ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Bupati Launching Program Bansos-Hibah & Layanan "Jemput Sakit, Pulang Sehat"

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 21, 2025 / comment : 0

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf melaunching program unggulan.
MOROWALI- Berlangsung di halaman Masjid Islamic Center, Desa Matansala, Kecamatan Bungku Tengah, Senin (19/5/2025) lalu, Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf melaunching program inovasi Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah IKLAS Juara, serta layanan "Jemput Sakit, Pulang Sehat" yang menjadi program unggulan visi-misi 100 hari kerja pasangan Iksan-Iriane Iliyas (IKLAS) di Morowali. 

Peluncuran program strategis ini disaksikan Sekda Morowali, Drs Yusman Mahbub MSi, para Asisten dan Staf Ali, kepala OPD, kepala BPS, pimpinan Bank Sulteng, para pimpinan Ponpes se-Morowali serta masyarakat penerima bansos maupun hibah. 

Disampaikan Iksan bahwa setelah sukses dilaksanakan di Bungku Tengah, peluncuran program inovasi Bansos-Hibah IKLAS Juara dan "Jemput Sakit, Pulang Sehat" juga akan diadakan launching di seluruh kecamatan se-Morowali. 

"Seluruh program yang kita luncurkan pada hari ini, semuanya masuk dalam visi-misi pemerintahan kami selama lima tahun ke depan, jadi bukan hanya program 100 hari kerja pasangan IKLAS semata, akan tetapi program tersebut akan lanjut dipertahankan 5 tahun ke depan," beber Iksan. 

Dengan tegas, Iksan berjanji akan memberikan pelayanan yang benar-benar menyentuh kepada masyarakat Morowali, tidak hanya di bidang kesehatan, namun menyentuh sektor lainnya seperti upaya peningkatan mutu pendidikan, penataan ibu kota, pembangunan infrastruktur yang memadai, termasuk menuntaskan persoalan air bersih di Bungku Tengah ini. 

"Selain itu, pada masa pemerintahan yang baru ini sebenar lagi genap berusia 100 hari kerja, Alhamdulillah tahun 2025 masalah listrik di Morowali akan normal pada bulan Oktober nanti, SUTET yang akan melintasi Sulewana dapat menstabilkan kondisi listrik di Ibu Kota Morowali," tandasnya. 

Sementara, Kepala Dinas Sosial Morowali, Arifin Lakane mengungkapkan program IKLAS Juara yang ditangani Dinsos ada dua yaitu program pangan sebesar Rp500 ribu per bulan serta program gas LPG dan minyak goreng Rp200 ribu per bulan, diserahkan ke warga kurang mampu guna menekan angka kemiskinan. 

Saat ini ada sekitar 1.3000 penerima bantuan sosial tersebar di seluruh kecamatan, setelah mendapat tambahan anggaran di perubahan, penerima manfaat bertambah menjadi 2.300 penerima di seluruh kecamatan. 

"Dinsos Morowali juga menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada 1.300 anak penghafal Al-Qur'an di Ponpes yang ada di Morowali dengan nilai bantuan Rp500 ribu per bulan," terangnya. 

Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan dan P2KB Morowali, Ashar M Ma'ruf menjelaskan program "Jemput Sakit, Pulang Sehat" merupakan implementasi dari visi-misi pemerintahan IKLAS di Morowali yaitu dengan menghadirkan pelayanan kesehatan plus bagi masyarakat. 

Lewat program "Jemput Sakit, Pulang Sehat" masyarakat dapat menghubungi nomor layanan Call Center ambulance gratis di masing-masing Puskesmas per kecamatan, warga yang sakit akan dijemput untuk dibawa berobat ke rumah sakit. Selain mobil ambulance, kapal perahu juga dilengkapi Call Center untuk memudahkan warga pesisir dan kepulauan berobat ke rumah sakit atau Puskesmas. 

"Nomor layanan Call Center untuk Bungku Tengah 0822-4680-1760 dan Puskesmas Fonuasingko 0851-6546-8992," sebut Ashar. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf melaunching program unggulan. MOROWALI- Berlangsung di halaman Masjid Islamic Center, Desa Mata...

196 CPNS Palopo Formasi 2024 Jalani Pra Latsar

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 21, 2025 / comment : 0

 

Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri.


PALOPO- Sebelum diangkat secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 196 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkot Palopo formasi tahun 2024 saat ini mulai menjalani pra pelatihan dasar (Pra Latsar).


Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri S.STp MM, yang ditemui, Rabu (21/5/2025), menerangkan bahwa Pra Latsar merupakan salah satu bagian penting yang harus dilalui para CPNS yang masih berstatus 80 persen--mereka ini telah berkantor di instansinya masing-masing.


"Untuk bisa mencapai 100 persen PNS, seluruh CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar sebagai bagian dari proses pembentukan karakter ASN," ungkap Irfan Dahri.


Disampaikan Irfan Dahri, tujuan dari Pra Latsar untuk mengembangkan potensi dan integritas para CPNS, di situ (Pra Latsar, red) mental mereka dibentuk menjadi pelayan publik yang profesional dan berintegritas.


"Pra Latsar yang dilaksanakan ini berisi sejumlah materi seperti Peraturan Baris Berbaris (PBB), Tata Naskah Dinas, serta penguatan kompetensi bidang sesuai jabatan masing-masing," terang Irfan Dahri. 


Sekedar informasi, dari 200 formasi CPNS 2024 yang dibuka Pemkot Palopo, sebanyak 196 peserta dinyatakan lulus seleksi. Sementara, empat formasi tidak terisi karena pelamar tidak memenuhi passing grade yang ditentukan untuk jabatan yang dilamar. (ADVERTORIAL)

  Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri. PALOPO- Sebelum diangkat secara penuh sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 196 Calon Pegawai Ne...

Dinsos Palopo Salurkan Makanan Siap Saji ke Masyarakat Rentan

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 21, 2025 / comment : 0

 

Pembagian makanan siap saji dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo.

PALOPO- Bantuan makanan siap saji kembali disalurkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo, kepada masyarakat rentan melalui program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, Selasa (20/5/2025).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Palopo, Zulkifli Halid ST, memimpin langsung pembagian makanan siap saji sebanyak 100 porsi yang diperuntukkan bagi fakir miskin, gelandangan, janda kurang mampu, tukang becak, dan lanjut usia (lansia).

Penyaluran bantuan ke masyarakat rentan tersebut, dilakukan melalui Dapur Umum Dinas Sosial dengan melibatkan jajaran struktural seperti Kabid Perlindungan Sosial (Linjamsos), Kabid Pemberdayaan Sosial (Dayasos), dan Kabid Rehabilitasi Sosial (Rehsos).

Kegiatan ini, merupakan program rutin Dinsos Palopo, tujuannya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, pembagian bantuan tersebut juga didukung penuh Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, yang senantiasa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah memberikan akses pangan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus upaya meminimalisir keberadaan pengemis di jalan raya.

"Kami harapkan, program ini dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu serta membantu mereka mendapat makanan yang layak konsumsi tanpa harus mengemis di jalan," ungkap Zulkifli.

Penyaluran makanan siap saji ini, juga merupakan hasil kolaborasi Dinsos Palopo dengan program Gerakan Sedekah Jumat (Sejum) yang digagas Sekretariat Daerah Kota Palopo.

Lewat kolaborasi tersebut, Dinsos Palopo berupaya mewujudkan sinergitas antar lembaga pemerintah dalam menciptakan jaringan sosial yang peduli dan berkelanjutan.

Langkah nyata ini, membuat Dinsos berharap terus hadir di tengah masyarakat menjadi pelindung bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong terciptanya kota yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. (ADVERTORIAL)



  Pembagian makanan siap saji dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo. PALOPO- Bantuan makanan siap saji kembali disalurkan Dinas Sosial (Din...

Kabid Aset: Menara Kuliner Palopo Segera Beroperasi

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 20, 2025 / comment : 0

 

Imam Darmawan.
PALOPO- Gedung Menara Kuliner dan Pusat Cinderamata Kota Palopo yang berdiri megah di lokasi eks lahan Luwu Plaza, Jl Andi Makkulau, segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Nantinya, aset Pemkot Palopo yang dipihak-ketigakan itu menjadi pusat perekonomian terbesar di Palopo.

Dalam keterangannya, Selasa (20/5/2025), Kabid Aset BPKAD Palopo, Imam Darmawan, membenarkan sistem pengelolaan Menara Kuliner ini ditangani pihak ketiga selaku pemenang tender.

Pemkot telah melakukan tender terhadap pengelolaan Menara Kuliner dan beberapa perubahan mengikuti tender, kini sudah ada pemenangnya. "Sudah ada pemenang tendernya, gedung Menara Kuliner segera dioperasikan oleh pihak ketiga pemenang tender," terang Imam Darmawan.

Menara Kuliner atau Menara Payung itu, dibangun di era pemerintahan HM Judas Amir sebagai Walikota Palopo, bangunan tersebut diharapkan menjadi salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Palopo. 

Gedung Menara Kuliner tersebut, dibangun menggunakan konstruksi tiga lantai, dengan tinggi 36 meter dari lantai dasar, dan 18 meter dari lantai tiga menuju ujung menara. Gedung ini, menggunakan 6 tangga eskalator dan satu buah lift. 

Fasilitas lainnya, gedung Menara Kuliner juga dilengkapi area tempat parkir luas dan jalur pedistrian, dari segi keamanan gedung ini memiliki 8 unit hydrant box dan 5 unit hydrant pilar, tiap gedung dilengkapi kamera CCTV. (ADVERTORIAL)

  Imam Darmawan. PALOPO- Gedung Menara Kuliner dan Pusat Cinderamata Kota Palopo yang berdiri megah di lokasi eks lahan Luwu Plaza, Jl Andi ...

Oknum Mantan Kades Larobenu dan 3 Rekannya Jalani Rehabilitasi di BNN

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 20, 2025 / comment : 0

 

MOROWALI- Usai terciduk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, oknum mantan Kepala Desa (Kades) Larobenu, Hidayat Hasyim Ismail, bersama tiga rekannya, Muhammad Farel, Irsan, dan Muhamamd Nur Aksal, dirujuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Morowali menjalani rehabilitasi rawat inap di balai rehabilitasi BNN. 

Dalam konferensi persnya, Selasa (20/5/2025), Kepala BNN Morowali, AKBP Ricky Lesmana SH MM, menerangkan kronologis penangkapan oknum mantan kades di Kecamatan Bungku Barat itu, bermula dari adanya laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas para pelaku diduga setiap hari melakukan pesta Narkotika.

"Setelah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti-bukti yang kuat, kami berkolaborasi instansi Pemkab Morowali melakukan penggerebekan, Kamis, 15 Mei 2025 lalu, sekitar pukul 23.00 Wita, di sana kita menemukan tiga orang habis pesta Narkotika jenis sabu di sebuah rumah tempat pencucian mobil," ungkap AKBP Ricky Lesmana. 

Tiga orang itu, Rahmat Hasyim Ismail (oknum mantan Kades Larobenu) bersama dua rekannya, David Laode, dan Muhammad Nur Aksal. Di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP), BNN menyita barang bukti alat isap sabu dan bekas sisa-sisa Narkotika sabu di kaca pireks. 

Dari hasil pengembangan ketiga orang ini, BNN mendapatkan petunjuk asal Narkotika jenis sabu itu disuplai. Pengejaran pun difokuskan ke Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, empat orang diamankan di sebuah rumah, yakni Irsan selaku pemilik rumah, beserta Baharuddin, Abdul Azis, dan Muhammad Farel. 

Saat diinterogasi petugas BNN, Irsan mengaku dirinya yang mengantarkan sabu-sabu itu ke Hidayat Hasyim Ismail dan kawan-kawan. 

"Dari serangkaian penangkapan itu, 4 orang direhab, hal ini sesuai surat edaran MA dan UU Nomor 35 tahun 2009, mengingat barang bukti di bawah 1 gram dan bukan termasuk tersangka pidana, mereka empat orang tadi dikenakan rehab rawat inap di balai rehab BNN," kunci AKBP Ricky Lesmana. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  MOROWALI- Usai terciduk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, oknum mantan Kepala Desa (Kades) Larobenu, Hidayat Hasyim Ismail, bersama t...

Wamen ATR/Waka BPN Sosialisasi Sertipikat Tanah Ulayat di Bukittinggi

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 20, 2025 / comment : 0

 

JAKARTA- Upaya melindungi hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan sertipikat tanah ulayat, menjadi komitmen bagi jajaran Kementerian ATR/BPN. Dalam sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, Senin (19/5/2025), di Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan sertipikat tanah ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat. 

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi, dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertipikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy Dermawan.

Di hadapan niniak mamak, ia menyatakan Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertipikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat. Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi yang kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Ossy juga menekankan bahwa legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial. “Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” cetusnya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyatakan tekadnya untuk mendukung sertipikasi tanah ulayat. “Apabila disertipikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga, pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tukasnya.

Selain sosialisasi, pada kesempatan ini Wamen Ossy menyerahkan sebanyak 12 Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Bukittinggi, 1 sertipikat wakaf, dan 5 Sertipikat Hak Milik masyarakat. Setelah penyerahan, Wamen ATR/Waka BPN juga meluncurkan Pelayanan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Pengaturan Tanah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Teddi Guspriadi beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatra Barat hingga jajaran Forkopimda Bukittinggi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Upaya melindungi hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan sertipikat tanah ulayat, menjadi komitmen bagi jajaran Kementerian ...

Komisi III Raker Bersama Kanwil BPN se-Indonesia

Posted by: koranakselerasi Posted date: Mei 20, 2025 / comment : 0

JAKARTA- Sebagai tindak lanjut evaluasi triwulan I, pihak Komisi II DPR-RI, Senin (19/5/2025), menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh Kanwil BPN se-Indonesia atau jajaran Kementerian ATR/BPN RI. Raker ini dilakukan untuk evaluasi kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia serta membahas permasalahan pertanahan dan tata ruang.

“Satu bulan yang lalu, kami mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk evaluasi kinerja triwulan I. Capaian kinerja masih di bawah 25%, serapan anggaran cukup baik. Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan pada waktu ke depan,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat membuka pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

Secara lebih rinci, Rapat Kerja kali ini membahas evaluasi seputar Reforma Agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan. 

“Saya berkomunikasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin, ini harus ada perhatian khusus ya Pak Sekjen. Utamanya pada birokrasi Kementerian ATR/BPN mengenai tata kelola keuangan 2024. Harus segera membenahi tata kelola keuangan 2024, jika tidak dibenahi, khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” jelas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Dengan komunikasi yang baik antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN hingga ke level Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi berharap permasalahan pertanahan dan tata ruang dapat dimitigasi

“Komunikasi secara informal dibutuhkan sehingga permasalahan di wilayah bisa cepat dimitigasi. Diharapkan kita juga cepat mendapatkan data awal (terkait penanganan kasus) supaya teman-teman di Kementerian ATR/BPN dapat memecahkan masalahnya secepat mungkin,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepada seluruh perwakilan Kanwil BPN Provinsi yang hadir, Sekjen Kementerian ATR/BPN menegaskan agar segera menindaklanjuti hasil  rapat dalam tiga hari ke depan. "Kepada rekan-rekan, apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan pendalaman dari pagi agar segera disampaikan tiga hari ke depan atau hari Kamis. Nanti setelah itu, saya sampaikan ke Pak Menteri, lalu saya sampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ini yang banyak juga terkait HGU dan HGB," tegasnya.

Di kesempatan ini, salah satu anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungannya untuk Kementerian ATR/BPN, utamanya dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. “Pesan Pak Presiden, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, jadi itu yang utama. Kita semua cita-citanya sama, ingin segera menyelesaikan masalah pertanahan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ada semangat bersama, tidak ada ruang gelap lagi dalam penanganan sengketa konflik,” pungkasnya. 

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran yang hadir secara luring dan daring. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

JAKARTA- Sebagai tindak lanjut evaluasi triwulan I, pihak Komisi II DPR-RI, Senin (19/5/2025), menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh ...

Langganan: Postingan (Atom)
⬆
Top