PAREPARE- Sedikitnya 7 pemateri akan diturunkan Dewan Pers pada pelaksanaan Uji Kompetens Wartawan (UKW) angkatan XXIII yang diselenggarakan PWI Perwakilan Parepare dan Barru. 

Dari 7 penguji tersebut, satu di antaranya ada nama wartawan senior di Indonesia, Hendry Chairuddin Bangun yang saat ini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pers di Pusat. 

"Dewan Pers mengirim 7 narasumber di UKW Parepare, pemateri ini dipimpin langsung orang nomor dua di Dewan Pers, yakni bapak Hendry Ch Bangun," ungkap Plt Ketua PWI Parepare-Barru, Andi Mulyadi, Minggu (20/6/2021). 

Tak hanya menguji langsung sekira 42 peserta UKW, lanjut And Mulyadi, kedatangan Hendry Ch Bangun Cs kali ini sekaligus melakukan verifikasi faktual terhadap beberapa media lokal yang berkedudukan di Parepare. 

Sementara, enam penguji Dewan Pers lainnya yang dihadirkan di UKW Parepare masing-masing Pahit Narotama, Hendro Basuki, Sasongko Tedjo, Temu Sutrisno, Sayid Iskandarsyah, dan Widiartono. 

Sekedar diketahui, UKW Parepare ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Dimana, hari pertama 25 Juni merupakan sesi pembekalan untuk peserta, dan acara inti UKW 26 hingga 27 Juni 2021 bertempat di Hotel Bukit Kenari Parepare. (ARSYAD)

MOROWALI- Kreatif dan inovatif, pesrta DIKLAT Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan II 2021 Morowali, Reformer Yeli Nertin, berhasil membuat karya ilmiah aksi perubahan berjudul "Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik" melalui aplikasi Klinik Konsultasi (Si-LISTA).

Aplikasi Si-LISTA ia hadirkan atas bimbingan mentornya, Alkaf ST, yang juga merupakan Kabag PBJ Pemkab Morowali, serta Abubakar Almahdali SE MSi dari Pemprov Sulteng yang bertindak sebagai coach.

Reformer Yeli Nertin mengemukakan tujuan aksi perubahan ini untuk meningkatkan pelayanan penggunaan aplikasi SPSE pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Bagian PBJ sekretariat Pemkab Morowali Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang lebih optimal melalui sistem konsultasi digital agar lebih efektif dan efisien. 

Lanjut dijelaskan, inovasi yang terimplementasi dalam aksi perubahan peningkatan pelayanan khususnya dalam pelaksanaan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi aplikasi digital ini, membantu meningkatkan metode konsultasi yakni dari manual ke digital.  

"Peningkatan metode konsultasi dari manual ke digital dapat berfungsi untuk melaporkan terkait permasalahan penyedia maupun non-penyedia dalam penggunaan aplikasi SPSE dapat terkontrol dan terdata dengan baik lewat aplikasi LISTA dengan berbasis website," terangnya. 

Dengan pemanfaatan aplikasi LISTA ini dapat memberikan solusi dalam menghadapi setiap permasalahan dengan cepat dan tepat. Selain itu, dilaksanakan pula sosialisasi peningkatan kapasitas SDM penyedia dan Non-Penyedia sebagai pengguna aplikasi SPSE.

"Peningkatan tata kelola diharapkan mempermudah pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Morowali," paparnya. (UCI)

PALOPO- Pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI, inovasi layanan "Mabassa" DPMPTSP Kota Palopo terpilih sebagai nominator TOP 99 KIPP tingkat Nasional. 

Dari 1.609 proposal yang diseleksi di tingkat pusat, 260 proposal diumumkan lolos dalam kelompok khusus inovasi pelayanan publik tahun 2021 lingkup Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD.

Menurut Plt Kepala DPMPTSP Palopo, Muhammad Ihsan Asharuddin S.STP MSi, Kamis (17/6/2021), layanan "Mabassa" DPMPTSP Palopo masuk TOP 99 KIPP. Dimana, DPMPTSP Palopo mengalahkan 3000 lebih inovasi dari seluruh instansi pemerintahan/BUMN/BUMD se Indonesia, ini semua atas dukungan dan partisipasi seluruh OPD/masyarakat terutama bimbingan dari Bagian Ortala Sekretariat Kota Palopo. Penilaian TOP 99 KIPP bisa dipantau per 20 Juni 2021 pukul 12.00 WIB melalui laman https://sinovik.menpan.go.id, publik dapat memberikan penilaian dengan mengklik link di atas. 

Ihsan membeberkan, inovasi "Mabassa" DPMPTSP berjalan sejak 2016 lalu dengan inovatornya Farid Kasim Judas SH MSi MH, selaku Kepala DPMPTSP pada waktu itu. Di tingkat provinsi, inovasi ini masuk TOP 50 Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) se Sulsel pada awal 2020. "Kita harap dukungan dari masyarakat Palopo semoga inovasi Mabassa dapat mencapai TOP 45 KIPP," pintanya. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Menyongsong perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo, Rabu (16/6/2021), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan agenda membahas pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Kepala Dinas Kominfo Palopo, Dr Drs H Baso Sulaiman MSi, hadir langsung mewakili Walikota Palopo pada Rakor di ruang Media Center KPU. 

Ketua KPU Palopo, Abbas Djohan SH SHi MH, menerangkan hingga saat ini KPU-RI belum mengedarkan surat soal keputusan Pemilu. Namun demikian, persiapan untuk Pemilu sudah dilaksanakan pada Januari mendatang, di antaranya verifikasi partai politik (parpol) sesuai keputusan MK yang mencakup verifikasi faktual dan verifikasi administrasi.

"KPU tidak bisa menjalankan itu tanpa perintah dari KPI-RI, jadi hal itu-lah yang hendak kami sampaikan dalam rakor pada hari ini. Substansi utamanya, proses verifikasi parpol menunggu keputusan dari MK," tandas Abbas Djohan. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Bersama dengan pengurusnya, Ketua TP-PKK Kota Palopo, dr Hj Utia Sari M.Kes, Selasa (15/6/2021), mengikuti prosesi pelantikan Ketua TP-PKK Pusat periode 2020-2024 yang dijabat, Ny Tri Tito Karnavian. Acara tersebut, berlangsung secara virtual.

Lewat sambutannya, Ny Tri Tito Karnavian menyatakan pihaknya mengharapkan adanya bimbingan dari dari Menteri sehingga PKK melaksanakan program kerja yang selaras dengan tugas dan fungsi yang dijalankan pemerintah. 

"Kami juga menyampaikan terimakasih kepada pengurus sebelumnya atas jasa mereka melaksanakan berbagai kegiatan PKK serta dukungan terhadap pengembangan penggerakan PKK. Pelantikan yang berlangsung hari ini, merupakan bentuk dinamisasi suatu organisasi yang berkembang di internal maupun eksternal, serta menunaikan visi-misi mensejahterakan masyarakat di seluruh pelosok Nusantara," ujarnya. 

Mendagri RI, Tito Karnavian mengungkapkan, PKK adalah identitas yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, PKK punya jaringan luas hingga ke tingkat RT/RW dan dusun. PKK Pusat diharapkan mampu menggerakkan program organisasi hingga di tingkat daerah. Selain Ketua TP-PKK Palopo, hadir juga Wakil Ketua II TP-PKK, Ny Iznada Hikmah Firmanza, dan Wakil Sekretaris, Ny Megawati Hasanuddin. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

LUTRA- Kondisi jembatan gantung yang menghubungkan dua desa yakni Desa Onondowa dan Dodolo, Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, sangat memprihatinkan. 

Mirisnya lagi, selain mengalami kerusakan yang cukup parah, jembatan ini rawan dan rentan membahayakan pengendara yang melintas. Lantai dan dindingnya nampak berlubang, jika kurang berhati-hati pengguna jalan bisa terperosok.

"Sudah beberapa orang mengalami kecelakaan saaat lewat di jembatan ini, kerusakannya sudah lama tapi tak ada perhatian dari pihak berwenang," ungkap Teofilus, warga Rampi, Selasa, 15 Juni 2021. 

Ia mengharapkan, Pemkab Luwu Utara tidak menutup mata dengan kondisi yang terjadi di wilayah Rampi. Apalagi, jembatan ini adalah satu-satunya penghubung dari Onondowa ke Dodolo serta ibukota Rampi. "Semoga ada perhatian dari pemerintah, sehingga dengan adanya perbaikan dapat menunjang sektor perekonomian masyarakat," pinta Teofilus. (JHON LEE GEROSI)

PALOPO- Sejak dibuka Pemprov Sulsel, 7 Juni 2021, pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jalur Boarding School di SMAN6 Palopo, langsung banjir peserta. Begitupun PPDB jalur zonasi yang dibuka mulai Senin hari ini, 14 Juni 2021, juga membludak pesertanya.

Hanya saja, dalam PPDB kali ini SMAN6 hanya menyediakan kuota PPDB jalur zonasi sebanyak 75% dari jumlah calon peserta didik baru yang akan diterima bersekolah di SMAN6. 

Ketua panitia PPDB UPT SMAN6 Palopo, Sumarlin SPd MPd, mengemukakan pihak panitia bekerja maksimal menyiapkan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan PPDB. Panitia juga membantu peserta yang mengalami kendala saat mengikuti proses PPDB. 

Diinformasikan Sumarlin, batas akhir PPDB jalur zonasi hingga tanggal 16 Juni 2022. Syarat PPDB jalur zonasi, antara lain memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran, apabila tak memiliki KK bisa diganti surat keterangan domisili keadaan tertentu seperti terkena dampak bencana sosial/bencana alam. 

Sayangnya, sampai siang tadi situs sulsel.siappdb.com belum bisa diakses akibat adanya gangguan interkoneksi data kependudukan Sulsel, meski demikian panitia PPDB SMAN6 telah berkoordinasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Sulsel dan Dinas Pendidikan provinsi.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI, Tien Suharti SPd MSi, menginformasikan jika gangguan server PPDB online tidak hanya terjadi di Palopo namun dampaknya dirasakan di seluruh Sulsel. Ia berharap, kendala teknis tersebut bisa secepatnya teratasi. (MDT)