ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Kantor Pertanahan Morowali Terima Kunjungan DPRD Kendari

 

Rombongan DPRD Kendari saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Morowali.
MOROWALI- Kinerja yang baik Kantor Pertanahan Morowali nampaknya menjadi rujukan daerah lain, buktinya rombongan DPRD Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, memilih berkunjung ke Kantor Pertanahan Morowali. 

Kedatangan rombongan legislator itu, sekaitan koordinasi dan berdiskusi tentang penanganan berbagai permasalahan kompleksitas pertanahan.

Para wakil rakyat ini, ingin mengetahui sistem tata kelola, pelayanan, serta kebijakan agraria yang telah diterapkan di wilayah Kabupaten Morowali.

Di hadapan anggota DPRD Kendari, pihak Kantor Pertanahan Morowali menjelaskan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menangani isu-isu pertanahan, pihak Kantor Pertanahan Morowali berharap, kunjungan ini dapat menjadi bahan masukan dan pembelajaran bagi DPRD Kendari dalam menyusun regulasi (legislasi) pertanahan yang responsif dan solutif di wilayahnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Rombongan DPRD Kendari saat berkunjung ke Kantor Pertanahan Morowali. MOROWALI- Kinerja yang baik Kantor Pertanahan Morowali nampaknya men...

Ossy Dermawan Sebut Reforma Agraria Ciptakan Keadilan Berkelanjutan

 

JAKARTA- Sewaktu membuka Webinar Nasional Diskusi Publik "Pelaksanaan Reforma Agraria: Lampau, Kini, dan Mendatang", Kamis (17/7/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, mengatakan Reforma Agraria bukan hanya tentang membagi tanah, tetapi juga tentang memperbaiki, membangun harapan, dan menciptakan keadilan yang berkelanjutan. 

"Reforma Agraria adalah warisan sejarah kita. Ini juga adalah amanah untuk menggapai masa depan kita. Reforma Agraria bukan hanya tentang membagi, tapi juga harapannya adalah memperbaiki. Bukan hanya tentang mengatur lahan, namun juga membangun harapan dan keadilan," ujar Wamen Ossy.

Sedikitnya ada lima pandangan utama terkait arah kebijakan Reforma Agraria ke depan. "Pertama, kita harus menyadari bahwa kita hidup di tengah tantangan demografis dan juga ekologis yang semakin tajam. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, sementara ketersediaan lahan cenderung stagnan bahkan menyempit akibat konversi lahan krisis iklim dan juga tekanan pembangunan. Dalam situasi seperti ini, Reforma Agraria tidak lagi bisa dipahami secara sempit sebagai sekedar pembagian tanah, melainkan sebagai strategi pengelolaan ruang hidup yang adil, bijaksana, dan berkelanjutan," jelas Wamen Ossy.

Kedua, ia berpandangan bahwa pemerintah perlu mengembangkan model Reforma Agraria yang adaptif, responsif, dan inovatif. Skema partisipasi, pendekatan berbasis wilayah, kolaborasi lintas sektor, dan integrasi data spasial harus menjadi bagian integral dari tata kelola Reforma Agraria. "Digitalisasi dan juga sistem informasi pertanahan menjadi sangat penting, termasuk penguatan peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di semua tingkatan, di semua wilayah Indonesia," lanjut Wamen Ossy.

Dalam konteks Bank Tanah, Wamen Ossy mengajak agar pelaksanaannya senantiasa mengedepankan prinsip keadilan sosial dan juga transparansi. Kewajiban sesuai dengan peraturan perundangan alokasi minimal 30% untuk Reforma Agraria dari lahan yang dikelola Bank Tanah harus dapat dijalankan secara terukur dan juga akuntabel. "Jangan sampai muncul kesan bahwa Reforma Agraria menjadi agenda sekunder. Reforma Agraria harus tetap menjadi prioritas yang menyatu dalam strategi pembangunan nasional," ucapnya.

Wamen Ossy juga menyebut, perlu memajukan pemberdayaan masyarakat secara konkret dan nyata karena Reforma Agraria tidak hanya dipandang sebagai legalisasi aset, namun juga tentang memperkuat kapasitas subyek penerima tanah agar dapat bertahan dan bahkan bisa tumbuh. "Oleh karena itu, sinergi dengan lembaga keuangan, koperasi, UMKM, serta dunia pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting," ujarnya.

Terakhir, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kembali semangat gotong royong dalam membunyikan Reforma Agraria. "Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu kerja sama yang erat dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, lembaga riset, perguruan tinggi dan seluruh elemen bangsa yang mencintai keadilan," pungkas Wamen Ossy.

Terselenggaranya webinar kali ini merupakan bentuk kerja sama dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN. Kepala BPSDM dalam sambutannya menyampaikan, diskusi publik ini diselenggarakan agar publik dapat mempelajari perjalanan Reforma Agraria baik dari sisi legalisasi aset atau penataan aset melalui Redistribusi Tanah maupun dari penataan akses melalui pemberdayaan tanah masyarakat. 

"Harapannya agar pelaksanaan Reforma Agraria di masa mendatang dengan berbagai dinamika yang ada menjadi lebih baik," kata Agustyarsyah.

Hadir menjadi narasumber dalam webinar kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati; Guru Besar Hukum Agraria UGM, Maria S.W. Sumardjono; Ketua Persatuan Pensiunan Agraria dan Pertanahan, Yuswanda A. Temenggung; serta Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika. Bertindak selaku moderator, Dosen Hukum UGM, Nurhasan Ismail. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Sewaktu membuka Webinar Nasional Diskusi Publik "Pelaksanaan Reforma Agraria: Lampau, Kini, dan Mendatang", Kamis (17/7...

Sekjen Kementerian ATR/BPN Tekankan Standar Pelayanan di Rakerda Kanwil BPN Sultra

 

JAKARTA- Berbicara pada Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan inti dari tugas Kementerian ATR/BPN adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal itu ia utarakan pada Rakerda, Rabu (16/7/2025), di ruang Aula Baruga Bhumi Bhakti.

“Core bisnis Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan. Jadi saya mohon, saya meminta tolong kepada Bapak/Ibu, tuan dan raja kita adalah masyarakat. Apabila ada masyarakat yang datang, tolong ditemui. Tolong dilayani dengan baik,” tegas Pudji Prasetijanto Hadi secara daring di hadapan jajaran Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tenggara.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menanggapi setiap kehadiran masyarakat dengan kesungguhan dan rasa tanggung jawab. “Jangan sampai kita hanya melihat casing-nya saja. Kita lihat bahwa masyarakat yang datang pasti memiliki kepentingan dengan Teman-teman yang ada di ATR/BPN,” tutur Pudji Prasetijanto Hadi.

Tidak hanya memberikan pelayanan yang baik, Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dengan pihak eksternal, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. “Tolong jaga komunikasi dengan teman-teman aparat penegak hukum, dan yang lainnya. Mohon juga, jaga komunikasi dengan Forkopimda,” tambahnya.

Pudji Prasetijanto Hadi berharap, arahannya mengenai pelayanan dan komunikasi yang ia sampaikan ini bisa membantu jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan program strategis yang sudah direncanakan.

Sejalan dengan arahan yang diberikan Sekjen Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, berkomitmen untuk memperbaiki kualitas kinerja, termasuk pelayanan. “Kita ingin membangun kualitas data. Karena itu akan jadi pondasi dalam melakukan pelayanan berikutnya. Baik pelayanan pertanahan maupun perencanaan pembangunan yang lain,” ungkapnya.

Rahmat lanjut melaporkan, Rakerda akan berlangsung selama dua hari, yaitu 16-17 Juli 2025. Agenda utama dalam Rakerda ini adalah evaluasi dan pemaparan visi-misi ke depan oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tenggara. Adapun Rakerda ini mengusung tema "Menguatkan Arah, Menyatukan Langkah: Optimalisasi Kinerja Menuju Pertanahan Elektronik yang Berkualitas. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Berbicara pada Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Pr...

CPPPK Kantor Pertanahan Morowali Jalani Asesmen

 

CPPPK Kantor Pertanahan Morowali ikuti asesmen secara Nasional.
MOROWALI- Berlangsung secara daring, Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali, Kamis (17/7/2025), mengikuti kegiatan asesmen. 

Kegiatan asesmen ini merupakan bagian dari tahapan penilaian dan evaluasi terhadap kompetensi serta kesiapan CPPPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Peserta CPPPK ini melaksanakan asesmen secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang dipandu langsung panitia pusat dari Kementerian ATR/BPN.
 
Para CPPPK terlihat mengikuti jalannya asesmen dengan penuh perhatian dan komitmen, melalui asesmen seluruh CPPPK diharapkan menunjukkan kompetensi terbaiknya dalam mendukung pelayanan pertanahan secara profesional dan berintegritas di wilayah kerja masing-masing termasuk CPPPK di Kantor Pertanahan Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  CPPPK Kantor Pertanahan Morowali ikuti asesmen secara Nasional. MOROWALI- Berlangsung secara daring, Calon Pegawai Pemerintah dengan Perja...

Kementerian ATR/BPN Kolaborasi Proyek RIMBA Bersama 3 Universitas

 

Kementerian ATR/BPN gandeng tiga universitas.
JAKARTA- Sebagai upaya memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan di wilayah Sumatra, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek RIMBA Swakelola Tipe II dengan tiga perguruan tinggi. Ketiga universitas itu meliputi Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi. 

“Kolaborasi ini sangat penting, terutama dalam menjaga wilayah masyarakat hukum adat yang berada di koridor ekologis Jambi, Riau, dan Sumatra Barat. Kita harus memastikan bahwa mereka terlindungi secara legal dan diakomodasi dalam kebijakan tata ruang,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Bromo, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, Selasa (15/7/2025). 

Proyek RIMBA merupakan program strategis yang dijalankan dengan tujuan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan memperkuat tata ruang yang berwawasan lingkungan di tiga provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, dan Sumatra Barat. Dirjen Tata Ruang pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan berbagai pihak terhadap RIMBA, termasuk kontribusi aktif dari pemerintah daerah dan kalangan akademisi. 

RIMBA tidak hanya menekankan konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga integrasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. “Tata ruang harus menyeimbangkan kawasan industri dan permukiman dengan kawasan hijau agar pembangunan tetap berkelanjutan dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup,” tegas Suyus Windayana.

Kerja sama yang dituangkan dalam PKS mencakup tiga fokus utama, yakni desain konektivitas dan migrasi satwa, strategi pemulihan ekosistem gambut, serta fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, termasuk solusi alternatif terhadap permukiman tidak berizin.

Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, berharap kemitraan dengan akademisi ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan relevan. “Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari rekan-rekan universitas. Semoga kerja sama ini bisa memberikan output yang bermanfaat dan memperkuat dasar kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Adapun penandatanganan PKS dilakukan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi, serta Dirjen Tata Ruang.

Hadir pula dalam kegiatan ini, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah; Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; serta Team Leader Project Management Unit (PMU) RIMBA, Barano Siswa Sulistiawan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kementerian ATR/BPN gandeng tiga universitas. JAKARTA- Sebagai upaya memperkuat tata kelola ruang yang berkelanjutan di wilayah Sumatra, K...

Nusron Wahid Agendakan Kunker ke Sulawesi Utara

 

Harison Mocodompis.
JAKARTA- Dalam beberapa waktu ke depan, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid mengagendakan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas sektoral.

Jika tak ada aral, Kunker itu berlangsung, 18-20 Juli 2025. Nusron berharap, kunker-nya ini jadi momen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai unsur masyarakat dalam mendorong percepatan pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN di wilayah timur Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyatakan bahwa kunjungan kerja ke Sulawesi Utara ini telah dipersiapkan dengan matang untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kunjungan ini tidak hanya seremonial, tapi menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan pesan-pesan strategis kementerian tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat daerah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Salah satu agenda dalam kunjungan ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara dengan sejumlah organisasi keagamaan, seperti MUI, Sinode GMIM, Keuskupan Manado, dan KGPM. Penandatanganan akan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin. Di momen tersebut, juga akan dilakukan penyerahan sertipikat tanah untuk rumah ibadah, aset wakaf, serta tanah milik pemerintah daerah.

"Dalam agenda tersebut, Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan sambutan dan arahan sekaligus menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam melayani masyarakat tanpa diskriminasi," lanjut Harison Mocodompis.

Agenda Menteri Nusron akan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah, serta ziarah ke makam tokoh nasional Kyai Modjo di Tondano, Kabupaten Minahasa sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, rencananya akan dilakukan pengarahan sekaligus penandatanganan prasasti peresmian sejumlah renovasi kantor di Sulawesi Utara, di antaranya Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bolmut dan Boltim.

Pada hari kedua, Menteri ATR/Kepala BPN dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Tahun 2025. Dalam kesempatan itu, ia akan memberikan pembinaan kepada para PPAT sebagai mitra strategis dalam pelayanan pertanahan nasional.

Kunjungan Menteri Nusron ke Sulawesi Utara akan ditutup dengan pelaksanaan salat Jumat di Masjid Raya Ahmad Yani, Manado, sebelum bertolak kembali ke Jakarta melalui Bandara Sam Ratulangi pada sore hari. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Harison Mocodompis. JAKARTA- Dalam beberapa waktu ke depan, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid mengagendakan kunjungan kerja (Kunker)...

Kantor Pertanahan Morowali Ikuti FGD Penyusunan Revisi RTRW Morowali

 

Kantor Pertanahan Morowali ikuti FGD-1 penyusunan revisi RTRW Morowali.
MOROWALI- Jajaran Pemkab Morowali menggelar Focus Group Discussion 1 (FGD-1) penjaringan isu strategis kewilayahan dan isu pembangunan berkelanjutan. 

Kantor Pertanahan Morowali turut serta mengikuti FGD tersebut dengan mengutus Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Syamsul Anwar SP, untuk hadir langsung di kegiatan itu. 

Untuk diketahui FGD 1 ini, merupakan langkah awal dalam rangka revisi kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Kantor Morowali berkomitmen kuat menyukseskan pelaksanaan revisi RTRW Morowali, sebagaimana yang akan dilaksanakan Pemkab Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kantor Pertanahan Morowali ikuti FGD-1 penyusunan revisi RTRW Morowali. MOROWALI- Jajaran Pemkab Morowali menggelar Focus Group Discussion...

Sekjen Kementerian ATR/BPN Optimistis Tingkatkan Capaian Indeks RB 2025

 

JAKARTA- Pada penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian ATR/BPN bertekad meningkatkan capaian indeks RB di tahun 2025. Optimisme itu diungkapkan Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Sekedar diketahui, indeks RB Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2010, dengan rata-rata kenaikan mencapai 3,16 poin per tahun. Walau demikian, Pudji Prasetijanto Hadi menegaskan peningkatan indeks tersebut tidak hanya soal nilai, tapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai.

“Saya ingin memberikan beberapa penekanan agar apa yang sudah kita rencanakan dalam RB bisa benar-benar tercapai. Jika target indeks ini berjalan sesuai rencana, insyaallah akan berdampak langsung pada peningkatan take home pay atau pendapatan kita,” ucap Pudji Prasetijanto Hadi 

Adapun indeks RB Kementerian ATR/BPN di tahun 2024 mencapai 84,02%, tahun 2023 mencapai 78,75%, dan 2022 mencapai 76,58%. Pada tahun 2025, ditargetkan bisa mencapai 90%. Pudji Prasetijanto Hadi mengatakan bahwa upaya peningkatan indeks tersebut, tidak bisa ditopang oleh satu atau dua individu saja. 

“Masing-masing unit kerja tidak bisa berjalan sendiri. Tapi harus mendapatkan dukungan dari Teman-teman semuanya supaya harapan kita bisa tercapai,” tambahnya.

 Penilaian RB Kementerian ATR/BPN saat ini mengacu pada roadmap nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, menjelaskan bahwa pada periode 2020-2024, terjadi penambahan dua komponen penilaian baru sebagai bentuk penyempurnaan sistem evaluasi, yakni komponen general dan tematik. 

“Dimohon Teman-teman untuk mulai mengecek, menelaah, kemudian merumuskan program kerja untuk RB tematik sebagai draf awal untuk menyusun roadmap RB ke depan. Ini akan lebih mudah kalau kita sudah punya rancangan roadmap-nya dan program kerja RB-nya,” terang Deni Santo di hadapan jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir.

Menanggapi soal dua komponen penilaian RB, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan penyesuaian melalui penerbitan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2023 tentang _Road Map_ Reformasi Birokrasi 2020–2024. Regulasi ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat arah reformasi internal yang lebih berdampak, adaptif, dan selaras dengan agenda nasional. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Pada penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB), Kementerian ATR/BPN bertekad meningkatkan capaian indeks RB di tahun 2025....


Top