Koran Akselerasi: Pendidikan

PT Vale Pelatihan BST di Luwu Utara

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 28, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PT Vale Indonesia Tbk sukses menggelar pelatihan BST di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

MASAMBA- Berkomitmen membangun budaya keselamatan kerja, PT Vale Indonesia Tbk--bagian dari grup MIND ID, bekerjasama Pemda Luwu Utara, menggelar pelatihan Basic Safety Training (BST) yang diikuti sekitar 50 peserta.

Tidak hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, pelatihan BTS ini wujud nyata PT Vale bersama membangun masa depan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan itu, dibuka Plt Sekda Lutra, Jumal Lussa, dalam sambutannya, ia menyatakan Pemda Lutra sangat merespons positif PT Vale menyelenggarakan pelatihan BTS dalam rangka membangun budaya keselamatan kerja.

"Yah, keselamatan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama, industri pertambangan di Indonesia dihadapkan tantangan besar, menjaga produktivitas di tengah tuntutan standar keselamatan kerja yang semakin tinggi, PT Vale hadir untuk berkolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, keselamatan kerja menjadi faktor yang utama, nyawa manusia lebih berharga dari apapun, dan kolaborasi menjadi kunci menjadikan Lutra sebagai daerah aman, maju, dan penuh harapan," ungkap Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

Trainer & Inspector, Departemen Health, Safety, Security, Environment & Risk PT Vale, Rusmin, menambahkan, keselamatan kerja tak boleh dipandang sebagai pemenuhan regulasi semata. Sebab, kata dia, keselamatan bukan sekedar prosedur, melainkan tentang menghargai kehidupan, setiap kecelakaan bisa dicegah, Rusmin berharap peserta pelatihan BST mampu menyerap ilmu sebanyak mungkin sebagai bekal keluarga dan lingkungan kerja.

Peserta yang hadir, sangat antusias mengikuti pelatihan keselamatan kerja, penerapan BST searah Asta Cita Presiden Republik Indonesia mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. PT Vale percaya, pembangunan kapasitas lokal bagian penting dari visi Nasional menuju Indonesia tangguh dan inklusif. Selain itu, PT Vale dan Pemda Lutra mengajak para peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan BST di kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan kerja, dengan menempatkan keselamatan selalu di atas segalanya dan hidup adalah anugerah yang paling berharga. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

LMND Sulsel: Kebocoran Pipa HSFO PT Vale, Cerminan Buruknya Pengawasan Lingkungan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 27, 2025 / comment : 0 Pendidikan

MAKASSAR- Kebocoran pipa High Sulphur Fuel Oil (HSFO) milik PT Vale Indonesia Tbk di Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan, kembali mencoreng citra industri pertambangan. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan lingkungan dan kelalaian perusahaan dalam menjaga standar keselamatan. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Selatan (LMND Sulsel) mengecam keras PT Vale, menilai kasus ini sebagai kejahatan ekologis yang tak bisa dibiarkan.Dampak kebocoran ini sangat menghawatirkan. Lima desa—Lioka, Asuli, Timampu, Patompi, dan Baruga—yang berada di wilayah Kecamatan Towuti, terdampak langsung. Area seluas 38 hektare kini tercemar, mengancam ekosistem, kesehatan warga, dan perekonomian lokal. Kandungan belerang tinggi dalam HSFO mencemari tanah dan air, meninggalkan luka lingkungan yang sulit pulih. “PT Vale harusnya menjadikan keselamatan lingkungan sebagai prioritas, bukan hanya mengejar keuntungan,” tegas Arjuna Swara, Sekretaris Wilayah LMND Sulsel, yang juga alumni Teknik Pertambangan.

Respons PT Vale atas insiden ini dinilai jauh dari memadai. Ketua LMND Sulsel, Adri Fadhli, menyebut sikap perusahaan cenderung defensif, seolah ingin menutupi kelalaian dengan dalih “kecelakaan teknis.” Publik, kata Adri, tidak butuh istilah-istilah rumit, melainkan kepastian hukum. Pasal 98 dan 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tegas mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku pencemaran. Direksi, pengurus, hingga pemilik modal harus bertanggung jawab di depan hukum. “Tidak ada kompromi,” ujar Adri. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) siap menjerat pelaku kelalaian yang membahayakan masyarakat, menyebabkan luka, hingga kematian.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan terhadap industri pertambangan dan energi. Ironisnya, PT Vale yang beberapa waktu lalu menerima penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru gagal menjaga komitmen lingkungan. Belum lagi, maraknya penambang liar di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang beroperasi tanpa izin semakin memperparah situasi. Aktivitas ekstraktif semacam ini tak boleh hanya mengutamakan akumulasi kapital, tetapi juga harus memprioritaskan aspek sosial dan lingkungan.

LMND Sulsel menuntut PT Vale melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki sistem pencegahan kebocoran, dan bersikap transparan. Jika langkah ini tidak diambil, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan terus terkikis. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan lingkungan. Masyarakat Sulawesi Selatan tidak boleh terus menjadi korban dari kelalaian perusahaan besar. Hukum harus ditegakkan, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa tindakan tegas, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang. (MUBARAK DJABAL TIRA)

LMND Sulsel Gugat Perhatian Gubernur Infrastruktur dan DBH di Luwu Raya

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 12, 2025 / comment : 0 Pendidikan

LMND minta perhatian Gubernur Sulsel terhadap kebutuhan Luwu Raya yang selama ini terkesan terabaikan.

MAKASSAR- Kepemimpinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menjadi sorotan. Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulsel melalui Ketuanya, Adri Fadhli menggugat sikap Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai abai terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur jalan dan distribusi dana bagi hasil (DBH) untuk wilayah Luwu Raya. Suara keras dari LMND ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan nyata dari rakyat yang merasa dianaktirikan dalam pusaran pembangunan yang timpang.

Infrastruktur jalan di Luwu Raya, yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo, berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan-jalan yang rusak, berlubang, dan tak layak telah lama menjadi momok bagi masyarakat setempat. Aksesibilitas yang buruk tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga mematikan potensi ekonomi daerah. Luwu Raya, yang dikenal sebagai kawasan agraris dan pusat pertambangan, seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian Sulsel. Namun, tanpa infrastruktur jalan yang memadai, bagaimana petani dapat mengangkut hasil panen?

Bagaimana investor bisa melirik potensi pertambangan jika aksesnya saja terputus?

LMND Sulsel dengan tegas menyoroti bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat telah memperparah situasi ini. Pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp112 miliar pada 2025, memang berdampak pada penundaan sejumlah proyek infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Namun, alasan efisiensi ini tidak boleh menjadi kambing hitam atas ketidakmampuan pemerintah provinsi mengelola sumber daya secara efektif. Gubernur Andi Sudirman, yang kerap mengklaim infrastruktur sebagai prioritas, harus membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji manis di atas kertas.

Lebih memprihatinkan lagi adalah keterlambatan pencairan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp418 miliar kepada kabupaten/kota di Sulsel, termasuk Luwu Raya. Dana ini, yang berasal dari pajak kendaraan, bahan bakar, hingga rokok, seharusnya menjadi oksigen bagi pembangunan daerah. Namun, seperti diungkap oleh DPRD Sulsel pada 2022, keterlambatan ini telah berlangsung bertahun-tahun, bahkan sejak 2020. Alasan Pemprov Sulsel, yang menyebut APBD membengkak dan terbebani utang, terasa seperti dalih yang lelet diselesaikan. Jika keuangan provinsi benar-benar bermasalah, mengapa tidak ada transparansi dan langkah konkret untuk menyelesaikannya? Mengapa Luwu Raya, sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah, justru harus menanggung akibat dari mismanajemen ini?

Kritik LMND Sulsel bukan tanpa dasar. Wilayah Luwu Raya, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, seharusnya menjadi prioritas strategis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Infrastruktur jalan yang buruk dan keterlambatan DBH mencerminkan lemahnya visi pembangunan yang inklusif. Sementara Gubernur Andi Sudirman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi mengklaim telah merumuskan empat program prioritas, termasuk infrastruktur, fakta menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor ini masih jauh dari target 40% APBD yang dimandatkan pemerintah pusat.

Bahkan, Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad mengakui bahwa alokasi infrastruktur Sulsel masih di bawah angka tersebut hingga 2027. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal nyawa perekonomian rakyat yang terhambat.

Kami menuntut Gubernur Andi Sudirman untuk tidak hanya berbicara tentang “pembangunan masif” atau “pondasi kuat” yang diklaim telah diletakkan, tetapi membuktikannya dengan aksi nyata. Percepatan pembangunan jalan di Luwu Raya harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek seremonial atau tambal sulam. Transparansi dan ketepatan waktu dalam pencairan DBH juga tidak boleh ditawar. Jika memang ada kendala anggaran, Pemprov Sulsel harus proaktif mencari solusi alternatif, seperti menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum atau memperjuangkan dana tambahan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD).

Sulsel tidak boleh terus terjebak dalam retorika pembangunan tanpa hasil. LMND Sulsel telah menyalakan alarm bahwa rakyat Luwu Raya tidak lagi bisa menunggu. Gubernur harus mendengar dan bertindak, atau siap menghadapi gelombang kekecewaan yang lebih besar. Kepemimpinan sejati diukur dari kemampuan menjawab kebutuhan rakyat, bukan dari gemerlap narasi di panggung politik. Waktunya membuktikan, Gubernur! (RILIS)

KNPI Palopo Verifikasi OKP Peserta Musda

Posted by: koranakselerasi Posted date: Agustus 05, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Wahyudi Yunus.

PALOPO- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palopo saat ini tengah melakukan verifikasi keanggotaan Organisasi Kemasayarakatan Pemuda (OKP) yang bernaung di KNPI.

Verifikasi OKP itu dilakukan menjelang pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musyawarah Daerah (Musda) VII Pemuda/KNPI Kota Palopo yang rencananya digelar Oktober mendatang.

Ketua DPD KNPI Kota Palopo, Wahyudi Yunus mengatakan, verifikasi OKP adalah program penting KNPI, untuk memastikan eksistensi OKP di setiap tingkatannya. Itu menurutnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KNPI.

''Verifikasi OKP adalah amanat konstitusi KNPI. Untuk itu, kita melaksanakan verifikasi untuk memastikan bahwa OKP yang ikut dalam Rapimpurda dan Musda nantinya adalah OKP yang selama ini memang ada dan aktif,'' katanya.

Ia menjelaskan, verifikasi OKP penting dilakukan sebelum pelaksanakan Rapimpurda sebagai forum untuk menetapkan jumlah peserta Musda nantinya. Apalagi kata dia, dinamika keberhimpunan OKP di KNPI sangat dinamis dari periode ke periode.

''Dinamika keberhimpunan OKP juga sangt dinamis. Ada OKP yang sudah tidak lagi berhimpun di KNPI, ada juga yang baru berhimpun di KNPI pada kongres terakhir. Nah, ini yang kita mau verifikasi,'' terang Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia ini.

Ia mengatakan, agenda verifikasi OKP ini juga dilaksanakan sesuai arahan DPD KNPI Sulsel dan DPP KNPI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ryano Panjaitan.

''Kami juga sebelum membentuk tim verifikasi OKP, sudah berkordinasi dan meminta arahan dari DPD Sulsel. Dan petunjuk-petunjuk dari DPD Sulsel terkait Verifikasi OKP inilah yang kami jalankan,'' kata Yudi-sapaan akrabnya.

Adapun tahapan verifikasi OKP ini berlangsung mulai hari 05 Agustus hingga 15 Agustus 2025. Dimulai dengan tahapan pengumuman, kemudian pengumpulan berkas, verifikasi administrasi, tahapan perbaikan berkas hingga penetapan OKP yang berhimpun di KNPI.

''Kami berharap semua OKP yang selama ini eksis di Kota Palopo dan secara nasional masih berhimpun di KNPI dibawah kepemimpinan Bung Ketum Ryano Panjaitan agar segera melibatkan diri dalam proses verifikasi ini,'' harap eks pengurus HMI Cabang Palopo ini.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi OKP, Zulkifli menugkapkan ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian OKP yang masih berhimpun di KNPI. Diantranya adalah keaktifan pengurus yang ditandai dengan SK yang masih berlaku.

''Beberapa syarat dasar yang harus dipenuhi OKP diantaranya adalah SK Pengurus yang masih berlaku, kemudian, Alamat sekretariat yang jelas, telah mengikuti Rapimpurda dan Musda KNPI minimal 3 kali, serta secara nasional OKP masih berhimpun di KNPI di bawah Kepemimpinan Ketum Ryano Panjaitan,'' terang Zulkifli.

Ia menegaskan, semua indikator dalam verifikasi OKP sesuai dengan AD ART KNPI hasil kongres terakhir yang berlangsung di Jakarta 2022 lalu. (RILIS)

Mahasiswa KKN FH-UNHAS Sosialisasi Cegah Pernikahan Dini di Parepare

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juli 30, 2025 / comment : 0 Pendidikan

Mahasiswa KKN Fakultas Hukum UNHAS menggelar sosialisasi di Parepare.

PAREPARE- Menindaklanjuti tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Hukum (FH) UNHAS bekerjasama KUA Kecamatan Ujung menggelar sosialisasi bertema “Cegah Pernikahan Dini, Putus Rantai Stunting” di dua sekolah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, masing-masing di SMPN 4 Ujung pada Selasa (29/7/2025) dan SMKN 2 Parepare pada Rabu (30/7/2025). Sosialisasi ini menyasar pelajar untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk pernikahan dini yang berkaitan erat dengan risiko stunting pada anak.

“Kami tidak hanya datang untuk menyampaikan materi, tapi membawa harapan agar adik-adik tumbuh jadi generasi cerdas, sehat, dan sadar masa depan,” kata Agnestasya Bulo, salah satu mahasiswa KKN dalam sambutannya.

Materi disampaikan langsung oleh perwakilan KUA Ujung dengan pendekatan persuasif. Ia menegaskan bahwa menikah itu suci, tapi harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang, termasuk risiko stunting pada anak-anak.

“Banyak pasangan muda yang belum siap, akhirnya anaknya yang jadi korban. Edukasi seperti ini sangat penting,” ujarnya.

Adapun materi yang disampaikan meliputi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini; keterkaitannya dengan stunting; peran keluarga; hingga perspektif hukum tentang batas usia legal menikah.

Sesi diskusi berlangsung aktif. Para siswa antusias bertanya dan menyampaikan pendapat. Seorang peserta bahkan mengaku baru menyadari pentingnya menunda pernikahan demi meraih cita-cita dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

LMND Sulsel Fokus Konsolidasi Kekuatan Gerakan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juli 01, 2025 / comment : 0 Pendidikan

LMND Sulsel perkuat konsolidasi kekuatan gerakan.

MAKASSAR- Pasca menggelar Pendidikan Lanjutan Organisasi yang dirangkai Konferensi Wilayah, 28-29 Juni 2025, di Makassar, pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Selatan, langsung memusatkan konsentrasi memperkuat konsolidasi kekuatan gerakan.

Sekedar diketahui, Konferensi Wilayah yang dibuka Ketua Umum LMND Indonesia, Bung Asrul, telah menetapkan Adri Fadli mantan Ketua LMND Palopo berhasil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Wilayah LMND Sulsel. Dalam kepengurusannya, Adri Fadli didampingi Arjuna Swara selaku Sekretaris Wilayah. Kepemimpinan keduanya, mencerminkan kebutuhan regenerasi organisasi yang mampu menjawab tantangan ideologis dan politik secara progresif dan revolusioner.

Adri Fadli dalam pernyataannya menegaskan bahwa proses ideologisasi harus terus dimasifkan, terutama di tengah tekanan geopolitik global dan situasi politik nasional maupun lokal yang kian kompleks. Ia menyatakan forum ini bukan semata agenda seremonial, melainkan momen penting untuk memperkuat konsolidasi kekuatan gerakan mahasiswa terkhususnya di Sulawesi Selatan.

"Kita menghadapi gempuran neoliberalisme dari luar, sekaligus dinamika lokal yang membutuhkan kehadiran gerakan rakyat yang berkesadaran tinggi," katanya.

Konferensi ini juga membahas perkembangan politik di berbagai daerah di Sulsel serta merumuskan langkah-langkah taktis organisasi dalam menghadapi situasi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak memihak rakyat. Pendidikan lanjutan organisasi menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman kader terhadap strategi perjuangan serta posisi kelas yang mesti dipertahankan oleh gerakan mahasiswa.

Dengan terpilihnya Nahkoda baru, LMND Sulsel menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis depan perjuangan rakyat, mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa, serta memperluas basis gerakan di tengah tekanan zaman yang Kian kompleks. (MUBARAK DJABAL TIRA)

Kadisdik Palopo Lepas Peserta Women's Run

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 12, 2025 / comment : 0 Pendidikan

PALOPO- Hadiri mewakili Pj Walikota, Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Kota Palopo, Asnita Darwis S.STP, melepas secara resmi peserta Women's Run, yang digelar di City Market Palopo, Minggu (11/5/2025).

Asnita Darwis mengungkapkan, Pemkot Palopo sangat mendukung pelaksanaan lomba lari bertajuk Women's Run. Ia berharap, ajang seperti ini rutin digelar karena sangat bermanfaat dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

"Pemkot Palopo menyambut baik digelarnya lomba Women's Run, semoga melalui lomba ini dapat menggairahkan olahraga lari di Kota Palopo," ucapnya.

Pembukaan event tersebut, turut dihadiri Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Darma, beserta sejumlah jajaran Forkopimda Palopo lainnya.

Sedikitnya 300 peserta ikut ambil bagian menyemarakkan Women's Run, para peserta terlihat sangat antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan.

Sekedar diketahui, Women's Run ini terselenggara atas dukungan dari Bank Negara Indonesia (BNI). Asnita Darwis mengimbau kepada masyarakat Palopo, agar membudayakan olahraga lari demi menjaga pola hidup sehat. (ADVERTORIAL)

LMND Palopo Minta Program "Sekolah Rakyat" Ditinjau Ulang

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 02, 2025 / comment : 0 Pendidikan

LMND Palopo meminta program Sekolah Rakyat ditinjau ulang oleh Presiden Prabowo Subianto.

PALOPO- Tepat di peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2025, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo, meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar meninjau ulang program Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Ketua LMND Palopo, Adri Fadhli, Jumat (2/5/2025), mengemukakan sejumlah alasan mengapa program tersebut perlu dipertimbangkan kelanjutannya.

POTENSI STIGMATISASI SOSIAL

Istilah "Sekolah Rakyat" mengisyaratkan bahwa institusi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan, dan dikhawatirkan menimbulkan diskriminasi serta menciptakan perbedaan kualitas pendidikan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum.

DUALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Terdapat kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan menciptakan sistem paralel yang tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam kurikulum, kualitas pengajar, dan akses terhadap fasilitas pendidikan.

KETIDAKSESUAIAN KEMENTERIAN PENGELOLA

Pendidikan merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Sosial. Kekhawatiran muncul terkait dengan kejelasan regulasi, standar mutu, dan mekanisme pengawasan.

RISIKO PEMBOROSAN ANGGARAN

Banyak sekolah negeri yang masih kekurangan guru dan fasilitas pendidikan yang adil dan merata.

MINIM KAJIAN AKADEMIK/PARTISIPASI PUBLIK

Rencana ini dinilai kurang transparan dan tidak melalui kajian menyeluruh, serta minimnya partisipasi dari tenaga pendidik, akademisi, dan masyarakat sipil, memperbesar risiko kegagalan.

EFEKTIVITAS PROGRAM DIRAGUKAN

Tanpa jaminan kualitas pendidikan dan pengelolaan yang profesional, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi program simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Olehnya itu, LMND secara organisasional berpendapat lebih baik melakukan pengalihan anggaran Sekolah Rakyat daripada menghabiskan APBN untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang tidak memiliki capaian pasti dalam pengentasan kemiskinan, karena hingga saat ini belum memiliki blueprint yang jelas dan tidak menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan sekolah pada umumnya. LMND mengusulkan agar anggaran pembangunan Sekolah Rakyat dialokasikan untuk beberapa bidang seperti:

- Perbaikan infrastruktur dan layanan pendidikan secara umum yang masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah.

- Meningkatkan bantuan beasiswa pendidikan berupa KIP Kuliah dan PIP, yang selama ini hanya diberikan setahun sekali, untuk ditingkatkan menjadi setiap enam bulan serta menambah jumlah penerima.

- Meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini mendapatkan penghasilan yang sangat minim.

- Meningkatkan kualitas asrama-asrama mahasiswa.

- Mensubsidi biaya pendidikan selama empat semester di perguruan tinggi.

- Mensubsidi biaya pendidikan kesehatan, seperti kedokteran, yang biayanya sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh kelas menengah maupun masyarakat miskin. (MUBARAK DJABAL TIRA)