Oleh: IWID PERDANA SPD MM

SEJARAH mencatat bahwa perubahan mendasar sejumlah negara di dunia, banyak di antaranya digerakkan oleh kaum muda. Demikian pula fase dan periodisasi sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Pramoedya Ananta Toer, salah-seorang sastrawan besar Indonesia pernah mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia, yang dimulai dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda, Sumpah Pemuda, Revolusi Agustus 1945, hingga penggulingan Soeharto.

Kontribusi pemuda dalam momentum perubahan bangsa tersebut memiliki sisi lain yang paradoks. Fenomena yang terjadi adalah pemuda hanya sebagai alat mobilisasi politik semata, setelah awal perubahan dimulai maka pemuda pelopor perubahan tersebut seakan menghilang dan tidak memiliki peran dalam mengawal perubahan yang dipeloporinya. Hal-hal seperti inilah yang harus dijawab oleh para pemuda di era modern ini, bagaimana mereka bukan hanya sekedar menjadi objek pengawal tetapi kemudian menjelma menjadi pelaku demokrasi yang mereka impikan.

Syarah Pemuda

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda dimaksudkan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pada fase umur ini pemuda memiliki semangat yang tinggi dan memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Memiliki idealisme dan keinginan untuk senantiasa berkembang, tidak mudah putus asa dan senantiasa mencoba hal-hal baru.

Pemuda itu harapan bangsa, pemuda adalah masa depan bangsa dan pemuda adalah penentu arah pembangunan demokrasi. Hal ini tidaklah keliru. Tetapi menjadi percuma ketika hal itu menjelma menjadi hanya sebuah slogan dan puja-puji semata. Hal ini jika tak mampu dimaknai secara menyeluruh justru akan menempatkan pemuda dalam satu posisi yang justru tercabut dari akarnya. Pemuda justru akan mudah teralienasi dari lingkungan terkecilnya. Luar biasa kritis dan tajam ketika melakukan kritik kepada kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi atau bahkan Pemerintah Kabupaten. Tetapi mendadak layu, apatis dan melempem ketika berhadapan dengan kebijakan Pemerintah Desanya.

Konsepsi Demokrasi di Indonesia

Paham demokrasi yang dianut di Indonesia mengalami beberapa fase, dimulai sejak demokrasi parlementer awal Indonesia merdeka hingga tahun 1959, demokrasi terpimpin yang sebagaimana dikemukakan A Syafi’i Ma’arif, menempatkan Soekarno sebagai “ayah” bagi Indonesia dengan kekuasaan yang terpusat di tangannya. Perkembangan demokrasi di Indonesia berlanjut pada fase demokrasi pancasila “versi orde baru,” yang ini ditandai dengan dominannya peran ABRI, birokratisasi serta sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, inkorporasi lembaga non-pemerintah, hingga monolitisasi ideologi negara. Selanjutnya pencarian dan penjabaran dari demokrasi Indonesia masuk pada fase era reformasi hingga saat ini, yang meskipun sama-sama bertitel "Demokrasi Pancasila" terdapat perbedaan besar antara orde baru dan reformasi.

Konsep demokrasi Pancasila yang dianut saat ini betul-betul digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran emperis sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang berasal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia.

Pemuda: Minoritas Kreatif Penentu Arah Demokrasi

Arnold J. Toynbee dalam A Study of History mengemukakan bahwa minoritas kreatif adalah sekelompok manusia atau individu yang memiliki self-determining (kemampuan untuk menentukan apa yang hendak dilakukan secara tepat dan dengan semangat yang kuat) dan juga mempunyai kreatifitas untuk menanggapi lingkungan alamiah dan sosial. Artinya dalam segi jumlah mereka memang sedikit, namun berperan sangat vital sebagai panutan atau pemandu masyarakat kebanyakan dalam menanggapi tantangan zaman. Sedangkan Alvin Toffler dalam Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century mengungkapkan bahwa di abad 21 kekuatan pengetahuan akan menjadi kuasa baru dalam perubahan peradaban umat manusia.

Jika kedua teori diatas digabungkan yaitu teori dari Toynbee dan Alvin Toffler, dapat disimpulkan bahwa Pemuda sebagai bagian dari komponen masyarakat yang mempunyai daya nalar sekaligus daya kritis yang kuat akan sangat bisa berperan dalam menggerakkan dan menegakkan demokrasi. Negara demokrasi harusnya menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan, bukan seperti negara monarki atau negara komunis yang cenderung otoriter dan menempatkan pemuda sebagai objek pemerintahan. Karena pemuda sebagai subjek dari pemerintahan maka semakin tinggi partisipasi pemuda di pemerintahan negara akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut. Itu artinya, partisipasi pemuda menjadi salah satu kunci dari kualitas demokrasi. Faktanya Indonesia adalah negara demokrasi. Indonesia wajib menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan dan untuk itu pemuda harus hadir dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

Moment penting dimana para pemuda dapat mengambil peran sebagai subjek tengah berlangsung. Hasilnya, meski belum 100% dipastikan sebab prosesnya masih berjalan namun hitungan awal menunjukan bahwa beberapa anak muda itu sudah menempatkan satu kakinya dipusaran kekuasan. Menarik menanti sepak terjang mereka; betulkah pemuda itu adalah penentu arah selanjutnya demokrasi bangsa ini, atau alih-alih hanya kembali menjadi pion-pion kecil yang dengan mudah digerakkan oleh orang-orang dibelakangnya. Mari kita tunggu....! (****)

- Penulis Adalah Pengamat Politik di Kota Palopo