PALOPO- Meski hari libur, pelayanan pengurusan izin di Mal Pelayanan Publik (MPP) pada kantor DPMPTSP Palopo tetap terbuka untuk masyarakat melalui "Weekend Service" yang diprogramkan DPMPTSP. 

Hanya saja, berbeda dengan hari-hari kerja normal pada umumnya, "Weekend Service" pada Sabtu dan Minggu, hanya berlangsung dari pukul 08.00 sampai 12.00 WITA. 

Plt Kepala DPMPTSP Palopo, Muh Ihsan Asharuddin S.STp MSi, mengungkapkan pihaknya setiap hari melayani keperluan masyarakat maupun pengusaha yang ingin mengurus perizinan. Pada "Weekend Service" ini, jenis layanan yang diberikan kepada warga mulai dari pendaftaran, pengambilan surat izin, penanaman modal, IMB, IUP, Izin Lingkungan, dan seluruh jenis izin yang ada di DPMPTSP.

"Layanan (Weekend Service) kita hadirkan untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinannya di luar kesibukan hari kerja, loket pelayanan Weekend Service ini menyebar di antaranya pada pusat-pusat keramaian seperti City Market, PNP, Misi Pasar Raya, kegiatan pameran, kantor Mal Pelayanan Publik, dll," kunci Ihsan Asharuddin. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Fungsi dan keberadaan Pasar Mungkajang Kota Palopo, akan semakin dioptimalisasikan. Guna mengaktifkan kegiatan perekonomian di kawasan pasar, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan pedagang, resmi membuat beberapa kesepakatan. 

Dalam rapat yang dipimpin Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi, Sabtu (29/5/2021), dihadiri Kadis Perdagangan, Asisten II, Camat dan Lurah Mungkajang, serta pedagang, diketahui bahwa proses penempatan pedagang dilakukan dengan sistem pengelompokan berdasarkan jenis barang yang dijual. 

"Teknis pelaksanaannya, pedagang akan membuat surat perjanjian dan pernyataan agar nantinya bisa mendapat legalitas penempatan pada kiosnya masing-masing," terang Firmanza. 

Melalui kesepakatan yang dibuat itu pedagang wajib mengikuti aturan yang ditentukan oleh penanggungjawab pasar. Adapun menyangkut keamanan dan kebersihan, akan menjadi tanggung jawab kepala pasar. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA

PALOPO- Tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Palopo, per hari ini sudah tidak ada. Meski demikian, warga Palopo tetap diminta tidak lengah. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan, mengingat pandemi Covid-19 belum dinyatakan berakhir. 

Hal itu disampaikan Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi, saat memimpin Apel Siaga Satgas Covid-18 tingkat kelurahan se Kecamatan Wara Utara, Jumat (28/5/2021), bertempat di halaman Kantor Camat Waru. 

"Data yang ada saat ini, dalam beberapa minggu terakhir penyebaran Covid-19 di Palopo sudah Zero, meski demikian penerapan protokol kesehatan harus terus didisiplinkan seluruh lapisan masyarakat," tandas Firmanza. 

Tim Satgas Covid-19 yang di-SK-kan walikota, diimbau aktif ke lapangan--, mengingat ada 10 tugas yang melekat pada personil Satgas, seluruh tugas tersebut mesti dipahami. Apel ini dihadiri Plt Asisten I, Andi Bakhtiar S.Sos MSi, Camat Waru, Ramli, para lurah, ketua RT, personil Satgas, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Menindaklanjuti Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No: 8/2020 tentang penilaian Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi-BKPM menurunkan tim verifikasi lapangan ke Kantor DPMPTSP Kota Palopo, Kamis (27/5/2021). 

Verifikasi lapangan kinerja PPB DPMPTSP Palopo ditangani PT Sucofindo Persero, kegiatan verifikasi lapangan di DPMPTSP hari ini berjalan lancar. Acara dimulai pukul 09.00 WITA hingga berakhir pukul 16.00 WITA. Sesuai jadwal, verifikasi berlangsung 24 Mei sampai 11 Juni 2021. Khusus Palopo, karena seluruh dokumen yang diperlukan oleh tim verifikasi lengkap, tahapan penilaian dapat diselesaikan dalam sehari saja. 

Petugas yang menangani verifikasi di Palopo, antara lain Andi Yayat Afriyan Amir, Sekda dan Kepala DPMPTSP Palopo telah menunjuk surveyor yang bertugas mengisi penilaian mandiri kota, beserta petugas yang mengupdate lama penilaiankinerja bkpm.go.id/info email. 

Hadir pada kegiatan verifikasi lapangan, Plt Kepala DPMPTSP Palopo, Muh Ihsan Asharuddin S.STp MSi, tim surveyor, serta jajaran DPMPTSP. (RLS/MZK)

PALOPO- Dalam waktu dekat, Pemkot Palopo melalui BKPSDM akan menggelar tes Calon Kepala Sekolah (Cakep) jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP sederajat. Jika tak ada aral melintang, tes cakep ini berlangsung sekitar Juni 2021 mendatang. 

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Syahruddin SPd MPd, ketika dikonfirmasi Koran Akselerasi di ruang kerjanya, Kamis (27/5/2021), membenarkan jika akan ada pelaksanaan tes Cakep. 

Ia mengutarakan, kuota peserta tes Cakep tahun ini, sebanyak 40 orang. Hanya saja, mantan Kepsek SDN Mattirowalie dan SDN 3 Surutanga ini, tidak mengetahui pasti jadwal penyelenggaraannya. "Mengenai jadwalnya, BKPSDM yang tentukan, Dinas Pendidikan hanya menyiapkan peserta saja yakni sesuai kuota 40 peserta yang ikut tes," terang Syahruddin.

Pelaksanaan tes Cakep atas kerjasama BKPSDM Palopo dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Solo selaku pemegang lisensi. Setelah itu, LPPKS Solo akan mengutus Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Widyaswara membawa materi tes Cakep. Yang jelas, kata Syahruddin, lokasi pelaksanaan tes Cakep ini tetap dilangsungkan di Palopo selama 3 bulan lamanya. 

Ia merincikan, syarat peserta tes Cakep mencakup; tidak melampaui umur 56 tahun, ASN dengan golongan IIIC, punya sertifikasi guru, dan minimal lima tahun memiliki pengabdian sebagai guru.

"Calon peserta yang ingin ikut tes Cakep, mesti melalui tahapan verifikasi di tingkat Kemendikbud-RI dengan difasilitasi dinas pendidikan kota. Dari sekian banyak calon peserta yang berebut kuota 40 peserta tadi, ada beberapa di antaranya tak lolos proses verifikasi," kunci Syahruddin. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA/ABK)

PALOPO- Setelah alat kelengkapannya terbentuk, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Palopo, langsung bertolak ke Kantor Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri-RI guna mengkonsultasikan Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 

Anggota Pansus III, Bogi Harto Tahir SH, yang dikonfirmasi Koran Akselerasi, Kamis (27/5/2021), menuturkan ranperda LP2B ini nantinya akan menjamin kelangsungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Sehingga, pihaknya menyarankan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kota Palopo memperbanyak sosialisasi ke petani khususnya menyangkut lahan lokasi pertanian LP2B yang masuk dalam peta Ranperda seluas 15.670 Ha. 

"Sekaitan dengan itu, Pansus III pada kesempatan ini berkoordinasi Dirjen Bina Pembangunan Daerah perihal ranperda yang akan kita bahas dan tetapkan sebagai Perda LP2B nantinya," tandas Bogi Harto yang merupakan Legislator Gerindra ini. 

Kadis Pertanian, Ibnu Hasyim, yang ikut dalam rombongan Pansus III DPRD menerangkan, Ranperda LP2B sangat strategis dalam upaya melindungi keberlangsungan produksi lahan pertanian masyarakat. "Regulasi Ranperda LP2B tentunya memberikan jaminan, lahan pertanian di Palopo tidak dialihfungsikan pemanfaatannya ke sektor lain. Artinya, Perda LP2B sangat menentukan kemajuan produksi pangan di Palopo," tandas Ibnu Hasyim. (MUDZAKKKAR DJABAL TIRA)

MAKASSAR- Seluruh perwakilan Pemerintah Daerah se Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (17/5/2021), mengikuti rapat koordinasi (rakor) persiapan seleksi (rekrutmen) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021. 

Pemkot Palopo dalam rapat itu diwakili Sekda, Firmanza DP, kegiatan yang digelar Kantor Wilayah Regional IV BKN Makassar di Hotel Dalton Makassar ini, dibuka Kanreg BKN RI IV Makassar. 

Disampaikan Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana MSi, mengungkapkan seleksi CPNS dan PPPK akan dibuka dalam waktu dekat ini. Menurutnya, seleksi itu diharapkan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan disiplin," terangnya.

Selain Sekda Firmanza DP, rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Palopo, Farid Kasim Judas SH MSi MH, beserta jajarannya. (RLS-MZK)

PALOPO- Tim terpadu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, Kamis, 27 Mei 2021, menggelar rapat konsultasi dan koordinasi terkait pemenuhan komitmen pelayanan perizinan pengadaan pembangunan. 

Pertemuan yang dibuka Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid SE MSi, membahas sejumlah mekanisme perizinan pengadaan pembangunan di lingkup Palopo. 

Jenis izin yang dibahas, di antaranya izin perumahan subsidi, izin tower (menara telekomunikasi), izin gudang industri, izin gedung sekolah, dan beberapa perizinan lainnya. 

"Mengingat perizinan sangat rentan tersandung kasus hukum, maka diimbau kepada seluruh pihak (pemohon, red) izin agar mengikuti aturan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat. Ini demi untuk keamanan bersama," inbuh Asisten II, Ilham Hamid. 

Hadir dalam rapat tersebut, Kabid Promosi DPMPTSP, Salamuddin SIp MM, besera dengan Kabid Pengembangan SDM, Nurdin SE MSi. 

Selain itu, tim terpadu yang tersebar di 14 SKPD/OPD yang berkaitan dengan pelayanan perizinan ikut dihadirkan dalam rapat konsultasi dan koordinasi. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)