Kepala Puskesmas Sendana Palopo, Muhammad Mun'im S.Farm Apt.

PALOPO- Kabar gembira bagi masyarakat Kecamatan Sendana, Kota Palopo. Mulai di awal tahun 2021 mendatang, Puskesmas Sendana akan membuka pelayanan rawat inap untuk para pasien. 

Informasi itu dikatakan Kepala Puskesmas (Kapus) Sendana, Muhammad Mun'im S.Farm Apt, kepada wartawan Koran Akselerasi, Kamis (1/10/2020). Ia memaparkan, saat ini pihaknya tengah membangun gedung ruang rawat inap dengan anggaran Rp4.567.044.355.00. 

"Layanan gedung baru yang akan difungsikan pada 2021 nanti, mencakup rawat inap untuk pasien umum, poly gigi, ruang persalinan, lab, IGD, dll. Ruang rawat inap pasien umum ini, berkapasitas enam tempat tidur," urai Boim--, sapaan akrab Muhammad Mun'im. 

Selain gedung rawat inap-IGD, Puskesmas Sendana juga membangun rumah dinas untuk petugas Puskesmas dengan anggaran Rp332.500.000.00. Sekedar informasi, proyek gedung ruang rawat inap PKM Sendana ini dikerja oleh PT Arkana Sinergi Indonesia, sedang pembangunan rumah dinas PKM Sendana ditangani oleh CV Wita Jaya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA) 

Walikota Palopo, HM Judas Amir, saat menghadiri rapat paripurna di DPRD.

PALOPO- Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Kota Palopo TA 2020, akhirnya resmi disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Kepastian itu, tertuang dalam keputusan bersama No: 2/DPRD/IX/2020 dan No: 360/IX/2020 yang ditandatangani Walikota Palopo, HM Judas Amir, dan Ketua DPRD, Hj Nurhaenih Azis Bustam, Rabu (30/9/2020), di ruang rapat paripurna DPRD. 

Walikota HM Judas Amir dalam rapat paripurna menginformasikan dalam waktu dekat, Pemkot Palopo, DPRD, dan tokoh masyarakat akan menggelar diskusi besar dengan menghadirkan pembicara dari pusat. Melalui diskusi tersebut, seluruh elemen di Palopo, baik itu pemerintahnya, anggota DPRD-nya, masyarakatnya, dan segenap stakeholder semakin cerdas utamanya dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. 

Sebelumnya, Baharman Supri, menyampaikan laporan pembahasan badan anggaran (banggar) sebagai bentuk implementasi kemitraan eksekutif dan legislatif dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat Palopo. 

"Ranperda APBD-P ini, telah dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran perubahan di tiap organisasi perangkat daerah, kebijakan itu tercermin dalam KUA/PPAS," tandas Legislator Partai Golkar tersebut. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

Walikota Palopo, HM Judas Amir, di acara peletakkan batu pertama pembangunan kantor PT Makassar Raya Motor Palopo.

PALOPO- Secara resmi, Walikota Palopo, HM Judas Amir, Senin (28/9/2020), menghadiri seremoni pembangunan showroom Daihatsu PT Makassar Raya Motor (MRM) Cabang Palopo. 

Acara ini dihadiri Dirut PT Makassar Raya Motor, Halim Kalla, Kapolres Palopo, AKBP Alfian Nurnas SIk SH MH, Kasdim 1403/SWG, Mayor (Inf) Suparman, Kepala BKPSDM Palopo, Farid Kasim Judas, Camat Wara Timur, Arham Bahri, Lurah Surutanga, Asri Amir, dan lain-lain. 

Walikota HM Judas Amir usai melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kantor Daihatsu PT Makassar Raya Motor di Jalan Andi Kambo, menyampaikan kehadiran showroom Daihatsu PT Makassar Raya Motor ini, akan membawa dampak yang besar tidak hanya untuk masyarakat luas, namun juga untuk pemerintah daerah. 

Direktur Utama PT Makassar Raya Motor, Halim Kalla, menjelaskan pembangunan gedung baru semata-mata untuk lebih meningkatkan pelayanan PT Makassar Raya Motor selak dealer Daihatsu di Luwu Raya kepada para konsumen. Untuk itu, pihaknya merencanakan gedung tersebut rampung dalam 6 bulan ke depan. PT Makassar Raya Motor juga berkomitmen penuh memberi pelayanan dan service memuaskan untuk seluruh customer. (TOM) 

Walikota Palopo, HM Judas Amir, saat mengikuti business gathering PBI Provinsi Sulsel.

PALOPO- Sebagai implementasi program Pemulihan Ekononi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19, Perwakilan Bank Indonesia (PBI) Provinsi Sulawesi Selatan, menggelar businnes gathering, Kamis (24/9/2020), dengan mengangkat tema Menciptakan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan untuk Indonesia Maju. Business Gathering ini, diikuti jajaran Pemkot Palopo secara virtual. 

Walikota Palopo, HM Judas Amir, didampingi Kepala DPKAD, HM Samil Ilyas, dan Asisten II, Muh Taufik, hadir dalam pertemuan tersebut. Kepala PBI Sulsel, Bambang Kusmiarto, dalam kesempatan itu, menguraikan program PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivias perekonomiannya. 

Menurutnya, BI telah mendorong digitalisasi pembayaran dan on boarding UMKM di masa pandemi, seperti kemampuan adaptasi sebagai tantangan dan peluang untuk bangkit di masa pandemi. 

Saat membuka business gathering, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, berharap perekonomian Sulsel segera bangkit dan pemerintahan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia yakin, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota di Sulsel, bahu membahu menjadikan daerah ini sebagai primadona bagi investor di Indonesia. (RLS-TOM) 

Kegiatan Rakor FKDD yang digelar Badan Kesbangpol Palopo.

PALOPO- Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar aparat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah masyarakat, Badan Kesbangpol Palopo, Rabu (23/9/2020), menggelar rapat koordinasi (Rakor) Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD). 

Kepala Badan Kesbangpol Palopo, Drs H Baso Sulaiman menghimbau agar seluruh elemen terkait harus bersinergi dalam melakukan deteksi dini potensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Selain itu, kerjasama antar instansi perlu terus ditingkatkan. Terkait pelaksanaan pilkada serentak di Sulsel, masyarakat dan pihak terkait lainnya diminta menerapkan disiplin protokol kesehatan guna memutus penyebaran wabah COVID-19. 

Sementara, Sekretaris Kesbangpol Palopo, M Taufik Qurrahman, memaparkan diskusi  dilaksanakan agar kelancaran aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Ia menambahkan, situasi keamanan dan ketertiban di Palopo saat ini dalam keadaan kondusif. 

Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Palopo, Rahma Mustam kepada menyampaikan rakor FKDD diikuti sekitar 21 peserta. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Kasat Intelkam Polres Palopo, AKP IGN Suarnita, beserta KBO Satintelkam Polres Palopo, Iptu Unias Tangkin, Dan Unit Intel Kodim 1403/SWG, Letda (Inf) Haris Hasan, perwakilan tokoh masyarakat, dll. (RLS) 

Wakil Walikota Palopo, H Rahmat Masri Bandaso.

PALOPO- Rapat paripurna dengan agenda penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P Kota Palopo tahun anggaran 2020, resmi digelar DPRD Palopo, Selasa (22/9/2020). 

Penetapan KUA/PPAS itu, ditandai penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot dan DPRD. Pihak eksekutif diwakili Wakil Walikota Palopo, H Rahmat Masri Bandaso, sementara legislatif diwakili Ketua DPRD, Hj Nurhaenih Azis Bustam. 

"Rancangan KUA/PPAS ini, merupakan tahapan dari mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan yang diakibatkan perubahan asumsi. Sehingga, untuk memenuhi target awal dalam APBD, maka harus disesuaikan berdasarkan asumsi yang terjadi," terang Rahmat Masri Bandaso, dalam sambutannya di kegiatan paripurna DPRD Palopo. 

Perwakilan Banggar DPRD Palopo, Muhammad Mahdi, menyampaikan beberapa saran, diantaranya mengevaluasi kembali kegiatan atau program yang ada di perangkat daerah. (MUSAKKAR DJABAL TIRA) 

Penyaluran BST di Desa Baku-baku.

LUTRA- Jajaran Pemerintah Desa Baku-baku, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, resmi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BST) kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. 

Babinsa Koramil 1403-10 Malangke, Pelda Aspar, bersama Bhabinkamtibmas Polsek Malbar, Aiptu Hartono SH, Senin (21/9/2020), hadir mengawal dan mendampingi proses penyaluran BST ke masyarakat penerima. 

Informasi yang berhasil dihimpun, total penerima BST Desa Baku-baku, sebanyak 144 KK. "Proses penyaluran BST di Baku-baku berjalan aman, lancar, dan tertib. BST ini, diberikan pemerintah untuk membantu keuangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19," beber Pelda Aspar. 

Mengenai besaran BST yang diterima warga, sebesar Rp300.000/KK. Usai penyaluran BST, warga dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, pysical distancing, dan mencuci tangan dengan sabun. (RLS-TOM) 

Plt Kadis Perkim Palopo, Irfan Dahri S.STP MSi.

PALOPO- Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Palopo, dari 172 perusahaan  pengembang di Palopo, baru sekitar 27 pengembang yang belum menyerahkan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos)-nya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo. 

Hal itu disampaikan Plt Kadisperkim Palopo, Irfan Dahri S.STP MSi, Senin (21/9/2020), di ruang kerjanya. Menurut Irfan Dahri, pengelolaan fasum/fasos dari pengembang ke pemerintan, dilaksanakan dengan tujuan  membantu masyarakat memperoleh manfaat dari infrastruktur yang memadai untuk menunjang aktivitas para penghuni perumahan. 

"Mekanisme penyerahan fasum/fasos tersebut, diatur dalam Perda No: 4 tahun 2013 tentang mekanisme penyerahan sarana aktivitas perumahan," tandas Irfan Dahri. 

Terkait pelimpahan pengelolaan fasum/fasos perumahan, Disperkim Palopo telah dua kali menggelar diskusi bersama asosiasi pengembang di Palopo. "Untuk pengelolaan fasum/fasos perumahan, pengembang terlebih dahulu mengajukan usulan ke pemkot, dari usulan tersebut nantinya diverifikasi pemkot, sedangkan balik nama akan diproses oleh Dinas Pertanahan," kunci Irfan Dahri. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)