PALOPO- Kesadaran masyarakat mengikuti program vaksinasi Covid-19 sangat tinggi khususnya di Kelurahan Kambo, Kota Palopo, di mana target vaksinasi di daerah itu dapat mencapai 94,92%  di akhir tahun 2021. 

Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, menyampaikan hal itu di acara deklarasi pencapaian vaksinasi, Kamis (30/12/2021), di Kambo. 

Orang nomor satu di Kota Idaman ini mengapresiasi kinerja perangkat kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan seluruh tim medis yang telah mampu memotivasi warga mengikuti vaksinasi. 

"Di Kambo ini, sudah 94,92 % warganya sudah tervaksin, selebihnya 5,08% adalah warga yang sedang sakit sehingga belum layak diberikan vaksin. Saya harapkan, kelurahan lainnya bisa meningkatkan partisipasi warganya tuk menjalani vaksinasi," imbuh Walikota. 

Deklarasi 94,92 persen vaksinasi warga Kambo ini, dihadiri Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, Kasdim 1403/SWG, Mayor (Kav) Suparman, dll. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, saat menyampaikan keterangan pers.

PALOPO- Dibanding tahun 2020 lalu, angka tindak kriminalitas di Kota Palopo pada 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Itu artinya, jajaran Polres Palopo berhasil menekan laju 'crime index' di tahun ini. 

Hal tersebut disebutkan Kapolres Palopo, AKBP Muhammad Yusuf Usman, saat memberikan menyampaikan 'Press Release' terkait kinerja Polres Palopo sepanjang 2021, Kamis (30/12/2021) malam tadi. Dipaparkan Kapolres, sebagai perbandingan jumlah kasus kriminalitas yang ditangani Polres Palopo pada 2020 sebanyak 486 kasus dengan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 309 kasus (63, 58%), sementara di 2021 menurun menjadi 479 kasus dengan PTP sebanyak 312 kasus (65,13%). 

Lanjut disampaikan AKBP Yusuf Usman, kasus narkoba dalam kurun dua tahun terakhir juga menurun. Di 2020, Polres Palopo menangani 71 kasus dan di 2021 berkurang menjadi 51 kasus. Grafik kasus narkoba dari 2020 ke 2021 menurun sekitar 28,16%. 

Sedangkan untuk kasus lakalantas, masih mengalami kenaikan dari 2020 ke 2021. Pada 2020, kasus lakalantas yang tertangani sebanyak 126 kasus sementara di 2021 naik 173 kasus. Rata-rata kenaikan kasus laka ini, berkisar 37,30% atau naik sebanyak 20 kasus. "Selama 2020 kita mengeluarkan sebanyak 1.753 sanksi tilang dan 1.676 teguran, untuk 2021 ini jumlah tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu-lintas sebanyak 208 dan 1.589 teguran," tegas Kapolres AKBP Yusuf Usman. (ARS/ABK)

LUTRA- Selaku Satkowil program karya bakti TNI, jajaran Koramil 1403-10 Malangke, telah berhasil merampungkan 1 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berhasil direhab melalui kegiatan karya bakti TNI. 

Rumah milik Iwan, warga Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara itu, telah rampung dikerja secara bergotong-royong diprakarsai Koramil 1403-10 Malangke, Kamis, 7 November 2021 lalu. 

Danramil 1403-10 Malangke, Kapten (Arm) Yesaskar Garay, dalam keterangan Persnya Kamis (30/12/2021), menegaskan bahwa rehab 1 RTLH ini telah selesai dikerja, termasuk pengecetannya. Ia berharap, program karya bakti TNI di wilayah teritorial Kodim 1403/SWG tersebut, dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya di wilayah Malangke dan Malangke Barat. 

Sementara Iwan, warga yang rumahnya direhab pada program karya bakti TNI berterimakasih atas kepedulian TNI yang telah membenahi rumahnya sehingga menjadi layak huni. "Kami sekeluarga berterima-kasih kepada bapak-bapak TNI atas perhatiannya terhadap kami warga kurang mampu," tutur Iwan. (RILIS/TOM)

PALOPO- Bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), Dinas PUPR Kota Palopo, Rabu (29/12/2021), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Cipta Karya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bertempat di Aula Hotel Harapan. 

Kepala Kejaksaan (Kajari) Palopo, Agus Riyanto SH, menegaskan tujuan diadakannya FGD ini tak lain untuk memberi pemahaman kepada seluruh ASN lingkup Dinas PUPR agar dalam melaksanakan kegiatan mereka senantiasa berpegang pada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga, para KPA, PPK, PPTK, penyedia, dan konsultan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan aturan serta mekanisme yang berlaku. Melalui FGD ini, diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran hukum. 

Kajari Agus Riyanto berpesan, kiranya konsultan perencana agar terlebih dahulu menganalisa sesuatu pekerjaan di lingkup Dinas PUPR Palopo 

Kejari palopo juga berharap peran konsultan perencana agar terlebih dahulu menganalisa sesuatu pekerjaan yang berjalan di lingkup d

Dinas PUPR Palopo dengan benar supaya kualitas proyek yang ditangani mengacu pedoman RAB. 

Agus Riyanto juga berpesan kepada para rekanan yang ingin berkonsultasi dengan dirinya terkait pekerjaan yang ia tangani, tidak perlu segan atau sungkan. Kejaksaan Negeri Palopo selalu 'welcome' membuka ruang diskusi. "Bagi yang mau konsultasi, silakan hubungi saya atau Kasi Datun, ini merupakan bagian dari pelayanan kami ke masyarakat," tegas Kajari Agus Riyanto. 

Sementara, Plt Kadis PUPR Palopo, Harianto, menerangkan FGD bersama Kejari tersebut sangat berharga karena seluruh peserta bisa memperoleh pencerahan hukum langsung dari Kajari beserta jajarannya. 

"Terima kasih kepada Kajari Palopo yang telah meluangkan waktunya membawakan materi pada FGD sekaligus memberikan pendampingan hukum terhadap program yang berjalan di Dinas PUPR khususnya bidang Cipta Karya," terang Harianto. 

Harianto memberi apresiasi terobosan yang dibuat Kajari Palopo, Agus Riyanto, dengan merancang program aplikasi "TALAS ASIA" sebagai layanan bagi OPD teknis di lingkup Pemkot Palopo mengimplementasikan program kerjanya. Program "TALAS ASIA" juga menjadi instrumen bagi Koprs Kejaksaan memberikan pendampingan hukum sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang berjalan di Palopo. 

"Pendampingan hukum yang dilakukan Kejari melalui program TALAS ASIA bukan berarti menjadi 'tameng' bagi rekan-rekan pelaksana di lapangan, baik selaku pengguna barang jasa maupun penyedia barang jasa, untuk bekerja seenaknya. Namun, program TALAS ASIA ini dapat menjadi 'warning' bagi kita semua untuk rambu-rambu atau koridor hukum yang berlaku," kunci Harianto. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Haidir Basir (kanan) dan pengurus DPC PPP Palopo saat jumpa pers di salah-satu Warkop di Kota Palopo.

PALOPO- Dilantik tanggal 25 Desember 2021, kini tugas berat menanti Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palopo,  Hadir Basir (HB), setidaknya momen politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi ujiannya. 

Meski demikian, HB--, demikian sapaan akrab mantan birokrasi senior di Palopo ini, siap "gas pool" mengantarkan PPP menjadi salah-satu pemenang dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Di hadapan awak media, Selasa (28/12/2021), HB menegaskan komitmennya membawa PPP naik tangga teratas pada Pemilu 2024. Saat ditanya wartawan, berapa kursi atau jumlah suara yang diincar PPP pada Pemilu yang akan berlangsung dua tahun lagi? Dengan mantap dijawab HB, dirinya tidak muluk-muluk mematok perolehan suara atau jumlah kursi di parlemen. 

"Insya Allah, di Pemilu 2024 nanti, PPP akan berupaya tetap berada di barisan pemenang dengan menargetkan merebut unsur pimpinan," tandasnya. 

Makanya, saat ini PPP Palopo terus bergerak maju melakukan penguatan dan penataan struktur internal dan eksternal partai mulai dari tingkatan ranting, PAC, dan DPC. "Jadi, struktural dan fungsional partai kita perkuat," kunci HB, didampingi Legislator PPP Palopo, Muh Mahdi, dan mantan anggota DPRD periode sebelumnya, Budiman ST. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Selama dua hari, 28 sampai 29 Desember 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Palopo, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan partai politik (Parpol). Kegiatan itu, dipusatkan di Hotel Harapan Palopo. 

Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid SE MM, yang hadir membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, parpol dalam menjalankan fungsinya baik di pusat maupun daerah memerlukan sumber daya agar dapat bertahan dan mengoperasikan struktur dasarnya sebagai representasi rakyat, dengan mengembangkan kapasitas bersaing di Pemilu, dan berkontribusi secara positif dan kreatif mengawal berbagai kebijakan publik. 

Tujuan dari Bimtek ini, selaras dengan pemenuhan sumber daya di tingkatan parpol. Sehingga, dengan kemampuan dan kecakapan yang mereka miliki, bendahara parpol dapat membuat atau menyajikan LPj sesuai standar yang berlaku. Sebab, proses politik berdemokrasi tidak akan dapat berlangsung tanpa dukungan sumber keuangan. 

Bimtek ini diikuti bendahara parpol se Palopo, hadir pula Ketua Yayasan Stisipol, Sekretaris Bakesbangpol, hingga tamu/undangan lainnya. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Di akhir tahun 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas PUPR memprogramkan 4 paket pembangunan jalan yang didanai APBD-Perubahan 2021. Saat ini, bobot kegiatan 4 paket jalan tersebut telah mencapai angka 85%. 

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Palopo, Yulianus ST, yang ditemui Senin (28/12/2021), membenarkan jika progres 4 paket pembangunan jalan yang dibiayai APBD-P sudah di kisaran 85% dan tinggal menunggu proses perampungan 100 persen sebelum memasuki tahun anggaran 2022. 

Yulianus optimistis keempat paket proyek jalan yang terdiri 3 paket pengaspalan dan 1 paket pemeliharaan jalan beton tersebut, bisa rampung tepat waktu dan bakal tidak menyeberang ke tahun anggaran berikutnya. 

Diuraikan mantan Kabid Jakon Dinas PUPR Luwu ini, keempat paket jalan yang ditangani Bina Marga Dinas PUPR Palopo itu antara lain paket 1 yakni pengaspalan kualitas AC-WC Jln KH Ahmad Razak yang dikerjakan PT Anugerah Pratama Konstruksi senilai Rp2.300.388.000. 

Untuk kegiatan paket 2, pengaspalan Jln Tandi Pau kualitas AC-WC dikerjakan CV Putra Utama sebesar Rp1.959.010.000, paket 3 pengaspalan Perumahan Mega Arta Permai kualitas AC-BC dikerjakan CV Hardi Utama senilai Rp2.457.782.617. 

Terakhir, paket 4 pemeliharaan berkala Jln Sawerigading dikerjakan CV Accah Mediatama, senilai Rp729.131.6000. "Dengan melihat bobot di lapangan, keempat paket pekerjaan ini sangat memungkinkan rampung 100% di akhir tahun ini," pungkas Yulianus. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)