PALOPO- Cabang kedua Ayam Geprek Najwa yang berlokasi di Jl Dr Ratulangi, Kota Palopo resmi beroperasi. Outlet Ayam Geprek Najwa terbaru di Palopo itu, diresmikan Asisten 2 Pemkot Palopo Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ilham Hamid, Kamis (28/8/2025).

Untuk diketahui, cabang pertama Ayam Geprek Najwa beralamat di Jl Anggrek, samping SMAN 3 Palopo.

Owner Ayam Geprek Najwa, Edi Irfan, mengungkapkan, dirinya membuka usaha ini dari nol, berasal dari kos-kosan ia kini memiliki dua gerai rumah makan Ayam Geprek Najwa. Ia berharap, usahanya itu dapat menjadi brand lokal atau brand lokal hero.

Saiful, komunitas Tangan di Atas (TDA) mengemukakan, awalnya usaha Ayam Geprek Najwa hanya bermodalkan Rp200 ribu, di Lapangan Pancasila. Namun, tak dinyana usaha ini laris manis hingga sukses memiliki 2 cabang.

Sementara, Asisten 2, Ilham Hamid, menyampaikan selamat atas grand opening gerai Ayam Geprek Najwa cabang kedua tersebut. Ilham Hamid menyebutkan, kesuksesan Ayam Geprek Najwa ini, sejalan 25 program unggulan Walikota Palopo, dan ia berharap komunitas TDA dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menghidupkan UMKM.

"Perjalanan usaha yang dilakoni owner Ayam Geprek Najwa, Edi Irfan, ini dapat menjadi pelajaran dan semangat bagi pelaku bisnis lainnya dalam merintis sebuah usaha, hal ini membuktikan ikhtiar yang sungguh-sungguh tak akan mengkhianati hasil," tandas Ilham Hamid. (TOM)

PALOPO- Terkhusus masyarakat pelanggan yang mengalami masalah dalam layanan air bersihnya, kini Perusahaan Umum Air Minum Daerah Tirta Mangkaluku (PERUMDA-TM) Kota Palopo, telah menyediakan layanan pengaduan melalui nomor kontak WhatsApp 085145320000. 

Informasi itu disampaikan Asmen Humas PERUMDA-TM Palopo, Wiwin Syamsuddin Toni, kepada awak media, Kamis (28/8/2025). 

Jadi, pelanggan yang keran airnya mampet di rumah, dapat menghubungi nomor pengaduan yang disediakan PERUMDA-TM Palopo. 

"Kita membuka saluran pelayanan di nomor WA 085145320000, masyarakat bebas mengakses untuk mendapatkan pelayanan air bersih dari PERUMDA-TM," terang Wiwin S Toni. (ADVERTORIAL)

PEMBANGUNAN infrastruktur di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, seharusnya menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Bersumber dari uang pajak/retribusi yang disetor masyarakat. Namun, sorotan tajam kini tertuju pada proyek Rehabilitasi Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Palopo tahun 2024, dengan pagu anggaran Rp900 juta, yang dikelola Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan, memicu kecurigaan publik: apakah tender ini benar-benar transparan, atau hanya topeng untuk kepentingan segelintir pihak?

Transparansi yang Tersandung

LPSE, yang bertugas menjamin pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, wajib mematuhi 17 Standar LKPP untuk memastikan proses tender terbuka dan adil. Namun, dugaan ketidakprofesionalan Unit Layanan Pengadaan (ULP) mencuat. Tuduhan bahwa tender sengaja diatur untuk menguntungkan rekanan tertentu mencoreng proyek yang seharusnya menjadi simbol efisiensi anggaran. Kegagalan pengawasan, baik dari LPSE maupun Dinas PUPR, terlihat jelas dari temuan BPK. Lebih mengkhawatirkan, informasi pemenang tender, termasuk asal perusahaan, sulit diakses di situs LPSE (https://lpse.palopokota.go.id). Apakah ini kelalaian biasa, atau upaya sengaja menutupi fakta?

Dinas PUPR, yang mengemban tanggung jawab teknis, tak luput dari kritik. Meski Kepala Dinas PUPR, Herianto, pernah menunjukkan langkah positif melalui Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada 2022, kasus-kasus di dinasnya melemahkan kepercayaan publik. Pemeriksaan Unit Tipikor Polres Palopo terhadap proyek pengendalian banjir Rp30 miliar (2024) dan temuan BPK pada Rehab Rujab Wali Kota memperlihatkan celah pengawasan yang serius. Kadis PUPR, sebagai pimpinan, tidak bisa lepas dari tanggung jawab atas kegagalan administratif ini.

Bayang-Bayang Kolusi dan Ketidakadilan

Spekulasi bahwa perusahaan dari Kabupaten Luwu mendominasi tender di Palopo memicu pertanyaan ? Ketiadaan data publik di LPSE memperkuat dugaan adanya preferensi regional, bahkan kolusi. Padahal, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, yang diubah oleh Perpres No. 46 Tahun 2025, menegaskan prinsip persaingan sehat dan transparansi. Kegagalan mempublikasikan hasil tender melanggar Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021, yang mewajibkan keterbukaan informasi. Skandal pengadaan bukan hal baru di Palopo. Kasus korupsi pengadaan pipa Rp15 miliar pada 2016, yang merugikan negara Rp5,5 miliar, menjadi pengingat bahwa sistem pengadaan di kota ini rentan disalahgunakan.

Langkah Menuju Perbaikan

Pemerintah Kota Palopo harus bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan. Pertama, LPSE wajib mempublikasikan data lengkap pemenang tender, termasuk nama perusahaan, alamat, dan hasil evaluasi. Kedua, Dinas PUPR harus melakukan audit internal menyeluruh untuk mengatasi kelemahan pengawasan. Ketiga, temuan BPK harus ditindaklanjuti dengan investigasi oleh penegak hukum. Keempat, pelibatan masyarakat dan media sebagai pengawas independen harus digalakkan. Langkah Pj Wali Kota Palopo dalam Survei Penilaian Integritas KPK 2025 dan Pakta Integritas Kadis PUPR adalah awal yang baik, tetapi tanpa tindakan nyata, semua hanya janji kosong.

Harapan dari Infrastruktur yang Inklusif

Di tengah sorotan, Palopo juga menunjukkan titik cerah. Alokasi dana Rp11,9 miliar dari APBN melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk revitalisasi Jalan Andi Bintang (Rp7,9 miliar) dan pembangunan Jembatan Kambo-Battang (Rp4 miliar) menjadi bukti komitmen pembangunan. Jalan Andi Bintang, urat nadi ekonomi Kecamatan Sendana, dan Jembatan Kambo-Battang di Kecamatan Mungkajang, bukan sekadar proyek fisik, tetapi simbol konektivitas dan pemerataan. Wali Kota Hj. Naili Trisal, bersama Akhmad, dengan visi “Palopo Baru,” menunjukkan langkah konkret menuju pembangunan inklusif. Namun, transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas konstruksi harus dijaga ketat, dengan masyarakat sebagai pengawas aktif.

Palopo Baru: Visi Keadilan

Rehabilitasi Rujab Wali Kota 2025, yang menelan Rp600 juta dari pajak rakyat, seharusnya menjadi simbol kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan sumber kontroversi. Palopo sedang menulis babak baru menuju kesejahteraan. Infrastruktur yang memadai adalah jembatan menuju keadilan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi mendatang. LPSE dan Dinas PUPR harus membuktikan komitmen mereka dengan fakta, bukan kata-kata. Palopo Baru bukan sekadar slogan, tetapi visi nyata untuk pembangunan yang transparan, inklusif, dan berpihak pada rakyat. Masyarakat menanti bukti, bukan janji. (MUBARAK DJABAL TIRA)

PALOPO- Pos Bantuan Hukum (Posbankum) pertama di Kota Palopo, tepatnya di Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, resmi diluncurkan pada Rabu pagi. Peresmian yang berlangsung di Kantor Lurah Ponjalae ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Heny Widyawati, SH, MH. Kehadiran Posbankum ini menjadi terobosan penting untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya warga pesisir.

Dalam sambutannya, Heny Widyawati mengapresiasi inisiatif pendirian Posbankum di tingkat kelurahan. “Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum. Posbankum Ponjalae akan memudahkan masyarakat mengakses layanan hukum hingga ke tingkat paling bawah,” ujarnya penuh semangat. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan upaya strategis untuk memperluas jangkauan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Acara peresmian dihadiri oleh Camat Wara Timur Pardi Wahyudi, Kepala Bagian Hukum Kota Palopo Mas Ali, advokat LBH Bumi Sawerigading Sahrul SH, serta jajaran pemerintah kelurahan. Antusiasme warga turut memeriahkan suasana, menandakan harapan besar terhadap manfaat Posbankum ini.

Sementara itu, Lurah Ponjalae, Gerhany Djafar, menjelaskan bahwa Posbankum ini, menyediakan empat layanan utama: informasi dan konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum, mediasi penyelesaian sengketa, serta rujukan hukum lanjutan untuk kasus tertentu. “Layanan ini terbuka untuk semua, terutama warga pesisir yang selama ini kesulitan mengakses layanan hukum formal,” katanya. Ia berharap Posbankum menjadi solusi praktis sekaligus mendorong ketenteraman di lingkungan kelurahan.

Dengan diresmikannya Posbankum Ponjalae, Pemerintah Kota Palopo optimistis masyarakat dapat merasakan layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Inisiatif ini diharapkan menjadi model bagi kelurahan lain di Palopo untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warga. (MUBARAK DJABAL TIRA)

MAKASSAR- Seleksi jabatan atau Uji Kompetensi (Job Fit) digelar Pemkab Luwu, Rabu (27/8/2025), di Makassar. Kegaitan yang dibuka Wakil Bupati (Wabup) Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu ini, diikuti sedikitnya 33 peserta yang mengincar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, berlangsung di Gedung UPT Penilaian Potensi dan Kompetensi BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Wabup Dhevy Bijak dalam sambutannya menegaskan, Job Fit ini menuntut aparat birokrasi mampu beradaptasi, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kegiatan ini bukan sekedar lelang jabatan, namun momen refleksi diri membuktikan bahwa ASN Pemkab Luwu khususnya JPT Pratama siap menghadapi tantangan pembangunan dengan profesionalisme, integritas, dan karakter yang baik," tegas Dhevy Bijak seraya menambahkan Job Fit digelar secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Total peserta diundang ikut Job Fit sebanyak 33 orang, namun Kepala Badan Kesbangpol, H Kamal, tidak hadir karena sakit. Peserta akan ditangani penguji dari akademisi Universitas Bosowa, Prof Agus Salim selaku Ketua Pansel, Sekda, H Sulaiman, Kepala BKPSDM Sulsel, Erwin Sodding, akademisi IPDN Kampus Sulsel, Hamzah Jalante, dan akademiI UMI, Dr Ilham Labbase. (RILIS-TOM)

MAKASSAR- Kebocoran pipa High Sulphur Fuel Oil (HSFO) milik PT Vale Indonesia Tbk di Kecamatan Towuti, Sulawesi Selatan, kembali mencoreng citra industri pertambangan. Insiden ini bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan bukti nyata lemahnya pengawasan lingkungan dan kelalaian perusahaan dalam menjaga standar keselamatan. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Sulawesi Selatan (LMND Sulsel) mengecam keras PT Vale, menilai kasus ini sebagai kejahatan ekologis yang tak bisa dibiarkan.Dampak kebocoran ini sangat menghawatirkan. Lima desa—Lioka, Asuli, Timampu, Patompi, dan Baruga—yang berada di wilayah Kecamatan Towuti, terdampak langsung. Area seluas 38 hektare kini tercemar, mengancam ekosistem, kesehatan warga, dan perekonomian lokal. Kandungan belerang tinggi dalam HSFO mencemari tanah dan air, meninggalkan luka lingkungan yang sulit pulih. “PT Vale harusnya menjadikan keselamatan lingkungan sebagai prioritas, bukan hanya mengejar keuntungan,” tegas Arjuna Swara, Sekretaris Wilayah LMND Sulsel, yang juga alumni Teknik Pertambangan.

Respons PT Vale atas insiden ini dinilai jauh dari memadai. Ketua LMND Sulsel, Adri Fadhli, menyebut sikap perusahaan cenderung defensif, seolah ingin menutupi kelalaian dengan dalih “kecelakaan teknis.” Publik, kata Adri, tidak butuh istilah-istilah rumit, melainkan kepastian hukum. Pasal 98 dan 99 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tegas mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku pencemaran. Direksi, pengurus, hingga pemilik modal harus bertanggung jawab di depan hukum. “Tidak ada kompromi,” ujar Adri. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) siap menjerat pelaku kelalaian yang membahayakan masyarakat, menyebabkan luka, hingga kematian.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memperketat pengawasan terhadap industri pertambangan dan energi. Ironisnya, PT Vale yang beberapa waktu lalu menerima penghargaan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) justru gagal menjaga komitmen lingkungan. Belum lagi, maraknya penambang liar di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang beroperasi tanpa izin semakin memperparah situasi. Aktivitas ekstraktif semacam ini tak boleh hanya mengutamakan akumulasi kapital, tetapi juga harus memprioritaskan aspek sosial dan lingkungan.

LMND Sulsel menuntut PT Vale melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki sistem pencegahan kebocoran, dan bersikap transparan. Jika langkah ini tidak diambil, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan terus terkikis. Lebih dari itu, kasus ini harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan keadilan lingkungan. Masyarakat Sulawesi Selatan tidak boleh terus menjadi korban dari kelalaian perusahaan besar. Hukum harus ditegakkan, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanpa tindakan tegas, bencana serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang. (MUBARAK DJABAL TIRA)

MOROWALI- Di masa persidangan III tahun sidang 2024-2025, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Morowali, Sultanah Hadie, Rabu (26/8/2025), melakukan kunjung ke daerah pemilihan (Dapil) I yang ia wakili saat maju pada Pileg 2024 lalu. 

Dalam kunjungan Dapil-nya itu, Legislator Partai Demokrat ini, mendatangi Dusun 3 Lala, Desa Bahomoleo, Kecamatan Bungku Tengah, kehadirannya di sana untuk menjaring aspirasi warga. 

Kedatangan Sultanah Hadie di wilayah Bahomoleo, tak disia-siakan warga setempat, saat berdialog dengan wakil rakyatnya, warga Bahomoleo menyampaikan sejumlah uneg-uneg dan aspirasi.