Koran Akselerasi: Peristiwa

Ossy Dermawan Tekankan Budaya Melayani Saat Tinjau Kantah Kota Denpasar

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 28, 2025 / comment : 0 Peristiwa

DENPASAR- Kunjungan langsung digelar Wamen ATR/Waka BPN di Kantor Pertanahan (Kantah) Denpasar, Sabtu (28/6/2025), pada kesempatan itu, dirinya menekankan pentingnya menjaga budaya melayani di lingkungan kerja Kantah.

"Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa pelayanan publik adalah inti dari tugas dan fungsi kita di BPN daerah. Bali sangat terkenal dengan budaya _hospitality_-nya. Ini bisa kita adopsi juga di lingkungan kerja kita. Tidak perlu terlalu kaku, cukup sederhana saja. Misalnya, melayani masyarakat dengan senyuman," ujar Wamen Ossy.

Ossy Dermawan juga mengingatkan kepada jajaran satuan kerja (Satker) BPN se-Provinsi Bali untuk selalu menjaga integritas layanan. Salah satunya, dengan tidak berkompromi terhadap praktik pungutan liar (pungli) atau gratifikasi untuk mencegah munculnya isu negatif yang dapat mencoreng citra institusi di mata masyarakat.

Ia pun berpesan untuk selalu membangun budaya kerja positif yang penuh dengan kerja sama dan kolaborasi. "Saya ingin suasana kantor hangat, guyub, penuh kerja sama dan kolaborasi. Tidak ada persaingan internal. Kita semua bekerja di bawah bendera yang sama, ATR/BPN. Tolong jaga sesama rekan kerja, tak peduli dia dari seksi atau bagian apa pun. Kita satu tim," tegas Ossy.

Dalam kunjungannya ke Kantah Kota Denpasar, Wamen Ossy juga mengecek kondisi kantor, mulai dari loket pelayanan yang sedang dibuka untuk PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), ruang warkah, sampai dengan ruang buku tanah. Ia memastikan fasilitas dan sarana prasarana kantor dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Hadir menyambut Wamen ATR/Waka BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging dan jajaran, serta seluruh Kepala Kantah BPN se-Provinsi Bali dan jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Kementerian ATR/BPN Hadirkan Program PELATARAN

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 27, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Terobosan di bidang pelayanan kembali dibuat Kementerian ATR/BPN, bagi masyarakat yang ingin mengurus sertipikat tanah di hari libur, dapat memanfaatkan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang buka pada hari Sabtu dan Minggu di Kantor Pertanahan (Kantah) tertentu.

Program PELATARAN hadir sebagai solusi bagi masyarakat pekerja, yang tidak sempat datang ke kantor pada hari kerja karena umumnya Kantah hanya beroperasi dari Senin hingga Jumat. Melalui layanan ini, masyarakat kini memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus langsung keperluan pertanahan.

Sejak diluncurkan pada 2022, PELATARAN sudah tersedia di 107 Kantah di seluruh Indonesia. Layanan ini mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai memudahkan dan mempercepat akses layanan pertanahan. Untuk mengetahui daftar Kantah yang membuka layanan di akhir pekan, masyarakat dapat mengakses link https://bit.ly/InfoPELATARAN.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam keterangannya pada 19 Maret 2025, mengatakan bahwa layanan akhir pekan telah menjadi praktik umum di Kantah kota-kota besar. “Kami sudah terbiasa melayani masyarakat setiap Sabtu dan Minggu, terutama di kota-kota besar. Karena banyak masyarakat yang hanya bisa mengurus sertipikat tanah saat akhir pekan, mari urus sendiri sertipikat kalian dengan memanfaatkan PELATARAN yang mudah dan praktis,” ujarnya.

PELATARAN melayani mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan ini khusus diberikan kepada pemilik tanah yang datang langsung ke Kantah (bukan melalui kuasa). Jenis layanan yang disediakan antara lain, penerimaan permohonan dan penyerahan produk layanan; layanan pertanahan yang belum tersedia secara elektronik; pengecekan elektronik yang harus diajukan langsung ke kantor; serta layanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN berharap, dengan hadirnya PELATARAN, masyarakat semakin mudah mengakses layanan pertanahan secara langsung, cepat, dan nyaman. Selain itu, program ini juga mendukung semangat percepatan Reformasi Birokrasi, khususnya di sektor agraria. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/BPN Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Tanda Batas Tanah

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 26, 2025 / comment : 0 Peristiwa

SUMEDANG- Untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan di masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid meminta kepada seluruh kepala daerah agar terus menyosialisasikan pemasangan tanda batas tanah, langkah ini dinilai krusial dalam mencegah sengketa pertanahan yang masih sering terjadi di berbagai daerah.

“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga tanda batas tanah sering kali memicu sengketa, bahkan terjadi tukar batas dengan lahan di sebelahnya,” ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 Gelombang II, yang berlangsung di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).

Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN telah menggulirkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai bagian dari upaya mengedukasi masyarakat. Menurut Menteri Nusron, kampanye gerakan tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan kepala daerah sebagai ujung tombak di wilayahnya masing-masing.

“Sudah saatnya pemerintah bersama menyosialisasikan gerakan pemasangan tanda batas tanah ini, agar tidak terus terjadi konflik tapal batas antar warga,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Nusron juga menyoroti soal banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum disertipikatkan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, ia mendorong kolaborasi yang lebih luas, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga organisasi profesi.

“Untuk persoalan seperti itu, kepala daerah bisa bekerja sama dengan perangkat desa, dengan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan untuk sama-sama melengkapi sertipikat tersebut,” tegas Menteri Nusron

Adapun hingga Juni 2025, capaian pendaftaran tanah nasional menunjukkan progres positif. Sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan dari target 126 juta bidang. Dari jumlah tersebut, 96,4 juta bidang tanah telah bersertipikat.

“Jadi tugas kita melanjutkan bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Karena itu, Bapak/Ibu sekalian, kami tunggu kerja samanya ya,” pungkas Menteri Nusron dihadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan yang belum mengikuti pada gelombang I.

Dalam kegiatan orientasi ini, turut hadir sebagai narasumber, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Menteri Nusron hadir dalam kesempatan ini dengan didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Imbau Waspadai Alih Fungsi Lahan Sawah LP2B

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 26, 2025 / comment : 0 Peristiwa

SUMEDANG- Saat orientasi di IPDN, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau para kepala daerah agar berhati-hati dalam mengeluarkan izin alih fungsi lahan, terutama terhadap sawah yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini ia sampaikan Nusron ketika membawakan materi Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di IPDN, Sumedang, Rabu (25/6/2025).

“Yang boleh dikeluarkan izinnya hanya untuk lahan non-LP2B. Sawah LP2B itu mutlak tidak boleh dialihfungsikan. Ini penting saya tekankan kepada para bupati dan wali kota karena banyak sawah hilang akibat rekomendasi yang tidak tepat,” ujar Menteri Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya pengendalian penggunaan lahan dalam menghadapi kebutuhan pembangunan nasional seperti swasembada pangan, hilirisasi energi, dan penyediaan rumah murah. Menurutnya, tanpa pengaturan yang cermat, kebutuhan-kebutuhan tersebut berpotensi tumpang tindih.

“Rumah murah butuh lahan murah. Pilihannya tinggal sawah atau kebun. Kalau sawah terus dikonversi jadi rumah, kita akan kehilangan lahan produktif dan gagal mewujudkan swasembada pangan. Karena itu, harus ada pengaturan yang tegas,” jelas Menteri Nusron.

Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah telah menetapkan sistem LP2B sebagai lahan sawah yang secara permanen dipertahankan untuk pertanian. Jika lahan LP2B hendak dialihfungsikan, maka wajib diganti dengan lahan lain yang memiliki kualitas dan produktivitas setara.

Penetapan lahan LP2B merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) harus masuk ke dalam kategori LP2B.

Mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, juga hadir sebagai narasumber dalam sesi orientasi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Nusron Wahid Bawakan Materi Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 26, 2025 / comment : 0 Peristiwa

SUMEDANG- Kegiatan pengarahan dibawakan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di acara Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, yang berlangsung di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kolaborasi dengan kepala daerah merupakan hal mutlak untuk menyukseskan program strategis nasional dalam bidang pertanahan dan tata ruang.

“Kami membutuhkan kolaborasi dengan para kepala daerah minimal di tiga titik. Pertama, Reforma Agraria. Nomor dua adalah Pengadaan Tanah. Nomor tiga adalah penataan dan pengelolaan tata ruang. Ini mutlak dibutuhkan kolaborasi,” tegas Menteri Nusron yang hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.

Kepala daerah memegang peran penting sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah. Menurut Menteri Nusron, itulah letak peran kepala daerah menjadi kunci sukses Reforma Agraria.

“Bapak/Ibu yang bisa menentukan subjek penerimanya, kami yang menentukan objeknya, dan kami yang kemudian mengeksekusi program Reforma Agraria. Kunci sukses Reforma Agraria itu ada di Bapak dan Ibu sekalian,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia juga menegaskan, tanpa kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan berbagai program, termasuk Reforma Agraria tidak akan optimal. “Dengan sinergi yang kuat, target-target pertanahan dan tata ruang tidak hanya berhenti sebagai angka di atas kertas, tetapi terwujud nyata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan perekonomian daerah,” pungkas Menteri Nusron.

Melalui forum yang dimoderatori Wakil Rektor 4 IPDN bidang Kerjasama, Suhajar Diantoro, Menteri ATR/Kepala BPN berharap para kepala daerah dapat memahami peran strategisnya dalam mendorong implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang di wilayah masing-masing. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya bersama membangun Indonesia secara merata dan berkelanjutan.

Selain Menteri Nusron, hadir pula Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber pada sesi yang sama. Adapun kegiatan yang berlangsung pada 22–26 Juni 2025 ini juga dihadiri oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang belum mengikuti kegiatan Orientasi Kepemimpinan pada Gelombang I. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Menteri ATR/BPN Tegaskan Komitmen Percepatan Sertipikasi Aset Pemkot Bekasi

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 25, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Saat menerima audiens Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan jajarannya, Selasa (24/6/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen jajarannya dalam mempercepat sertipikasi aset Pemkot Bekasi.

Menurut Nusron, percepatan aset Pemkot Bekasi dapat terlaksana bila terjalin kerja sama aktif dari kedua pihak. “Pemkot Bekasi mohon dilengkapi surat-suratnya jika memang ada yang belum lengkap, supaya sertipikasi bisa diproses cepat juga,” ungkap Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta.

Ia menyatakan, Kementerian ATR/BPN akan berupaya memproses sertipikasi aset milik Pemkot Bekasi secepatnya. “Saya perintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi untuk segera menyelesaikan sertipikasi aset-aset Pemkot Bekasi,” tegas Nusron.

Walikota Bekasi, Tri Adhianto, dalam kesempatan ini menyampaikan daftar aset milik Pemkot yang hingga kini belum bersertipikat. Ia menyatakan komitmen penuh untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan demi mempercepat proses sertipikasi tersebut.

Audiensi ini turut dihadiri jajaran Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Ossy Dermawan Imbau Pejabat Struktural dan Fungsional Bekerja Adaptif

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 24, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Sesudah melantik pejabat struktural dan fungsional, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Senin (23/6/2025), meminta jajarannya bekerja adaptif di tengah dinamika pekerjaan dan tantangan zaman. Pelantikan ini, diikuti 28 pejabat struktural dan fungsional.

“Pelantikan ini merefleksikan dinamika dan kebutuhan organisasi, untuk terus bisa adaptif, gesit terhadap tantangan zaman. Momentum pelantikan ini juga pengakuan atas kepercayaan negara dan juga pimpinan terhadap kapasitas, dedikasi, serta integritas Bapak/Ibu sekalian,” ujar Ossy, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menurutnya, pelantikan tidak hanya bagian dari promosi dan mutasi, namun juga sebagai bagian dari proses penyesuaian struktur organisasi yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 yang mengatur terkait struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian ATR/BPN serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN.

Dalam kesempatan ini, 28 pejabat yang dilantik terdiri atas 4 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 13 Pejabat Administrator, dan 11 Pejabat Fungsional. Bagi Wamen Ossy, Pelantikan Pejabat Fungsional yang dilakukan hari ini adalah bukti nyata jenjang karier di Kementerian ATR/BPN terbuka luas.

“Izinkan saya mengapresiasi secara khusus kepada Ibu Narsiyah yang hari ini dilantik sebagai Auditor Ahli Utama. Ini adalah bukti nyata bahwa jenjang karier fungsional terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki dedikasi, kinerja, dan integritas yang tinggi. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi seluruh ASN lainnya bahwa pekerjaan yang konsisten akan menemukan jalannya,” pesan Ossy.

Bukan hanya dedikasi dan kualitas diri, Wamen Ossy ingin jajarannya terus membangun dan memperkuat koordinasi antar satuan kerja, menegakkan tata kelola yang baik dan akuntabel, serta cepat dan tepat dalam menentukan langkah strategis pelayanan. “Keberhasilan implementasi berbagai kebijakan strategis kementerian ini sangat bergantung pada kerja kolektif dan profesionalisme Bapak/Ibu semua,” tambahnya.

Saya percaya dengan semangat kolaboratif dan nilai-nilai yang kita pegang bersama, Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan layanan terbaik kepada masyarakat serta menjadi institusi yang makin dipercaya oleh publik,” pungkas Ossy menutup sambutannya dalam Pelantikan yang juga dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

Gelar Alumni Kehormatan KAPTI-Agraria Jadi Semangat Baru Sekjen Kementerian ATR/BPN

Posted by: koranakselerasi Posted date: Juni 23, 2025 / comment : 0 Peristiwa

JAKARTA- Setelah dikukuhkan sebagai alumni kehormatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria), Jumat (20/6/2025) lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, merasakan sebuah kehormatan besar. Baginya, alumni kehormatan tersebut membawa semangat baru bagi dirinya dalam berkarier di Kementerian ATR/BPN.

“Terima kasih, ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi, sekaligus menjadi semangat baru untuk terus berkontribusi dalam menjalankan tugas di Kementerian ATR/BPN,” ungkap Pudji Prasetijanto Hadi dalam Pengukuhan Pengurus Pusat (PP) KAPTI-Agraria Periode 2025–2028 yang berlangsung di Jakarta.

Pengukuhan Pudji Prasetijanto Hadi sebagai alumni kehormatan ini adalah bentuk penghormatan atas dukungan dan kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya agraria nasional. Pengukuhannya ditandai dengan pemakaian jas almamater dan penyerahan Kartu Tanda Alumni (KTA) Kehormatan.

Setelah resmi dikukuhkan, Pudji Prasetijanto Hadi memberikan pesan kepada jajaran PP KAPTI-Agraria baru yang dikukuhkan pada hari yang sama untuk menjadikan arahan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai landasan program kerja.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri, pengurus baru harus melayani ke bawah dan menjadi sumber inovasi di Kementerian ATR/BPN. Jadikan itu sebagai pijakan dalam menjalankan organisasi,” pesan Pudji Prasetijanto Hadi.

Pengukuhan ini turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Ketua Umum KAPTI-Agraria, Sri Pranoto, serta Ketua Dewan Pembina KAPTI-Agraria, Andi Tenrisau dan jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)