Aksi demo AMPI di DPRD Palopo. |
Unjuk rasa tersebut awalnya berjalan damai, massa AMPI yang berasal dari beberapa perguruan tinggi di Palopo seperti IAIN, UNCP, Unanda, STIKES Sawerigading, dan Unismuh menggelar long march dengan berjalan kaki dari kampus masing-masing menuju gedung DPRD Palopo. Di gedung DPRD, para mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan ke pemerintah RI.
Tuntutan mereka antara lain, mendesak Presiden RI menolak penetapan revisi UU KPK, mendesak pemerintah menghapus BPJS dan kembali ke Jamkesmas dan Jamkesda. Tuntutan berikutnya, menolak RUU Pertanahan, RUU Pesantren, RUU KUHP, mendesak pemerintah mengusut pelaku pembakaran hutan dan lahan, menolak RUU Ketenagakerjaan, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Hari ini, kami meminta Presiden RI segera turun karena tidak bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat selama ini banyak menyakiti hati kami," tegas Ari Putra Daliman, saat menyampaikan orasinya.
Sambil membacakan orasi secara bergantian, massa pendemo juga terlihat melakukan pembakaran ban-ban bekas.
Situasi sempat memanas, mahasiswa dan aparat gabungan terlibat aksi saling kejar, petugas menembakkan gas air mata, sementara mahasiswa membalas dengan lemparan batu. Bagian depan kantor DPRD mengalami kerusakan kecil, namun situasi ricuh tersebut berhasil dikendalikan aparat keamanan. (TOM)
Tidak ada komentar: