ads

IKLAN KPU KOTA PALOPO

IKLAN KPU KOTA PALOPO

DPRD Kota Palopo

Pemkab Luwu

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

AHY Serahkan Sertipikat ke Warga Eks Timor-timur

 

KUPANG- Sembari bernostalgia pernah bersekolah di Dili, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sabtu (14/9/2024), menyerahkan Sertipikat hasil program Redistribusi Tanah kepada masyarakat eks Timor-timur di Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 "Saya tidak pernah menyangka karena benar walaupun saya bukan lahir tapi saya pernah hidup dan sekolah di Dili, Timor-tmur tahun 1986 hingga 1988. Dua setengah tahun ketika itu Pak SBY, Presiden ke-6 Republik Indonesia mendapatkan tugas sebagai Komandan Batalion 744 SYB, saya sekeluarga tinggal di Dili," kenang Menteri AHY.

Ia menyatakan, masih ingat dengan jelas kenanga-kenangan termasuk letak rumah dinas yang ditempatinya dulu. "Kita lihat hari ini dan ke depan tapi tidak boleh melupakan masa lalu karena tanpa masa lalu tidak ada kita hari ini, tidak ada masa depan Indonesia juga tanpa mengapresiasi masa lalu," ucapnya.

AHY mengaku, rasa nasionalis dan patriotisme mulai tumbuh pada masa ketika dirinya tumbuh dan besar di lingkungan prajurit TNI. Seiring waktu rasa nasionalisme dan patriotisme terus berada di dalam dirinya hingga saat ini menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Dan ketika saya mendapatkan amanah di Kementerian ATR/BPN ini salah satu prioritas yang langsung saya tangani bagaimana kita bisa segera menuntaskan status sekaligus juga hak atas tanah bagi masyarakat pejuang eks Timor Timur," kata Menteri AHY disambut tepuk tangan meriah dari ratusan warga dan undangan yang memadati di dalam dan luar tempat pertemuan di Kapela.

Untuk diketahui, dalam kesempatan ini Menteri AHY menyerahkan 505 sertipikat tanah yang terdiri dari sertipikat Redistribusi Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan rumah ibadah. Hadir mendampingi Menteri AHY, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT beserta jajaran. Turut hadir, Pj. Gubernur NTT beserta jajaran Forkopimda Provinsi NTT. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  KUPANG- Sembari bernostalgia pernah bersekolah di Dili, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sabtu (14/9/2024), meny...

Kementerian ATR/BPN Sosialisasi Sertipikat-El ke Praktisi dan Akademisi

 

BANDUNG- Seiring implementasi Sertipikat Tanah Elektronik atau Sertipikat-El, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyosialisasikan soal sertipikat ini ke masyarakat, termasuk kepada praktisi kadastral, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan akademisi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI), di Hotel Horison Bandung, Sabtu (14/9/2024). 

"Hari ini kita melakukan sosialisasi mengenai bagaimana implementasi Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak Desember 2023, supaya masyarakat lebih aware bagaimana proses sertipikasi elektronik. Kebetulan ini bukan hanya masyarakat, namun juga ada para praktisi pengukuran, kadastral, PPAT di sini. Saya pikir perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana Sertipikat Tanah Elektronik ke depannya, bagaimana kegunaannya," jelas Suyus Windayana dalam seminar bertajuk ‘Pemahaman Sertipikat Tanah Elektronik bagi Masyarakat’.

Sertipikat-El adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang data fisik dan yuridisnya telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik atau BT-El. Dalam hal ini, masyarakat juga tetap menerima Sertipikat Tanah Elektronik dalam bentuk fisik, yaitu 1 lembar kertas yang memiliki spesifikasi khusus berupa security paper dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. 

Lebih lanjut, Suyus Windayana menjelaskan, implementasi layanan pertanahan elektronik, termasuk Sertipikat-El ini juga merupakan bagian dari proses Kementerian ATR/BPN memperbaiki pengelolaan pertanahan. "Ini juga merupakan arahan Pak Menteri AHY (implementasi layanan elektronik, red). Saat ini sudah 455 Kantor Pertanahan yang menjalankan layanan pertanahan elektronik. Serta Sertipikat elektronik yang sudah kita hasilkan saat ini sebanyak 891.939,” jelasnya. 

Suyus Windayana juga menjelaskan, saat ini progres pendaftaran tanah telah mencapai 117 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah seluruh Indonesia. Ia juga menyebut bahwa hingga akhir 2024, target pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN adalah sebanyak 120 juta bidang dan diharapkan pada 2025 pendaftaran tanah dapat diselesaikan seluruhnya. 

Dilatarbelakangi lonjakan pendaftaran tanah, Suyus Windayana menyebut bahwa hal tersebut membuat pelayanan pertanahan berubah dari yang sifatnya manual menjadi elektronik. “Tentunya kita tidak bisa mengelola secara manual lagi. Terlebih ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pelayanan berbasis digital atau yang biasa disebut Digital Melayani/Dilan,” terangnya.

Untuk implementasi layanan pertanahan elektronik, Suyus Windayana mengungkapkan bahwa Menteri AHY senantiasa menekankan soal pengelolaan sistem keamanan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. “Tentunya sistem keamanan itu selalu kita siapkan. Selain itu, kita juga perlu melakukan penguatan di sisi internal kita, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM). Sehingga, kita bisa optimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya. 

Dalam kegiatan ini, Sekjen Kementerian ATR/BPN didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari praktisi kadastral, PPAT, dan akademisi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  BANDUNG- Seiring implementasi Sertipikat Tanah Elektronik atau Sertipikat-El, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Realisasi Program PTSL Sudah Capai 117 Juta Bidang Tanah

 

JAKARTA- Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN RI telah merealisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 117 juta bidang tanah, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhono (AHY) optimistis progres PTSL tersebut dapat bertambah dan mencapai target.


Pernyataan itu disampaikan AHY saat tiba di Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024).

“Target yang kita ingin capai sampai dengan akhir tahun artinya akhir Desember 2024 ini, 120 juta bidang tanah terdaftar. Per hari ini, sudah lebih dari 117 juta bidang tanah yang terdaftar,” ujar Menteri AHY di hadapan awak media.

Secara lebih rinci, berdasarkan data Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) jumlah tanah terdaftar adalah 117,4 juta bidang tanah. Dengan angka tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mencapai 97,8% target PTSL tahun 2024 ini. Sementara itu, jumlah tanah tersertipikat, yaitu 93,4 juta bidang tanah.

“Mudah-mudahan sisa waktu yang ada, kami juga tetap bisa fokus, daerah-daerah perlu saya pastikan agar Kantah-kantah bekerja secara efektif, termasuk juga yang ada di Kalimantan Timur ini, agar target-target PTSL bisa tercapai dengan baik,” tutur Menteri AHY.

Program PTSL ini dilakukan dalam rangka menertibkan administrasi pertanahan serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. “PTSL ini merupakan program yang strategis, tujuannya adalah untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia, individu, komunal, dan tentunya kita berharap tata ruang secara nasional ini juga semakin rapi administrasinya,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun kehadiran Menteri AHY di Kota Balikpapan kali ini untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) esok hari. Turut mendampingi, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis.

Kedatangan Menteri AHY disambut oleh Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN RI telah merealisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 117 jut...

Menteri ATR/Kepala BPN AHY Segera Ujian Promosi Doktor

 

SURABAYA- Sukses mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji program doktoralnya di Universitas Airlangga, Kamis (12/9/2024), Menteri ATR/Kepala BPN Palopo, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini siap mengikuti ujian promosi Doktor.

Adapun disertasi Menteri AHY berjudul "Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045". Disertasinya ini kemudian diuji oleh delapan orang Dewan Penguji.

"Niat dan tujuan penulisan disertasi dan penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 ini memang benar-benar dilatarbelakangi, didorong oleh semangat kita semua yang mungkin representasinya saat ini adalah saya yang menulis, tapi ini adalah semangat seluruh kalangan di Indonesia," ucap Menteri AHY menjelaskan soal disertasinya.

Menteri AHY berharap, apa yang ia tuangkan dalam disertasinya dapat memberi manfaat baik di bidang akademis maupun kebijakan publik di masa mendatang. Tujuan akhirnya, untuk mencapai cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dewan Penguji. Ini merupakan bagian yang benar-benar saya syukuri dalam perjalanan kehidupan saya," pungkas Menteri AHY yang terus mendorong percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Adapun yang menjadi Dewan Pengawas pada sidang ini antara lain, Profesor Rudi Purwono; Profesor Fendy Suhariadi; Profesor Badri Munir Sukoco; Profesor Sri Pantja Madyawati; Profesor Suparto Wijoyo; Profesor Bambang Tjahjadi; Profesor Mohammad Nuh; dan Nuri Herachwati. 

Dengan keberhasilannya mempertahankan Disertasi dalam ujian tertutup ini, Menteri AHY selanjutnya akan dijadwalkan sidang promosi doktoral.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SURABAYA- Sukses mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji program doktoralnya di Universitas Airlangga, Kamis (12/9/2024), Ment...

AHY: Kepemimpinan Transformasional-Orkestrasi SDM Kunci Pembangunan Berkelanjutan

 

JAKARTA- Konsep Kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM menjadi kunci tercapainya pembangunan berkelanjutan, hal itu menjadi pesan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat berbicara pada International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024, Rabu (11/9/2024) di Surabaya.

Menurutnya, kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM kunci mencapai 17 Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang biasa disebut pembangunan berkelanjutan. 

"Interaksi antara kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM adalah tempat potensi nyata untuk mencapai SDGs berada. Pemimpin transformasional menetapkan visi dan mengilhami dorongan untuk perubahan. Sementara orkestrasi SDM memastikan bahwa orang yang tepat, dengan keterampilan yang tepat, berada di posisi yang tepat, untuk mengubah visi tersebut menjadi kenyataan," kata Menteri AHY dalam pidatonya. 
Menurut Menteri AHY, seorang pemimpin harus mampu menerjemahkan setiap butir SDGs, sehingga masa depan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera bisa tercipta. Hal ini berlaku bagi setiap pemimpin di Indonesia mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Mereka harus mampu menyampaikan urgensi untuk mengatasi tantangan seperti kemiskinan, keadilan, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan. Dengan melakukan hal itu, para pemimpin ini dapat menyatukan upaya yang terfragmentasi menjadi agenda nasional yang kohesif yang sejalan dengan prioritas pembangunan global," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain di level pemimpin, Menteri AHY menyampaikan bahwa menyiapkan SDM yang unggul juga harus dilakukan untuk mencapai target ambisius dari SDGs. Ke depan, para generasi muda harus difokuskan pada pengembangan kompetensi di bidang-bidang teknologi hijau, pertanian berkelanjutan, inovasi digital, kesehatan masyarakat, dan tata kelola yang baik.

"Program-program tersebut akan memungkinkan Indonesia untuk memajukan tujuan-tujuan yang terkait dengan pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi," ucap Menteri AHY.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan program Reforma Agraria berupa legalisasi aset dan akses. Legalisasi aset dilaksanakan melalui program revolusioner seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan juga Redistribusi Tanah yang terbukti membantu masyarakat mewujudkan cita-citanya akan kepemilikan tanah. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan ekonominya dan terwujud peningkatan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Konferensi Internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Konsep Kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM menjadi kunci tercapainya pembangunan berkelanjutan, hal itu menjadi pesa...

AHY Paparkan Kontribusi Reforma Agraria di Konferensi Internasional UNAIR

 

SURABAYA- Jadi pembicara, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan kontribusi program Reforma Agraria pada acara International Conference of UNAIR, Rabu (11/9/2024), di Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya.

Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.

Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. "Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," jelas Menteri AHY.

Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. "Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami," ungkap Menteri AHY.

Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. 

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SURABAYA- Jadi pembicara, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan kontribusi program Reforma Agraria pada ac...

Kementerian ATR/BPN Sudah Terbitkan 891.939 Sertipikat Tanah Elektronik

 

SURABAYA- Pasca diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.

Pada Selasa (10/9/2024) sore di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu melayani sertipikasi tanah elektronik bagi masyarakat.

"Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini baru ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk Sertipikat Tanah Elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan," kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.

Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertipikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.

"Saya juga memberikan penekanan kepada Pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada cyber attack dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN," ucap AHY. 

Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SURABAYA- Pasca diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik yang bered...

AHY Tandatangani Lukisan Cover Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini

 

BANDUNG- Berharap hak dan kesejahteraan masyarakat adat terus diperjuangkan, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu (4/9/2024) lalu, menandatangani lukisan sampul (cover, red) Buku Cerita Tanah Ulayat Hari Ini, di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya, dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.

Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof Dr Kurnia Warman, M Adli Abdullah, Iskandar Syah, Setyo Anggraini, Adi Putra Fauzi, dan Beni Kurnia Illahi. 

Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand, perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  BANDUNG- Berharap hak dan kesejahteraan masyarakat adat terus diperjuangkan, Menteri ATR/Kepala BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ra...


Top