Unru Baso dipastikan lolos ke Senayan, hingga kini suara yang ia kumpulkan sudah 40.599 yang tersebar di Luwu Raya (Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur). Dari seluruh Caleg pusat Gerindra di Dapil 3 Sulsel, Unru Baso sementara memimpin perolehan suara. 

Hasrianto, selaku pejuang Unru Baso, membenarkan data tersebut, Jumat (16/2/2024). Pria yang akrab disapa Atto Hany ini menambahkan jumlah suara yang terkumpul sekitar 40.599 itu, belum termasuk suara dari daerah lain seperti Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan daerah lainnya di Dapil 3 Sulsel. 

Sementara, Unru Baso secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung yang telah memberikan hak suaranya sehingga ia sukses mengamankan kursi pertama untuk Partai Gerindra ke DPR-RI, termasuk ucapan apresiasi yang sama ia berikan kepada petugas Pemilu yang telah bekerja sepenuh hati dari pagi sampai pagi. "Insya Allah, pengabdian mereka itu akan menjadi ladang pahala," tutur Unru Baso. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Cendrana Saputra Martani (CSM).

Berdasarkan hasil perhitungan timnya, Cendrana saat ini telah meraup 2000-an suara bersih di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang terdiri dua kecamatan, yakni Wara Timur dan Wara Selatan. Tingginya perolehan suara CSM, menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ketua Komisi 2 DPRD ini, tergolong masih sangat kuat.

"Alhamdulillah dek, masyarakat Palopo tetap mempercayai saya mewakili aspirasi mereka di legislatif, sehingga pada Pileg 2024 ini dukungan mereka kepada saya justru naik atau bertambah," ucap CSM.

Sebagai Caleg incumbent nomor urut 1 Partai Demokrat, ini merupakan yang kedua kalinya bagi CSM memenangkan perebutan kursi wakil rakyat. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pimpinan OPD Pemkot Palopo usai penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Penandatanganan ini, dihadiri Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, para asisten, serta seluruh pimpinan OPD. Kepada pejabat Pemkot, Asrul Sani menginstruksikan agar melaksanakan dengan baik tugas pokok dan fungsi sesuai rencana kerja (Renja) dan target yang ditentukan. Sebab, lanjut Asrul Sani, pasca penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini, pihaknya akan intens mengevaluasi per triwulan Renja OPD apakah capai target berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani atau tidak. 

Asrul Sani menambahkan, seluruh OPD fokus terhadap keberhasilan yang sudah dicapai seperti menurunkan inflasi serta mengendalikan stunting. "Inflasi daerah mesti berjalan stabil, dan Palopo mampu zero stunting," tuturnya.

Menyangkut SPBE, Asrul Sani berharap tak sekedar mengejar nilai tertinggi namun diimplementasikan secara elektronik mesti segera berjalan. Proses pengadaan hendaknya direncanakan dengan baik agar pelaksanaannya tidak salah. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Sekda Palopo, H Firmanza, saat berkunjung ke salah-satu kelurahan di Kota Palopo.

Hal ini, dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Walikota Palopo dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024. Kelurahan yang dikunjungi, antara lain, Batupasi, PonjalaE, SalotelluE, Malatunrung, dan Surutanga. 

"Kedatangan kita ke sini, untuk memastikan sejauh mana kesiapan seluruh perangkat PPS menyelenggarakan pemungutan suara Pemilu 2024, dengan mengecek kesiapan lokasi maupun kondisi tempat logistik Pemilu," terangnya.

Saat memantau kesiapan pelaksanaan Pemilu di kelurahan-kelurahan, Sekda didampingi Kadis Kominfo, Hamsir Hamid, Asisten I, Ruslan, Kepala Kesbangpol, Hasta, dan sejumlah Camat/Lurah. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Kunjungan Pj Walikota di UPTD Pembibitan Ternak Mancani Kota Palopo.

Asrul Sani menginginkan UPTD Pembibitan Ternak Mancani dapat memberdayakan masyarakat, dengan menambah proporsi ayam petelur agar berkembang dan menghasilkan pola pemberdayaan ke masyarakat.

Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim, menambahkan, pengembangan di UPTD Pembibitan Ternak Mancani ini akan berdampak positif ke masyarakat. Di mana, masyarakat juga dapat memproduksi demi kemajuan perekonomiannya.

Senada, Kepala UPTD Pembibitan Ternak Mancani, Asyari Amir SPt, sependapat dengan pesan Pj Walikota agar produksi telur ditambah agar berdampak luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, jenis ayam yang dikembangkan di UPTD ini yaitu ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB). Ikut mendampingi Pj Walikota, Kepala BPBD, H Burhan Nurdin, dan M Taufiq, dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Apel gelar pasukan siaga Pemilu 2024 Pemkot Palopo.

Sebagai Inspektur Upacara (Irup), Sekda menyampaikan amanat tertulis Pj Walikota bahwa, apel yang berlangsung ini sebagai simbol semangat dan tekad menyukseskan pelaksanaan Pemilu agar berjalan lancar tanpa hambatan. Upacara ini diikuti Forkopimda, seluruh jajaran Pemkot, komisioner KPU, Bawaslu, pimpinan perangkat daerah, unsur TNI/Polri, camat, lurah, Linmas TPS, dan RT/RW.

"Bapak Pj Walikota berpesan, Pemilu 2024 wajib kita sukseskan, ini merupakan bagian tanggung jawab moral kita semua, lewat fungsi dan peran masing-masing sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini bisa terlaksana dengan baik, dengan menjaga Kamtibmas di lingkungan sekitar," ungkap Firmanza.

Pemkot Palopo berharap, adanya koordinasi dan komunikasi lintas sektoral secara optimal tanpa adanya egosentris dan abai pada sesuatu yang seharusnya dapat dilaksanakan dan diantisipasi bersama, koordinasi dan komunikasi sangat penting demi suksesnya Pemilu yang tinggal 7 hari lagi berlangsung.

Sekda menambahkan perlunya deteksi dini, segala ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas di tengah masyarakat, termasuk antisipasi faktor lain seperti cuaca ekstrem, alat komunikasi, serta gangguan teknis lainnya dan yang terpenting menjaga stamina serta kesehatan tubuh.

"Sebagai aparatur negara, kita hendaknya fokus dan berkonsentrasi menghadapi Pemilu, kiranya tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak suara bisa meningkatkan," ucapnya. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Dirut PERUMDA-TM Palopo, M Tawakkal.

Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) PERUMDA-TM Palopo, Ir M Tawakkal MM, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/2/2024). Ia mengungkapkan, cuaca ekstrem membuat tingkat kekeruhan air menjadi parah. Belum lagi gangguan lain, seperti patahnya pipa yang terletak di antara Km 13 dan Km 15 Battang, serta beberapa titik longsor pada sungai yang menjadi sumber air baku PERUMDA-TM.

"Beberapa waktu lalu, PERUMDA-TM bersama bapak Pj Walikota mencoba membahas masalah ini dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, tetapi kondisi keuangan APBN masih keteteran akibat devisit, sehingga dari situ kita berpikir menggunakan opsi lain misalnya lewat dana penyertaan modal. Artinya, Perda penyertaan modal bisa dibuat atau dipersiapkan mulai dari sekarang namun sifatnya tetap fleksibel, yaitu menyesuaikan kondisi keuangan daerah," ujar Tawakkal. 

Skema lain untuk melanjutkan program pembangunan bak Pra Sedimentasi dan penambahan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) di Latuppa dapat ditempuh dengan kredit melalui lembaga perbankan. Mekanisme ini, sudah pernah digunakan pengelola PERUMDA-TM sebelumnya untuk memperkuat anggaran pelayanan dan itu berhasil. "Kita akan tempuh berbagai cara, agar pelayanan prima dapat dihadirkan kepada pelanggan secara kontinuitas," kunci Tawakkal. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pj Walikota, Asrul Sani, saat menyerahkan bantuan kepada eks penderita kusta.

Zulkifli Halid yang dihubungi, Senin (5/2/2024), menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan program kerja sama Dinsos dan Dinas Ketahanan Pangan Palopo. Jenis bantuan yang diberikan kepada 23 KK eks penderita kusta, antara lain berupa beras, makanan siap saji, snack, tikar, dan selimut.

"Paket bantuan tersebut, diserahkan bapak Pj Walikota, dari 23 KK warga yang tersentuh bantuan ada sebagian merupakan penerima PKH dan BPNT, bagi yang belum tercatat, Dinsos segera mengusulkan datanya ke Kemensos-RI," papar Zulkifli.

Ia menambahkan, kendati telah menerima bantuan para eks penderita kusta ini tetap akan dipantau kondisinya oleh Dinsos. Acara penyerahan bantuan, disaksikan Kajari Palopo, Agus Riyanto SH MH, jajaran Dinsos dan Ketahanan Pangan, beserta lurah dan camat setempat. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Penulis, Rusdy Maiseng.

Sejarah keberadaan VOC pada Bumi Nusantara pada mulanya berkedok investasi, namun telah membawa malapetaka besar bagi bangsa ini selama ratusan tahun, di mana awalnya mereka hanya menyewa lahan kemudian mempekerjakan penduduk setempat serta membuat pabrik. Seiring berjalannya waktu maka lambat laun VOC mendatangkan militer dari Belanda dan melakukan pengusiran terhadap penduduk di suatu daerah dengan alasan mengamankan investasi Belanda di Bumi Nusantara ini. Saat ini apakah sejarah tidak sedang terulang kembali, dimana iklim investasi di hampir semua daerah tumbuh, namun tidak berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional kecuali hanya pada sektor tenaga kerja saja. Utang pemerintah yang semakin menumpuk, UKM menjadi mandul, utang BUMN makin tidak terkendali. Lantas dimana hebatnya investasi asing itu.

Padahal negeri ini tidak hanya mempunyai cadangan mineral tambang dan sumber daya alam yang melimpah utamanya nikel namun negeri ini juga dianugerahi lautan yang sangat luas sebab persis berada pada posisi ditengah lautan dunia dan berada tepat diatas garis khatulistiwa. Itu artinya negara ini adalah negara maritim dimana bentangan daratannya dapat digunakan sebagai wilayah agraris sekaligus memiliki hasil bumi yang sangat melimpah. Lagi lagi pertanyaannya adalah mengapa Indonesia belum juga mampu untuk menjadi negara makmur dan menjadi global player yang disegani, malah justru sebaliknya negeri ini seakan-akan telah menjelma menjadi market dunia dimana tingkat konsumerisme yang begitu tinggi namun income perkapitanya sangat rendah, sehingga terjerat pada kategori MIDDLE INCOME TRAP COUNTRY atau PERANGKAP NEGARA BERPENGHASILAN MENENGAH.

Mungkin akibat dari politik praktis pemerintahan yang hanya menempatkan rakyat kecil pada posisi tawar yang sangat rendah sehingga mereka tetap termarjinalkan oleh kekuasaan. Dimana mereka hanya diberikan Bantuan Langsung Tunai dan Bansos yang sesungguh itu merupakan cara untuk menutupi kelemahan dari sebuah pemerintahan, namun uniknya cara itu seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah yang lagi berkuasa sangat baik, padahal sesungguhnya cara itu sama sekali tidak mengedukasi. Bahkan Bansos dan BLT seringkali digunakan sebagai alat politisasi yang manipulatif kepada rakyat.

Dalam pengertiannya, Bansos atau bantuan sosial adalah sebuah instrumen pada APBN. Artinya bansos adalah kewajiban negara terhadap rakyat miskin demi pemenuhan pangan yang diperintahkan melalui UU. Maka dapat diartikan apabila bansos bukanlah pemberian seseorang atau kelompok melainkan pemberian negara kepada rakyat yang mewajibkan kepada pemerintah untuk menjalankannya. Bahkan selama ini yang terjadi Bansos banyak digunakan demi mencitrakan pemerintahan yang tentunya itu merupakan pelanggaran terhadap keuangan negara, padahal pemerintah hanya sebatas menyalurkan atas perintah UU. Tahun 2023 bansos bernilai 476 Trilliun, dimana tahun ini kenaikannya berkisar 11 Trilliun lebih yang notabene nilai tersebut diambil dari sebagian pinjaman luar negeri, hasil menaikkan pajak dan dari hasil menaikkan harga BBM. Bahkan penggelontoran Bansos dan BLT untuk tahun ini melibih jumlah yang dikeluarkan pada waktu covid 19. Bukankah itu menunjukkan bahwa kepentingan politik praktis masih sangat dominan.

Belakangan ini juga kita banyak mendengar tentang program strategis pemerintahan. Salah satunya adalah program hilirisasi tambang yang awalnya dimulai dari eksplorasi sampai pada tingkat mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki dengan menggunakan teknologi dan modal asing. Namun itupun tidak mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi apalagi untuk sejajar dengan negara lain. Bahkan diperkirakan dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan cadangan nikel Indonesia akan habis dan akan menimbulkan problematika baru terhadap masalah tenaga kerja yang masih produktif namun harus berhadapan dengan PHK sebab diperkirakan 10 tahun ke depan cadangan mineral kita utamanya nikel akan habis.

Pertanyaan yang sering muncul dibenak kita adalah apakah mineral sumber daya alam yang dihilirisasi tersebut masih milik Indonesia atau sebaliknya telah menjadi milik asing sebab penguasaan dan pengelolaannya telah dikuasai oleh asing melalui pemberian hak konsesi yang merupakan karpet merah yang terdapat pada UU Minerba dan UU Investasi, sehingga ketika sebuah produk tambang yang akan dan telah dihilirisasi untuk diekspor maka sesungguhnya itu bukan lagi milik INDONESIA melainkan telah milik asing, sehingga mengakibatkan cadangan devisa negara tidak dapat bertambah sebab nilai keuntungan yang didapatkan tidak lagi dapat kembali ke Indonesia namun menjadi bagian keuntungan pada investor asing. 

Sementara yang tertinggal di negeri ini hanyalah PNBP  atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal PPn + PPh diberikan Taks Holiday, artinya PPN dan PPh semuanya gratis. Daerah yang seharusnya medapat Value lebih besar hanya diberikan Royalti yang jumlahnya tidak seberapa dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya dibagikan pada seluruh daerah yang berada di provinsi tersebut. Maka cara ini sangat bertentangan pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

Hal ini juga berdampak pada lingkungan yang tidak bersih lagi. Hutan menjadi gundul serta limbah beracun yang dihasilkan dari mesin pabrik atau smelter serta tenaga kerja dalam negeri yang sangat murah. Maka program hilirisasi sesungguhnya tidak mendatangkan keuntungan yang signifikan sebab yang terjadi adalah dimana ketersediaan bahan baku bukan lagi milik Indonesia namun telah menjadi milik asing dimana penguasaannya melalui pemberian hak pengelolaan dan penguasaan tambang atau biasa disebut hak konsesi.

Pada situasi dan arus ekonomi dunia, terdapat sebuah istilah yang seringkali dapat menggambarkan kepada kita tentang kondisi ekonomi sebuah negara ketika negara tersebut terserang invasi ekonomi dari negara luar, yaitu Black Market Of Power atau pasar gelap kekuasaan. Dimana sebuah kelasiman yang digunakan oleh kartel ekonomi atau oligarki kapitalis dalam hal melakukan invasi politik ekonomi dibalik sistem demokrasi pada sebuah negara. Yang mana kartel tersebut akan mendominasi dan menggunakan kapitalnya dalam hal mempengaruhi kebijakan politik dan hukum sebuah negara dan menjadikan investasi sebagai sebuah alasan untuk mencapai tujuannya serta berlindung dibalik produk perundang-undangan dan demokrasi. Namun ketika semua itu terjadi di negeri ini maka sesungguhnya telah melanggar hak rakyat, hak adat dan etika lingkungan.

Membayangkan hal ini adalah sebuah paradoks, dimana ketika kita simpulkan bahwa begitu lemahnya pengelolaan sumber daya mineral kita selama ini yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita telah kalah dalam economic warfare atau peperangan ekonomi dimana keberadaan smelter di Indonesia yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan justru sebaliknya hanyalah sebuah tipuan politik kepentingan asing untuk mengakali mata rakyat.

Dari ketidak fahaman kita akan sesuatu yang tengah terjadi maka kita menganggap bahwa program eksplorasi dan eksploitasi utamanya pada sektor minerba bahkan pangan telah banyak membantu ekonomi kita, namun fakta yang sesungguhnya adalah sebuah perampasan kekayaan rakyat dimana kebijakannya dibungkus dengan legitimasi UU. Hal tersebut seharusnya dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebab itu adalah perintah konstitusi kepada pemerintah.

Andai saja kebijakan yang dilakukan selama ini tepat pada sasaran maka tentu saja postur APBN tak hanya berada di level penerimaan negara yang stagnan, utamanya penerimaan devisa negara dari ekspor bahan baku tambang. Andai saja program hilirisasi dikuasai negara dan tidak dikuasai perusahaan asing maka sudah pasti akan meningkatkan penerimaan devisa negara berkali lipat bahkan semakin memperkuat cadangan devisa kita. Namun faktanya lain,  jumlah ekspor makin meningkat, dan tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa pada cadangan Devisa negara. Itu artinya semua nilai keuntungan dari ekspor tersebut bukan lagi menjadi hak Indonesia. Ini adalah salah satu persoalan yang membawa Indonesia masuk dan terjebak pada level negara yang berpenghasilan menengah atau MIDDLE INCOME TRAP COUNTRY.

Dalam nota APBN 2023 dan diperkirakan tahun 2024 ini berada pada angka 2600 T sampai dengan 3600 T. Di mana angka tersebut harus dikurangi 1100 T untuk dilakukan pembayaran pokok utang dan bunga utang yang akan jatuh tempo ditahun 2024 ini pada IMF dan Bank Dunia. Belum lagi utang BUMN yang capaian angkanya kurang lebih 8000 Triliun. Utang untuk gaji pensiunan ASN, TNI dan Polri yang diperkirakan mencapai kurang lebih 4000 Triliun. Lantas siapakah yang paling menikmati program eksplorasi dan eksploitasi yang berkedok investasi pada bumi Indonesia dan berhasil membuat Indonesia masuk pada level dept trap atau keterjebakan utang?

Tentu jawabannya adalah para investor asing atau para kapitalis dunia yang dibantu oleh kapitalis dalam negeri melalui kekuatan politik dari politisi opportunis yang tidak punya basis kesadaran pengetahuan tentang idiological warfare atau pengetahuan tentang perang idiologi yang fokus menyasar pada orang-orang yang tidak cukup pengetahuan dalam memandang bagaimana seharusnya negara dijalankan dan bagaimana seorang politisi ataupun pemerintah dapat memahami apa yang disebut ancaman bernegara atau nation threat dan bagaimana menganalisa sebuah ancaman atau threat analisis yang bukan saja berasal dari luar namun juga berasal dari dalam negara utamanya pada sektor kebijakan pemerintahan. Semua itu menyangkut nasionalisme, integritas dan faham wawasan kebangsaan dalam artian yang sesungguhnya, atau dengan istilah dasar dalam bernegara yaitu survival of the nation atau jalan keberlangsungan hidup sebuah Bangsa.

Fakta selama ini yang terjadi pada eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan sejak pemerintah Orde Baru jumlah hasil kekayaan yang berhasil dikembalikan pada negara melalui APBN yaitu sebanyak 33% sampai 38%. Awal reformasi ada sekitar 23 sampai 28%. Dan sejak Rezim ini hanya berkisar antara 7 sampai 9% saja. Ini menandakan bahwa dari tahun ke tahun bagian yang kembali pada Negara itu porsinya semakin kecil. Artinya bagian yang telah dirampok dari negara ini sangat besar. Sementara eksplorasi dan eksploitasi Minerba makin sangat meningkat jumlahnya. Bahkan hampir semua pasilitas kekayaan sumber daya yang mempunyai nilai strategis, terutama pada sektor keuangan yang ada di daerah justru dikendalikan dan hasilnya diserap masuk ke pusat yang akibatnya banyak daerah yang sesungguhnya kaya dengan hasil bumi dan sumberdaya alam justru menjadi miskin. Maka hal ini sama saja kita menganut sistem demokrasi eksploitatif yang tidak berkeadilan. 

Akibat dari kebijakan politik penguasa saat ini tentunya menjadi problem yang sangat serius sebab kebanyakan dari mereka adalah pengusaha yang merangkap sebagai penguasa. Dimana hal ini akan membuat jurang ketidakadilan semakin mengangah, sebab itu bukan lagi hal yang menyangkut monopoli namun telah masuk pada apa yang disebut oligopoli, dimana mulai dari penguasaan perangkat aturan, sumber daya sampai kepada penguasaan nilai pasar semua dikuasai hanya pada segelintir orang tertentu saja. Tentu keuntungan yang lebih besar didapatkan pada kelompok tertentu saja dibandingkan dengan yang masuk pada kas negara apalagi kepada rakyat. Olehnya itu investasi asing yang marak dan sedang berlangsung sebaiknya dievalusi. (****) 

-Penulis Adalah Pengamat Sosial di Palopo

Penulis, Nurdin.

Betapa tidak, kenyataan memperlihatkan kepada kita bahwa korupsi sepertinya sudah membudaya dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Bahkan berdasarkan pemberitaan yang mengacu pada Transparency International.

Nilai atau skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 34 dari 100. Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang ditakar kadar korupsinya pada tahun 2023. Nah, bagaimana korupsi itu sehingga semakin merajalela?

Salah-satu penyebabnya adalah adanya sistem yang lemah selain karena hilangnya rasa malu. Sistem yang lemah itu termasuk birokrasi yang terlalu berbelit-belit, ngurus KTP saja misalnya, harus ini dan itu sehingga orang yang berintegritas pun akan berupaya mencari jalan pintas.

Jalan pintas inilah yang dimainkan oleh mereka yang tidak punya rasa malu dengan dalih hendak membantu, meminta sesuatu. Padahal semestinya, membantu itu tidak mengharapkan imbalan atau balasan, namanya juga membantu.

Terkait dengan rasa malu apalagi di momen politik ini, kata kawan saya, "Ada sebagian orang yang tiba-tiba baik, tidak malu-malu menawarkan imbalan sejumlah uang dengan catatan memilihnya dalam Pemilu mendatang". Meski secara hukum belum bisa dibuktikan dan agak sulit membuktikannya secara hukum sebab merupakan simbiosis mutualisme.

Namun, perbuatan curang seperti itu yang jika digunakan untuk menduduki jabatan tertentu adalah merupakan cikal bakal dari tindak pidana korupsi. Jadi, menurut saya, bahwa korupsi bukan hanya mengambil uang rakyat tetapi juga tidak terkecuali berlaku curang untuk memperoleh jabatan tertentu.

Mengambil uang rakyat hanya akibat dari yang awalnya menghalalkan segala macam cara untuk kemudian menduduki sebuah jabatan. Nah, di tahun inilah merupakan momen terbaik untuk mengedukasi masyarakat, bagaimana sejatinya seorang jika ingin jadi pemimpin yang baik.

Sehingga, kalau misalnya, ada calon pemimpin yang berteriak akan memberantas korupsi namun kepimpinan yang diperolehnya dengan cara yang curang, itu sama halnya tong kosong nyaring bunyinya, hanya cerita omong kosong belaka, omong doang (Omdo) kata anak muda sekarang.

Sebab jika seorang pemimpin dihasilkan dari proses curang, maka akan menghasilkan pemimpin yang juga curang dan dapat dipastikan perilaku koruptif tidak akan pernah bisa selesai sebagaimana yang kita harapkan, malah yang muncul sebaliknya.

Dan jika itu terjadi, maka perlahan-lahan negara ini akan ambruk seiring dengan ambruknya para pelaku-pelaku yang curang. Itu karena ketika kelak dikemudian hari terpilih, mereka hanya akan mementingkan dirinya, keluarganya dan atau kelompoknya sementara rakyat yang sekian juta itu, hanya akan menjadi penonton.

Perlu diingat, bahwa kekuasaan atau kepemimpinan (apalagi kekuasaan atau kepemimpinan yang diperoleh dengan cara curang, berbuat tidak jujur, tidak adil, merugikan pihak lain) hanya akan menjadi penyesalan kelak dikemudian hari. (****) 

- Penulis Adalah Dosen IAIN Palopo

Mentan RI, HA Amran Sulaiman menghadiri Temu Teknis Pekebun di Kota Palopo.

Sebelum itu, Amran Sulaiman beserta Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, dan Forkopimda menghadiri penanaman perdana bibit padi di Jln Yogie S Memet, Kecamatan Sendana. Amran menginformasikan, tahun 2024 ini Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp14 triliun atau 2,5 juta ton pupuk ke petani se Indonesia.

Dalam sambutannya, Amran memuji geografis Palopo yang meskipun wilayahnya kecil tapi potensi pertanian dan perkebunannya luar biasa. Di mana sektor pertanian ini, mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83% yang didominasi pertanian 17%.

"Lahan pertanian di Palopo berkisar 10.468 Ha tersebar di 9 kecamatan dengan rincian sawah 1676 Ha, lahan jagung 8000 Ha, kebun 5129 Ha, dan lahan holtikultura 2862 Ha, dengan realisasi panen produksi padi 2021 sampai 2023 mencapai 19.000 ton per tahun dan padi 4 500 ton per tahun, oleh karena itu Pemerintah Pusat sangat memperhatikan kebutuhan petani, selain itu Kementan RI berupaya mengarahkan petani bertransformasi dari petani tradisional menjadi petani modern," jelas Amran. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

HA Amran Sulaiman.

"Beliau akan memimpin penanaman bibit padi di Kecamatan Sendana, seputar Jalan Yogi S Memet, dan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Temu Pekebun di Lapangan Pancasila, Sabtu besok, 3 Februari 2024, dengan estimasi peserta 10.000 orang,"  terang Asrul Sani. 

Ia juga menginformasikan bahwa Palopo selaku tuan rumah merupakan daerah dengan inflasi terendah di Sulsel, inflasi Palopo berada di angka 2,10% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,70%. "Inflasi Palopo di angka 2,10%, Provinsi Sulsel di angka 2,38%, dan secara Nasional di angka 2,57%," paparnya.

Kadis Kominfo Palopo, Hamsir Hamid ST, menambahkan, kesiapan di lapangan untuk menyambut kedatangan Mentan-RI beserta rombongan Kapolda dan Pangdam, sudah hampir selesai, tinggal memasuki tahap finalisasi. "Semoga kehadiran Pak Mentan membawa hasil positif bagi masyarakat Palopo," ucapnya. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Abdul Salam SH.

"Yang pertama lihat integritasnya dalam memperjuangkan kebutuhan maupun kesejahteraan masyarakat, yang kedua periksa rekam jejaknya sebagai wakil rakyat yang telah membela kepentingan umum, kalau dirasa sudah cukup silakan dicoblos," ucap Caleg nomor urut 1 Partai Nasdem asal Dapil 3 Palopo (Kecamatan Wara Barat, Sendana, dan Mungkajang) ini, Selasa (30/1/2024). 

Sebagai peserta kontestasi Pemilu 2024 berstatus incumbent, Salam menegaskan komitmennya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya yakni dalam kapasitas sebagai wakil rakyat dan penyambung aspirasi masyarakat di DPRD. Menurutnya, seorang legislator harus dapat mengawal seluruh harapan dan keinginan konstituen serta berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan secara fisik hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. 

Jelang Pemilu 2024, Salam menyerukan seluruh lapisan masyarakat menjaga suasana kondisi daerah yang aman dan kondusif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai silaturahmi, perbedaan pilihan jangan sampai membuat warga menjadi terpecah-belah. Sebaliknya, persatuan harus dikedepankan untuk menikmati pesta demokrasi lima tahunan ini. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP.

Rencana kedatangan Mentan RI disampaikan Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP, Senin (29/1/2024). Ia menerangkan, peserta Bimtek tersebut terdiri atas kelompok tani, kelompok tani wanita, petani milenial, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. 

"Agenda Pak Mentan-RI selama di Palopo, antara lain menyerahkan secara simbolis bantuan peremajaan kelapa sebanyak 100 Ha, membagikan 5 unit Solar Dryer, bantuan benih padi hibrida untuk lahan seluas 1000 Ha, bibit ayam 3000 ekor, dan kambing 50 ekor," urai Ibnu.

Selain itu, Mentan juga akan menyerahkan penghargaan kepada petani dan penyuluh berprestasi, lurah serta tenaga sosial yang pro aktif dalam pembangunan pertanian di Palopo, setelah itu Mentan dan rombongan melakukan penanaman perdana bibit padi di Jl Yogi S Memet, Kelurahan Sendana. Hadir mendampingi kunjungan Mentan, antara lain Kapolda Sulsel beserta Pangdam XIV/Hasanuddin. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pj Walikota, Asrul Sani, menghadiri Mukerda XI DPD Wahdah Islamiyah Kota Palopo.

"Saya mengajak peran serta Wahdah Islamiyah ikut bersama Pemkot Palopo membangun dimensi religi di Palopo khususnya membangun akhlak demi kemajuan daerah, saat ini kita tengah menyusun RPJPD 2026-2045, Wahdah Islamiyah hendaknya bisa berpartisipasi mengusulkan program atau harapan dari umat, ke depan Insya Allah kita akan bersinergi terus membangun sektor SDM," ujar Asrul Sani.

Ketua DPD Wahdah Islamiyah Palopo, Ustaz Islahuddin S.Si, menambahkan, selama ini pihaknya telah banyak bekerjasama Pemkot menjalankan berbagai program mulai di bidang dakwah, pendidikan, maupun sosial. Untuk bidang dakwah, Wahdah Islamiyah telah bekerjasama 54 masjid binaan di Palopo, serta membentuk kelompok mengaji dari berbagai lapisan masyarakat, Wahdah Islamiyah telah memiliki Yayasan Pendidikan yang mengelola rumah Tahfiz, TK IT sampai SMA IT, serta pondok pesantren.

Menurutnya, Wahdah Islamiyah akan terus bersinergi Pemkot dan lembaga-lembaga lainnya mewujudkan Palopo sebagai Kota Idaman. Untuk diketahui, acara ini dihadiri Ketua DPP Wahdah Islamiyah, Ketua DPW Wahdah Islamiyah, Ketua MUI Palopo, dan jajaran Forkopimda. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pj Gubernur saat berkunjung ke KPU Palopo.

Hadir pada kegiatan ini, Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, dan kalangan Forkopimda di antara Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin SH SIk MH, dan lain-lain. "Kami ke sini bertujuan mengecek kesiapan teman-teman KPU Palopo untuk menyelenggarakan Pemilu 2024, hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sulsel mengawal jalannya Pemilu yang lancar, aman, dan demokratis," kata Bahtiar Baharuddin kepada wartawan di gedung KPU. 

Mendekati hari pemungutan suara, Pj Gubernur menginformasikan penggunaan aplikasi Sirekap untuk memudahkan proses penghitungan rekapitulasi suara, kendati dalam finalisasinya tetap menggunakan hitungan manual. Di negara-negara maju, sudah berkembang yang namanya e-Voting yang sangat transparan. Dari hasil pengamatannya, Bahtiar Baharuddin menilai KPU Palopo sudah sangat siap melaksanakan Pemilu. 

Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin, menyatakan pihaknya (KPU, red) sudah siap menyelenggarakan Pemilu. Dirinya mengajak segenap stakeholder dan seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan Pemilu. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Informasi tersebut, disampaikan Assman Humas PERUMDA Tirta Mangkaluku Palopo, Novitasari Basmin, Kamis (25/1/2024). Atas kondisi itu, distribusi air ke beberapa wilayah ikut terdampak. 

"Tim teknis PERUMDA-TM telah melakukan pembenahan mulai pukul 09.00 Wita dengan estimasi pekerjaan 15 jam. Untuk itu, kami mohon maaf kepada pelanggan atas adanya gangguan ini," ucap Novitasari.

Sekedar informasi daerah yang terdampak akibat kebocoran pipa transmisi, antara lain Jl Lasaktiraja, Jl Juanda, Jl Veteran, Jl Andi Pangeran, Jl Imam Bonjol, Jl Y Tando, Jl Pongtiku, Jl Tandipau, Jl KHM Kasim, Jl Pongsimpin sebelah Utara, Perum Griya Marajang, Kelurahan Tomarundung, Jl Sungai Rongkong, Jl Sungai Pareman 2, RSS Balandai, dan Jl Dr Ratulangi mulai dari Toko Baru sampai SD Rampoang. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

PADA 23 Januari 2024, masyarakat Tana Luwu kembali akan memperingati Hari Jadi Luwu (HJL) ke-756 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-78 yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Luwu Timur. 

HPRL mengingatkan kita pada perang gerilya yang dipimpin langsung oleh Datu Luwu ke-29, Andi Djemma. Pada masa itu, Andi Djemma bersama Barisan Sukarno Muda serta Pemuda Republik Indonesia dan pejuang lainnya berjibaku melawan dan mengusir penjajah Belanda dari Tana Luwu.

Sebelumnya, 21 Januari 1946 Datu Luwu mengultimatum pihak Belanda untuk segera angkat kaki dari Tana Luwu sampai dengan batas waktu yang ditentukan penjajah Belanda tak mengindahkan peringatan tersebut, yang pada akhirnya Datu Luwu bersama Rakyat melakukan serangan ke tangsi KNIL sebagai bukti satunya kata dan perbuatan.

Bahwa LMND berpandangan prinsip Taro Ada Taro Gau wajib untuk diterapkan setiap pemimpin di Tana Luwu. Ini menunjukkan integritas seorang pemimpin. Dari katalah turun perbuatan. Perbuatan haruslah menjadi contoh dari seorang pemimpin.

Pemimpin itu pantang mengingkari atau pun menyalahi apa yang telah dikatakan dengan apa yang dilakukan. Sebuah tindakan, harus sesuai sebagaimana yang pernah diucapkan.

Pepatah mengatakan; “Kerbau dipegang tali hidungnya, manusia dipegang kata-katanya”. Prinsip satunya kata dan perbuatan tersebut menjadi amalan wajib bagi setiap pemimpin di level manapun, sehingga titahnya menjadi sakral, suci, untuk diamalkan atau ditunaikan. Terutama agar dapat dicontoh oleh masyarakat luas.

Bahwa LMND berpendapat Masyarakat Tana Luwu yang sangat menjunjung tinggi budaya Sipakatau. Sipakatau sendiri yang artinya memanusiakan manusia.

Dalam kehidupan di masyarakat, terlebih di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis suku, agama, maupun ras, sifat saling menghargai dan menghormati antar sesama harus ditanamkan untuk mempertahankan masyarakat yang harmonis dan hidup berdampingan. Memanusiakan manusia juga berarti harus menjunjung tinggi keadilan dan memahami bahwa setiap manusia itu setara.

Oleh karena itu, nilai ini juga menuntut masyarakat untuk menghargai setiap manusia tanpa melihat status sosial yang dimiliki orang tersebut.

Yang LMND tentang adalah bentuk kesewenangan oleh penguasa. Misalnya, Kepala Daerah yang tidak amanah atau mengingkari apa yang telah dijanjikan atau tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Terlebih jika tidak memberikan apa yang menjadi hak orang. (****)

Penulis, Nurdin.

Jika sekiranya bumi mengelilingi matahari terburu-buru atau lebih cepat, sejam saja dari yang biasanya mungkin ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini akan kerepotan. Demikian halnya dalam menjalani kehidupan ini, tidak perlu terburu-buru karena boleh jadi kita kerepotan.

Demikian dikisahkan oleh guru saya, bahwa dalam sebuah kegiatan pendakian gunung, seorang yang karena merasa unggul dari rombongan dengannya. Ia mendahului kawannya yang lain dan tiba di puncak gunung lebih dahulu. Diapun segera dengan leluasa memandang ke sekelilingnya.

Sambil beristirahat menunggu kawan-kawannya, dia heran karena satu per satu kawannya membawa sesuatu yang indah dan cerita yang sungguh dia tidak sempat lihat dan temukan dalam perjalanannya.

Andai saja dia berjalan tidak terburu-buru, mungkin akan ada waktu baginya memerhatikan sekelilingnya, akan ada waktu menikmati keindahan sepanjang perjalanannya. Sayangnya, dia tergesa-gesa atau terburu-buru.

Nah, ibarat rombongan pemuda yang mendaki gunung itu, dalam kehidupan ini ada di antara kita yang terburu-buru atau tidak sabaran ingin segera sampai ke puncak sehingga melewatkan hal-hal yang indah, jika saja dia berjalan sambil menikmati pendakian.

Dalam kehidupan, setiap langkah yang terburu-buru dan tidak sabar untuk segera sampai di tujuan akan mengakibatkan terlalu banyak keindahan yang terlewatkan dan faktanya, memang kadang kita dihadapkan dengan orang-orang yang terkesan terburu-buru.

Seseorang, misalnya, usai menempuh pendidikan tertentu lalu ingin segera menduduki tempat yang strategis dalam suatu pekerjaan. Padahal, idealnya perlu melalui anak tangga dan titian secara bertahap, berjenjang atau apalah namanya.

Jadi jangan heran, ketika ada di antara kita yang tiba-tiba diam, salah tingkah atau apalah istilahnya. Mungkin, saat berjalan kaki menuju pendakian dengan kawan-kawannya. Oleh karena, merasa unggul, kuat, lalu mendahului yang lain sehingga dia tidak sempat menikmati keindahan sepanjang perjalanan.

Jadi, sangat bagus dan berkesan apabila meniti dan menata kehidupan ini cukup seperti berjalan kaki mendaki gunung kehidupan, santai saja, tidak perlu terburu-buru apalagi sampai harus ngos-ngosan sebab di sisi lain ketika terburu-buru sangat mudah kepeleset dan mungkin saja terjatuh. (****)

- Penulis Adalah Dosen IAIN Kota Palopo

Ultah ke-37 Putri Dakka berlangsung semarak.

Selain Jamrud, 7 artis lainnya yang ikut tampil memukau di Ultah Putri Dakka ini, antara lain Widi Nugroho (Hello Band), Trio Macan, Fandi (Kerispatih), Ary (Goliath Band), serta Vando Sambo dan Dudi Oris (eks Yovie and Nuno).

5000 lebih penonton yang memadati Lapangan Pancasila, ikut larut dalam kemeriahan pesta Anniversary Putri Dakka ke-37. Di atas panggung spektakuler, Putri Dakka bersama suami, Hendra Ngandro, dan keluarga, memotong tumpeng, disaksikan Ketua Partai Nasdem Sulsel, H Rusdi Masse (RMS). Ia berharap, masyarakat terhibur dengan konser 7 artis ibukota di HUT-nya ke-37. 

"Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan umur panjang, saya dan masyarakat Palopo bangga malam ini bapak RMS hadir di tengah-tengah kita dalam suasana yang sangat berbahagia, saya berharap di usia ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat," ungkap Putri Dakka. (TOM)