Koran Akselerasi: Pendidikan

Administrasi Kebijakan Kesehatan: Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT IMIP; OPINI Gunawaty

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 28, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengelola kawasan industri berbasis nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini terintegrasi dengan berbagai industri, termasuk pengolahan nikel, stainless steel, dan carbon steel, serta industri pendukung seperti pabrik mangan, silikon, dan pembangkit listrik.

Dari data yang diperoleh melalui data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang 2024 mencapai 339.305 kasus. Setahun sebelumnya, jumlah kasus infeksi pernapasan sekitar 313 ribu kasus. Khusus di Kabupaten Morowali yang menjadi pusat industri smelter, kasus infeksi saluran pernapasan tercatat mencapai 80.713 kasus per Desember 2024. Sebanyak 66 ribu di antaranya terjadi di Kecamatan Bahodopi yang merupakan lokasi pabrik milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Adanya industri di Morowali menyebabkan infeksi pernapasan dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan naik signifikan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Ashar M. Ma'ruf (Kutipan Media Tempo Rilis 10 Maret 2025). Selain Itu ada hal-hal lain yang muncul dengan Keberadaan Dari PT IMIP diantaranya:

a. Kawasan industri nikel di Morowali memiliki catatan insiden kecelakaan kerja yang tinggi, yang memicu aksi protes dan kerusuhan.

b. Persoalan keselamatan kerja, seperti transportasi karyawan yang tidak memadai dan jam kerja yang panjang, menjadi pemicu utama.

c. Buruh industri nikel juga rentan terhadap penyakit akibat kerja, seperti gangguan pendengaran dan masalah pernapasan.

Melihat hal-hal diatas dapat yang menimbulkan dampak negatif bagi para pekerja dan warga sekitar yang berdomisili Penulis memberi saran agar PT IMIP dapat:

a. Mendaftarkan Seluruh Pekerja Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan dimana dengan mendaftarkan para pekerja khususnya program JKK dapat melindungi pekerja yang rentan dengan Kecelakaan Kerja dan PAK .

b. Meningkatkan Kepatuhan Di Bidang Ketenagakerjaan agar dapat meminimalisir terjadi resiko Kecelakaan Kerja .

c. Meningkatkan Program Higiene Perusahaan dan SMK3 agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

d. Mengelola dengan baik Klinik yang berkaitan program kesehatan, seperti pembangunan klinik baru di kawasan industri, untuk mendukung peningkatan kesehatan di Morowali.

Mengingat betapa pentingnya peran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan. JKK bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi peserta yang terkena dampak kecelakaan kerja.Penulis sangat berharap Program ini dapat diikuti semua sektor tanpa terkecuali. (****)

-Penulis Adalah Mahasiswa Administrasi Kebijakan Kesehatan FKM UNHAS

Kadisdik Palopo Apresiasi Pemilihan Putri Kartini 2025

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 27, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Kadisdik Palopo, Asnita Darwis.

PALOPO- Pelaksanaan babak grand final Pemilihan Putri Kartini 2025, mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STP. Pujian itu disampaikan Kadisdik saat mewakili Pj Walikota Palopo membuka babak grand final, Sabtu (26/4/2025), di Auditorium SaokotaE.

Babak grand final dengan tema "Kartini Milenial Tangguh, Cerdas, dan Kreatif" tersebut berlangsung cukup meriah. Dalam sambutannya, Asnita Darwis menegaskan dukungannya terhadap kegiatan ini.

Ia menambahkan, Hari Kartini sebuah momen bersejarah terhadap perjuangan R.A Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan pendidkan dan kemajuan perempuan Indonesia.

"Melalui ajang ini, kita tidak hanya mencari sosok dengan talenta dan kecerdasan, tetapi juga perempuan muda yang mencerminkan nilai-nilai luhur Kartini kepedulian sosial dan integritas serta semangat pantang menyerah," tuturnya.

Kepada peserta presentase terbaik dari pelajar putri-putri Kota Palopo cerdas, percaya diri merupakan bagian dari proses kompetisi serta pembelajaran pembentukan karakter dan keberanian menunjukkan jati diri.

"Bagi pemenang nantinya semoga bisa mewakili Palopo masuk ke jenjang ajang yang lebih tinggi lagi, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat International, pemenang lomba ini akan menjadi perwakilan pemilihan duta Dara & Daeng Sulawesi Selatan tahun 2025. Untuk itu, tampilkan segenap potensi terbaik, tetap rendah hati, dan tanamkan rasa bangga sebagai putri daerah," harap Asnita Darwis.

Tak lupa ia mengucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh peserta dan menjaga kepercayaan diri, ajang ini hendaknya dijadikan pembelajaran untuk menunjukkan bahwa pelajar Palopo punya potensi dan talenta.

Kadisdik berharap kegiatan ini mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah, dunia usaha, sekolah maupun para orangtua murid untuk berkolaborasi menciptakan ruang-ruang kreatif dan produktif bagi generasi muda

"Mari kita jadikan momen ini sebagai penyemangat pendidikan yang inklusif dan memberdayakan sesuai denga pesan R.A Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang," pintanya.

Hadir pada lomba itu, Ketua Bhayangkari Cabang Kota Palopo beserta jajarannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palopo selaku dewan juri, mewakili Pj Ketua TP PKK Kota Palopo, serta para tamu undangan lainnya. (ADVERTORIAL)

Kadisdik Palopo Dampingi Pj Walikota Rakor Pelaksanaan Program MBG

Posted by: koranakselerasi Posted date: April 17, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Rakor implementasi program MBG.

PALOPO- Dipimpin Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kadis Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STp, mendampingi Pj Walikota, Drs H Firmanza DP SH MSi, hadir mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, program MBG merupakan salah satu agenda strategis Nasional yang penganggarannya berasal dari pusat atau APBN, kemudian untuk melaksanakannya wajib teregistrasi, terdata, dan diterima Badan Gizi Nasional (BGN), harus diregistrasi dan disurvei terlebih dahulu.

"Maka dari itu, kita perlu melaksanakan diskusi khusus terkait masalah pelaksanaan penyiapan tempat untuk MBG ini, termasuk juga menjelaskan terkait desain dan standar yang diminta oleh BGN juga terkait masalah skema pembiayaan di mana harus dalam bentuk yayasan, di man yayasan inilah yang melaksanakannya nanti," terang Gubernur.

MBG ini juga sudah ditetapkan wilayahnya bahwa tidak semua bisa ditetapkan sebagai tempat untuk membangun tempat MBG. Oleh sebab itu, pemerintah menunggu instruksi dari pusat dalam halam ini pihak BGN.

Sementara itu, Pj Walikota Palopo memberikan arahan kepada lurah dan camat agar disampaikan kepada masyarakat terkait MBG ini, bahwa Pemkot menunggu petunjuk dari pusat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Pelaksanaan program MBG ini, mesti cepat disosialisasikan ke masyarakat, sehingga warga bisa paham mekanisme penyelenggaraan program MBG," kunci Firmanza. (ADVERTORIAL)

Kepala LLDIKTI 9 Sebut UMB Palopo Kampus Transformatif

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 26, 2025 / comment : 0 Pendidikan

UMB Palopo kampus transformatif di Sulsel.

PALOPO- Kepala LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi, Dr Drs Andi Lukman M.Si memuji pengelolaan pendidikan di Universitas Mega Buana (UMB) Palopo saat pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, 17 Maret 2024 lalu. Menurutnya, UMB Palopo ini sangat transformatif.

"Bayangkan tahun lalu diberikan kepercayaan membuka S3 Kesehatan Masyarakat, beberapa bulan kedepan, diberikan lagi kepercayaan membuka S2 Hukum, tidak lama kemudian mendapatkan akredtasi unggul, dan baru lagi ini terbit izin penyelenggaraan prodi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi dan luar biasanya hadirnya prodi baru ini tidak lama setelah dibuka S1 Kedokteran dan Profesi, luar biasa memang," cetus Andi Lukman saat acara Launching Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.

Diungkapkan bahwa ini bukan hal yang mudah untuk dicapai. Karena itu Andi Lukman mengajak masyarakat dan pemerintah untuk mendukung upaya pengembangan yang dilakukan UMB Palopo. "Jangan berhenti untuk mendukung ini (UMB Palopo, red) dan mari semua kita dukung UMB," ajaknya.

Karena dengan segala upaya yang dilakukan ini tidak ada alasan lagi masyarakat untuk keluar dari Palopo hanya untuk menempuh pendidikan.

Senada dengan itu Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS, drg Irfan Sugianto memuji UMB Palopo yang komitmen dalam pengembangan. Salah-satunya yang terlihat adalah pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi.

Karena itu, ia menyampaikan komitmennya bahwa Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS siap mengawal program studi ini sampai menghasilkan lulusan. Dan pelaksanaannya, proses pembelajaran yang diterapkan akan sama dengan UNHAS.

Dekan FKG UNHAS di momentum yang sama tersebut menuturkan pembukaan prodi baru di UMB Palopo ini sangatlah cepat. "Dalam perjalanan pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi di UMB Palopo ini waktunya sangat singkat tapi seluruh persiapan seperti sarana dan prasarana, Dokumen, SDM yang sangat sulit sekali di Indonesia ini, namun dengan keseriusan UMB Palopo ini bisa terwujud dalam waktu singkat," bebernya.

Karena itu ia berkeyakinan S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi ini akan menjadi institusi pendidikan kedokteran yang unggul di masa depan. Untuk diketahui, UMB Palopo merupakan perguruan tinggi pertama sebagai penyelenggara program studi ini, bahkan untuk program studi Kedokteran Umum di UMB Palopo adalah yang pertama di luar Kota Makasaar, Sulawesi Selatan. Keduanya dibina oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi UNHAS.

Sejak dibuka Fakultas Kedokteran (FK) UMB Palopo, pada 28 Februari 2024, telah banyak menerima Benchmarking perguruan tinggi luar yang ingin melakukan pembukaan program studi S1 Kedokteran. Studi yang mereka lakukan ini atas rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dimana perguruan tinggi karena dinilai lengkap baik dari fasilitas laboratorium, SDM dan tata kelola sehingga menjadi rujukan untuk pembukaan program studi S1 Kedokteran. Mereka ini berasal dari pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan komitmen UMB Palopo dalam pengelolaan pendidikan.

FK UMB Palopo sendiri selain fasilitas yang lengkap juga karna biaya kuliah yang relatif terjangkau untuk pendidikan kedokteran. Terlebih Universitas Mega Buana Palopo di bawah binaan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menerapkan model pembelajaran active learning serta tes seleksi yang standarnya sama dengan Unhas serta didukung 80 persen tenaga pengajar dari Fakultas Kedokteran tersebut.

Sementara itu Rektor Universitas Mega Buana Palopo, Prof Dr Hj Nilawati Uly S.Si Apt M.Kes CIPA, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pembukaan Program Studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi bisa hadir tidak lama setelah dibukanya S1 Kedokteran dan Profesi Dokter. "Alhamdulillah sejak terbitnya izin penyelenggaraan program studi S1 Kedokteran Gigi ini sudah disambut antusias oleh pendaftar. Ini bentuk kesyukuran bagi kami, karna belum dibuka pendaftaran namun respon masyarakat untuk mendaftar cukup besar, dan memang tentunya menjadi harapan kita semua dengan dibukanya program studi ini membawa keberkahan dan tentunya memberikan dampak terhadap dunia pendidikan kedokteran gigi di Indonesia khususnya wilayah Indonesia timur ini," sebutnya.

Ia berharap semoga dengan dibukanya program studi S1 Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi ini menjadi solusi bagi kebutuhan SDM di wilayah Tana Luwu, dan Indonesia pada umumnya. "Universitas Mega Buana Palopo berkomitmen untuk berkontribusi membantu Pemerintah dalam penyediaan SDM yang berkualitas," tambahnya.

Untuk diketahui UMB Palopo telah mengelola 17 Program Studi, diantaranya, Program Doktoral (S3) Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dengan program studi S1 Kedokteran, S1 Kedokteran Gigi, Profesi Dokter, Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kesehatan dengan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Kebidanan, Profesi Ners dan Profesi Bidan, Kemudian Fakultas Hukum dengan Program Studi S1 Hukum dan S1 Ilmu Hukum, Kemudian Fakultas Ilmu Komputer dengan Program Studi S1 Sistem Informasi, S1 Informatika serta Fakultas Bisnis dengan Program Studi S1 Perdagangan Internasional dan S1 Kewirausahaan. (RILIS/TOM)

Siswa Rebutan Foto dengan Bupati Morowali

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 23, 2025 / comment : 0 Pendidikan

MOROWALI- Pesona Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, benar-benar menjadi magnet di kalangan pelajar, saat upacara penutupan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMDD) ke-123, Kamis (20/3/2025) lalu.

Sesudah upacara penutupan TMMD yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, pelajar yang hadir langsung mengerubuti Iksan Baharuddin.

Siswa mulai dari tingkatan SD, SMP, hingga SMA meminta foto bersama dengan orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso itu.

Tidak hanya siswa saja, sejumlah guru sekolah juga ikut berebutan foto dengan Iksan Baharuddin yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang visioner dan pekerja keras. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Peran Kepemimpinan dalam Mendorong Kepatuhan terhadap Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 08, 2025 / comment : 0 Pendidikan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan tenaga kerja melalui berbagai program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Namun, tantangan terbesar dalam implementasi program ini adalah tingkat kepatuhan yang masih bervariasi di berbagai sektor, terutama di sektor informal dan usaha kecil. Kepemimpinan yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik serta optimalisasi manfaat bagi pekerja.

KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA REGULASI DAN PENGAWASAN YANG KUAT.

Pemimpin di sektor ketenagakerjaan harus memastikan kebijakan yang jelas dan tegas untuk mendorong kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa pengawasan yang efektif, masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini.

EDUKASI DAN KESADARAN PEKERJA.

Kepemimpinan yang baik harus mampu membangun kesadaran pekerja tentang pentingnya jaminan sosial. Banyak pekerja yang belum memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan hak-hak mereka dalam perlindungan sosial.

KOLABORASI DENGAN SEKTOR SWASTA DAN SERIKAT PEKERJA.

Kepemimpinan dalam BPJS Ketenagakerjaan harus mampu menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan serikat pekerja guna memastikan bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan.

INOVASI DALAM PROSES PENDAFTARAN DAN LAYANAN.

Digitalisasi dan kemudahan akses menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Kepemimpinan yang proaktif dapat mendorong penggunaan teknologi dalam pendaftaran, pembayaran iuran, serta akses manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM MENDORONG KEPATUHAN.

Meskipun ada regulasi yang mengharuskan perusahaan mendaftarkan pekerjanya, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan ini, seperti:

-Kurangnya penegakan hukum: Banyak perusahaan kecil yang menghindari pendaftaran pekerja karena beban biaya tambahan.

-Kurangnya sosialisasi: Pekerja informal sering kali tidak menyadari manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

-Hambatan administrasi: Proses pendaftaran dan klaim yang rumit dapat mengurangi minat perusahaan dan pekerja untuk berpartisipasi.

Solusi yang dapat diterapkan meliputi:

Penguatan regulasi dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media, termasuk digital. Digitalisasi proses pendaftaran dan pelayanan agar lebih mudah diakses oleh pekerja dan perusahaan.

Dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kepemimpinan yang efektif dalam sektor ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi yang ketat, pengawasan yang lebih baik, edukasi pekerja, serta inovasi dalam pelayanan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kepemimpinan yang berbasis sistem, kita dapat memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak untuk kesejahteraan jangka panjang. (****)

Oleh: Muhammad Roziqin

*) Penulis Adalah Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (UNHAS).

SMPN 1 Wita Ponda Fokus Hadapi O2SN

Posted by: koranakselerasi Posted date: Maret 07, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Tim karate SMPN 1 Wita Ponda yang akan berlaga di O2SN se-Morowali.

MOROWALI- Persiapan matang kini mulai dilakukan SMP Negeri 1 Wita Ponda jelang pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Morowali, siswa-siswi yang akan diikutkan lomba terus digembleng dengan berbagai materi dan latihan.

Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 1 Wita Ponda, Andi Irfan Afandi SPd Gr, kepada awak media membenarkan sekarang ini pihaknya tengah fokus mempersiapkan mental dan fisik peserta yang akan tampil mewakili sekolah.

"Dalam lomba O2SN nanti, kita akan bertanding di sejumlah cabang olahraga dan seni, peserta yang dibawa ke arena O2SN merupakan siswa pilihan yang telah diseleksi secara ketat," ujar Andi Irfan.

Nantinya, SMPN 1 Wita Ponda direncanakan berlaga di pertandingan bola voli, takraw, catur, atletik, karate, renang, silat, desain ilustrasi, lomba menyanyi solo, ensambel musik, baca puisi, tari kreasi serta pantomim. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas: Kerja Tanpa Khawatir dengan Program JKP BPJS Ketenagakerjaan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Februari 24, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Penulis, Gunawaty.

SECARA harfiah, kepemimpinan atau leadership berarti adalah sifat, kapasitas dan kemampuan seseorang dalam memimpin. Arti dari kepemimpinan sendiri sangat luas dan bervariasi berdasarkan para ilmuwan yang menjelaskannya.

Menurut Charteris-Black (2007), definisi dari kepemimpinan adalah “leadership is process whereby an individual influence a group of individuals to achieve a common goal”.

Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang, namun kedua konsep ini harus dibedakan. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi.

Perlu dipahami bahwa dalam lingkup kepemimpinan dalam organisasi ada perbedaan antara leader dan manager. Leader adalah seorang pemimpin yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan bersama-sama sehingga mencapai sebuah tujuan.

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Posyandu, serta Polindes.

BPS mendefinisikan penduduk yang digolongkan dalam tenaga kerja adalah penduduk berumur 15-64 tahun. Meskipun tidak dapat dipungkiri, di Indonesia saat ini ada juga penduduk di bawah 15 tahun yang sudah bekerja dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian.

Sangat tingginya daya tarik ekonomi di Kabupaten Morowali pada sektor pertambangan dan industri yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, tidak hanya menarik banyak pencari kerja di dalam daerah, tetapi juga dari luar daerah. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga memberikan efek negatif yang temporer terhadap tingkat pengangguran di Morowali.

Pengangguran adalah perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah salah satu masalah kependudukan yang sangat kompleks dan memerlukan kebijaksanaan lintas sektor untuk penanggulangannya. Rendahnya kesempatan memperoleh pekerjaan pada satu sisi dan di sisi yang lain terjadi pertambahan jumlah penduduk usia kerja yang cukup tinggi mengakibatkan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun akan terakumulasi semakin tinggi. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (Unemployment Rate) di Kabupaten Morowali tercatat sebesar 2,84 persen. Angka pengangguran ini menunjukan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki besaran 3,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (Unemployment Rate) Tahun 2023 (persen) 2022 2023 Morowali 3,20 2,84 Sulawesi Tengah 3,00 2,95 Sumber: Diolah dari Sakernas 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Morowali lebih rendah dari Sulawesi Tengah, hal ini diduga karena di daerah Kabupaten Morowali adanya penyerapan tenaga kerja seperti pertambangan, industri, perkebunan kelapa sawit dan sektor pertanian lainnya di mana untuk memperoleh pekerjaan jauh lebih mudah di sektor tersebut.

Pencari kerja di daerah pedesaan akan lebih mudah mendapat pekerjaan mengingat lapangan usaha pada sektor pertanian dan pertambangan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Di sisi lain banyak pencari kerja yang datang dari luar daerah. Para pencari kerja ini tidak langsung diterima bekerja tetapi masih harus menunggu pemanggilan dari perusahaan.

Mengingat hal ini Pemerintah Daerah K

khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. D imana BPJS Ketenagakerjaan hadir dalam bentuk program JKP yang dapat membantu memberikan manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami PHK . Harapan penulis Semoga dengan adanya pemimpin yang baru dapat menjadikan derajat kesehatan Morowali lebih baik dan masalah ketenagakerjaan menjadi lebih diperhatikan. (****)

Oleh: Gunawaty

*) Penulis Adalah Mahasiswa Prodi S2 Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas

Pages

ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik