 |
| Penulis, Mubarak Djabal Tira. |
KEPEMIMPINAN Naili Trisal sebagai Wali Kota perempuan pertama di Palopo membawa harapan baru, sekaligus ujian besar. Visi “Palopo Baru” yang digaungkannya bukan sekadar slogan, melainkan manifesto transformasi: pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.
Namun, di tengah semangat perubahan, bayang-bayang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menghantui, terutama di tubuh birokrasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM).
Pertanyaannya, mampukah Naili menepati janji dengan tindakan nyata? Dalam sambutannya di Ruang Ratona Kantor Wali Kota, Naili menegaskan pentingnya birokrasi yang bersih, responsif, dan inovatif. “Saya ingin membangun birokrasi yang bersih dari praktik-praktik tidak terpuji, cepat mengambil keputusan, responsif terhadap keluhan masyarakat, dan kreatif mencari solusi serta inovasi pelayanan publik,” katanya.
Langkah konkret seperti kontrak kinerja untuk kepala OPD menunjukkan komitmen pada akuntabilitas. Namun, visi ini akan diuji saat menghadapi praktik KKN yang sudah mengakar, terutama di BUMD, yang dikenal sebagai ladang “titipan” elit, keluarga, kerabat dan timsus yang memiliki relasi kuasa.
Di rapat paripurna DPRD, Naili mengajak kolaborasi lintas sektor, termasuk mantan kontestan Pilkada 2025, untuk melupakan perbedaan dan bersama membangun Palopo sebagai kota jasa global. “Lupakan masa lalu, mari kita melangkah bersama,” ujarnya.
Gaya kepemimpinannya yang transformasional dan partisipatif, ditambah pendekatan komunikasi lugas tanpa kalimat bersayap, mencerminkan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Namun, ambisi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dua kali lipat dalam lima tahun menimbulkan kekhawatiran.
Kebijakan pajak dan retribusi yang menjadi sumber PAD berpotensi memicu resistensi jika tidak dikelola dengan transparansi dan kepekaan sosial. Sinergi eksekutif-legislatif, seperti yang ditekankan Naili, menjadi kunci agar kebijakan ini tidak dianggap membebani masyarakat.
Tantangan terbesar Naili adalah membuktikan bahwa perkataannya selaras dengan perbuatan. Rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Palopo dan BUMD kerap diwarnai KKN, dengan prilaku oknum ASN pragmatis dan transaksional yang mengutamakan keuntungan pribadi ketimbang integritas. Praktik “titipan” di BUMD, misalnya, telah menjadi rahasia umum teranyar disentil oleh Mendagri Tito Karnavian.
Beranikah Naili menindak tegas pelaku KKN tanpa terjebak dalam balas dendam politik?
Keberhasilan visi “Palopo Baru” bergantung pada keberaniannya mengambil langkah tegas, bukan hanya pada narasi kolaborasi dan integritas.Sebagai pemimpin perempuan, Naili membawa perspektif segar yang mengedepankan keikhlasan dan keadilan. Namun, tanpa tindakan nyata untuk memberantas KKN, visi ini hanya akan menjadi mimpi.
Masyarakat Palopo menanti bukti, bukan janji. Jangan ada KKN di antara kita—seruan ini harus menjadi kenyataan, bukan sekadar gema di ruang-ruang seremonial. Kini, bola ada di tangan Naili. Berani bertindak, atau hanya beretorika? Waktu akan menjawab. (MUBARAK DJABAL TIRA)
