal: Ini Kemenangan Masyarakat Palopo!

 

Walikota Palopo terpilih, Hj Naili Trisal.
PALOPO- Rapat pleno penetapan Hj Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo periode 2025-2030 digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (11/7/2025). 

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah yang memimpin pleno menerangkan pasangan nomor urut 4, Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin Daud tampil sebagai pemenang PSU Pilkada Palopo dengan raihan 47.349 atau 50,53%. 

"Naili-Akhmad unggul atas Paslon lainnya yaitu FKJ-NUR dengan 35.058 suara, RMB-ATK dengan 11.021 suara dan PD-HB dengan 269 suara," jelas Hasbullah. 

Setelah ditetapkan KPU sebagai pemenang, Naili Trisal dalam sambutannya menyampaikan kemenangan tersebut adalah kemenangan rakyat Palopo. 

Ia juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Palopo yang telah memilih dirinya bersama Akhmad Syarifuddin.

"Kami akan menjaga dengan sebaik mungkin amanah ini untuk pemerintahan 5 tahun ke depan, apresiasi juga saya sampaikan kepada TNI/Polri yang telah menjaga PSU Pilkada Palopo berlangsung aman dan demokratis," kunci Walikota perempuan pertama di Sulsel itu. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Walikota Palopo terpilih, Hj Naili Trisal. PALOPO- Rapat pleno penetapan Hj Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud sebagai Walikota dan ...


Top