ads

HUT Adhyaksa Ke-80

HUT Adhyaksa Ke-80

PERUMDAM WAEMAMI LUWU TIMUR

PERUMDAM WAEMAMI LUWU TIMUR

UCAPAN HUT RI KE-80 PEMKAB MOROWALI

UCAPAN HUT RI KE-80 PEMKAB MOROWALI

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

PT Vale Pelatihan BST di Luwu Utara

 

PT Vale Indonesia Tbk sukses menggelar pelatihan BST di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
MASAMBA- Berkomitmen membangun budaya keselamatan kerja, PT Vale Indonesia Tbk--bagian dari grup MIND ID, bekerjasama Pemda Luwu Utara, menggelar pelatihan Basic Safety Training (BST) yang diikuti sekitar 50 peserta.

Tidak hanya sebatas transfer pengetahuan teknis, pelatihan BTS ini wujud nyata PT Vale bersama membangun masa depan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

Kegiatan itu, dibuka Plt Sekda Lutra, Jumal Lussa, dalam sambutannya, ia menyatakan Pemda Lutra sangat merespons positif PT Vale menyelenggarakan pelatihan BTS dalam rangka membangun budaya keselamatan kerja.

"Yah, keselamatan kerja merupakan tanggung jawab kita bersama, industri pertambangan di Indonesia dihadapkan tantangan besar, menjaga produktivitas di tengah tuntutan standar keselamatan kerja yang semakin tinggi, PT Vale hadir untuk berkolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sehingga pada akhirnya, keselamatan kerja menjadi faktor yang utama, nyawa manusia lebih berharga dari apapun, dan kolaborasi menjadi kunci menjadikan Lutra sebagai daerah aman, maju, dan penuh harapan," ungkap Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma.

Trainer & Inspector, Departemen Health, Safety, Security, Environment & Risk PT Vale, Rusmin, menambahkan, keselamatan kerja tak boleh dipandang sebagai pemenuhan regulasi semata. Sebab, kata dia, keselamatan bukan sekedar prosedur, melainkan tentang menghargai kehidupan, setiap kecelakaan bisa dicegah, Rusmin berharap peserta pelatihan BST mampu menyerap ilmu sebanyak mungkin sebagai bekal keluarga dan lingkungan kerja.

Peserta yang hadir, sangat antusias mengikuti pelatihan keselamatan kerja, penerapan BST searah Asta Cita Presiden Republik Indonesia mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. PT Vale percaya, pembangunan kapasitas lokal bagian penting dari visi Nasional menuju Indonesia tangguh dan inklusif. Selain itu, PT Vale dan Pemda Lutra mengajak para peserta dapat mengimplementasikan hasil pelatihan BST di kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan kerja, dengan menempatkan keselamatan selalu di atas segalanya dan hidup adalah anugerah yang paling berharga. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PT Vale Indonesia Tbk sukses menggelar pelatihan BST di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. MASAMBA- Berkomitmen membangun budaya kesel...

BPJS Kesehatan Sambut Baik Pengurus Baru SMSI Palopo

 

Audiens SMSI Palopo di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo.
PALOPO- Agenda audiens pengurus baru Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Palopo berlanjut, setelah sowan ke Kapolres dan Kepala Imigrasi Kelas II Non-TPI Palopo, kembali pengurus SMSI menggelar audiens dengan BPJS Kesehatan Palopo, Kamis (28/8/2025). 

Ketua SMSI Palopo, Dedy Ariyanto didampingi Sekretarisnya, Andi Polyogama Anthon, dan para pengurus lainnya mengungkapkan, audiens yang mereka gelar merupakan tindak lanjut instruksi pengurus SMSI pusat yang menginginkan sinergitas TNI/Polri, serta BUMN/BUMD di tiap daerah, hal ini juga sejalan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

SMSI sebagai salah satu konstituen Dewan Pers akan terus mendorong perusahaan media yang bernaung di bawah SMSI agar tertib secara administrasi, salah-satunya dengan memenuhi ketentuan minimal lima karyawan perusahaan media yang masuk ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kesehatan.

“SMSI ini merupakan konstituen Dewan Pers, sehingga perusahaan media yang tergabung di dalamnya harus merujuk pada regulasi yang berlaku. Termasuk di dalamnya keterlibatan dalam program JKN Kesehatan. Selain itu, sesuai arahan pusat dan provinsi, SMSI akan menggelar Musda serta pelantikan di akhir tahun atau tepatnya Desember 2025,” jelas Dedy Arianto.

Ia berharap, SMSI Palopo bersama BPJS Kesehatan dapat mendorong perusahaan media semakin profesional, tertib administrasi, serta aktif mendukung program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris SMSI Palopo, Andi Polyogama Anthon, menambahkan bahwa salah satu fokus SMSI adalah menertibkan perusahaan pers di Palopo agar lebih tertata sesuai amanat Dewan Pers dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 9 ayat 2 yang mewajibkan perusahaan pers berbadan hukum.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Dahniar Hasyim Dahlan, menyambut baik kehadiran SMSI di Palopo, pihaknya juga siap menjadikan SMSI sebagai mitra strategis menyosialisasikan program jaminan kesehatan.

Audiens ini turut dihadiri pengurus SMSI Palopo Bidang Organisasi, Bung Tomo Djabal Tira, Bidang Humas, Musakkar Djabal Tira dan Fatmawati, Bidang IT, Muh Farawansyah, beserta jajaran BPJS Kesehatan Palopo. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Audiens SMSI Palopo di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo. PALOPO- Agenda audiens pengurus baru Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota...

Kementerian ATR/BPN Fokus Wujudkan Transformasi Layanan

 

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
JAKARTA- Pada kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim), Selasa (26/8/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menekankan fokus utama Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan transformasi layanan pertanahan. Ia menegaskan, pelayanan publik menjadi wajah utama kementerian dan harus segera dibenahi.

“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” ujar Nusron Wahid.

Dari sisi teknis pelayanan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional yang belum pernah diperbarui sejak 2010. Kondisi ini, menurutnya, sudah tak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang serba cepat. 

“Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan berkepastian,” tegas Asnaedi.

Gagasan transformasi juga diperkuat oleh Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh, mulai dari perombakan struktur hingga pembentukan budaya kerja baru. “Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelasnya.

Adapun jalannya Rapim ini dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi. Rapim diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta terhubung secara daring dengan seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah di Indonesia. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan agenda transformasi pelayanan berjalan serentak di semua satuan kerja. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. JAKARTA- Pada kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim), Selasa (26/8/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, me...

Dirjen Tata Ruang Dorong Pengesahan RDTR-WP AeroCity Banjarbaru

 

Kegiatan Rakor Linsek Kementerian ATR/BPN.
JAKARTA- Dalam rapat koordinasi lintas sektor (Rakor Linsek), Senin (25/8/2025), Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementrian ATR/BPN, Suyus Windayana, menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) AeroCity Kota Banjarbaru Tahun 2025–2045. Ia menilai, RDTR ini strategis untuk mendukung kepastian investasi dan kemudahan berusaha.

“RDTR WP AeroCity Kota Banjarbaru diharapkan dapat segera diselesaikan dan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan begitu, proses perizinan elektronik, khususnya konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dapat dipercepat dan diselesaikan hanya dalam satu hari,” terang Suyus Windayana.

Ia juga meminta perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir dalam Rakor Linsek agar memberikan masukan dalam penyempurnaan RDTR WP AeroCity Banjarbaru. “Hal ini akan meningkatkan kualitas dokumen RDTR yang akan ditetapkan,” tutur Dirjen Tata Ruang.

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengungkapkan bahwa kawasan AeroCity direncanakan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru. “Pengembangannya akan ditunjang oleh konsep Transit Oriented Development (TOD) dengan dukungan Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor, jaringan kereta api, dan jalan tol. Selain itu, Banjarbaru juga telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 sehingga peran kawasan ini menjadi semakin strategis,” jelasnya.

Erna Lisa Halaby berharap, RDTR WP AeroCity Banjarbaru dapat memberi kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta mendukung visi pembangunan Kota Banjarbaru 2025-2029, yaitu terwujudnya “Banjarbaru Emas” (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).

Rakor Linsek ini digelar oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari berbagai kementerian/lembaga. Dalam sesi diskusi yang dimoderatori oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti ini, turut hadir Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Ditjen Tata Ruang. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kegiatan Rakor Linsek Kementerian ATR/BPN. JAKARTA- Dalam rapat koordinasi lintas sektor (Rakor Linsek), Senin (25/8/2025), Direktur Jende...

Nusron Wahid Siap Tahan Laju Alih Fungsi Lahan

 

JAKARTA- Jadi pembicara di #DemiIndonesia Wujudkan Asta Cita, yang diselenggarakan Detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (26/8/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmennya menjaga lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan.

“Ketahanan pangan butuh sawah, sementara pembangunan industri maupun perumahan juga mencari lahan yang murah, yang biasanya adalah sawah. Tugas saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah menahan laju alih fungsi lahan ,supaya sawah sawah tidak berubah menjadi kawasan industri, perumahan, atau menjadi konflik sosial,” tegas Nusron Wahid.

Sawah produktif yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh dialihfungsikan. Ia mengungkapkan, jika terpaksa ada penggantian lahan, maka lahan baru harus memiliki produktivitas yang sama. “Kalau sawah menghasilkan 20 ribu ton dalam setahun, maka lahan penggantinya harus setara produktivitasnya, yakni 20 ribu ton juga, dan bukan sekadar sama luasnya,” jelas Nusron Wahid.

Hal ini penting, karena menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, terjadi penyusutan lahan sawah di Indonesia, antara 60.000-80.000 hektare per tahun. Menurut Menteri Nusron, hilangnya lahan sawah dapat mengancam ketahanan pangan nasional. “Ketahanan pangan butuh sawah. Seumur hidup harus ada sawah. Tidak boleh digeser jadi apa pun,” cetusnya. 

Kehadiran sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dalam forum tersebut, menjadi momentum penting bagi Menteri Nusron untuk menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam menjaga lahan pertanian produktif. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan laju alih fungsi lahan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga ketahanan pangan nasional dapat terus terjaga. 

Pada acara yang diselenggarakan untuk mengangkat upaya dan program pemerintah serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Menteri Nusron hadir didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga, Bagas Agung Wibowo, beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Jadi pembicara di #DemiIndonesia Wujudkan Asta Cita, yang diselenggarakan Detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (26/8/202...

PLN dan Kejati Sulteng Kolaborasi Hadirkan Listrik Andal Berkelanjutan

 

PLN dan Kejati Sulteng siap berkolaborasi menghadirkan infrastruktur listrik andal di Sulteng. 
MAKASSAR- Dengan dukungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tengah, PLN UIP Sulawesi siap berkolaborasi dalam menghadirkan pasokan listrik yang andal, modern, dan berkelanjutan. Sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, PLN menyadari bahwa Sulteng harus ditunjang ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Saat ini PLN berfokus dalam percepatan pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan tahap prakonstruksi dan konstruksi. Berdasarkan RUPTL 2025–2034 UIP Sulawesi, dalam lima tahun ke depan, rencana pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah meliputi pembangunan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), 2 Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), 2 Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET), 5 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan 2 Gardu Induk (GI) Ext. Seluruh infrastruktur tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan listrik masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menegaskan percepatan pembangunan tidak hanya membutuhkan komitmen teknis, tetapi juga dukungan penuh dari aspek hukum dan sosial.

“PLN tidak hanya menghadirkan listrik yang andal, tetapi juga membawa misi membangun Sulawesi Tengah lebih baik. Untuk itu, kami memohon dukungan dari Kejaksaan Tinggi, pemerintah daerah, BPN, dan aparat keamanan untuk bersedia memberikan pendampingan hukum dan kepastian hukum pada setiap tahapan pembangunan sampai proyek siap beroperasi secara komersial. Hal ini penting agar setiap potensi hambatan sosial dapat diselesaikan secara adil, transparan, cepat, dan tepat.” jelas Wisnu.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, N Rahmat Rahman SH MH, dalam kesempatan yang sama menyampaikan komitmennya untuk mendukung agenda percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Ia menyatakan listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. 

“Selain pangan, listrik juga adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan. Tanpa listrik, aktivitas masyarakat akan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah siap mendukung langkah PLN, terutama dalam kepastian hukum agar tidak terjadi kendala di kemudian hari. Kami menginginkan setiap proses pengadaan tanah dan pembangunan proyek berjalan sesuai aturan, transparan, dan pastinya bermanfaat bagi masyarakat dan para pelaku usaha di Sulawesi Tengah” tegasnya.

Dengan dukungan hukum yang kuat dan kerja sama berkelanjutan antar instansi, PLN optimis mampu menghadirkan listrik yang andal, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di Sulawesi Tengah. (RILIS-FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PLN dan Kejati Sulteng siap berkolaborasi menghadirkan infrastruktur listrik andal di Sulteng.  MAKASSAR- Dengan dukungan Kejaksaan Tinggi...

Polres Morowali Bagi Beras di Tengah Pengamanan Demo Buruh

 

Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain membagikan beras saat memimpin unjuk rasa buruh di Morowali.
MOROWALI- Sikap humanis diperlihatkan jajaran Polres Morowali saat melakukan pengamanan aksi demo buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI), Kamis (28/8/2025), di depan Kantor Bupati Morowali, di tengah aksi Polres Morowali dipimpin langsung Kapolres, AKBP Zulkarnain SH SIk MH, membagikan bantuan beras. 

Jalannya aksi unjuk rasa yang digelar kaum buruh tersebut, tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Ketua FSPMI Morowali menyebut demo ini serentak berlangsung di suruh wilayah Indonesia, dengan tuntutan utama para buruh menaikkan upah 2026 sebesar 8,5% hingga 10,5%.

Terpisah, Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain, kegiatan pembagian beras di tengah aksi demo buruh sebagai bentuk persahabatan Kepolisian dengan kalangan buruh. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kapolres Morowali, AKBP Zulkarnain membagikan beras saat memimpin unjuk rasa buruh di Morowali. MOROWALI- Sikap humanis diperlihatkan jaja...


Top