FOTO: Drainase Diduga Ditutup dengan Cor Oleh Oknum Pengembang di Lumandi
 |
Iksan Baharuddin Tengahi Kisruh Warga Matarape dan PT KPI
 |
| Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf. |
MOROWALI- Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf menghadiri forum diskusi antara masyarakat Desa Matarape dan PT Kacci Purnama Indah (KPI). Dalam forum tersebut, Iksan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir sebagai penengah dalam pembahasan tuntutan yang disampaikan warga.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam di Kecamatan Kepulauan Sombori itu menghasilkan sinyal positif dari kedua belah pihak. Ini merupakan kali kedua Iksan memediasi diskusi antara masyarakat dan perusahaan, setelah sebelumnya berhasil menyelesaikan konflik antara Forum Ambunu Bersatu (Forbes) dan PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG).
“Alhamdulillah, dari hasil diskusi, kita sudah menemukan titik temu dan pertemuan ini direspons dengan baik oleh kedua pihak. Kita sudah mendapatkan solusi-solusi atas tuntutan warga,” ujar Iksan, Jumat (25/4/2025).
Ia menegaskan, pemerintah daerah selalu siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan yang beroperasi di Morowali. Menurut dia, dengan dialog yang baik, berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan damai.
“Harapan kami, masyarakat dan perusahaan selalu mau berdiskusi. Pemerintah daerah terbuka untuk memfasilitasi demi membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Iksan mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang harmonis. Ia menilai kemajuan daerah sangat bergantung pada kolaborasi erat antara masyarakat dan dunia usaha.
“Menjaga hubungan baik itu penting, baik dari sisi masyarakat maupun perusahaannya. Pesan saya, kedua pihak harus terus bergandeng tangan demi kemajuan Morowali yang kita cintai ini,” pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
16 TUNTUTAN WARGA MATARAPE KE PT KPI:
1. Tali asih sebesar Rp20 juta per tongkang.
2. Penyelesaian lahan masyarakat yang berada di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT KPI serta lahan masyarakat yang berada di jalan hauling yang melebihi lebar 20 meter sebagaimana kesepakatan dengan PT KPI.
3. Perekrutan karyawan untuk posisi skill maupun non-skill.
4. Pengadaan dan pekerjaan air bersih.
5. Realisasi beasiswa bulanan bagi mahasiswa.
6. Pemberian kompensasi dampak debu bagi pemilik lahan produktif.
7. Pemberian kompensasi dampak debu secara umum.
8. Penanggulangan bencana alam.
9. Pemberian izin bagi warga untuk melintas di jalan hauling.
10. Pembuatan talud di Pantai Desa Matarape.
11. Pembenahan jembatan di sekitar sumber air bersih.
12. Pembenahan jetty dan stockpile.
13. Komitmen PT KPI untuk tidak memperluas wilayah jetty.
14. Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan perusahaan lokal.
15. Pemberian ruang bagi masyarakat lokal sebagai pemasok kebutuhan perusahaan.
16. Pemberian insentif kepada pemerintah desa, BPD, pegawai masjid, tokoh adat, dan pembantu adat.
Bupati Morowali Respons Cepat Kebakaran di Bahodopi
 |
| Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf langsung tinjau kebakaran di Bahodopi. |
MOROWALI- Peristiwa kebakaran di Kecamatan Bahodopi, Kamis (2/4/2025), mendapat respons cepat dari Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf, orang nomor satu di Bumi Tepe Asa Moroso langsung ke lapangan, Kamis (24/4/2025), untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan cepat dan tepat.
Turut mendampingi dalam tinjauan tersebut perwakilan pemerintah kabupaten, aparat kecamatan, TNI-Polri, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Iksan meminta seluruh unsur pemerintah bekerja sama dan bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
“Jadi, hari ini kita langsung turun ke lokasi untuk melihat kondisi pascakebakaran. Tim sudah dikerahkan dan pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk para korban,” ujar Iksan.
Ia juga menyoroti lokasi kebakaran yang berada di sekitar Pasar Bahodopi. Menurut dia, perlu koordinasi lintas sektor agar kondisi tetap aman dan lalu lintas tidak terganggu.
“Karena titik kebakaran dekat dengan pasar dan rawan macet, saya minta Dinas Perhubungan segera mengatur arus lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan panjang,” tegas Iksan.
Usai meninjau lokasi kebakaran, Bupati Iksan juga menyambangi Pasar Bahodopi. Ia berbincang dengan warga dan pedagang untuk memastikan aktivitas tetap berjalan.
“Alhamdulillah, aktivitas pasar tetap normal, tidak terganggu. Tapi ada hal yang perlu dibenahi, seperti akses jalan yang masih berlumpur. Ini akan segera kami perbaiki agar masyarakat lebih nyaman,” tutupnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
Wamen ATR/Waka BPN Berbicara di IIVC 2025
 |
JAKARTA- Tampil sebagai pembicara di Indonesia International Valuation Conference (IIVC) 2025, yang berlangsung di Tangerang Selatan, Kamis (24/4/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa proses pengadaan tanah proritaskan keberlanjutan hidup masyarakat.
Tidak hanya menyelesaikan urusan lahan, tetapi juga memastikan warga terdampak dapat melanjutkan hidupnya secara layak dan bermartabat.
“Pembangunan memang penting, tapi kita tidak boleh meninggalkan masyarakat yang lahannya diambil. Kita ingin setiap proses Pengadaan Tanah juga jadi awal bagi kehidupan yang lebih baik,” tegas Ossy Dermawan.
Dengan pendekatan baru dalam proses pengadaan tanah, kompensasi bagi masyarakat terdampak tidak lagi berdiri sendiri, pemerintah menghubungkan dengan program bantuan seperti hunian pengganti, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan bantuan hukum. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima uang, tetapi juga solusi jangan panjang. Pada kegiatan itu, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Agustin Iterson Samosir, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi Banten, Sudaryanto beserta jajaran, dan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional MAPPI, Budi Prasodjo. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)
DLH Palopo Sediakan 5.000 Bibit Pohon Semarakkan Hari Bumi 2025
 |
| Kegiatan penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Bumi 2025 di Kota Palopo. |
PALOPO- Peringatan Hari Bumi 2025 di Kota Palopo, dimeriahkan dengan kegiatan penanaman bibit pohon secara serentak yang dipimpin Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, Jumat (25/4/2025) pagi tadi.
Untuk menyukseskan kegiatan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo menyediakan 4.000 hingga 5.000 bibit pohon yang akan ditanam secara serentak. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemkot Palopo menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga bumi.
"Pada hari ini, kita siapkan 4.000 sampai 5.000 bibit dari berbagai jenis pohon guna ditanam di peringatan Hari Bumi 2025," ungkap Kepala DLH Palopo, Emil Nugraha Salam S.STP MM, selepas mendampingi Pj Walikota melakukan penanaman bibit pohon di sekitaran Lapangan Pancasila.
Usai penanaman secara simbolis, pihaknya mendistribusikan bibit pohon tersebut ke seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan, termasuk satuan pendidikan SD hingga SMP di Kota Palopo.
Jenis pohon yang ditanam itu, sebagian besar pohon pelindung seperti Tabebuya, Ekaliptus, dan Ketapang Kencana, bibit-bibit tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan lingkungan dan menambah keindahan estetika kawasan perkotaan.
"Kegiatan ini sebagai langkah nyata menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, lewat kegiatan itu diharapkan ikut menggerakkan masyarakat berpartisipasi menanam pohon di peringatan Hari Bumi sebagai simbol kepedulian atas masa depan lingkungan dan generasi akan datang," terang Emil.
Sebelumnya, DLH Palopo juga menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang Jalan Lingkar Timur, pihaknya berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut dan menjadi budaya bersama menjaga kelestarian lingkungan di Palopo. (ADVERTORIAL)
Firmanza DP Pimpin Upacara Hari Otoda ke-29 di Palopo
 |
| Peringatan Hari Otoda di Kota Palopo. |
PALOPO- Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menggelar upacara yang dipimpin Pj Walikota, Drs H Firmanza DP SH MSi, Jumat (25/4/2025) pagi tadi.
Saat membacakan sambutan seragam Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Pj Walikota mengungkapkan, Otoda merupakan fondasi penting membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki latar belakang budaya serta suku yang beragam.
Semangat persatuan dan solidaritas yang kuat, menjadikan keberagaman sebagai potensi besar menguatkan jati diri bangsa Indonesia. Otoda bukan hanya tentang kewenangan yang diberikan kepada daerah, tetapi bagaimana menjalin harmoni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai langkah penting menuju Indonesia Emas 2045. Mendagri mengharapkan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Nasional, peringatan Otoda sebagai refleksi bagi seluruh elemen bangsa memperkuat sinergi persatuan dan kesatuan dalam bingkai Otoda yang telah berjalan 29 tahun.
Setelah upacara peringatan Otoda, Pj Walikota diikuti seluruh pejabat Pemkot Palopo melakukan penanaman bibit pohon serentak di seputaran Lapangan Pancasila, penanaman bibit pohon ini, masih dalam rangkaian peringatan Hari Bumi tahun 2025. (MUBARAK DJABAL TIRA)
DPRD Palopo Paripurna Penetapan Propemperda 2025 dan Penetapan Rekomendasi LKPJ Walikota 2024
 |
| Rapat paripurna DPRD Kota Palopo dihadiri Pj Walikota dan jajarannya. |
PALOPO- Dua agenda rapat paripurna yakni penetapan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan penetapan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Palopo tahun 2024, digelar DPRD Kota Palopo, Kamis (24/4/2025). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Palopo, Darwis didampingi Wakil Ketua I, H Harisal A Latief, dengan dihadiri Pj Walikota, Drs H Firmanza DP SH MSi beserta jajaran Pemkot Palopo.
Pada kesempatan itu dilaksanakan Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025, berupa 4 (empat) Ranperda bersifat wajib dan 7 (tujuh) Ranperda bersifat pilihan, ranperda tersebut yakni; Ranperda tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2025-2030, Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Penetapan APBD Pokok Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Ranperda tentang Penanaman Modal, Ranperda tentang Persetujuan Bangunan Gedung, Ranperda Kota Palopo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat, Ranperda tentang Pelayanan Jemaah Haji,
Ranperda tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, dan Ranperda tentang Pengakuan dan Pelindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
Dalam sambutannya, Pj Walikota berharap, dengan komitmen dan kerja sama yang baik disertai rasa tangggung jawab, kiranya Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2025 dapat dibahas tepat waktu dan berjalan dengan baik, sehingga nantinya menjadi Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi Pemerintah Masyarakat Kota Palopo.
Sementara itu, dalam rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Palopo Tahun Anggaran 2024, Pj Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa LKPJ Kepala Daerah merupakan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan check and balance pada tatanan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab eksekutif dan legislatif.
Firmanza mengungkapkan, rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan wujud dari kemitraan yang strategis antara eksekutif dan legislatif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Seluruh catatan, saran, dan masukan, baik yang bersifat strategis maupun teknis-akan kami tindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan ke depan," paparnya.
"Pj Sekda, dan pimpinan perangkat daerah, tolong ini, kita sudah dengarkan tadi beberapa poin rekomendasi, saya berharap ini bisakita cermati secara seksama beberapa poin penting, itu harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," tukasnya.
Dalam Paripurna itu dilakukan penandatanganan dan penyerahan SK rekomendasi DPRD Kota Palopo. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)
Langganan:
Postingan (Atom)
INFO LAYANAN PERUMDA-TM PALOPO
UCAPAN PERINGATAN HANI 2025
PERUMDA TM KOTA PALOPO
PENGUMUMAN SPMB 2025/2026
