MASAMBA- Di antara hamparan sawah yang kerap bersalin rupa menjadi genangan lumpur, asa warga Kecamatan Malangke kini tertuju pada deru mesin konstruksi yang dijanjikan hadir pertengahan tahun ini. Pembangunan tanggul permanen senilai Rp 43 miliar bukan sekadar urusan memancang beton di bibir Sungai Masamba dan Baliase, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk memutus siklus kecemasan warga yang bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang luapan air. Namun, di tengah gemuruh rencana tersebut, transparansi kini menjadi mahar yang ditagih publik agar megaproyek ini tak sekadar megah di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi benteng keselamatan rakyat.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga April 2026, kepastian anggaran tersebut telah ada sejak awal tahun. Saat ini, fokus utama terletak pada percepatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ).
Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, dalam peninjauan lapangan awal April ini, menegaskan bahwa penanganan Sungai Masamba dan Sungai Baliase yang melintasi Malangke merupakan prioritas mutlak. Pemerintah daerah berupaya mengejar tenggat waktu agar pengerjaan fisik dapat dimulai sebelum puncak musim hujan tiba.
Sesuai linimasa, proses finalisasi teknis dan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei. Jika tahapan tender berjalan tanpa kendala, peletakan batu pertama (groundbreaking) diprediksi terlaksana pada Juni atau Juli mendatang.
Kendati disambut baik, rencana proyek bernilai fantastis ini memicu suara kritis dari elemen mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Malangke Raya (HIMALAYA) mempertanyakan tindaklanjut proyek tersebut, melalui rilis yang diterima oleh media, HIMALAYA mendesak transparansi pengelolaan anggaran Rp 43 miliar tersebut.
Formatur Ketua Umum HIMALAYA Sulfiardi menyatakan, besarnya nilai proyek menuntut keterbukaan informasi yang utuh kepada publik. Ia menilai, selama ini penyampaian progres pembangunan oleh pemerintah daerah masih bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi teknis yang dibutuhkan masyarakat.
"Ini uang negara dengan nilai Rp 43 miliar. Jangan hanya menampilkan narasi yang terlihat baik di media sosial, tetapi dokumen perencanaan dan penggunaan anggarannya tidak dibuka secara transparan," ujar Sulfiardi.
HIMALAYA menekankan empat poin krusial, yakni keterbukaan dokumen anggaran, integrasi pembangunan dengan rehabilitasi lingkungan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta efektivitas penggunaan dana.
Bagi warga Malangke, pembangunan tanggul ini bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan pertaruhan keselamatan pemukiman dan keberlanjutan mata pencaharian yang selama ini kerap terendam luapan sungai. Pemerintah daerah kini ditantang untuk membuktikan bahwa proyek besar ini dapat berjalan akuntabel dan tepat sasaran. (RLS)
Posting Komentar untuk "Membendung Banjir Malangke, Menagih Akuntabilitas Anggaran"