Pemdes Labota menggelar penyuluhan kepada warganya.

MOROWALI- Langkah antisipasi terhadap banjir, nampaknya mulai dipersiapkan Kepala Desa (Kades) Labota, Kecamatan Bahodopi, Ahmar, dengan menggiatkan pendataan ke masyarakat. 

Upaya pencegahan jatuhnya korban jiwa serta kerugian benda/material akibat banjir dilakukan Pemdes Labota menyusul tingginya curah hujan saat ini di wilayah tersebut. 

"Setiap malam, turun hujan deras. Sudah ada beberapa titik yang mengalami banjir, maklum saja Labota berada di dataran rendah, sehingga gampang tergenang air apabila intensitas hujan meningkat," kata Kades Labota, Ahmar. 

Hujan yang terus menerus mengguyur Labota, pun mengakibatkan volume air sungai meningkat. Akibatnya, tak jarang luapan air sungai ini sulit terbendung dan airnya sampai merembes ke rumah-rumah warga. "Kapasitas sungai kita sudah tidak mampu menampung tingginya debit air saat hujan mengguyur hampir setiap, ini penyebab banjir di sejumlah titik," sambung Ahmar. (FAUSIA WULANDARI HAFID)

Pencanangan GEMAPATAS di Morowali.

MOROWALI- Guna mengantisipasi praktik mafia tanah, Kantor BPN/ATR Morowali, Jumat (3/2/2023), mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS). Kegiatan yang dipusatkan di Desa Umpanga, Kecamatan Bungku Barat itu sekaligus dirangkai sosialisasi jadwal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Kepala Kantor ATR/BPN Morowali, H Muhammad Naim S.SiT MH, dalam rilisnya, Sabtu (4/2/2023), menjelaskan di 2023 pihaknya mendapat kuota 4000 PTSL dari pusat. Sekedar informasi, 9 Februari mendatang, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan PTSL dengan menghadirkan Kejaksaan Negeri dan Polres Morowali selaku narasumber. "GEMAPATAS dicanangkan secara serentak di Cilacap, Jawa Tengah, oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Hadi Cahyanto. Ditargetkan pemasangan 1 juta patok di 33 provinsi, untuk Sulteng targetnya 6500 patok, ajang ini diharapkan masuk rekor MURI 2023," imbuh Muhammad Naim. 

Program GEMAPATAS melindungi warga dari mafia tanah serta persoalan sengketa tanah. Dua desa di Bungku Barat, papar Muhammad Naim, Desa Umpanga dan Baho Reko-reko dijadikan pilot project kegiatan GEMAPATAS. 

Sekda Morowali, Yusman Mahbub, yang hadir mewakili Bupati, menyambut baik program GEMAPATAS. Ia berharap, GEMAPATAS dan program PTSL memberi rasa aman bagi rakyat. Terpisah, Kades Umpanga, H Samsudin, berterimakasih desanya masuk sebagai daerah percontohan di Morowali. Kegiatan ini, dihadiri Dandim 1311/MRW, Letkol (Inf) C Rusmanto MSc, Kapolres Morowali, AKBP Suprianto SIk MH, dan Kajari Morowali, Tenri A Waru SH MH, beserta Forkopimcam Bungku Barat. (DINAS KOMINFO/FAUSIA WULANDARI HAFID)

Walikota Palopo, HM Judas Amir, saat mencanangkan GEMAPATAS di Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat.

PALOPO- Dirangkaikan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023, Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, Jumat (3/2/2023), melaksanakan pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang dipusatkan di Kelurahan Lebang, Kecamatan Wara Barat. 

Sekedar diketahui, GEMAPATAS telah dicanangkan secara serentak se Indonesia yang acaranya dipusatkan di Cilacap, Jawa Tengah. Adapun arahan Walikota Palopo, dirinya menilai pencanangan GEMAPATAS merupakan wujud dari 'rakyat untuk rakyat' dalam arti seluruh tugas yang dilaksanakan saat ini muaranya sangat jelas yakni untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, ia menyerukan semua elemen terkait agar menyukseskan GEMAPATAS ini, sebagai upaya menjaga tanda batas tanah sehingga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah.

"Tanah yang belum bersertifikat kiranya segera diidentifikasi kemudian daftarkan. Hal ini, jangan diabaikan. Dengan program GEMAPATAS, nantinya akan menghindarkan anak cucu kita dari persoalan sengketa tanah. Kelak, mereka akan menikmati tanah kita dengan aman," ucap Walikota dua periode ini. 

Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Palopo, Didik Purnomo S.ST MSi, menyebut tujuan diluncurkannya GEMAPATAS guna menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat memasang dan menjaga tanda batas tanah miliknya, pemasangan patok tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah akan mengurangi ancaman sengketa lahan, selain itu kegiatan ini sebagai langkah awal mempersiapkan kegiatan PTSL terintegrasi 2023. 

"Program ini berpedoman Permen ATR/Kepala BPN Nomor: 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran PTSL, di mana terdapat pengumpulan data fisik yang sebelum pelaksanaannya diawali pemasangan tanda batas," kunci Didik Purnomo. 

Acara ini, turut dihadiri Kabid Aset BPKAD Palopo, Kabag Protokol, Camat Wara Barat, Lurah Lebang, serta warga selaku peserta penyuluhan. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Penyerahan daftar orangtua asuh pada apel percepatan penurunan angka stunting di Kota Palopo.

PALOPO- Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi (rakor) membahas masalah pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Jumat (3/2/2023), langsung menggelar apel siaga percepatan penurunan stunting yang dipimpin Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi. 

Apel diawali penyerahan daftar orangtua asuh secara simbolis, Sekda menyebutkan, sudah ada beberapa langkah yang akan ditempuh sekaitan pengendalian inflasi. Sementara untuk stunting, akan dilakukan berbagai terobosan agar kasus stunting di 2023 bisa menurun lagi. Sebagaimana diketahui, kasus stunting di 2022 lalu mengalami penurunan yang signifikan. Sedang mengenai masalah kemiskinan ekstrim, Pemkot telah menyampaikan data kepada seluruh Camat untuk diteruskan ke para Lurah agar dilaksanakan pendataan ulang di lapangan.

"Ya, penanganan stunting di Palopo tinggal dipermantap lagi, sebelumnya telah diangkat bapak dan ibu asuh dengan menggunakan sistem by name by address, terdapat 344 anak yang dibagi kepada kepala-kepala OPD, kepala sekolah, termasuk TNI dan Polri. Kita harus bantu Camat dan Lurah agar anak-anak di Palopo dapat keluar dari indikasi stunting. Harapan bapak Walikota, bekerjasamalah dengan baik, karena penanganan stunting merupakan tugas kemanusiaan," tegas Firmanza. 

Apel ini diikuti kalangan Forkopimda, para Asisten dan Staf Ahli, seluruh kepala OPD, Kabag se Pemkot Palopo, Camat-Lurah, serta peserta apel lainnya. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Begini kondisi Puskesmas Desa Munte.

LUTRA- Kondisi bangunan Puskesmas Desa Munte, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, kini sudah sangat memprihatinkan. Puskesmas yang sudah kelihatan tua dan rusak itu butuh rehab dari Pemkab Lutra. 

Bagian atas gedung banyak yang bocor dan bagian dinding sudah ada terlihat kropos, hal ini sedikit mengganggu pelayanan. 

Jika cuaca lagi tidak bersahabat, terkadang ibu hamil yang hendak bersalin terpaksa bersalin di rumah didampingi bidan desa. 

Pihak Puskesmas Munte tak ingin ambil resiko melayani persalinan di saat cuaca buruk karena rawan menimbulkan bahaya bagi pasien. (AKM)

Pelepasan 3 prajurit purna tugas Kodim 1311/MRW.

MOROWALI- Sebanyak 3 prajurit Kodim 1311/MRW, memasuki masa purna tugas alias pensiun, ketiga prajurit purnawirawan itu dilepas Dandim 1311/MRW, Letkol (Inf) Constantinus Rusmanto MSc, Kamis (2/2/2023), di Aula Serbaguna Makodim Morowali, Kompleks KTM Desa Bahomohoni. 

Selain pelepasan 3 personil yang purna tugas, Kodim 1311/MRW juga melaksanakan penerimaan personil baru yang tergabung dalam satuan Bintara sebanyak 4 orang. Acara ini, dihadiri Ketua Persit Cab 67 Dim 1311/Morowali, Wakil Ketua beserta pengurus Persit lainnya, perwira dan staf Kodim 1311/MRW, para Danramil, serta Bintara maupun Tamtama. Personil yang purna tugas masing-masing Mayor (Inf) Lanto Noverson, Mayor (Inf) HAR Hamzah, dan Mayor (Inf) HAR Yohanis Sepang. Ketiga prajurit purna tugas diwakili Mayor Hamzah, menyampaikan kesan dan pesan selama berdinas di TNI-AD

Dandim 1311/MRW, Letkol (Inf) Constantinus Rusmanto menjelaskan acara korps raport purna tugas ini dalam rangka pelepasan tiga Pamen di mana dua di antaranya Mayor (Inf) HAR Hamzah dan Mayor (Inf) HAR Yohanis Sepang pensiun dengan hormat mereka menerima pangkat penghargaan Mayor, dan satu lainnya atas nama Mayor (Inf) HAR Lanto Noverson Toparena sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan ada empat personil baru dari Bintara resmi bergabung ke Kodim 1311/MRW. Kegiatan ini, sebagai bentuk penghargaan terhadap prajurit yang purna tugas dengan dedikasi serta loyalitas yang kuat dalam menjalankan tugas pengabdian sebagai anggota TNI-AD. "Selama menjalankan tugas sebagai Danramil, Perwira Staf, maupun Perwira Penghubung, ketiganya mampu menjaga marwah TNI dengan baik," sebut Dandim Constantinus Rusmanto.

 

Atas nama keluarga besar Kodim 1311/MRW, ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ketiga prajurit purna tugas tadi atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian mereka. Pengalaman sebagai anggota TNI, hendaknya menjadi bekal ketiganya untuk memasuki kehidupan baru di lingkungan masyarakat. Di akhir acara dilakukan penyerahan piagam dan bingkisan, lalu foto bersama. "Tetap-lah berkarya, mengabdi, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara," pesan Dandim. (FAUSIA WULANDARI HAFID)

Walikota Palopo, HM Judas Amir.

PALOPO- Tiga hal pokok ini, wajib fokus ditangani jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, yakni pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim. Hal itu, ditekankan Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Palopo, Kamis (2/2/2023), di ruang pertemuan Ratona Gedung Balaikota. 

Sekda, Drs H Firmanza DP SH MSi, selaku Ketua TPPS Palopo melaporkan sesuai data angka stunting Palopo di 2021 sebanyak 421 kasus atau 4,20%, sementara di 2022 turun menjadi 344 kasus atau 3,24%. "Dengan melakukan pendataan berbasis by name by address lokus stunting di 9 kecamatan se Palopo, jumlah kasus stunting di Palopo terus berkurang," urainya. 

Kendati demikian, pihaknya tetap mengimplementasikan delapan aksi integrasi dan intervensi dalam upaya penurunan stunting di Palopo. Pemkot berkeinginan, penurunan kasus stunting tercapai secara masif. Oleh sebab itu, penanganannya akan lebih diintensifkan melalui kolaborasi dan kepedulian dari seluruh stakeholder hingga target Palopo zero stunting dapat terealisasi. "Sesuai perintah Pak Walikota, penanganan stunting sebagai salah-satu program Nasional harus kita sukseskan, dengan mewujudkan Palopo zero stunting," papar Firmanza.

Di hadapan para bawahannya, Walikota mengingatkan pentingnya memahami tugas dan peran masing-masing seperti Camat, Lurah, dan lain-lain khususnya terkait penanganan stunting. 

"Pahami secara cermat kapasitas yang kita miliki, Camat, Lurah, dan perangkat daerah lainnya mesti mengetahui seperti apa fungsi dan perannya. Diperlukan inovasi, agar penanganan inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim dapat tertangani secara maksimal," imbuh Judas Amir.

Rakor ini dihadiri Ketua TP-PKK Palopo, Dr Hj Utia Sari Judas M.Kes, unsur Forkopimda, para Camat dan Lurah, serta para tim PPS Palopo. (RLS/TOM)