ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Pemetaan Infrastruktur Lewat Teknologi Pengukuran

 

JAKARTA- Usai menyaksikan pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung, Rabu (11/6/2025), di Jakarta International Convention Center (JICC), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Virgo Eresta Jaya, menegaskan pihaknya siap mendukung percepatan pemetaan infrastruktur melalui teknologi pengukuran. 

"Pemanfaatan teknologi survei dan pemetaan secara masif akan mempercepat proses perencanaan pembangunan berbasis data yang presisi, kami menyediakan data spasial dan peta tematik sebagai dasar untuk evidence-based planning dan pengambilan keputusan yang presisi. Ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak hanya cepat, tapi juga tepat lokasi dan manfaatnya,” ujar Virgo Eresta Jaya. 

ICI 2025 dilihat sebagai tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi demi pembangunan infrastruktur. Dirjen SPPR menyebut, ICI bisa bantu mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Konferensi ini menjadi bukti komitmen bersama bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata-mata soal fisik, namun juga terkait dengan penataan ruang yang berkeadilan, kepastian hukum atas tanah, serta pengelolaan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim dan teknologi,” ujarnya.

Ia menilai topik utama dalam ICI, seperti ketahanan pangan, transisi energi, konektivitas digital, dan pembiayaan hijau sangat sejalan dengan mandat ATR/BPN. Virgo Eresta Jaya kemudian menekankan pentingnya integrasi kebijakan tata ruang dan pertanahan dalam mendukung agenda infrastruktur baik di tingkat nasional maupun global. 

“ICI 2025 ini adalah momentum penting untuk menyatukan visi, memperluas jejaring, dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan komunitas internasional,” lanjut Virgo Eresta Jaya.

Ia pun menggarisbawahi, pembangunan infrastruktur harus memerhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan spasial, sejalan dengan seruan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sambutan pembukaan ICI 2025. “Menko AHY menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah. Melalui forum ini, kita semua didorong untuk bertransformasi secara kolektif melalui kebijakan, teknologi, dan kemitraan global,” ujar Virgo Eresta Jaya.

Dirjen SPPR meyakini, ICI 2025 dapat menjadi platform penguatan peran ATR/BPN dalam perencanaan ruang yang akurat dan terukur. “Kami tegaskan, kami siap menjadi bagian aktif dalam mendorong pembangunan infrastruktur nasional yang berdampak luas dan berkelanjutan,” tutupnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Usai menyaksikan pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung, Rabu (11/6/2025), di Jakarta I...

Dirjen PPTR Nilai ICI 2025 Momentum Wujudkan Infrastruktur Tangguh dan Berkelanjutan

 

JAKARTA- Dalam pandangannya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jonahar, Rabu (11/6/2025), menyebut International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 merupakan forum strategis yang membuka ruang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan berketahanan. 

“Konferensi ini dapat menjadi wadah kolaborasi untuk bertukar gagasan dan menciptakan solusi guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berdaya guna, berkelanjutan, dan tangguh terhadap berbagai risiko,” ujar Jonahar usai pembukaan konferensi infrastruktur internasional.

Dalam konferensi internasional ini, lima topik utama menjadi fokus pembahasan, yaitu Future-Proofing Cities, Connecting the Archipelago, Infrastructure for Livability, Resilient by Design, dan Unlocking Capital. Kelima tema tersebut merepresentasikan peran penting tata ruang dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur.

Pada pembahasan Future-Proofing Cities, Jonahar menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengawal pemanfaatan ruang perkotaan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk melakukan penertiban pembangunan yang melanggar zonasi, serta memperkuat kebijakan pengendalian ruang melalui mekanisme insentif dan disinsentif.

Sementara pada topik Connecting the Archipelago, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN berperan memastikan tersedianya ruang untuk pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara. “Kami pastikan tidak ada tumpang tindih peruntukan ruang yang dapat menghambat konektivitas antarwilayah,” tegas Jonahar.

Dalam sesi Infrastructure for Livability, Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa pengembangan kawasan permukiman, pendidikan, dan pelayanan publik tetap berada pada zona yang sesuai, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Untuk topik Resilient by Design, Jonahar menyebut pengendalian alih fungsi ruang dan perlindungan kawasan lindung menjadi langkah penting dalam meminimalisir risiko bencana dan dampak perubahan iklim. “Kami juga menertibkan aktivitas yang berada di kawasan rawan bencana demi keselamatan jangka panjang,” imbuhnya.

Dalam Unlocking Capital, kejelasan status ruang menjadi faktor krusial untuk mendukung arus investasi. Kementerian ATR/BPN mendorong percepatan legalitas penggunaan ruang dan membuka peluang kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan investor swasta.

Lebih jauh, konferensi ini juga mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang di Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Salah satu upaya konkret yang telah dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN adalah penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), guna menjaga keberlangsungan ekosistem pertanian dari ancaman alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

ICI 2025 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri, termasuk pejabat tinggi kementerian/lembaga, kepala daerah, pelaku usaha, asosiasi profesi, hingga akademisi dari perguruan tinggi. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa memperkuat arah pembangunan Indonesia yang lebih terencana, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Dalam pandangannya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruan...

Yulia Jaya: Reforma Agraria Instrumen Konkret Dukung Pembangunan Infrastruktur

 

JAKARTA- Pada ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/6/2025), Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa Reforma Agraria memiliki peran nyata sebagai instrumen konkret untuk mempercepat pengembangan infrastruktur yang adil dan inklusif.

“Kami mengawal pelaksanaan Reforma Agraria yang bukan hanya sekedar keadilan agraria, tapi juga sebagi instrumen konkret untuk mendukung pembangunan infrastrutur yang pro rakyat. Melalui Redistribusi Tanah yang _clean and clear_, masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk pengembangan infrastruktur, khususnya di wilayah tingkat kemiskinan tinggi,” paparnya.

Ia mengapresiasi tinggi penyelenggaraan ICI 2025 yang menurutnya merupakan forum strategis dan kolaboratif yang pertama kali digelar di era Presiden Prabowo, dengan partisipasi dari 26 negara. Konferensi ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dalam mendukung agenda tersebut, Kementerian ATR/BPN siap berkontribusi melalui penyediaan data tanah hasil program Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria. Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan, data tersebut menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan tanah hasil Reforma Agraria juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk membuka akses ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan yang merata dari desa ke kota. Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas negara dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan berdampak luas.

“Momentum ICI 2025 ini adalah ruang yang tepat untuk memperkuat kerja sama. Kita ingin tunjukkan bahwa Indonesia siap tumbuh bersama, membangun bersama, dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan ini,” tambah Yulia Jaya Nirmawati.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), atas inisiasinya menyelenggarakan forum internasional ini. “Pokoknya, bravo, keren, selamat kepada Menko Infrastruktur, Pak AHY,” pungkas Yulia Jaya Nirmawati. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Pada ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/6/2025), Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementeria...

Wamen ATR/Waka BPN Jadi Keynote Speaker ICI 2025

 

JAKARTA- Tampil sebagai keynote speaker pada ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025), di Jakarta International Convention Center (JICC), Wamen ATRl/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyebut konsep tata ruang terpadu merupakan dasar pembangunan infrastruktur yang tepat dan tahan tantangan. Untuk diketahui, ICI 2025 ini digelar pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

“Pembangunan infrastruktur butuh tanah, namun tanah butuh kepastian hukum, butuh aksesibilitas, butuh zonasi yang jelas, dan butuh harmonisasi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial. Karena itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya sedang berupaya mewujudkan satu kebijakan perencanaan tata ruang, pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral dan tujuan pembangunan menjadi satu kerangka tata kelola khusus yang komprehensif,” ujar Wamen Ossy.

Dalam pidato berjudul “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure”, Wamen Ossy menekankan bahwa infrastruktur tidak boleh dibangun hanya berdasarkan pertimbangan teknis semata, namun harus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Ia mencontohkan pentingnya mengutamakan pelayanan publik, seperti memastikan konektivitas ke wilayah kurang terlayani, membangun fasilitas kesehatan di lokasi yang benar-benar membutuhkan, serta menyediakan hunian terjangkau di dekat pusat pekerjaan.

Selain aspek sosial, Wamen Ossy menyoroti pentingnya ketahanan infrastruktur terhadap risiko, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Menurutnya, perencanaan tata ruang dapat menjadi alat mitigasi yang efektif. 

Sehubungan dengan itu, Kementerian ATR/BPN telah memperkenalkan beberapa langkah untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, di antaranya pemetaan potensi banjir dan gempa bumi, regulasi zonasi yang mencegah permukiman di daerah berisiko, dan alokasi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan. “Kami memahami bahwa (upaya) ini belum sempurna, tetapi kami terus meningkatkannya demi kebaikan Indonesia,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN. 

Dalam ICI 2025, Wamen Ossy hadir didampingi Wakil Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (Ikawati) ATR/BPN, Wida Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Tenaga Ahli Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja. ICI 2025 berlangsung dari 11-12 Juni 2025. Pada hari kedua penyelenggaraan ICI, turut menyampaikan keynote speech, sejumlah Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Tampil sebagai keynote speaker pada ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025), di Jakarta In...

Kementerian ATR/BPN Harap ICI 2025 Ciptakan Infrastruktur Ramah Linkungan

 

JAKARTA- Di acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung, Rabu (11/6/2025), di Jakarta International Convention Center (JICC), Dirjen PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari mengharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan infrastruktur yang ramah lingkungan. Untuk membangun ekosistem infrastruktur tersebut, butuh kerja bersama dari seluruh pihak terkait. 

Lebih lanjut, Embun Sari mengungkapkan ICI 2025 kesempatan bagus untuk membangun kesadaran kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan. "Negara tidak mungkin maju tanpa infrastruktur yang bagus, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan lingkungan. Pembangunan harus tetap ramah lingkungan. Acara ICI ini luar biasa. Semua menteri di bawah Kementerian Koordinator  Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) hadir. Saya pikir ini menunjukkan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur bagi kemajuan negara,” ujar Embun Sari.

Dalam lingkup tanggung jawabnya di Direktorat Jenderal PTPP, Embun Sari menjelaskan Kementerian ATR/BPN berkontribusi salah satunya melalui Pengadaan Tanah. Tahap ini ia sebut krusial dalam mendukung kelancaran pembangunan Indonesia.

“Semua pembangunan infrastruktur itu pasti berada di atas tanah. Jadi kalau tanahnya belum dimiliki negara atau pemerintah, kami yang melaksanakan Pengadaan Tanah. Bahkan, jika tanah sudah tersedia, kami tetap berperan melalui penataan, misalnya lewat Konsolidasi Tanah,” jelas dia.

Ruang diskusi yang dihadirkan ICI 2025, diharapkan Embun Sari bisa menghasilkan pertukaran gagasan dan praktik, baik dari berbagai negara, khususnya dalam hal integrasi pembangunan dan perlindungan lingkungan. “Banyak peserta yang hadir adalah ahli dari negara-negara maju yang infrastrukturnya sudah berkembang pesat dan ramah lingkungan. Saya berharap ada banyak _sharing knowledge_ yang bisa kita bawa pulang untuk perbaikan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan,” tuturnya.

Diketahui, sedikitnya hadir dalam pembukaan konferensi internasional ini lebih dari 6 ribu peserta. Dengan semangat kolaboratif dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, Embun Sari optimistis bahwa ICI 2025 ini akan memperkuat arah pembangunan yang lebih hijau, inklusif, dan berbasis tata ruang yang terencana. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Di acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung, Rabu (11/6/2025), di Jakarta International Conve...

Masyarakat Diimbau Waspada Website Mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN

 

JAKARTA- Menyoal maraknya website palsu yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN dan satuan kerja (satker) di sejumlah daerah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan memastikan memperoleh informasi dari website resmi Kementerian ATR/BPN.

"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor hotline kami di 0811-1068-0000," ujar Harison Mocodompis, Rabu (11/6/2025).

Harison Mocodompis mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait website palsu yang menyerupai portal resmi milik Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Website tersebut menduplikasi isi dari website resmi Satker Kementerian ATR/BPN sehingga jika tidak teliti, masyarakat bisa mengira itu adalah situs resmi.
"Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan homepage website palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Pastikan domain website yang dikunjungi berakhiran ".go.id”, bukan ".com/.id”, dan sebagainya," tutur Harison Mocodompis.

Karo Humas dan Protokol menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi, baik secara internal maupun external terkait adanya pemalsuan website Satker ini. Diharapkan, website palsu tersebut dapat segera dihapus.

Hingga siang ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi kurang lebih 12 website palsu yang menyerupai akun Satker resmi. Karo Humas dan Protokol berharap bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Menyoal maraknya website palsu yang mengatasnamakan Kementerian ATR/BPN dan satuan kerja (satker) di sejumlah daerah, Kepala Biro...

Kementerian ATR/BPN Terima Kunjungan P3N LEMHANNAS RI

 

JAKARTA- Kunjungan digelar peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun Anggaran 2025 dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS RI) di Kementerian ATR/BPN, Selasa (10/6/2025). 

Kedatangan mereka disambut Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, di hadapan para peserta P3N, ia menjelaskan terkait tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam hilirisasi sumber daya.

“Kementerian ATR/BPN ini bukan hanya kita mengawal legislasi ataupun kepastian hukum dari tanah dan ruang, kita juga harus memastikan keadilan agraria serta penataan ruang nasional yang semuanya adalah pondasi utama bagi proses hilirisasi di negara kita,” ujar Ossy Dermawan.

Dalam hilirisasi, Kementerian ATR/BPN memegang peranan penting untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah serta tata ruang yang strategis. Tanpa aspek tersebut, Wamen Ossy menyebut investor berisiko tidak akan berani menanamkan modalnya di Indonesia. Dapat dikatakan, tidak akan ada hilirisasi tanpa legalitas lahan dan perencanaan tata ruang yang sangat matang. 

“Seperti kita ketahui, hilirisasi adalah peningkatan nilai tambah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, namun pertanyaannya adalah di mana proses itu akan dilakukan dan kemudian apakah tanahnya sudah tersedia, apakah tata ruangnya sudah sesuai, dan apakah status lahannya _clear and clean_,” jelas Wamen Ossy. 

Tenaga Profesional Bidang Politik LEMHANNAS RI, Kup Yanto Setiono, menjelaskan bahwa kunjungan ke Kementerian ATR/BPN adalah bagian dari program pendidikan P3N kunjungan ke kementerian sebagai upaya studi dalam fungsi strategis. “Kami ingin mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, Pak Wamen. Dari tugas fungsi Kementerian ATR/BPN, isu strategis yang berkaitan dengan kebijakan nasional, dan berbagai kebutuhan data-data yang kami perlukan bagi mereka untuk proses pembelajaran lebih lanjut,” jelasnya. 

Kegiatan ini dihadiri oleh 11 peserta P3N LEMHANNAS RI. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Kunjungan digelar peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun Anggaran 20...

Polsek Bungku Selatan Panen Hasil Budidaya Jagung

 

Panen jagung di Bungku Pesisir.
MOROWALI- Program budidaya jagung dalam rangka mendukung swasembada pangan pemerintah pusat, berhasil dilaksanakan Polsek Bungku Selatan. Hal ini, dibuktikan keberhasilan Polsek Bungku Selatan menggelar panen jagung di atas lahan binaan seluas 15 Ha milik Kelompok Tani Sumber Rezeki, Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Rabu (11/6/2025).

Kapolsek Bungku Selatan, AKP I Ketut Yoga Widata SH, memimpin langsung kegiatan itu bersama Camat Bungku Pesisir, Sudarmin Moonai SE MSi, Pj Danramil 1311-02/BS, Peltu Mustakim, serta kepala Balai Penyuluh, Sutomo, dan jajaran.

AKP I Ketut Yoga Widata menegaskan, panen raya jagung ini merupakan wujud komitmen Polri menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah pusat. "Polri akan terus hadir mendampingi petani, kami juga membantu menyediakan bibit jagung varietas Bisi 18 sebagai persiapan musim tanam yang akan berlangsung bulan Juli 2025," tegas Kapolsek.

Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki, Jafar, mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak khususnya Polri dalam membantu petani membudidayakan jagung. "Kami ucapkan terima kasih kepada Polri yang telah membantu petani mulai dari penanaman hingga panen raya," cetusnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Panen jagung di Bungku Pesisir. MOROWALI- Program budidaya jagung dalam rangka mendukung swasembada pangan pemerintah pusat, berhasil dila...


Top