ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Pj Walikota dan Istri Gunakan Hak Pilih di TPS 02 SalekoE

 

PALOPO- Setelah melakukan pemantauan terhadap kesiapan pelaksanaan PSU di beberapa TPS bersama Gubernur Sulsel, Ketua Komisi II DPR RI, serta jajaran Forkompinda, Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP, beserta istrinya, langsung beranjak menuju Kecamatan Wara Timur, tepatnya di Kelurahan Salekoe, di bilangan BTN Merdeka untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 02.

Dari pengamatan awak media, sekitar pukul 10 pagi, Firmanza dan istrinya, Hj Isnada, tampak menyerahkan kartu panggilan dan membawa kertas suara untuk memasuki bilik suara guna melaksanakan pencoblosan.

Sebelum meninggalkan TPS, Firmanza mengimbau masyarakat Palopo untuk memanfaatkan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi.

"Politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Mari kita bersama-sama mensukseskan PSU ini dengan aman dan damai," pungkasnya. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  PALOPO- Setelah melakukan pemantauan terhadap kesiapan pelaksanaan PSU di beberapa TPS bersama Gubernur Sulsel, Ketua Komisi II DPR RI, se...

Biro Humas-Protokol Kementerian ATR/BPN Perkuat Strategi Komunikasi

 

JAKARTA- Untuk membangun kepercayaan publik secara luas, Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, berupaya memperkuat strategi komunikasi. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, mengatakan bahwa selain kerja teknis di bidang pertanahan dan tata ruang, tugas Humas-Protokol menyusun strategi komunikasi yang mampu menerjemahkan program kementerian ke dalam narasi yang bisa dipahami publik. 

“Perbedaan bahasa, kultur, harus kita terjemahkan di strategi komunikasi. Supaya apa yang ingin kita sampaikan sama dengan yang diterima publik. Supaya dipahami. Kalau paham, bisa melaksanakan dan karena melaksanakan maka bisa memperoleh manfaat. ATR/BPN ini gagah ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu banyak program yang layak diceritakan,” ungkap Harison Mocodompis saat menyampaikan materi dalam Pelatihan Strategi Komunikasi di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, di BPSDM, Cikeas, Rabu (21/5/2025).

Setelah berbagai program bermanfaat dilaksanakan Kementerian ATR/BPN, saat itu peran Humas dalam menyampaikan dan mengelola informasi juga perlu dijalankan. “Kalau kita ingin menyampaikan ke masyarakat soal bagusnya program kita, maka salah satu syaratnya adalah membawa masyarakat itu ke dalam sebuah partisipasi. Pastisipasi ini penting sekali dalam membangun trust,” terang Harison Mocodompis.

Dengan melibatkan publik dan membuka ruang partisipasi dalam proses komunikasi, Humas dapat lebih mudah menjalankan tugasnya. Di hadapan 25 peserta pelatihan yang berasal dari berbagai satuan kerja ATR/BPN, Harison Mocodompis mengimbau untuk perkuat hubungan dengan publik, termasuk mitra strategis, seperti PPAT, lembaga non profit, hingga lembaga pendidikan.

Harison Mocodompis menyimpulkan, ada beberapa faktor yang membuat strategi komunikasi ini jadi tugas penting bagi Humas. Di antaranya karena masyarakat kini lebih kritis, terlebih isu pertanahan dan tata ruang adalah hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, strategi komunikasi ini menjadi alat bantu kerja Humas yang perlu disusun terukur, responsif, dan relevan dengan dinamika lapangan.

Senada dengan itu, salah satu pemateri dalam pelatihan yang diselenggarakan mulai 21-22 Mei 2025 ini, Strategic Communication & Narrative Advisor Personal PCO, Albenna Reevo, menyebut Humas itu adalah bidang yang dinamis, begitu pula dengan produk yang dihasilkan, termasuk strategi komunikasi.

“Strategi komunikasi itu bebas, yang penting efektif. Strategi komunikasi itu dikatakan berhasil kalau kita bisa menyampaikan “why”-nya hingga dapat dimengerti oleh masyarakat. Urgensinya bisa kita kasih tahu,” ungkap Albenna Reevo.

“Informasi itu kita cari celahnya yang related dengan masalah masyarakat. Kita perlu terbuka akan masalah yang ada di lapangan, lihat, dengar, pikirkan, baru bisa kita tentukan output-nya untuk strategi komunikasi,” tukas Strategic Communication & Narrative Advisor Personal PCO.

Pelatihan strategi komunikasi ini dibuka oleh Plt Sekretaris BPSDM, Einstein Al Makarima Mohammad yang hadir mewakili Kepala BPSDM, Agustyarsyah. Turut hadir sejumlah Pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Untuk membangun kepercayaan publik secara luas, Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, berupaya memperkuat strategi komunik...

Kementerian ATR/BPN Siapkan SDM Andal Hadapi Tantangan Era Digital

 

JAKARTA- Untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) andal. Sebagai upaya mewujudkan itu, Kementerian ATR/BPN membekali para ASN dengan mater pelatihan kehumasan.

Lewat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), telah digelar Pelatihan Strategi Komunikasi di lingkungan ASN Kementerian ATR/BPN yang berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 21-22 Mei 2025.

“Orang Humas perlu di setiap kesulitan datang, dia melihat kesempatan. Pertajam pemahaman kita akan orang lain, kita harus mengerti materi apa yang dibutuhkan masyarakat. Kemudian, demonstrate respect. Lalu, pilih mana yang paling berimplikasi bagi masyarakat, problem solving. Untuk bisa menjalankan tiga hal itu, perlu improves public relations skills,” tegas Harison Mocodompis saat menyampaikan materi usai pembukaan pelatihan berlangsung di BPSDM, Cikeas, Rabu (21/5/2025).

Insan kehumasan harus mampu menerjemahkan strategi komunikasi kementerian menjadi bentuk yang implementatif dan mudah dipahami publik. Bukan hanya berdampak bagi pihak eksternal, Harison Mocodompis berharap melalui pelatihan ini, Humas ATR/BPN bisa menyusun strategi yang selaras dengan tujuan kementerian.

“Target objektif saya, kehumasan ini menjadi pilar penting dalam pengelolaan pelayanan publik. Bisa jadi kultur, budaya pelayanan di Kantor-kantor Pertanahan yang ada di seluruh Indonesia,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.

Saat membuka pelatihan ini, Plt Sekretaris BPSDM, Einstein Al Makarima Mohammad mengungkapkan tujuan diselenggarakannya pelatihan ini adalah mempersiapkan Humas dalam merancang strategi komunikasi yang efektif, sistematis, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dengan begitu, bisa sekaligus membangun citra positif Kementerian ATR/BPN.

“Di era yang serba cepat dan saling terhubung ini, strategi komunikasi bukan sekadar kebutuhan pendukung. Banyak lembaga, pemerintah maupun swasta, yang keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kinerja teknis, tapi juga bagaimana institusi mengomunikasikan program, kebijakan, dan nilai-nilai kepada publik,” ungkap Einstein Al Makarima Mohammad.

Untuk menyelaraskan strategi komunikasi Kementerian ATR/BPN dengan tujuan besar pemerintahan Indonesia, dalam pelatihan ini juga dihadirkan narasumber dari Kantor Komunikasi Kepresidenan RI/Presidential Communication Office (PCO). Sebanyak 25 peserta akan mengikuti pelatihan dan diasah kemampuannya untuk merancang pesan yang tepat, memilih saluran media yang sesuai, dan merespons dinamika publik dengan cerdas.

Materi Pelatihan Strategi Komunikasi akan disampaikan secara bertahap dalam dua hari oleh berbagai narasumber. Mulai dari materi oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN hingga tim eksper dari Bayokomunikasi. Topik yang disampaikan mencakup soal kebijakan kehumasan, strategi dan taktik komunikasi, diseminasi media, serta riset dan evaluasi komunikasi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) andal. Se...

Ossy Dermawan: Pendaftaran Tanah Ulayat Bentuk Penghargaan Negara ke Masyarakat Adat

 

PAKAYUMBUH- Dalam sosialisasi pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/5/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukan sekadar upaya administrasi, melainkan wujud nyata penghormatan negara terhadap nilai-nilai adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat.

“Pendaftaran tanah ulayat adalah pengakuan bahwa tanah bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal identitas, sejarah, dan kearifan lokal. Ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap masyarakat adat, terhadap niniak mamak, terhadap warisan yang telah dijaga turun-temurun,” ujar Ossy.

Menurutnya, proses pendaftaran tanah memungkinkan masyarakat hukum adat memiliki kepastian hukum atas tanah ulayatnya, sekaligus melindungi dari potensi konflik dan penguasaan oleh pihak lain tanpa persetujuan adat. Ia menekankan, pelaksanaan pendaftaran tidak akan mengubah hak atau sistem penguasaan adat yang sudah ada, namun bisa menguatkannya dalam sistem hukum nasional.

“Negara hadir untuk memastikan tanah-tanah ulayat tetap berada dalam kendali masyarakat adat, sesuai prinsip-prinsip adat yang hidup dan berkembang. Justru dengan didaftarkan, tanah ulayat akan lebih kuat secara hukum,” lanjut Wamen Ossy.

Wamen ATR/Waka BPN juga mengajak para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, niniak mamak, hingga akademisi dan masyarakat sipil, untuk bergotong royong dalam mendorong pendaftaran tanah ulayat di berbagai wilayah. Dengan sinergi yang baik, diharapkan proses legalisasi tanah ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta menyakini sertipikasi tanah ulayat akan bermanfaat dan menjadi peluang peningkatan perekonomian masyarakat. “Keberadaan tanah ulayat ini merupakan potensi pembangunan kota sesuai dengan tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang maju, sejahtera, produktif, dan berkelanjutan, sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa regional yang mendukung pengembangan sentra industri dan pariwisata," tuturnya.

Pada kegiatan ini, Wamen ATR/Waka BPN turut menyerahkan 16 Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Payakumbuh yang diserahkan langsung kepada Wali Kota Payakumbuh. Dengan adanya sertipikat ini, diharapkan aset pemerintah kota bisa lebih terjaga dari potensi konflik.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Pengaturan Tanah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Turut hadir, jajaran Forkopimda Pyakumbuh. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PAKAYUMBUH- Dalam sosialisasi pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat, di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa (20/5/2025), Wam...

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat

 

JAKARTA- Melalui kegiatan verifikasi dan kesesuaian tata ruang, Kementerian ATR/BPN siap mendukung pembangunan program Sekolah Rakyat.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan komitmennya mendukung proses pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN saat ini tengah melakukan verifikasi status kepemilikan tanah dan memastikan kesesuaian tata ruang.

“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya,” jelas Nusron dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Verifikasi status dan kesesuaian tata ruang dibutuhkan untuk memastikan bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sudah clean and clear. Dengan begitu, menurut Menteri Nusron ke depannya tidak lagi terjadi tumpang tindih penggunaan ataupun kepemilikan tanahnya, baik dari pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.  

“Sudah kami cek dari 69 yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebagian besar ternyata lahannya adalah sawah yang masuk LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan),” jelas Menteri Nusron. 

Saat membuka Rapat Koordinasi ini, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan dari 367 usulan lahan, terdapat 115 belum clean and clear. Saat ini, sudah 35 lahan yang dinyatakan layak. Untuk Sekolah Rakyat sendiri, rencananya akan dibangun sebanyak 200 sekolah (SD, SMP, SMA) yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. 

Menteri Sosial berharap, Rapat Koordinasi ini menjadi landasan masing-masing kementerian/lembaga melakukan langkah-langkah ke depannya. “Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan, dan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden,” pungkasnya.

Hadir dalam Rapat Koordinasi ini, sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Melalui kegiatan verifikasi dan kesesuaian tata ruang, Kementerian ATR/BPN siap mendukung pembangunan program Sekolah Rakyat. Men...

Bea Cukai Morowali-TNI AL Berantas Penyelundupan MMEA dan Rokok Ilegal

 

PRESS CONFERENCE hasil penangkapan yang dilakukan TNI AL bersama Bea Cukai Morowali.
MOROWALI- Sinergitas terpadu antara Bea Cukai Morowali dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 1.643 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan 46.200 batang rokok ilegal. 

Pada konferensi persnya yang digelar, Rabu (21/5/2025), Komandan Pangkalan TNI AL (Danlantamal) VI Makassar, Brigjen TNI (Mar) Dr Wahyudi SE M.Tr.Hanla MM M.Han, di hadapan awak media memaparkan bahwa keberhasilan personil TNI AL dan Bea Cukai Morowali memberantas penyelundupan MMEA dan rokok ilegal tak lepas dari solidnya sinergitas yang terbangun selama ini. 

Lewat operasi bersama itu, Bea Cukai dan TNI AL berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp243,8 juta dari upaya penyelundupan MMEA impor dan rokok tanpa pita cukai. 

Untuk itu, Danlantamal VI menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan untuk menekan praktek ilegal atau penyelundupan dengan memperkuat patroli laut khususnya di wilayah perairan Morowali.

 TNI dan Bea Cukai berkomitmen meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan setiap pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara dari sektor cukai dapat terjaga optimal.

Selama ini, pengawasan wilayah perairan yang dilakukan Bea Cukai Morowali dan TNI AL berjalan efektif. Hadir pada acara press conference, Kepala KPPBC TMP C Morowali, Ketua DPRD, Kasdim 1311/MRW, Kapolres Morowali, dan Kepala Badan Kesbangpol. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PRESS CONFERENCE hasil penangkapan yang dilakukan TNI AL bersama Bea Cukai Morowali. MOROWALI- Sinergitas terpadu antara Bea Cukai Morowal...

Bhabinkamtibmas Polsek Bungku Selatan Berkunjung ke PT Hengjaya Mineralindo

 

Silaturahmi di Pos 1 PT Hengjaya Mineralindo.
MOROWALI- Dalam rangka mencegah aksi premanisme, Bhabinkamtibmas Desa Tangofa, Polsek Bungku Selatan, Aipda Santu, melakukan kunjungan ke area PT Hengjaya Mineralindo, Selasa (20/5/2025) kemarin.

Kehadiran Bhabinkamtibmas Polsek Bungku Selatan di Pos 1 Security PT Hengjaya Mineralindo, sebagai bentuk upaya koordinasi yang bertujuan menjalin komunikasi yang baik dalam rangka menjaga Kamtibmas secara bersama-sama.

Aipda Santu menyampaikan pentingnya kewaspadaan terhadap setiap tamu atau kendaraan yang keluar masuk di kawasan perusahaan, pemeriksaan harus dilakukan secara ketat sesuai SOP yang berlaku di internal perusahaan.

"Seluruh petugas security kami harapkan berperan menjaga stabilitas Kamtibmas baik di dalam maupun luar kawasan perusahaan, kalau ada mencurigakan laporkan kepada kami Bhabinkamtibmas," harapnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Silaturahmi di Pos 1 PT Hengjaya Mineralindo. MOROWALI- Dalam rangka mencegah aksi premanisme, Bhabinkamtibmas Desa Tangofa, Polsek Bungku...

Gubernur Sulsel Terjunkan Satpol-PP Amankan PSU Pilkada Palopo

 

Gubernur Sulsel melepas Satpol-PP yang akan bertugas membantu mengamankan jalannya PSU Pilkada Palopo.
MAKASSAR- Menyukseskan jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengirim 48 personil Satpol-PP ke Kota Palopo, Rabu (21/5/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Andalan menekankan kepada para personil Satpol-PP yang akan bertugas menjaga pelaksanaan PSU di Palopo untuk berkolaborasi dengan aparat keamanan lainnya, demi mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan bagi masyarakat Palopo.

"Saya berharap para anggota yang bertugas mengamankan pelaksanaan PSU di Palopo dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Saya ingin proses ini berlangsung dengan lancar dan aman," harap Sudirman Sulaiman.

Sementara itu, dari pengamatan awak media, tampak hadir Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kasatpol-PP Sulsel dalam kegiatan apel tersebut.

Dalam kesempatan yang bersamaan, Firmanza DP selaku Pj Walikota Palopo, secara berulang kali mengingatkan kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

"Pada 24 Mei mendatang, masyarakat Palopo akan kembali menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpinnya. Kita berharap, setiap warga Palopo dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ingat, politik secukupnya, persaudaraan selamanya," cetus Firmanza. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  Gubernur Sulsel melepas Satpol-PP yang akan bertugas membantu mengamankan jalannya PSU Pilkada Palopo. MAKASSAR- Menyukseskan jalannya Pem...


Top