PALOPO- Bertempat di ruang aula Kantor Bappeda, Asisten III Pemkot Palopo, Dr dr HM Ishaq Iskandar M.Kes, membuka rapat koordinasi (rakor) progres persiapan pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021 dan Reformasi Birokrasi. 

Sebagaimana yang diketahui, implementasi SAKIP tertuang dalam Perpres No: 29/2014 yang mana SAKIP ini rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dengan tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtusaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Ishaq Iskandar menekankan pentingnya mencermati sistem pelaporan kinerja (SAKIP) ini, agar dikerjakan dengan baik dan benar.l 

Kegiatan rakor itu, diikuti para pimpinan OPD se jajaran Pemkot Palopo dengan penerapan protokol kesehatan (Prokkes) yang sangat ketat. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Jajaran Pemkot Palopo, Selasa (31/8/2021), mengikuti launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MPC) yang dirangkai Rakorwasdanas 2021. 

Dalam kegiatan itu, Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, didampingi Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi, Kepala Inspektorat, Drs H Asir Mangopo MM, serta Kepala BPKAD, Irfan Dahri. 

Inspektur Jenderal, Tumpak Haposan Simanjuntak dari Kemendagri dalam laporannya mengatakan, sesuai Pasal 27 PP 12 tahun 2017 tentang Pinwas Pemda, mengamanatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat daerah, wajib menindaklanjuti hasil pengawasan paling lambat 60 hari setelah hasil pengawasan diterima. Pusat memberi apresiasi kepada 10 Pemda di Indonesia yakni Pemprov Jawa Tengah, DIY, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Tengah, Riau, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan. Melalui MPC, diharapkan terbangunnya komitmen tingkat pusat dan Pemda melaksanakan aksi pencegahan korupsi. 

KPK melalui Firli Bahuri memberi arahan, launching MPC merupakan implementasi bagi bangsa Indonesia melepaskan negara dari praktek korupsi. KPK diberi mandat melakukan pemberantasan korupsi dengan segala cara, mulai pencegahan, koordinasi instansi berwenang, serta pemberantasan korupsi di instansi yang membidangi pelayanan publik. "Strategi yang dijalankan KPK, yaitu pendekatan pendidikan, pendekatan strategi pencegahan, dan penindakan. Untuk meminimalisir korupsi, KPK gencar menempuh upaya pencegahan," tukas Firli Bahuri. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

MOROWALI- Di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Morowali, merupakan salah-satu instansi terbaik yang berhasil menangani engelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Bappenda Morowali yang dipimpin Drs Harsono Lamusa, baru-baru ini Jumat (27/8/2021), mendapat kunjungan dari Pemkab dan DPRD Kabupaten Tojo Una-una yang ingin berguru pengelolaan PAD, mereka diterima Bupati Morowali, Drs Taslim, dan Kepala Bappenda, Harsono Lamusa. 

Bupati Morowali, Taslim, berterimakasih kepada Kabupaten Tojo Una-una yang telah memilih Morowali sebagai tempat mencari dan menggali referensi, pengetahuan, serta wawasan di bidang pengoptimalisasian penerimaan PAD. 

Hal senada dikatakan Kepala Bappenda, Harsono Lamusa. Menurut Harsono Lamusa, dengan ikhtiar mensejahterakan masyarakat pihaknya bekerja sesuai arahan dan petunjuk Bupati Morowali, Taslim, sehingga Bappenda sukses melaksanakan optimalisasi PAD.

Ia memaparkan, tahun 2021 PAD Morowali ditargetkan Rp338 miliar dan saat ini posisinya sudah 100% terealisasi. 

"Alhamdulillah, Tojo Una-una mempercayakan Morowali sebagai pusat studi-bandingnya. Jauh sebelumnya, daerah lain seperti Pemkab Konawe Selatan dan Pemkot Kendari Sulawesi Tenggara, termasuk Pemprov Sulsel dan Sulteng, telah berkunjung ke Morowali sekaitan agenda konsultasi yang sama yakni pengelolaan PAD," kunci Harsono Lamusa. (FAUSIA WULANDARI)

PALOPO- Kasus eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, lagi-lagi berhasil diungkap Sat Reskrim Polres Palopo. Pelakunya, RR alias R (18), seorang mahasiswi salah-satu perguruan tinggi di Palopo, diamankan Minggu (29/8/2021), di Jln Durian, Palopo. 

RR diciduk polisi lantaran diduga menjual dua anak di bawah umur ke lelaki hidung belang, korbannya masing-masing DP (16) dan A (16), keduanya beralamat di Kabupaten Luwu. 

Dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual tersebut, petugas mengamankan barang bukti satu buah HP merk VIVO Y30 warna biru. 

Informasi yang diperoleh, pada Sabtu, 28 Agustus 2021, RR menjual DP dan A ke beberapa pria sebanyak lebih dari 5 kali dengan tarif Rp700 ribu sampai Rp800 ribu. Adapun korban, dari hasil transaksi seksual tersebut masing-masing korban mendapat bagian Rp200 ribu. Pelaku saat ini, masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Palopo. (TOM)

PALOPO- Akibat masih tingginya penularan COVID-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan FORKOPIMDA, menerbitkan surat edaran bersama Nomor: 726/ST-PPC/VIII/2021, soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Sementara itu, Walikota Palopo, HM Judas Amir, Jumat (27/8/2021), memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah terkait status tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Orang nomor satu di Palopo ini memerintahkan camat dan lurah menginventarisasi data masyarakat yang sudah menerima dan belum menerima bantuan. 

Sekedar informasi dari Sekretaris Dinsos Palopo, Syamsul Alam, pemerintah akan menurunkan bantuan ke masyarakat berupa beras yang dibagikan kepada 333 jiwa dengan alokasi 12 Kg/jiwa.  

Pihak Dinsos saat ini berada di Makassar mengusahakan pendistribusian bantuan PPKM dari CSR Perindo sebanyak 500 paket sembilan bahan pokok (sembako). 

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Palopo, Muhammad Taufiq, yang dikonfirmasi siang tadi, menyebut perpanjangan PPKM Level 3 berlaku dari tanggal 24 Agustus sampai 6 September 2021. Dikatakan Taufiq, kebijakan PPKM Level 3 ini tidak membawa dampak terhadap pelaku usaha di Palopo. 

"Untuk pelaku usaha silakan jalan sesuai panduan protokol kesehatan (Prokkes), mengenai pembelajaran TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi tetap secara daring atau online. Kegiatan di masyarakat dibatasi 25% dari kapasitas tempat/gedung yang digunakan, rumah makan/warung, cafe, Warkop, pedagang kaki lima dan sejenisnya beroperasi sampai pukul 21.00 WITA dengan jumlah pengunjung maksimal 50%, sementara pasar (PNP dan Pasar Andi Tadda) buka sampai pukul 16.00 WITA, ketentuan pelaksanaan PPKM berisi 14 poin," Kadinkes. (ARSYAD/ABK)

PALOPO- Dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang berlangsung, Kamis (26/8/2021), Wakil Walikota (Wawali) Palopo, H Rahmat Masri Bandaso (RMB), terpilih secara aklamasi memimpin DPD II Partai Golkar Palopo. 

Pria yang akrab disapa RMB ini berhasil menahkodai DPD II Partai Golkar Palopo, setelah Ketua DPRD, Hj Nurhaenih Azis, memilih mundur dari persaingan sebagai calon ketua. Setelah mundur, Nurhaenih kabarnya akan didapuk sebagai Ketua Harian Partai Golkar Palopo. 

Usai terpilih aklamasi menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Palopo, RMB menyatakan siap membesarkan Partai Golkar di Palopo pada Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilgub, dan Pilwalkot Palopo 2024. 

Musda Golkar Palopo, dihadiri Ketua DPD I Sulsel, Taufan Pawe, Sekretaris DPD I, Andi Marzuki Wadeng, Ketua Bappilu, La Kama Wiyaka, Wakil Ketua Bidang Strategis, Herman Heizer, Zulham Arif, dll. Saat pembukaan Musda, hadir mewakili Walikota Palopo, Sekda, Firmanza DP. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA) 

PALOPO- Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerjasama Dinas Perindustrian Kota Palopo, Kamis (26/8/2021), menggelar pelatihan pengolahan biji kakao menjadi bubuk coklat di kalangan IKM. 

Kepala BPN Palopo, Didik Purnomo S.St MSi, mengemukakan pembinaan pelaku IKM perlu kolaborasi dari semua pihak, ia berharap pelatihan yang diadakan ini dapat membuat pelaku IKM semakin bersemangat dan bergairah karena mendapat tambahan wawasan dan keilmuan terkait usaha yang mereka buat. 

"Dari 100 pelaku yang kami (BPN) dampingi, kami utus 10 perwakilan dari pelaku IKM tuk mengikuti pelatihan ini," tandas Didik Purnomo.

Sementara, Kadis Perindustrian Palopo, H Burhan Nurdin, menyatakan pelaku IKM memang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak menuju kemandirian yang lebih tangguh. Dengan banyaknya produk IKM yang bermunculan, ke depan diharapkan ada sentra pemasaran produk IKM yang hadir di Palopo. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Salah-satu fokus utama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) saat ini, mewujudkan pemulihan ekonomi daerah. Hal itu dikatakan Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, di kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TPKAD wilayah Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja Utara, Kamis (24/8/2021), di Aula Hotel Harapan Palopo. 

"Percepatan pemulihan ekonomi di tengah masa pandemi COVID-19, mesti dibarengi semangat kebersamaan. Melalui Monev, kinerja TPKAD diharapkan semakin efektif dan efisien, dengan mengacu analisis kesesuaian antara rencana program perluasan akses keuangan, serta dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah," tandas Judas Amir. 

Monev TPKAD ini dihadiri Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pemprov Sulsel, Dr Since Erna Lamba SP MP, Kepala OJK 6 Sulampua, anggota Forkopimda Palopo, dan pimpinan OPD. 

Selaku ketua panitia, Since Erna Lamba mengemukakan, menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling berkolaborasi mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tujuan Monev, bagaimana supaya program TPKAD mampu dirasakan betul masyarakat melalui perluasan akses keuangan bagi pelaku UMKM. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)