Ketua DPRD Palopo, Hj Nurhaenih dan Sekda Palopo, H Firmanza DP, di sidang paripurna penetapan rekomendasi DPRD atas LKPj Walikota Palopo TA 2022.

PALOPO- Setelah melalui serangkaian pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar), akhirnya DPRD Kota Palopo dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Hj Nurhaenih, dan Wakil Ketua II, Irvan  Majid ST, Jumat (28/4/2023), menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palopo Tahun Anggaran (TA) 2022.

"Rekomendasi dewan atas LKPj Walikota ditetapkan melalui rapat paripurna, setelah sebelumnya melewati pembahasan Banggar dan TAPD Pemkot Palopo," terang Ketua DPRD, Hj Nurhaenih.

Sementara jurubicara Banggar, Muh Mahdi, menguraikan pada hakekatnya LKPj Walikota 2022 ini merupakan progress report kinerja penyelenggaraan pembangunan Pemkot Palopo yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan meliputi RPJMD Palopo 2018-2023 dan RKPD 2022 serta perubahannya, dan LKPj Walikota disajikan secara sistematika mengacu Permendagri No: 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 13/2019, di mana tak dapat dipungkiri selama kurun waktu 1 tahun anggaran, telah banyak kemajuan pembangunan di Palopo.

Anggota dewan dari PPP itu, menguraikan tiga kebijakan umum yang tertuang dalam LKPj Walikota 2022 di antaranya pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Di 2022 target PAD Palopo Rp1.035.363.603.924 dan terealisasi Rp985.650.636.231 atau 95,20%. Sedang, komponen PAD lainnya hampir memenuhi target dan bahkan melampaui target seperti hasil retribusi daerah terealisasi Rp18.051.395.863 atau 138,79%. Banggar juga memberikan catatan ke Pemkot Palopo terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program kegiatan lingkup Pemkot.

"Banggar secara khusus meminta Pemkot mengevaluasi penyebab naiknya tingkat kemiskinan, memaksimalkan sumber-sumber PAD, mereformasi atau menggabungkan (merger) perangkat daerah yang tidak maksimal dalam penggunaan penyerapan anggaran sehingga biaya operasional perangkat daerah tidak minim lagi serta mereka dapat berinovasi. Pemkot juga diimbau melibatkan DPRD sebagai panitia seleksi (Pansel) dalam penentuan direksi Perusda, dan terakhir hasil job fit disampaikan ke DPRD berdasarkan rangking untuk menjawab kecurigaan masyarakat terkait Nepotisme," ucap Muh Mahdi.

Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, berterimakasih kepada DPRD yang telah mengagendakan rapat paripurna ini. Hal itu, kata Firmanza, menggambarkan komitmen dan kebersamaan menjalankan amanat UU sekaligus wujud pelaksanaan prinsip keseimbangan antara lembaga eksektif dan legislatif. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Ketua Bapemperda DPRD Kota Palopo, Bogi Harto Tahir SH.

PALOPO- Dalam rapat paripurna yang berlangsung, Jumat (28/4/2023) tadi, DPRD Kota Palopo menetapkan sebanyak 8 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas dan ditetapkan menjadi Perda pada tahun ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palopo, Bogi Harto Tahir SH, memaparkan ke-8 jenis Ranperda itu merupakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2023. 

"Dari 8 jenis Ranperda tadi, 3 di antaranya merupakan Ranperda wajib setiap tahun yaitu Ranperda APBD Palopo TA 2024, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Palopo 2022, serta Ranperda Perubahan APBD Palopo TA 2023. Selain itu, juga ada 3 Ranperda yang diusulkan Pemkot Palopo dan telah dilengkapi naskah akademik yakni Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Ranperda Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah Luwu di Kota Palopo, serta Ranperda Penyertaan Modal PERUMDA Tirta Mangkaluku," urai Bogi Harto. 

Berikutnya, legislator Partai Gerindra Palopo ini menambahkan masih ada 2 Ranperda yang tertinggal di 2022 bakal lanjut dibahas di tingkat Pansus II DPRD masing-masing Ranperda Kepemudaan serta Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat. "Dari hasil pembahasan, Bapemperda bersepakat berdasarkan analisis kebutuhan Perda Palopo maka kami hanya bisa mengusulkan 8 Ranperda untuk digodok dan disahkan menjadi Perda," pungkas Bogi Harto. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H Farid Kasim Judas, di acara rembuk stunting Kota Palopo 2023.

PALOPO- Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Jumat (28/4/2023), menggelar acara rembuk stunting yang dipimpin Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, H Farid Kasim Judas SH MSi MH. 

Dalam laporannya, Farid Kasim Judas mengingatkan pentingnya mencegah kasus stunting baru. Maka itu, diperlukan penguatan edukasi mencerdaskan calon ibu dan bayi dengan berperilaku prioritas terhadap kandungannya. Biasanya, kasus stunting terjadi akibat faktor lingkungan tempat tinggal dan ekonomi. Capaian penanganan stunting selama ini, sambung FKJ--, sapaan akrab Farid Kasim Judas, atas adanya kerja sama dan dukungan seluruh stakeholder di Palopo, utamanya Camat dan Lurah hingga Babinsa/Bhabinkamtibmas di tingkat RT/RW kelurahan. 

"Stunting di Palopo berhasil dikendalikan, melalui rembuk stunting ini kita harapkan tak ada lagi kasus stunting baru yang muncul. Dengan adanya pemberian makanan tambahan, terjadi penurunan stunting secara signifikan dari 344 kasus turun menjadi 291 kasus, artinya sebanyak 53 anak telah sembuh dari stunting," papar Farid Kasim Judas.

Sementara Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi yang hadir mewakili Walikota, mengemukakan Pemerintah RI menjadikan target penurunan stunting sebagai strategi acuan semua pihak dalam mengendalikan stunting. Dengan adanya keterpaduan, baik pemerintah maupun TNI/Polri, maka Palopo menargetkan pada 2024 nanti sudah zero stunting, tersisa 291 kasus stunting yang akan disembuhkan. Camat dan Lurah juga diminta bekerja maksimal, melaksanakan pendampingan tidak hanya pada anak yang bergejala stunting, tetapi dimulai saat perkawinan hingga persalinan. Di penghujung acara, diadakan penandatanganan komitmen bersama terkait percepatan penurunan stunting. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Kepala BKPSDM Kota Palopo, Farid Kasim Judas.

PALOPO- Dihadiri Kepala BKPSDM Palopo, H Farid Kasim Judas SH MSi MH, dua Lurah di Kota Palopo, Jumat (28/4/2023), menjalani serah terima jabatan (Sertijab). Mereka yang mengikuti Sertijab, yakni Lurah Songka dari Akmal Bakti S.Sos ke Firman Arief S.AN, dan Lurah Battang Barat dari Arifin M S.AN ke Adam S.Sos.

Kepala BKPSDM Palopo, Farid Kasim Judas mengimbau kepada Lurah yang diberi tugas dan amanah agar selalu berada di tengah masyarakat, dan menangani setiap keluhan mereka. 

"Lurah harus lebih bermasyarakat atau dekat dengan warganya, sehingga program yang akan dilaksanakan bisa cepat tersosialisasi. Selain itu, Lurah dituntut mampu menjaga koordinasi yang baik dengan para RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat lainnya," ujar FKJ--, sapaan Farid Kasim Judas. 

Kepada Camat, Lurah, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen terkait lainnya diharapkan agar bersama-sama menjaga wilayahnya agar lebih nyaman, aman, dan kondusif. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Plt Dirut RSUD Sawerigading Palopo, Irsan Anugrah.

PALOPO- Kronologis penemuan ular berbisa jenis Black Boiga di RSUD Sawerigading, ternyata bukan di kamar pasien berdasarkan informasi dari pengelola ular yang telah dievakuasi petugas Damkar Palopo itu pertama kali ditemukan di salah-satu ruangan kosong. 

Plt Dirut RSUD Sawerigading, Irsan Anugrah SKM MM, dalam keterangan persnya, Jumat (28/4/2023), menjelaskan bahwa ular yang dimaksud ditemukan di ruang Flamboyan lantai satu yang dalam kondisi kosong. "Tak benar, kalau ular itu disebutkan masuk ke ruang perawatan pasien," bantah Irsan Anugrah.

Sudah lebih dari sebulan yang lalu atau tepatnya sebelum bulan suci Ramadhan, ruang Flamboyan yang diperuntukkan bagi pasien korban nafza dan gangguan kejiwaan tersebut kosong. Letaknya, lanjut Irsan Anugrah, memang dekat dengan kebun warga. Dalam waktu dekat, ruangan itu segera dibenahi dengan dipasangi terali besi. 

Irsan Anugrah berharap, keluarga pasien tidak perlu khawatir karena ular tidak akan masuk ke ruang pasien. Penjelasan Irsan Anugrah ini, diperkuat keterangan Dewan Pengawas RSUD Sawerigading, As'ad Syam, yang memastikan pada saat ular ditemukan ruang Flamboyan dalam keadaan sudah lama kosong tak berpenghuni. Sekedar informasi, RSUD Sawerigading akan membuka dua layanan baru yaitu unit rehabilitasi pasien korban nafza dan layanan pasien gangguan jiwa. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Kepala BKPSDM Palopo, H Farid Kasim Judas (FKJ).

PALOPO- Hadir mewakili Walikota, Kepala BKPSDM Kota Palopo, H Farid Kasim Judas SH MSi MH, Kamis (27/4/2023), ikut menyaksikan acara serah terima jabatan (Sertijab) Lurah Luminda, Kecamatan Wara Utara, dari Adria Sigele ST, kepada Frangki SAN. 

Pejabat lama, Adria Sigele, merasakan banyak suka dan duka yang ia rasakan selama menjabat Lurah di Luminda. "Terimakasih keluargaku sang Lumindaran khususnya RT dan RW yang telah mendukung kami selama ini, mari kita mendukung program yang akan dibawa Lurah yang baru," ajaknya.

Lurah Luminda yang baru, Frangki, mengungkapkan dirinya ditugaskan oleh Walikota untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, kepada seluruh sang Lumindaran diharapkan membangun Luminda dalam bingkai kebersamaan. 

Sementara, Kepala BKPSDM, Farid Kasim Judas yang akrab disapa FKJ, menyebut Sertijab yang berlangsung pada hari itu bagian dari pembinaan karir yang ditempuh tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Pada intinya, Adria Sigele dan Frangki sama-sama layak mendapatkan promosi jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan mereka sebelumnya. 

Ia mengingatkan, seluruh perangkat pemerintahan harus kompak dan solid menjalankan tugas, tidak ada alasan Sekcam tak sejalan dengan Camat-nya, begitu pula Seklur dan Lurah mesti seirama dalam melayani dan mengayomi warganya dengan bersikap adil. Terutama, apabila ada bantuan yang turun pemerintah tidak boleh membeda-bedakan warganya.

Menurutnya, di kelurahan ada 20 Satgas yang bisa dioptimalkan membantu RT/RW dan Lurah melakukan pendataan terhadap penerima manfaat bantuan sosial. Para Lurah juga diingatkan, menjaga warganya dari ancaman gizi buruk. "Lurah mesti peka, jangan biarkan ada warga yang tidak makan hingga terkena gizi buruk," imbuhnya. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Kabag Pemerintahan Pemkot Palopo, Latief Abduh.

PALOPO- Disinyalir kuat ada oknum ASN memalsukan data absensinya selama satu tahun terakhir, Pemkot Palopo mengendus pemalsuan absensi tersebut melibatkan lebih dari satu ASN. 

Kabag Pemerintahan Pemkot Palopo, Latief Abduh, Kamis (27/4/2023), mengungkapkan sesuai penelusuran yang dilakukan dugaan pemalsuan absensi elektronik itu terjadi di salah-satu kelurahan di Kota Palopo.

"Bukti-bukti yang kami temukan, oknum ASN tersebut memalsukan data kehadirannya dibantu teman sekantornya. Sangat jelas, ini merupakan suatu pelanggaran, bahkan merugikan keuangan daerah karena Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayar, sementara yang bersangkutan tak pernah masuk kantor," terang Latief Abduh. 

Kini, temuan tersebut sudah ia laporkan ke Walikota Palopo. Pihaknya, sambung Latief Abduh, tinggal menunggu petunjuk dari Walikota. Namun yang pasti, pemalsuan data absensi hingga menimbulkan kerugian negara jelas merupakan sebuah tindakan pidana. (RLS/ABK)