ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Ketua Komisi A Tanggapi Kasus Pengeroyokan Siswa SMP di Palopo

 

Aris Munandar.
PALOPO- Dengan nada prihatin, Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, menanggapi peristiwa pengeroyokan yang menimpa salah satu siswa SMP di Kota Palopo.

Aris meminta Dinas Pendidkan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk cepat menyikapi viralnya video pemukulan di salah satu SMP di Palopo dan memastikan korban mendapatkan dukungan psikologis dan konseling agar tak trauma dengan kejadian tersebut.

Akibat kejadian kekerasan ini, Aris Munandar meminta DP3A melakukan pendampingan secara komprehensif baik dalam proses hukum maupun pemulihan mental korban tersebut.

Untuk Dinas Pendidikan lakukan evaluasi mendalam terhadap sekolah, apakah ada kelalaian dari pihak sekolah atau seperti apa. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kota palopo.

Kata dia, ini harus dimulai dari peran sekolah dalam memberikan sosialisasi kepada siswa untuk mencegah kenakalan, kekerasan, dan bullying yang tidak hanya sebatas memberikan pelajaran akademik, sekolah harus menjadi tempat aman dan inklusif bagi semua siswa.

Kemudian peran Dinas Pendidikan dalam melakukan kontrol dan evaluasi kepada pembina, pemilik sekolah swasta maupun kepala sekolah negeri dan tenaga pendidik yang ada disekolah agar memberikan edukasi terhadap segala potensi yang bisa muncul dan mengakibatkan adanya kegiatan kekerasan/bullying tersebut. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Aris Munandar. PALOPO- Dengan nada prihatin, Ketua Komisi A DPRD Palopo, Aris Munandar, menanggapi peristiwa pengeroyokan yang menimpa sal...

Menag-RI Resmikan Alih Bentuk UIN Palopo

 

Peresmian alih bentuk UIN Palopo.
PALOPO- Dalam kunjungannya, Jumat (3/10/2025), Menteri Agama (Menag) RI, Prof Dr KH Andi Nasaruddin Umar MA, meresmikan Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo yang sebelumnya telah beralih bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Kegiatan peresmian UIN Palopo berlangsung di Auditorium Phinisi di kampus 2, Jalan Bitti Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara.

Menag RI didampingi Staf Khusus dan Tenaga Ahli, juga hadir Kakanwil Kemenag Sulsel, beberapa Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dari berbagai daerah di Indonesia dan Kakankemenag Kabupaten/Kota.

Sementara itu dari undangan antara lain hadir perwakilan Datu Luwu, Pemerintah Daerah se-Tana Luwu, para Rektor se-Kota Palopo, sejumlah lembaga mitra, termasuk para purnabakti UIN Palopo

Rektor UIN Palopo, Dr Abbas Langaji MAg, didampingi Ketua Senat Dr Mustaming SAg MHI, termasuk 2 mantan pimpinan kampus ini, yakni Ketua STAIN Palopo 1996-2006 Dr KH Syarifuddin Daud MA dan Prof Dr Abdul Pirol MAg (Ketua STAIN Palopo 2014-2015 dan Rektor IAIN Palopo 2015-2023), juga mendampingi para Wakil Rektor, Plt Kepala Biro AUAK, para Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, para Ketua Lembaga, Kepala Unit, Ketua Prodi, dosen, tenaga kependidikan, serta sivitas akademika lainnya termasuk mahasiswa.

Dalam pengantar katanya, Rektor Abbas menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menag RI dan seluruh yang hadir dalam kegiatan peresmian ini. Ia juga menjelaskan bahwa UIN Palopo tahun ini telah memasuki usia ke-57 tahun.

Rektor juga melaporkan sejumlah perkembangan positif yang telah dicapai oleh UIN Palopo, di antaranya terdapat 7 Prodi yang unggul, serta capaian dua sertipikat standar internasional (ISO).

"Kondisi UIN Palopo hari ini tidak dapat dipisahkan dari peran para pendahulu kami. Bahagia rasanya, solidaritas di internal kampus juga sangat baik," tuturnya.

Adapun Menag Nasaruddin Umar dalam arahannya yang dikemas dalam bentuk Kuliah Umum ASN Kementerian Agama, mengawalinya dengan mengutip QS Al-Insyiqaq ayat 19, yang mengibaratkan perjalanan UIN Palopo tingkat demi tingkat, dari sebelumnya cabang dari UIN Alauddin Makassar, lalu menjadi Sekolah Tinggi, lalu menjadi Institut dan kini menjadi Universitas.

Menag juga menyebut universalitas dalam Islam hanya bisa diwujudkan oleh Universitas Islam, bukan hanya menjadi urusan Kemenag RI. Ia lalu menjelaskan bahwa di balik setiap kesuksesan pasti ada orang-orang yang bekerja di balik layar yang perlu diapresiasi.

"Harus ada perubahan setelah IAIN menjadi UIN. Pertama adalah pola manajemen. Jika standar IAIN cukup dengan leadership, maka di UIN Rektor harus mengombinasikan diri sebagai leader sekaligus manajer. Kedua, pimpinan universitas harus mampu mentransformasikan kampus bukan hanya institusi akademik, tetapi juga lembaga moral dan dakwah," tutur Menag.

Menurut Menag, yang ingin dicetak oleh UIN bukan hanya ilmuwan atau intelektual, tetapi seorang cendekia. Cendekia merupakan sosok yang menguasai ilmu, sekaligus mempraktikkannya dan menghadirkan resonansi atau dampak bagi masyarakat.

Puncak peresmian UIN Palopo ini ditandai dengan Menag RI menekan tombol sirine yang didampingi sejumlah pejabat yang hadir. Menag juga menandatangani prasasti peresmian Klinik Pratama UIN Palopo.

Diketahui, peresmian UIN Palopo ini juga bertemakan “Dari Istana Kedatuan Luwu untuk Perdamaian Dunia,” di mana sebelumnya pada pagi hari Menag RI menerima penganugerahan gelar adat dari Istana LangkanaE. Diharapkan dari peresmian ini UIN Palopo dapat menyebarkan semangat perdamaian berbasis kearifan lokal. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Peresmian alih bentuk UIN Palopo. PALOPO- Dalam kunjungannya, Jumat (3/10/2025), Menteri Agama (Menag) RI, Prof Dr KH Andi Nasaruddin Umar...

Nureny Beri Ucapan Selamat ke Egar Ketua LMND Palopo yang Baru

 

Ketua LMND Palopo, Egar.
PALOPO- Setelah terpilih sebagai Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Kota Palopo, Egar, mendapat 'banjir' ucapan selamat, salah-satunya datang dari anggota DPRD Kota Palopo asal Partai Gerindra, Nureny SE MM. 

Dalam kesempatan tersebut, Nureny berharap terpilihnya Egar membawa energi positif dalam mendorong dinamika sosial, politik, dan pembangunan di Kota Palopo. Ia juga menyampaikan, pentingnya sinergitas antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan legislatif.

"Selamat kepada Egar atas amanahnya sebagai Ketua LMND Palopo, mudah-mudahan di kepemimpinannya membuat LMND menjadi wadah melahirkan gagasan konstruktif serta menjaga semangat kritis mahasiswa mengawal pembangunan, mahasiswa harus mempertahankan idealismenya, namun di lain sisi tetap membuka ruang kolaborasi menghadirkan solusi nyata," ucap Nureny.

Ditambahkan, mahasiswa punya peran strategis tak hanya mengkritisi tetapi juga memberi rekomendasi, Nureny yakin kepemimpinan Egar di LMND Palopo menghadirkan keseimbangan antara idealisme dan kerja nyata. "LMND harus memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kapasitas kader, dan menjaga sikap independensinya menyuarakan aspirasi rakyat," kunci Nureny. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Ketua LMND Palopo, Egar. PALOPO- Setelah terpilih sebagai Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Kota Palopo, Egar, mendapat '...

Juara OMI 2025, 6 Pelajar MTsN Palopo Melaju ke Lomba Provinsi

 

M Kaizar Djabal Tira salah satu pelajar MTsN Palopo yang berhasil meraih juara OMI 2025 dan akan mewakili Palopo di lomba tingkat provinsi.
PALOPO- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Palopo berhasil menyabet tiga juara dalam pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) 2025 Bidang Sains tingkat Kabupaten/Kota yang digelar pada 9-12 September 2025. Prestasi ini mengantarkan enam siswa-siswinya untuk berkompetisi di tingkat provinsi yang akan berlangsung di Makassar pada 2-3 Oktober mendatang.

Dalam kompetisi tersebut, MTsN Palopo meraih juara di tiga bidang studi utama, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Berikut daftar pemenangnya:

JUARA LOMBA IPA
  1. A. Adnan Syirazi Fadillah  
  2. Aqilah Tenri Batari Kafrawi  

JUARA LOMBA MATEMATIKA
  1. Zahir Fakhryansyah Djamal  
  2. Fadil Ramadhan  

JUARA LOMBA IPS
  1. M. Kaizar Djabal Tira  
  2. Nawra Raya Mahfuza  

Kepala MTsN Kota Palopo, M Nurdin, S.Pd.I., menyatakan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif guru, orang tua, serta ketekunan siswa dalam proses pembelajaran. "Apa yang diraih anak didik kami merupakan hasil kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan siswa itu sendiri," ujar Nurdin saat ditemui awak media di Palopo, Minggu (28/9/2025).

Nurdin juga menekankan pentingnya persiapan bagi para siswa yang akan maju ke tingkat provinsi. "Saya harap mereka fokus berlatih agar bisa melangkah lebih jauh, bahkan hingga ke tingkat nasional di pusat," tambahnya penuh optimisme.

OMI 2025 merupakan ajang kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Tujuan utamanya adalah mengembangkan potensi, bakat, minat, serta daya saing peserta didik madrasah dan sekolah sederajat di bidang sains dan riset.

Tahun ini, OMI digelar untuk pertama kalinya dengan mengusung tema "Innovation and Research in Science Youth and Digital Technology". Tema tersebut menekankan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman, kearifan lokal, serta teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI).

Mengutip laman resmi OMI Kemenag RI, kompetisi ini terbuka bagi peserta didik dari jenjang MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA atau sederajat, baik dari madrasah maupun sekolah umum. Pelaksanaannya dilakukan secara bertingkat, mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional yang dijadwalkan pada 4-5 November 2025.

Bidang yang dilombakan mencakup sains dan riset. Pada bidang sains, terdapat Matematika dan IPAS untuk jenjang SD/MI; Matematika, IPA Terpadu, dan IPS Terpadu untuk SMP/MTs; serta Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan Geografi untuk SMA/MA. Sementara bidang riset meliputi integrasi keislaman dan keilmuan (ekoteologi), Sustainable Development Goals (SDGs), serta transformasi digital untuk pembangunan nasional.

Prestasi MTsN Palopo diharapkan menjadi motivasi bagi madrasah lain di Sulawesi Selatan untuk terus berinovasi dalam pendidikan sains berbasis nilai keagamaan. (MDT)

  M Kaizar Djabal Tira salah satu pelajar MTsN Palopo yang berhasil meraih juara OMI 2025 dan akan mewakili Palopo di lomba tingkat provinsi...

OPINI! Demonstrasi Siswa SMPN 4 Palopo, Tuntutan Transparansi dan Keadilan yang Berujung Rusuh!

 

HARI Jumat, 26 September 2025, suasana di SMP Negeri 4 Palopo, Sulawesi Selatan, mendadak memanas. Puluhan siswa menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah, menuntut transparansi dan keadilan dari kepemimpinan kepala sekolah. Aksi yang awalnya tertib itu, sayangnya, berubah ricuh setelah permintaan dialog ditolak, hingga berujung pada perusakan fasilitas sekolah. Insiden ini mencerminkan keresahan mendalam di kalangan siswa, sekaligus menjadi peringatan akan pentingnya komunikasi dalam dunia pendidikan. Lebih jauh, kejadian ini membuka peluang keterlibatan Dewan Pendidikan untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap dugaan penyimpangan, sejalan dengan komitmen transparansi yang digaungkan Wali Kota Palopo, Naili Trisal.

Seorang siswi yang turut dalam aksi itu mengungkapkan, demonstrasi dipicu oleh kekecewaan terhadap kepemimpinan yang dinilai kurang transparan dan adil. Ia mencontohkan minimnya dukungan sekolah terhadap siswa yang mengikuti perlombaan, baik dalam bentuk pembinaan maupun dana. "Kami ingin sekolah mendukung kami, tapi selama ini kami merasa dibiarkan sendiri," ujarnya, yang meminta identitasnya dirahasiakan. Selain itu, siswa menyoroti ketidaktegasan kepala sekolah dalam menangani pelanggaran disiplin, seperti pelajar yang kerap melanggar aturan tanpa sanksi tegas. Isu lain yang mencuat adalah dugaan pungutan liar, meski belum ada bukti konkret yang menguatkan tudingan ini.

Jika tuduhan tersebut terbukti masih ada pungutan disekolah, jelas ini bertentangan dengan semangat putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin wajib belajar dasar (SD-SMP) tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Putusan ini mengubah makna Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas agar mencakup subsidi bagi sekolah swasta yang memenuhi syarat, guna menghindari diskriminasi dan memastikan akses pendidikan merata.

Aksi demonstrasi yang digelar pada hari kerja itu awalnya berlangsung damai. Para siswa membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka. Namun, situasi memanas ketika permintaan untuk berdialog langsung dengan kepala sekolah tidak dipenuhi. Emosi siswa memuncak, dan beberapa di antara mereka melempari jendela ruang kepala sekolah serta pot bunga di halaman hingga rusak.

Kepala SMPN 4 Palopo belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Namun, seorang staf sekolah mengatakan bahwa pihak sekolah sedang berkoordinasi dengan Kadis Pendidikan di ruangan guru untuk menangani situasi. Di tengah keresahan ini, peran Dewan Pendidikan menjadi krusial memiliki peran penting dalam mengawasi, memberikan saran, dan mengevaluasi kinerja sistem pendidikan lokal, termasuk dalam hal transparansi keuangan dan penegakan disiplin. Dalam konteks dugaan pungli yang sering muncul di berbagai sekolah, Dewan Pendidikan dapat memfasilitasi audit independen untuk memverifikasi tudingan siswa, mencegah eskalasi konflik serupa di masa depan.

Insiden ini menyoroti masalah yang kerap muncul di dunia pendidikan: kurangnya komunikasi antara siswa dan pengelola sekolah. Menurut survei nasional oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2024, lebih dari 60% siswa di Indonesia merasa aspirasi mereka tidak didengar oleh pihak sekolah. Padahal, Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dengan tegas melarang pungutan di luar ketentuan resmi, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung prestasi siswa. Keterlibatan Dewas, sebagaimana yang ditekankan dalam Indeks Integritas Pendidikan 2024 yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat menjadi peta jalan untuk membangun ekosistem pendidikan yang bersih dari praktik tidak sehat.

Dinas Pendidikan Kota Palopo diharapkan segera turun tangan untuk memediasi konflik ini, dengan melibatkan Dewan Pendidikan sebagai mediator netral. Dialog terbuka antara siswa, guru, dan kepala sekolah menjadi langkah mendesak untuk meredakan ketegangan. Selain itu, investigasi independen terkait dugaan pungli perlu dilakukan untuk memastikan keadilan. Bagi para siswa, insiden ini juga menjadi pelajaran bahwa aspirasi sahih dapat disampaikan melalui saluran yang konstruktif, bukan dengan aksi perusakan.

Selain itu, insiden di SMPN 4 Palopo menunjukkan bahwa komitmen ini perlu diwujudkan dalam tindakan konkret. Publik juga mendesak Wali Kota Naili Trisal untuk memanfaatkan 100 hari kerja awal kepemimpinannya guna mengevaluasi kinerja jajaran dinas pendidikan dan sekolah-sekolah di Palopo. Evaluasi ini harus mencakup audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana sekolah, memastikan tidak ada pungli disekolah, efektivitas komunikasi antara sekolah dan siswa, serta penegakan disiplin yang konsisten. Dengan melibatkan Dewan Pendidikan, evaluasi ini dapat memastikan bahwa sekolah tidak hanya bebas dari praktik pungli, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung prestasi siswa.

Kejadian di SMPN 4 Palopo adalah cermin dari tantangan yang dihadapi dunia pendidikan kita. Sekolah seharusnya menjadi tempat menumbuhkan harapan, bukan kekecewaan. Dengan komunikasi yang lebih baik, komitmen untuk transparansi, dan pengawasan ketat dari Dinas dan Dewan Pendidikan, kita bisa menjadikan momen ini sebagai titik balik menuju pendidikan yang lebih adil dan bermartabat. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  HARI Jumat, 26 September 2025, suasana di SMP Negeri 4 Palopo, Sulawesi Selatan, mendadak memanas. Puluhan siswa menggelar aksi demonstras...

PT BUMANIK Bantu Rp425 Juta MDA Alkhairaat Moahino

 

Ahmad Yani Arisandi.
MOROWALI- Bantu pengembangan pendidikan keagamaan, perusahan yang bergerak di bidang pertambangan, PT BUMANIK telah menyalurkan bantuan PPM-nya ke pengelola Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Alkhairaat Desa Moahino, Kecamatan Wita Ponda. 

Tidak tanggung-tanggung, bantuan PPM tahun 2025 yang digelontorkan PT BUMANIK mencapai Rp425 juta yang diperuntukkan memajukan kualitas pendidikan di MDA Alkhairaat Moahino. 

Pengelola MDA Alkhairaat Moahino, Unar Ahmad Yani Arisandi, membenarkan adanya campur tangan PT BUMANIK berperan ikut serta mendorong peningkatan mutu pendidikan di lingkup MDA Alkhairaat Moahino ini lewat kucuran dana PPM dari perusahaan. 

"Bantuan dana PPM ini, menjadi bukti kepedulian perusahaan (PT BUMANIK) dalam mendukung pemerataan kualitas pendidikan keagamaan di Morowali, PT BUMANIK telah komitmen terhadap kemajuan dunia pendidikan bagi masyarakat di wilayah lingkar tambangnya," kunci Unar Ahmad. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Ahmad Yani Arisandi. MOROWALI- Bantu pengembangan pendidikan keagamaan, perusahan yang bergerak di bidang pertambangan, PT BUMANIK telah m...

PT Vale Pelatihan BST di Luwu Utara

 

PT Vale Indonesia Tbk sukses menggelar pelatihan BST di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
MASAMBA- Berkomitmen membangun budaya keselamatan kerja, PT Vale Indonesia Tbk--bagian dari grup MIND ID, bekerjasama Pemda Luwu Utara, menggelar pelatihan Basic Safety Training (BST) yang diikuti sekitar 50 peserta.

Tidak hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, pelatihan BTS ini wujud nyata PT Vale bersama membangun masa depan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Kegiatan itu, dibuka Plt Sekda Lutra, Jumal Lussa, dalam sambutannya, ia menyatakan Pemda Lutra sangat merespons positif PT Vale menyelenggarakan pelatihan BTS dalam rangka membangun budaya keselamatan kerja.

"Yah, keselamatan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama, industri pertambangan di Indonesia dihadapkan tantangan besar, menjaga produktivitas di tengah tuntutan standar keselamatan kerja yang semakin tinggi, PT Vale hadir untuk berkolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, keselamatan kerja menjadi faktor yang utama, nyawa manusia lebih berharga dari apapun, dan kolaborasi menjadi kunci menjadikan Lutra sebagai daerah aman, maju, dan penuh harapan," ungkap Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

Trainer & Inspector, Departemen Health, Safety, Security, Environment & Risk PT Vale, Rusmin, menambahkan, keselamatan kerja tak boleh dipandang sebagai pemenuhan regulasi semata. Sebab, kata dia, keselamatan bukan sekedar prosedur, melainkan tentang menghargai kehidupan, setiap kecelakaan bisa dicegah, Rusmin berharap peserta pelatihan BST mampu menyerap ilmu sebanyak mungkin sebagai bekal keluarga dan lingkungan kerja.

Peserta yang hadir, sangat antusias mengikuti pelatihan keselamatan kerja, penerapan BST searah Asta Cita Presiden Republik Indonesia mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. PT Vale percaya, pembangunan kapasitas lokal bagian penting dari visi Nasional menuju Indonesia tangguh dan inklusif. Selain itu, PT Vale dan Pemda Lutra mengajak para peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan BST di kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan kerja, dengan menempatkan keselamatan selalu di atas segalanya dan hidup adalah anugerah yang paling berharga. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PT Vale Indonesia Tbk sukses menggelar pelatihan BST di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. MASAMBA- Berkomitmen membangun budaya kesel...

LMND Sulsel Gugat Perhatian Gubernur Infrastruktur dan DBH di Luwu Raya

 

LMND minta perhatian Gubernur Sulsel terhadap kebutuhan Luwu Raya yang selama ini terkesan terabaikan.
MAKASSAR- Kepemimpinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menjadi sorotan. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel melalui Ketuanya, Adri Fadhli menggugat sikap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai abai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur jalan dan distribusi dana bagi hasil (DBH) untuk wilayah Luwu Raya. Suara keras dari LMND ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan nyata dari rakyat yang merasa dianaktirikan dalam pusaran pembangunan yang timpang.

Infrastruktur jalan di Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak, berlubang, dan tak layak telah lama menjadi momok bagi masyarakat setempat. Aksesibilitas yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mematikan potensi ekonomi daerah. Luwu Raya, yang dikenal sebagai kawasan agraris dan pusat pertambangan, seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel. Namun, tanpa infrastruktur jalan yang memadai, bagaimana petani dapat mengangkut hasil panen? 

Bagaimana investor bisa melirik potensi pertambangan jika aksesnya saja terputus?
LMND Sulsel dengan tegas menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah memperparah situasi ini. Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp112 miliar pada 2025, memang berdampak pada penundaan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Namun, alasan efisiensi ini tidak boleh menjadi kambing hitam atas ketidakmampuan pemerintah provinsi mengelola sumber daya secara efektif. Gubernur Andi Sudirman, yang kerap mengklaim infrastruktur sebagai prioritas, harus membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlambatan pencairan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp418 miliar kepada kabupaten/kota di Sulsel, termasuk Luwu Raya. Dana ini, yang berasal dari pajak kendaraan, bahan bakar, hingga rokok, seharusnya menjadi oksigen bagi pembangunan daerah. Namun, seperti diungkap oleh DPRD Sulsel pada 2022, keterlambatan ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak 2020. Alasan Pemprov Sulsel, yang menyebut APBD membengkak dan terbebani utang, terasa seperti dalih yang lelet diselesaikan. Jika keuangan provinsi benar-benar bermasalah, mengapa tidak ada transparansi dan langkah konkret untuk menyelesaikannya? Mengapa Luwu Raya, sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah, justru harus menanggung akibat dari mismanajemen ini?

Kritik LMND Sulsel bukan tanpa dasar. Wilayah Luwu Raya, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, seharusnya menjadi prioritas strategis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Infrastruktur jalan yang buruk dan keterlambatan DBH mencerminkan lemahnya visi pembangunan yang inklusif. Sementara Gubernur Andi Sudirman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mengklaim telah merumuskan empat program prioritas, termasuk infrastruktur, fakta menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor ini masih jauh dari target 40% APBD yang dimandatkan pemerintah pusat. 

Bahkan, Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad mengakui bahwa alokasi infrastruktur Sulsel masih di bawah angka tersebut hingga 2027. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal nyawa perekonomian rakyat yang terhambat.

Kami menuntut Gubernur Andi Sudirman untuk tidak hanya berbicara tentang “pembangunan masif” atau “pondasi kuat” yang diklaim telah diletakkan, tetapi membuktikannya dengan aksi nyata. Percepatan pembangunan jalan di Luwu Raya harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek seremonial atau tambal sulam. Transparansi dan ketepatan waktu dalam pencairan DBH juga tidak boleh ditawar. Jika memang ada kendala anggaran, Pemprov Sulsel harus proaktif mencari solusi alternatif, seperti menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum atau memperjuangkan dana tambahan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).

Sulsel tidak boleh terus terjebak dalam retorika pembangunan tanpa hasil. LMND Sulsel telah menyalakan alarm bahwa rakyat Luwu Raya tidak lagi bisa menunggu. Gubernur harus mendengar dan bertindak, atau siap menghadapi gelombang kekecewaan yang lebih besar. Kepemimpinan sejati diukur dari kemampuan menjawab kebutuhan rakyat, bukan dari gemerlap narasi di panggung politik. Waktunya membuktikan, Gubernur! (RILIS)

  LMND minta perhatian Gubernur Sulsel terhadap kebutuhan Luwu Raya yang selama ini terkesan terabaikan. MAKASSAR- Kepemimpinan di Sulawesi ...


Top