Harisal Latief bersama pendukung militannya.

Hasil rekapitulasi suara, kursi pertama di Dapil 2 diduduki Irfan Nawir dengan 6.104 suara, kuris kedua direbut Caleg Nasdem, Umar, dengan perolehan 5.572 suara, kursi ketiga direbut Caleg PAN, Siliwadi, dengan raihan 4.731 suara, kuris keempat direbut Caleg Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani dengan meraup 2.742 suara, serta kursi kelima ditempati Caleg PKS, M Bastam dengan mengumpulkan 2.531 suara. 

Untuk kursi keenam, menjadi milik Caleg PDI-P, Andi Muhammad Tazar, dengan perolehan 2.163, kursi ketujuh ditempati Caleg Partai Gerindra, Nureny SE, dengan capaian 2.113 suara, adapun kursi kedelapan atau yang terakhir direbut Harisal Latief, dengan total 2.034 suara.

"Alhamdulillah, kita (Partai Golkar) mengamankan dua kursi ke DPRD Palopo lewat Dapil 2, kursi itu atas nama Irfan Nawir dan saya sendiri," cetus Harisal Latief yang juga Sekretaris DPD II Partai Golkar Palopo ini. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Aris Munandar.

Hasil perhitungan, Sabtu (24/2/2024), kuota kursi ke-6 DPRD Palopo dari Dapil 4 bakalan diduduki Aris Munandar.

"Setelah PSU perolehan suara Partai Hanura bertambah 17 yaitu dari 1.816 menjadi 1.833 suara, sehingga dengan hasil itu dipastikan kita (Partai Hanura, red) yang merebut kursi ke-6 Dapil 4," ucap Caleg berstatus incumbent ini. 

Usai menyegel kursi terakhir atau yang ke-6 di Dapil 4, Aris Munandar menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Bara dan Telluwanua atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya untuk mewakili aspirasi masyarakat setempat. "Kepercayaan ini Insya Allah saya jaga dengan penuh amanah," katanya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Andi Hamzah Samir dan Abdul Thayyib Wahid Ramli.

"Melihat sebaran suara yang diraih, saya optimistis Unru Baso meraup suara tertinggi di antara Caleg DPR-RI Gerindra yang bersaing di Dapil 3 Sulsel," kata Andi Hamzah, Jumat (23/2/2024) malam tadi, di Belopa. 

Dengan dukungan suara yang cukup tinggi, posisi Unru Baso sulit dikejar pesaingnya di internal Gerindra. Ia dipastikan lolos dengan nyaman ke kursi DPR-RI, mewakili Dapil 3 Sulsel. 

Hal yang sama dikatakan Abdul Thayyib, mantan Ketua KPU Luwu tersebut menilai, Unru Baso sukses mendulang dukungan suara cukup besar dari Luwu Raya serta daerah lainnya di Dapil 3 seperti Enrekang, Sidrap, Pinrang, Toraja, dan Toraja Utara. "Capaian suara Unru Baso di Pileg 2024 menyebar di tiap darah, dan posisi suaranya sulit disalip calon lain," pungkas Abdul Thayyib. (ATHAN/ABK)

Kepala UPTD Pasar Wilayah 1 Kabupaten Luwu, Paisal To Leluasa, bersama Kepala Pasar Sentral Belopa, Damir.

Pengelola Pasar Sentral Belopa di bawah arahan UPTD Pasar Wilayah 1 Kabupaten Luwu, tak henti-hentinya melakukan pembenahan. 

Kepala UPTD Pasar Wilayah 1 Dinas Perdagangan Luwu, Paisal To Leluasa, didampingi Kepala Pasar Sentral Belopa,  Damir, saat ditemui Koran Akselerasi, Kamis (22/2/2024), menuturkan bahwa pedagang harus ditunjang fasilitas sarana-prasarana memadai. 

"Ada rencana kita akan merelokasi pedagang ikan dari lokasi arah belakang ke bagian tengah pasar, nanti akan dibuatkan saluran pembuangan sehingga kebersihan tetap terjaga di area Pasar Sentral Belopa," ucap Paisal To Leluasa. 

Hal senada dikatakan Kepala Pasar Sentral Belopa, Damir, ia menerangkan penataan untuk pedagang bertujuan menjaga supaya tidak terjadi kesemrawutan di dalam Pasar Belopa. 

"Alhamdulillah, mengenai kebersihan tetap terjaga dengan baik, baru-baru ini Pasar Belopa kedatangan tim penilai Lomba Adipura," ucapnya. (TOM)

Pj Walikota, Asrul Sani, dan Kadis DLH, Emil Nugraha Salam, menyerahkan award kepada salah-satu insan kebersihan.

Dengan tema "Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif" tujuan HPSN antara lain untuk memperkuat komitmen peran aktif mengatasi persampahan, memperkuat partisipasi dan kesadaran dalam pengelolaan sampah, memperkuat komitmen peran aktif produsen dan pelaku usaha dalam implementasi circular economy dan bisnis, serta membangun rantai pengelolaan sampah di seluruh sektor.

Kepala DLH Palopo, Emil Nugraha Salam S.STP MM, mengungkapkan peringatan HPSN 2024 difokuskan pada persiapan readoness Indonesia dalam menghadapi/LB/on plastikc pollution serta memenuhi target Nasional penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah dan sampah.

"Diharapkan adanya peningkatan dan penyadartahuan masyarakat dan pelaku usaha, penggiat lingkungan, wirausaha sosial, masyarakat bisnis rintisan dan sektor informal terhadap isu pencemaran sampah plastik, selamat HPSN 2024," ucap Emil Nugraha.

Pj Walikota, Asrul Sani, berpesan kepada masyarakat dan jajaran Pemkot memelihara kebersihan guna mendukung Palopo sebagai kota jasa, kota tujuan pendidikan, dan kota sehat. Produksi sampah di Palopo mencapai 90 ton per hari, hal ini mesti dikelola dengan baik, pemerintah juga berupaya mengurangi produksi sampah khususnya sampah plastik. 

Pada acara itu, Pj Walikota menerbitkan surat edaran kesepakatan bersama antara Pemkot dan pelaku usaha pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Juga ada penyerahan kendaraan roda tiga (motor gerobak sampah) kepada Bank Sampah Baruga Yayasan Bumi Sawerigading (YBS) Palopo untuk membantu pemerintah mengurangi tumpukan sampah, serta penyerahan motor gerobak sampah ke Camat Mungkajang, serta pemberian DLH Award kepada tenaga kebersihan atas pengabdian, loyalitas tinggi, dan kedisiplinan yang mereka tunjukkan. (ADVERTORIAL)

SEJARAH mencatat bahwa perubahan mendasar sejumlah negara di dunia, banyak di antaranya digerakkan oleh kaum muda. Demikian pula fase dan periodisasi sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Pramoedya Ananta Toer, salah-seorang sastrawan besar Indonesia pernah mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia, yang dimulai dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda, Sumpah Pemuda, Revolusi Agustus 1945, hingga penggulingan Soeharto.

Kontribusi pemuda dalam momentum perubahan bangsa tersebut memiliki sisi lain yang paradoks. Fenomena yang terjadi adalah pemuda hanya sebagai alat mobilisasi politik semata, setelah awal perubahan dimulai maka pemuda pelopor perubahan tersebut seakan menghilang dan tidak memiliki peran dalam mengawal perubahan yang dipeloporinya. Hal-hal seperti inilah yang harus dijawab oleh para pemuda di era modern ini, bagaimana mereka bukan hanya sekedar menjadi objek pengawal tetapi kemudian menjelma menjadi pelaku demokrasi yang mereka impikan.  

Syarah Pemuda 

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda dimaksudkan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pada fase umur ini pemuda memiliki semangat yang tinggi dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Memiliki idealisme dan keinginan untuk senantiasa berkembang, tidak mudah putus asa dan senantiasa mencoba hal-hal baru.

Pemuda itu harapan bangsa, pemuda adalah masa depan bangsa dan pemuda adalah penentu arah pembangunan demokrasi. Hal ini tidaklah keliru. Tetapi menjadi percuma ketika hal itu menjelma menjadi hanya sebuah slogan dan puja-puji semata. Hal ini jika tak mampu dimaknai secara menyeluruh justru akan menempatkan pemuda dalam satu posisi yang justru tercabut dari akarnya. Pemuda justru akan mudah teralienasi dari lingkungan terkecilnya. Luar biasa kritis dan tajam ketika melakukan kritik kepada kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi atau bahkan Pemerintah Kabupaten. Tetapi mendadak layu, apatis dan melempem ketika berhadapan dengan kebijakan Pemerintah Desanya.

Konsepsi Demokrasi di Indonesia

Paham demokrasi yang dianut di Indonesia mengalami beberapa fase, dimulai sejak demokrasi parlementer awal Indonesia merdeka hingga tahun 1959, demokrasi terpimpin yang sebagaimana dikemukakan A Syafi’i Ma’arif, menempatkan Soekarno sebagai “ayah” bagi Indonesia dengan kekuasaan yang terpusat di tangannya.  Perkembangan demokrasi di Indonesia berlanjut pada fase demokrasi pancasila “versi orde baru,” yang ini ditandai dengan dominannya peran ABRI, birokratisasi serta sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, inkorporasi lembaga non-pemerintah, hingga monolitisasi ideologi negara. Selanjutnya pencarian dan penjabaran dari demokrasi Indonesia masuk pada fase era reformasi hingga saat ini, yang meskipun sama-sama bertitel "Demokrasi Pancasila" terdapat perbedaan besar antara orde baru dan reformasi. 

Konsep demokrasi Pancasila yang dianut saat ini betul-betul digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran emperis sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Pemuda: Minoritas Kreatif Penentu Arah Demokrasi

Arnold J. Toynbee dalam A Study of History mengemukakan bahwa minoritas kreatif adalah sekelompok manusia atau individu yang memiliki self-determining (kemampuan untuk menentukan apa yang hendak dilakukan secara tepat dan dengan semangat yang kuat) dan juga mempunyai kreatifitas untuk menanggapi lingkungan alamiah dan sosial. Artinya dalam segi jumlah mereka memang sedikit, namun berperan sangat vital sebagai panutan atau pemandu masyarakat kebanyakan dalam menanggapi tantangan zaman. Sedangkan Alvin Toffler dalam Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century mengungkapkan bahwa di abad 21 kekuatan pengetahuan akan menjadi kuasa baru dalam perubahan peradaban umat manusia. 

Jika kedua teori diatas digabungkan yaitu teori dari Toynbee dan Alvin Toffler, dapat disimpulkan bahwa Pemuda sebagai bagian dari komponen masyarakat yang mempunyai daya nalar sekaligus daya kritis yang kuat akan sangat bisa berperan dalam menggerakkan dan menegakkan demokrasi. Negara demokrasi harusnya menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan, bukan seperti negara monarki atau negara komunis yang cenderung otoriter dan menempatkan pemuda sebagai objek pemerintahan. Karena pemuda sebagai subjek dari pemerintahan maka semakin tinggi partisipasi pemuda di pemerintahan negara akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut. Itu artinya, partisipasi pemuda menjadi salah satu kunci dari kualitas demokrasi. Faktanya Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia wajib menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan dan untuk itu pemuda harus hadir dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

Moment penting dimana para pemuda dapat mengambil peran sebagai subjek tengah berlangsung. Hasilnya, meski belum 100% dipastikan sebab prosesnya masih berjalan namun hitungan awal menunjukan bahwa beberapa anak muda itu sudah menempatkan satu kakinya dipusaran kekuasan. Menarik menanti sepak terjang mereka; betulkah pemuda itu adalah penentu arah selanjutnya demokrasi bangsa ini, atau alih-alih hanya kembali menjadi pion-pion kecil yang dengan mudah digerakkan oleh orang-orang dibelakangnya. Mari kita tunggu....! (****)

- Penulis Adalah Pengamat Politik di Kota Palopo

Unru Baso dipastikan lolos ke Senayan, hingga kini suara yang ia kumpulkan sudah 40.599 yang tersebar di Luwu Raya (Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur). Dari seluruh Caleg pusat Gerindra di Dapil 3 Sulsel, Unru Baso sementara memimpin perolehan suara. 

Hasrianto, selaku pejuang Unru Baso, membenarkan data tersebut, Jumat (16/2/2024). Pria yang akrab disapa Atto Hany ini menambahkan jumlah suara yang terkumpul sekitar 40.599 itu, belum termasuk suara dari daerah lain seperti Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan daerah lainnya di Dapil 3 Sulsel. 

Sementara, Unru Baso secara khusus menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung yang telah memberikan hak suaranya sehingga ia sukses mengamankan kursi pertama untuk Partai Gerindra ke DPR-RI, termasuk ucapan apresiasi yang sama ia berikan kepada petugas Pemilu yang telah bekerja sepenuh hati dari pagi sampai pagi. "Insya Allah, pengabdian mereka itu akan menjadi ladang pahala," tutur Unru Baso. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Cendrana Saputra Martani (CSM).

Berdasarkan hasil perhitungan timnya, Cendrana saat ini telah meraup 2000-an suara bersih di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang terdiri dua kecamatan, yakni Wara Timur dan Wara Selatan. Tingginya perolehan suara CSM, menandakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Ketua Komisi 2 DPRD ini, tergolong masih sangat kuat.

"Alhamdulillah dek, masyarakat Palopo tetap mempercayai saya mewakili aspirasi mereka di legislatif, sehingga pada Pileg 2024 ini dukungan mereka kepada saya justru naik atau bertambah," ucap CSM.

Sebagai Caleg incumbent nomor urut 1 Partai Demokrat, ini merupakan yang kedua kalinya bagi CSM memenangkan perebutan kursi wakil rakyat. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pimpinan OPD Pemkot Palopo usai penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Penandatanganan ini, dihadiri Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, para asisten, serta seluruh pimpinan OPD. Kepada pejabat Pemkot, Asrul Sani menginstruksikan agar melaksanakan dengan baik tugas pokok dan fungsi sesuai rencana kerja (Renja) dan target yang ditentukan. Sebab, lanjut Asrul Sani, pasca penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas ini, pihaknya akan intens mengevaluasi per triwulan Renja OPD apakah capai target berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani atau tidak. 

Asrul Sani menambahkan, seluruh OPD fokus terhadap keberhasilan yang sudah dicapai seperti menurunkan inflasi serta mengendalikan stunting. "Inflasi daerah mesti berjalan stabil, dan Palopo mampu zero stunting," tuturnya.

Menyangkut SPBE, Asrul Sani berharap tak sekedar mengejar nilai tertinggi namun diimplementasikan secara elektronik mesti segera berjalan. Proses pengadaan hendaknya direncanakan dengan baik agar pelaksanaannya tidak salah. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Sekda Palopo, H Firmanza, saat berkunjung ke salah-satu kelurahan di Kota Palopo.

Hal ini, dilakukan guna menindaklanjuti instruksi Walikota Palopo dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024. Kelurahan yang dikunjungi, antara lain, Batupasi, PonjalaE, SalotelluE, Malatunrung, dan Surutanga. 

"Kedatangan kita ke sini, untuk memastikan sejauh mana kesiapan seluruh perangkat PPS menyelenggarakan pemungutan suara Pemilu 2024, dengan mengecek kesiapan lokasi maupun kondisi tempat logistik Pemilu," terangnya.

Saat memantau kesiapan pelaksanaan Pemilu di kelurahan-kelurahan, Sekda didampingi Kadis Kominfo, Hamsir Hamid, Asisten I, Ruslan, Kepala Kesbangpol, Hasta, dan sejumlah Camat/Lurah. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Kunjungan Pj Walikota di UPTD Pembibitan Ternak Mancani Kota Palopo.

Asrul Sani menginginkan UPTD Pembibitan Ternak Mancani dapat memberdayakan masyarakat, dengan menambah proporsi ayam petelur agar berkembang dan menghasilkan pola pemberdayaan ke masyarakat.

Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim, menambahkan, pengembangan di UPTD Pembibitan Ternak Mancani ini akan berdampak positif ke masyarakat. Di mana, masyarakat juga dapat memproduksi demi kemajuan perekonomiannya.

Senada, Kepala UPTD Pembibitan Ternak Mancani, Asyari Amir SPt, sependapat dengan pesan Pj Walikota agar produksi telur ditambah agar berdampak luas terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, jenis ayam yang dikembangkan di UPTD ini yaitu ayam Kampung Unggul Balitnak (KUB). Ikut mendampingi Pj Walikota, Kepala BPBD, H Burhan Nurdin, dan M Taufiq, dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Apel gelar pasukan siaga Pemilu 2024 Pemkot Palopo.

Sebagai Inspektur Upacara (Irup), Sekda menyampaikan amanat tertulis Pj Walikota bahwa, apel yang berlangsung ini sebagai simbol semangat dan tekad menyukseskan pelaksanaan Pemilu agar berjalan lancar tanpa hambatan. Upacara ini diikuti Forkopimda, seluruh jajaran Pemkot, komisioner KPU, Bawaslu, pimpinan perangkat daerah, unsur TNI/Polri, camat, lurah, Linmas TPS, dan RT/RW.

"Bapak Pj Walikota berpesan, Pemilu 2024 wajib kita sukseskan, ini merupakan bagian tanggung jawab moral kita semua, lewat fungsi dan peran masing-masing sehingga pesta demokrasi lima tahunan ini bisa terlaksana dengan baik, dengan menjaga Kamtibmas di lingkungan sekitar," ungkap Firmanza.

Pemkot Palopo berharap, adanya koordinasi dan komunikasi lintas sektoral secara optimal tanpa adanya egosentris dan abai pada sesuatu yang seharusnya dapat dilaksanakan dan diantisipasi bersama, koordinasi dan komunikasi sangat penting demi suksesnya Pemilu yang tinggal 7 hari lagi berlangsung.

Sekda menambahkan perlunya deteksi dini, segala ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas di tengah masyarakat, termasuk antisipasi faktor lain seperti cuaca ekstrem, alat komunikasi, serta gangguan teknis lainnya dan yang terpenting menjaga stamina serta kesehatan tubuh.

"Sebagai aparatur negara, kita hendaknya fokus dan berkonsentrasi menghadapi Pemilu, kiranya tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak suara bisa meningkatkan," ucapnya. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Dirut PERUMDA-TM Palopo, M Tawakkal.

Hal itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) PERUMDA-TM Palopo, Ir M Tawakkal MM, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/2/2024). Ia mengungkapkan, cuaca ekstrem membuat tingkat kekeruhan air menjadi parah. Belum lagi gangguan lain, seperti patahnya pipa yang terletak di antara Km 13 dan Km 15 Battang, serta beberapa titik longsor pada sungai yang menjadi sumber air baku PERUMDA-TM.

"Beberapa waktu lalu, PERUMDA-TM bersama bapak Pj Walikota mencoba membahas masalah ini dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang, tetapi kondisi keuangan APBN masih keteteran akibat devisit, sehingga dari situ kita berpikir menggunakan opsi lain misalnya lewat dana penyertaan modal. Artinya, Perda penyertaan modal bisa dibuat atau dipersiapkan mulai dari sekarang namun sifatnya tetap fleksibel, yaitu menyesuaikan kondisi keuangan daerah," ujar Tawakkal. 

Skema lain untuk melanjutkan program pembangunan bak Pra Sedimentasi dan penambahan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) di Latuppa dapat ditempuh dengan kredit melalui lembaga perbankan. Mekanisme ini, sudah pernah digunakan pengelola PERUMDA-TM sebelumnya untuk memperkuat anggaran pelayanan dan itu berhasil. "Kita akan tempuh berbagai cara, agar pelayanan prima dapat dihadirkan kepada pelanggan secara kontinuitas," kunci Tawakkal. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Pj Walikota, Asrul Sani, saat menyerahkan bantuan kepada eks penderita kusta.

Zulkifli Halid yang dihubungi, Senin (5/2/2024), menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan program kerja sama Dinsos dan Dinas Ketahanan Pangan Palopo. Jenis bantuan yang diberikan kepada 23 KK eks penderita kusta, antara lain berupa beras, makanan siap saji, snack, tikar, dan selimut.

"Paket bantuan tersebut, diserahkan bapak Pj Walikota, dari 23 KK warga yang tersentuh bantuan ada sebagian merupakan penerima PKH dan BPNT, bagi yang belum tercatat, Dinsos segera mengusulkan datanya ke Kemensos-RI," papar Zulkifli.

Ia menambahkan, kendati telah menerima bantuan para eks penderita kusta ini tetap akan dipantau kondisinya oleh Dinsos. Acara penyerahan bantuan, disaksikan Kajari Palopo, Agus Riyanto SH MH, jajaran Dinsos dan Ketahanan Pangan, beserta lurah dan camat setempat. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Penulis, Rusdy Maiseng.

Sejarah keberadaan VOC pada Bumi Nusantara pada mulanya berkedok investasi, namun telah membawa malapetaka besar bagi bangsa ini selama ratusan tahun, di mana awalnya mereka hanya menyewa lahan kemudian mempekerjakan penduduk setempat serta membuat pabrik. Seiring berjalannya waktu maka lambat laun VOC mendatangkan militer dari Belanda dan melakukan pengusiran terhadap penduduk di suatu daerah dengan alasan mengamankan investasi Belanda di Bumi Nusantara ini. Saat ini apakah sejarah tidak sedang terulang kembali, dimana iklim investasi di hampir semua daerah tumbuh, namun tidak berdampak apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional kecuali hanya pada sektor tenaga kerja saja. Utang pemerintah yang semakin menumpuk, UKM menjadi mandul, utang BUMN makin tidak terkendali. Lantas dimana hebatnya investasi asing itu.

Padahal negeri ini tidak hanya mempunyai cadangan mineral tambang dan sumber daya alam yang melimpah utamanya nikel namun negeri ini juga dianugerahi lautan yang sangat luas sebab persis berada pada posisi ditengah lautan dunia dan berada tepat diatas garis khatulistiwa. Itu artinya negara ini adalah negara maritim dimana bentangan daratannya dapat digunakan sebagai wilayah agraris sekaligus memiliki hasil bumi yang sangat melimpah. Lagi lagi pertanyaannya adalah mengapa Indonesia belum juga mampu untuk menjadi negara makmur dan menjadi global player yang disegani, malah justru sebaliknya negeri ini seakan-akan telah menjelma menjadi market dunia dimana tingkat konsumerisme yang begitu tinggi namun income perkapitanya sangat rendah, sehingga terjerat pada kategori MIDDLE INCOME TRAP COUNTRY atau PERANGKAP NEGARA BERPENGHASILAN MENENGAH.

Mungkin akibat dari politik praktis pemerintahan yang hanya menempatkan rakyat kecil pada posisi tawar yang sangat rendah sehingga mereka tetap termarjinalkan oleh kekuasaan. Dimana mereka hanya diberikan Bantuan Langsung Tunai dan Bansos yang sesungguh itu merupakan cara untuk menutupi kelemahan dari sebuah pemerintahan, namun uniknya cara itu seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah yang lagi berkuasa sangat baik, padahal sesungguhnya cara itu sama sekali tidak mengedukasi. Bahkan Bansos dan BLT seringkali digunakan sebagai alat politisasi yang manipulatif kepada rakyat.

Dalam pengertiannya, Bansos atau bantuan sosial adalah sebuah instrumen pada APBN. Artinya bansos adalah kewajiban negara terhadap rakyat miskin demi pemenuhan pangan yang diperintahkan melalui UU. Maka dapat diartikan apabila bansos bukanlah pemberian seseorang atau kelompok melainkan pemberian negara kepada rakyat yang mewajibkan kepada pemerintah untuk menjalankannya. Bahkan selama ini yang terjadi Bansos banyak digunakan demi mencitrakan pemerintahan yang tentunya itu merupakan pelanggaran terhadap keuangan negara, padahal pemerintah hanya sebatas menyalurkan atas perintah UU. Tahun 2023 bansos bernilai 476 Trilliun, dimana tahun ini kenaikannya berkisar 11 Trilliun lebih yang notabene nilai tersebut diambil dari sebagian pinjaman luar negeri, hasil menaikkan pajak dan dari hasil menaikkan harga BBM. Bahkan penggelontoran Bansos dan BLT untuk tahun ini melibih jumlah yang dikeluarkan pada waktu covid 19. Bukankah itu menunjukkan bahwa kepentingan politik praktis masih sangat dominan.

Belakangan ini juga kita banyak mendengar tentang program strategis pemerintahan. Salah satunya adalah program hilirisasi tambang yang awalnya dimulai dari eksplorasi sampai pada tingkat mengeksploitasi sumber daya alam yang kita miliki dengan menggunakan teknologi dan modal asing. Namun itupun tidak mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi apalagi untuk sejajar dengan negara lain. Bahkan diperkirakan dalam jangka waktu sepuluh tahun kedepan cadangan nikel Indonesia akan habis dan akan menimbulkan problematika baru terhadap masalah tenaga kerja yang masih produktif namun harus berhadapan dengan PHK sebab diperkirakan 10 tahun ke depan cadangan mineral kita utamanya nikel akan habis.

Pertanyaan yang sering muncul dibenak kita adalah apakah mineral sumber daya alam yang dihilirisasi tersebut masih milik Indonesia atau sebaliknya telah menjadi milik asing sebab penguasaan dan pengelolaannya telah dikuasai oleh asing melalui pemberian hak konsesi yang merupakan karpet merah yang terdapat pada UU Minerba dan UU Investasi, sehingga ketika sebuah produk tambang yang akan dan telah dihilirisasi untuk diekspor maka sesungguhnya itu bukan lagi milik INDONESIA melainkan telah milik asing, sehingga mengakibatkan cadangan devisa negara tidak dapat bertambah sebab nilai keuntungan yang didapatkan tidak lagi dapat kembali ke Indonesia namun menjadi bagian keuntungan pada investor asing. 

Sementara yang tertinggal di negeri ini hanyalah PNBP  atau Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam hal PPn + PPh diberikan Taks Holiday, artinya PPN dan PPh semuanya gratis. Daerah yang seharusnya medapat Value lebih besar hanya diberikan Royalti yang jumlahnya tidak seberapa dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya dibagikan pada seluruh daerah yang berada di provinsi tersebut. Maka cara ini sangat bertentangan pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

Hal ini juga berdampak pada lingkungan yang tidak bersih lagi. Hutan menjadi gundul serta limbah beracun yang dihasilkan dari mesin pabrik atau smelter serta tenaga kerja dalam negeri yang sangat murah. Maka program hilirisasi sesungguhnya tidak mendatangkan keuntungan yang signifikan sebab yang terjadi adalah dimana ketersediaan bahan baku bukan lagi milik Indonesia namun telah menjadi milik asing dimana penguasaannya melalui pemberian hak pengelolaan dan penguasaan tambang atau biasa disebut hak konsesi.

Pada situasi dan arus ekonomi dunia, terdapat sebuah istilah yang seringkali dapat menggambarkan kepada kita tentang kondisi ekonomi sebuah negara ketika negara tersebut terserang invasi ekonomi dari negara luar, yaitu Black Market Of Power atau pasar gelap kekuasaan. Dimana sebuah kelasiman yang digunakan oleh kartel ekonomi atau oligarki kapitalis dalam hal melakukan invasi politik ekonomi dibalik sistem demokrasi pada sebuah negara. Yang mana kartel tersebut akan mendominasi dan menggunakan kapitalnya dalam hal mempengaruhi kebijakan politik dan hukum sebuah negara dan menjadikan investasi sebagai sebuah alasan untuk mencapai tujuannya serta berlindung dibalik produk perundang-undangan dan demokrasi. Namun ketika semua itu terjadi di negeri ini maka sesungguhnya telah melanggar hak rakyat, hak adat dan etika lingkungan.

Membayangkan hal ini adalah sebuah paradoks, dimana ketika kita simpulkan bahwa begitu lemahnya pengelolaan sumber daya mineral kita selama ini yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kita telah kalah dalam economic warfare atau peperangan ekonomi dimana keberadaan smelter di Indonesia yang seharusnya dapat memberikan kontribusi signifikan justru sebaliknya hanyalah sebuah tipuan politik kepentingan asing untuk mengakali mata rakyat.

Dari ketidak fahaman kita akan sesuatu yang tengah terjadi maka kita menganggap bahwa program eksplorasi dan eksploitasi utamanya pada sektor minerba bahkan pangan telah banyak membantu ekonomi kita, namun fakta yang sesungguhnya adalah sebuah perampasan kekayaan rakyat dimana kebijakannya dibungkus dengan legitimasi UU. Hal tersebut seharusnya dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebab itu adalah perintah konstitusi kepada pemerintah.

Andai saja kebijakan yang dilakukan selama ini tepat pada sasaran maka tentu saja postur APBN tak hanya berada di level penerimaan negara yang stagnan, utamanya penerimaan devisa negara dari ekspor bahan baku tambang. Andai saja program hilirisasi dikuasai negara dan tidak dikuasai perusahaan asing maka sudah pasti akan meningkatkan penerimaan devisa negara berkali lipat bahkan semakin memperkuat cadangan devisa kita. Namun faktanya lain,  jumlah ekspor makin meningkat, dan tidak dapat memberikan kontribusi apa-apa pada cadangan Devisa negara. Itu artinya semua nilai keuntungan dari ekspor tersebut bukan lagi menjadi hak Indonesia. Ini adalah salah satu persoalan yang membawa Indonesia masuk dan terjebak pada level negara yang berpenghasilan menengah atau MIDDLE INCOME TRAP COUNTRY.

Dalam nota APBN 2023 dan diperkirakan tahun 2024 ini berada pada angka 2600 T sampai dengan 3600 T. Di mana angka tersebut harus dikurangi 1100 T untuk dilakukan pembayaran pokok utang dan bunga utang yang akan jatuh tempo ditahun 2024 ini pada IMF dan Bank Dunia. Belum lagi utang BUMN yang capaian angkanya kurang lebih 8000 Triliun. Utang untuk gaji pensiunan ASN, TNI dan Polri yang diperkirakan mencapai kurang lebih 4000 Triliun. Lantas siapakah yang paling menikmati program eksplorasi dan eksploitasi yang berkedok investasi pada bumi Indonesia dan berhasil membuat Indonesia masuk pada level dept trap atau keterjebakan utang?

Tentu jawabannya adalah para investor asing atau para kapitalis dunia yang dibantu oleh kapitalis dalam negeri melalui kekuatan politik dari politisi opportunis yang tidak punya basis kesadaran pengetahuan tentang idiological warfare atau pengetahuan tentang perang idiologi yang fokus menyasar pada orang-orang yang tidak cukup pengetahuan dalam memandang bagaimana seharusnya negara dijalankan dan bagaimana seorang politisi ataupun pemerintah dapat memahami apa yang disebut ancaman bernegara atau nation threat dan bagaimana menganalisa sebuah ancaman atau threat analisis yang bukan saja berasal dari luar namun juga berasal dari dalam negara utamanya pada sektor kebijakan pemerintahan. Semua itu menyangkut nasionalisme, integritas dan faham wawasan kebangsaan dalam artian yang sesungguhnya, atau dengan istilah dasar dalam bernegara yaitu survival of the nation atau jalan keberlangsungan hidup sebuah Bangsa.

Fakta selama ini yang terjadi pada eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan sejak pemerintah Orde Baru jumlah hasil kekayaan yang berhasil dikembalikan pada negara melalui APBN yaitu sebanyak 33% sampai 38%. Awal reformasi ada sekitar 23 sampai 28%. Dan sejak Rezim ini hanya berkisar antara 7 sampai 9% saja. Ini menandakan bahwa dari tahun ke tahun bagian yang kembali pada Negara itu porsinya semakin kecil. Artinya bagian yang telah dirampok dari negara ini sangat besar. Sementara eksplorasi dan eksploitasi Minerba makin sangat meningkat jumlahnya. Bahkan hampir semua pasilitas kekayaan sumber daya yang mempunyai nilai strategis, terutama pada sektor keuangan yang ada di daerah justru dikendalikan dan hasilnya diserap masuk ke pusat yang akibatnya banyak daerah yang sesungguhnya kaya dengan hasil bumi dan sumberdaya alam justru menjadi miskin. Maka hal ini sama saja kita menganut sistem demokrasi eksploitatif yang tidak berkeadilan. 

Akibat dari kebijakan politik penguasa saat ini tentunya menjadi problem yang sangat serius sebab kebanyakan dari mereka adalah pengusaha yang merangkap sebagai penguasa. Dimana hal ini akan membuat jurang ketidakadilan semakin mengangah, sebab itu bukan lagi hal yang menyangkut monopoli namun telah masuk pada apa yang disebut oligopoli, dimana mulai dari penguasaan perangkat aturan, sumber daya sampai kepada penguasaan nilai pasar semua dikuasai hanya pada segelintir orang tertentu saja. Tentu keuntungan yang lebih besar didapatkan pada kelompok tertentu saja dibandingkan dengan yang masuk pada kas negara apalagi kepada rakyat. Olehnya itu investasi asing yang marak dan sedang berlangsung sebaiknya dievalusi. (****) 

-Penulis Adalah Pengamat Sosial di Palopo

Penulis, Nurdin.

Betapa tidak, kenyataan memperlihatkan kepada kita bahwa korupsi sepertinya sudah membudaya dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Bahkan berdasarkan pemberitaan yang mengacu pada Transparency International.

Nilai atau skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia adalah 34 dari 100. Skor tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang ditakar kadar korupsinya pada tahun 2023. Nah, bagaimana korupsi itu sehingga semakin merajalela?

Salah-satu penyebabnya adalah adanya sistem yang lemah selain karena hilangnya rasa malu. Sistem yang lemah itu termasuk birokrasi yang terlalu berbelit-belit, ngurus KTP saja misalnya, harus ini dan itu sehingga orang yang berintegritas pun akan berupaya mencari jalan pintas.

Jalan pintas inilah yang dimainkan oleh mereka yang tidak punya rasa malu dengan dalih hendak membantu, meminta sesuatu. Padahal semestinya, membantu itu tidak mengharapkan imbalan atau balasan, namanya juga membantu.

Terkait dengan rasa malu apalagi di momen politik ini, kata kawan saya, "Ada sebagian orang yang tiba-tiba baik, tidak malu-malu menawarkan imbalan sejumlah uang dengan catatan memilihnya dalam Pemilu mendatang". Meski secara hukum belum bisa dibuktikan dan agak sulit membuktikannya secara hukum sebab merupakan simbiosis mutualisme.

Namun, perbuatan curang seperti itu yang jika digunakan untuk menduduki jabatan tertentu adalah merupakan cikal bakal dari tindak pidana korupsi. Jadi, menurut saya, bahwa korupsi bukan hanya mengambil uang rakyat tetapi juga tidak terkecuali berlaku curang untuk memperoleh jabatan tertentu.

Mengambil uang rakyat hanya akibat dari yang awalnya menghalalkan segala macam cara untuk kemudian menduduki sebuah jabatan. Nah, di tahun inilah merupakan momen terbaik untuk mengedukasi masyarakat, bagaimana sejatinya seorang jika ingin jadi pemimpin yang baik.

Sehingga, kalau misalnya, ada calon pemimpin yang berteriak akan memberantas korupsi namun kepimpinan yang diperolehnya dengan cara yang curang, itu sama halnya tong kosong nyaring bunyinya, hanya cerita omong kosong belaka, omong doang (Omdo) kata anak muda sekarang.

Sebab jika seorang pemimpin dihasilkan dari proses curang, maka akan menghasilkan pemimpin yang juga curang dan dapat dipastikan perilaku koruptif tidak akan pernah bisa selesai sebagaimana yang kita harapkan, malah yang muncul sebaliknya.

Dan jika itu terjadi, maka perlahan-lahan negara ini akan ambruk seiring dengan ambruknya para pelaku-pelaku yang curang. Itu karena ketika kelak dikemudian hari terpilih, mereka hanya akan mementingkan dirinya, keluarganya dan atau kelompoknya sementara rakyat yang sekian juta itu, hanya akan menjadi penonton.

Perlu diingat, bahwa kekuasaan atau kepemimpinan (apalagi kekuasaan atau kepemimpinan yang diperoleh dengan cara curang, berbuat tidak jujur, tidak adil, merugikan pihak lain) hanya akan menjadi penyesalan kelak dikemudian hari. (****) 

- Penulis Adalah Dosen IAIN Palopo

Mentan RI, HA Amran Sulaiman menghadiri Temu Teknis Pekebun di Kota Palopo.

Sebelum itu, Amran Sulaiman beserta Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, dan Forkopimda menghadiri penanaman perdana bibit padi di Jln Yogie S Memet, Kecamatan Sendana. Amran menginformasikan, tahun 2024 ini Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp14 triliun atau 2,5 juta ton pupuk ke petani se Indonesia.

Dalam sambutannya, Amran memuji geografis Palopo yang meskipun wilayahnya kecil tapi potensi pertanian dan perkebunannya luar biasa. Di mana sektor pertanian ini, mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,83% yang didominasi pertanian 17%.

"Lahan pertanian di Palopo berkisar 10.468 Ha tersebar di 9 kecamatan dengan rincian sawah 1676 Ha, lahan jagung 8000 Ha, kebun 5129 Ha, dan lahan holtikultura 2862 Ha, dengan realisasi panen produksi padi 2021 sampai 2023 mencapai 19.000 ton per tahun dan padi 4 500 ton per tahun, oleh karena itu Pemerintah Pusat sangat memperhatikan kebutuhan petani, selain itu Kementan RI berupaya mengarahkan petani bertransformasi dari petani tradisional menjadi petani modern," jelas Amran. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

HA Amran Sulaiman.

"Beliau akan memimpin penanaman bibit padi di Kecamatan Sendana, seputar Jalan Yogi S Memet, dan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Temu Pekebun di Lapangan Pancasila, Sabtu besok, 3 Februari 2024, dengan estimasi peserta 10.000 orang,"  terang Asrul Sani. 

Ia juga menginformasikan bahwa Palopo selaku tuan rumah merupakan daerah dengan inflasi terendah di Sulsel, inflasi Palopo berada di angka 2,10% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 104,70%. "Inflasi Palopo di angka 2,10%, Provinsi Sulsel di angka 2,38%, dan secara Nasional di angka 2,57%," paparnya.

Kadis Kominfo Palopo, Hamsir Hamid ST, menambahkan, kesiapan di lapangan untuk menyambut kedatangan Mentan-RI beserta rombongan Kapolda dan Pangdam, sudah hampir selesai, tinggal memasuki tahap finalisasi. "Semoga kehadiran Pak Mentan membawa hasil positif bagi masyarakat Palopo," ucapnya. (RLS/MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Abdul Salam SH.

"Yang pertama lihat integritasnya dalam memperjuangkan kebutuhan maupun kesejahteraan masyarakat, yang kedua periksa rekam jejaknya sebagai wakil rakyat yang telah membela kepentingan umum, kalau dirasa sudah cukup silakan dicoblos," ucap Caleg nomor urut 1 Partai Nasdem asal Dapil 3 Palopo (Kecamatan Wara Barat, Sendana, dan Mungkajang) ini, Selasa (30/1/2024). 

Sebagai peserta kontestasi Pemilu 2024 berstatus incumbent, Salam menegaskan komitmennya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pada periode sebelumnya yakni dalam kapasitas sebagai wakil rakyat dan penyambung aspirasi masyarakat di DPRD. Menurutnya, seorang legislator harus dapat mengawal seluruh harapan dan keinginan konstituen serta berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan secara fisik hingga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah. 

Jelang Pemilu 2024, Salam menyerukan seluruh lapisan masyarakat menjaga suasana kondisi daerah yang aman dan kondusif, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai silaturahmi, perbedaan pilihan jangan sampai membuat warga menjadi terpecah-belah. Sebaliknya, persatuan harus dikedepankan untuk menikmati pesta demokrasi lima tahunan ini. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP.

Rencana kedatangan Mentan RI disampaikan Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP, Senin (29/1/2024). Ia menerangkan, peserta Bimtek tersebut terdiri atas kelompok tani, kelompok tani wanita, petani milenial, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. 

"Agenda Pak Mentan-RI selama di Palopo, antara lain menyerahkan secara simbolis bantuan peremajaan kelapa sebanyak 100 Ha, membagikan 5 unit Solar Dryer, bantuan benih padi hibrida untuk lahan seluas 1000 Ha, bibit ayam 3000 ekor, dan kambing 50 ekor," urai Ibnu.

Selain itu, Mentan juga akan menyerahkan penghargaan kepada petani dan penyuluh berprestasi, lurah serta tenaga sosial yang pro aktif dalam pembangunan pertanian di Palopo, setelah itu Mentan dan rombongan melakukan penanaman perdana bibit padi di Jl Yogi S Memet, Kelurahan Sendana. Hadir mendampingi kunjungan Mentan, antara lain Kapolda Sulsel beserta Pangdam XIV/Hasanuddin. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)