ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Iksan Baharuddin Perintahkan Gelar Pasar Murah di 9 Kecamatan

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf.
MOROWALI- Untuk membantu masyarakat, Pemkab Morowali akan menggelar pasar murah di 9 Kecamatan, itu artinya tidak ada kecamatan yang akan terlewati kegiatan pasar murah. Kebijakan melaksanakan pasar murah, atas perintah Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf yang menginginkan pasar murah berjalan merata di seluruh kecamatan.

"Jangan ada kecamatan yang terlewati, saya minta pasar murah digelar serentak di semua kecamatan, jangan hanya di dua kecamatan saja, pasar murah ini akan sangat membantu masyarakat kecil untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dari pemerintah," tegas Iksan Baharuddin saat membuka pasar murah di Desa Kaleroang, Kecamatan Bungku Selatan, Jumat (14/3/2025).

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Morowali, Zainal, membenarkan awalnya pasar murah hanya akan digelar di dua kecamatan yaitu Wita Ponda dan Bumi Raya. Akan tetapi, Bupati memiliki pemikiran jika hanya dua kecamatan maka sasaran pasar murah tidak akan merata, sehingga ia menginstruksikan digelar di semua kecamatan tanpa terkecuali. 

"Tadinya anggaran pasar murah di 2025 hanya untuk dua kecamatan tadi, namun Pak Bupati memerintahkan pasar murah dilaksanakan di semua kecamatan, ini agar Pemkab Morowali bisa berlaku adil kepada masyarakatnya, pasar murah akan sangat membantu warga di bulan puasa serta menyambut lebaran Idul Fitri," kunci Zainal. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf. MOROWALI- Untuk membantu masyarakat, Pemkab Morowali akan menggelar pasar murah di 9 Kecamatan...

Bupati Morowali Sampaikan Bantuan di Bungku Selatan Harus Tepat Sasaran

 

Pembukaan pasar murah di Kecamatan Bungku Selatan.
MOROWALI- Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan menjadi atensi khusus Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, ia menginstruksikan jajarannya mendata secara akurat penerima bantuan sosial (Bansos) pemerintah. Iksan Baharudin mengharapkan, warga miskin di kepulauan wajib menerima bansos.


“Keluarga kita di pulau mengalami ketimpangan kemiskinan karena pemerintah belum memberikan bantuan dengan data yang valid. Jangan sampai yang kaya justru mendapat bantuan, sementara rakyat yang benar-benar membutuhkan malah menderita,” ujar Iksan dalam sambutannya di acara Pasar Murah, kompleks Pasar Desa Kalerong, Bungku Selatan, Jumat (14/3/2025).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Iksan meminta seluruh pihak bekerja sama secara serius dalam melengkapi dan memvalidasi data penerima bantuan.

“Kita sepakat untuk menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, saya minta data penerima bantuan harus lengkap, akan dievaluasi, dan diperiksa dengan baik,” tegasnya.

Iksan juga menekankan pentingnya peran BPD dan kepala desa dalam proses validasi data agar bantuan bisa tepat sasaran dan angka kemiskinan di Morowali dapat ditekan.

“Data ini harus kita validkan bersama. Saya butuh bantuan BPD dan kepala desa agar distribusi bantuan benar-benar menyasar yang membutuhkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Iksan menegaskan bahwa program-program pemerintah ke depan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Kalau kita membuat program, pastikan benar-benar untuk masyarakat. Kita diberi amanah untuk membenahi Morowali. Kalau bukan untuk itu, lalu untuk apa saya datang? Mari kita benahi bersama kekurangan yang ada,” pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Pembukaan pasar murah di Kecamatan Bungku Selatan. MOROWALI- Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah kepulauan menjadi atensi khusus B...

Warga Tanjung Ringgit Keluhkan Kendaraan Bertonase Berat

 

Kendaraan bertonase berat diduga picu kerusakan jembatan di kawasan Jalan Lingkar Kota Palopo.
PALOPO- Kondisi jembatan Jalan Lingkar, Kota Palopo, kini mulai rusak. Warga menuding, kendaraan bertonase berat menjadi penyebab rusaknya jembatan yang menjadi satu-satunya akses penunjang warga Tanjung Ringgit.

Chandra, warga Tanjung Ringgit, mengeluhkan aktivitas kendaraan bertonase berat yang membuat jembatan di daerah tersebut rusak. 

"Saya dengar pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD yang diikuti perwakilan PT BMS dan Pemkot Palopo, disepakati bahwa khusus kendaraan bermuatan berat dilarang melintasi jembatan, rutenya dari Pelabuhan Tanjung Ringgit langsung ke Jalan Carede, tetapi faktanya di lapangan tidak demikian," kata Chandra. 

Ia berharap, Pemkot Palopo mengatasi permasalahan ini. Pasalnya, jika terus dibiarkan jembatan di Jalan Lingkar bisa ambruk, warga juga terganggu getaran kendaraan bertonase berat saat melintas di tengah pemukiman. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Kendaraan bertonase berat diduga picu kerusakan jembatan di kawasan Jalan Lingkar Kota Palopo. PALOPO- Kondisi jembatan Jalan Lingkar, Kot...

Bukber, Polres Morowali Perkuat Sinergi dengan Media di Bulan Puasa

 

Bukber Polres Morowali dan kalangan media.
MOROWALI- Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriyah/2025 Masehi, digunakan Polres Morowali untuk memperkuat sinergitas dengan kalangan media. 

Guna menjalin silaturahmi yang kuat dan solid, Polres Morowali menggelar buka puasa dengan wartawan, Kamis (13/3/2025) kemarin, acara ini dihadiri Kapolres Morowali, AKBP Suprianto SIk MH, dan Wakapolres, Kompol Awaluddin Rahman SH MH, serta para PJU lainnya.

Dalam acara tersebut, juga digelar zoom meeting virtual dengan Wakapolri, Komjen Pol Ahmad Dofiri, PJU Mabes Polri, Dewan Pers, serta pimpinan redaksi/wartawan dari berbagai media.

"Buka puasa ini, salah satu wujud sinergi Polri dan media meningkatkan kepercayaan publik serta menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif di Morowali, kami harapkan lewat silaturahmi yang erat informasi Kamtibmas dapat tersampaikan dengan baik ke publik," kunci Kapolres Morowali, AKBP Suprianto. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bukber Polres Morowali dan kalangan media. MOROWALI- Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriyah/2025 Masehi, digunakan Polres Morowali untuk memperk...

Ahli Waris Aparat Desa Moroles-Morut Terima Santunan BP-Jamsostek

 

Bupati Morut, Delis J Hehi, menyerahkan santunan BPJamsostek kepada ahli waris Desa Molores.
MORUT- Penyerahan simbolis santunan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) kepada ahli waris aparat Desa Molores, Kecamatan Petasia Timur, Yulmin Lau-Lau, yang meninggal dunia karena sakit, resmi dilakukan Bupati Morut, Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS, Rabu (12/3/2025), di Balai Desa Bungintimbe.

Jumlah santunan yang diterima keluarga almarhum, sebesar Rp43.057.203 yang terdiri santunan program Jaminan Kematian (JKM) Rp42 juta, dan santunan Jaminan Hari Tua (JHT) Rp1,1 juta.

Dalam sambutannya, Bupati Morut, Delis J Hehi, mengungkapkan pihaknya saat ini telah mendaftarkan aparat desa, BPD, dan LAD sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan pada tahun ini petani dan lansia juga akan mendapatkan perlindungan yang sama dari BP Jamsostek. Hal ini, menjadi bukti negara senantiasa hadir memberi perlindungan kepada para pekerja.

"Santunan kematian ini memang tidak bisa menggantikan Almarhum, namun kami berharap santunan tersebut dapat membantu keluarga (ahli waris, red) yang ditinggalkan, kami ikut berbelasungkawa semoga Almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga diberi ketabahan dan kekuatan iman dalam menghadapi cobaan ini," ungkap Delis J Hehi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morut, Delis J Hehi, menyerahkan santunan BPJamsostek kepada ahli waris Desa Molores. MORUT- Penyerahan simbolis santunan BPJS Kete...

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat Puslatpur TNI-AD

 

OKUTIMUR- Jajaran Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya menyelesaikan persolan aset Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai buktinya Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid mengerjakan sertipikat Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI-AD, Rabu (12/3/2025), di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

Puslatpur TNI-AD ini merupakan yang terluas se-Asia, total luas Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Pertahanan ini, mencapai 32.782,5 hektare.

"Sertipikat yang ada di sini baru awal. Begitu kami jadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami berkoordinasi dengan Pak Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau, kami mendapat setumpuk dokumen persoalan aset TNI yang secara keseluruhan totalnya itu mencapai 649 titik yang harus kami selesaikan. Banyak sekali. Karena itu, pelan-pelan satu per satu kita selesaikan," ungkap Nusron Wahid.

Dalam kurun waktu tiga bulan, tim dari Kementerian ATR/BPN bersama Kemhan dan TNI telah berhasil menyelesaikan 92 kasus. Dari total 649 titik, 126 di antaranya berkaitan dengan TNI AD, sementara sebagian besar berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Untuk menjaga aset negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI. "HPL ini adalah hak tertinggi dalam sertipikat tanah di Indonesia. Selama Indonesia masih ada, status HPL tetap melekat pada tanah tersebut," tegasnya.

Menurutnya, HPL akan memberikan kepastian hukum bagi TNI sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. Sebagai solusi, di atas tanah HPL, masyarakat dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, dengan persetujuan dari pemegang HPL, yaitu TNI. 

"Semangatnya adalah aset negara tidak boleh hilang, tetapi negara juga tidak boleh bermusuhan dengan rakyatnya. TNI harus merangkul dan melindungi rakyat karena TNI lahir dari rakyat," jelas Nusron Wahid.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi yang diberikan oleh Menteri Nusron. Ia pun berkomitmen, di samping membenahi aset, TNI akan mengedepankan kepentingan masyarakat. "Ini juga kami akan benahi supaya betul-betul masyarakat yang memanfaatkan lahan," ujarnya.

"Terima kasih, banyak sekali ide yang diberikan oleh Pak Menteri bagaimana teknisnya. Kami akan berupaya semaksimal mungkin bahwa bagaimana nanti lahan ini berproduksi harus lebih dominan pro masyarakat di sekitar. Kami akan yakinkan itu," ujar Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis,, Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letjen TNI Mohammad Hasan, serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya. Turut mendampingi Menteri Nusron, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  OKUTIMUR- Jajaran Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya menyelesaikan persolan aset Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagai buktin...

Bukber dengan Wartawan, PT Vale IGP Morowali Catat Progres 80%

 

PT Vale IGP Morowali bukber dengan wartawan Morowali.
MOROWALI- Menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), capaian progres PT Vale Indonesia Growth Project (IGP) Morowali sudah sangat signifikan, yakni di angka 80%. Hal itu disampaikan Head of Bahodopi Project PT Vale, Wafir, saat buka puasa bersama (Bukber) dengan wartawan se-Morowali, Kamis (13/3/2025), di Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah. 

Dengan pencapaian 80%, PT Vale IGP Morowali optimistis dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. PT Vale terus berupaya menjaga transparansi dengan bekerjasama media sebagai mitra strategis menyampaikan informasi akurat kepada publik.

"IGP Morowali diharapkan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan masyarakat lokal, hingga saat ini progress IGP Morowali telah menyentuh 80%, beberapa fasilitas utama yang mendukung operasional proyek juga dalam tahap penyelesaian," kata Wafir.

Ditargetkan, IGP Morowali segera memasuki fase operasi di bulan September 2025, untuk mendukung kelancaran transisi menuju fase operasional PT Vale butuh dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media. Fase operasional ini tidak hanya ditentukan kesiapan fasilitas, tetapi harus ada sinergi yang kuat seluruh pemangku kepentingan.

"PT Vale mengharapkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak demi mewujudkan operasional yang aman, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat Morowali, selain itu kita juga fokus menjalankan proyek ini dengan prinsip berkelanjutan mencakup perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat sekitar," terang Wafir.

PT Vale juga memaparkan peran media sangat dibutuhkan, khususnya membangun pemahaman publik mengenai proyek IGP Morowali. Di mana, media berperan vital menyampaikan informasi yang benar dan akurat terkait aktivitas perusahaan. Media juga menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, sehingga publik bisa memahami manfaat dan tantangan proyek ini.

Mewakili jurnalis Morowali, Abd Hafid, pimpinan redaksi Radar Metro Morowali, berharap PT Vale mengedepankan keterbukaan informasi yang lengkap dan riil di lapangan mengenai proyek IGP. "Kami berharap, PT Vale IGP Morowali dapat terus memperkuat transparansi, agar media bisa menyampaikan informasi yang lebih akurat dan menjawab kebutuhan informasi publik," kuncinya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PT Vale IGP Morowali bukber dengan wartawan Morowali. MOROWALI- Menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), capaian progres PT Val...


Top