ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Wamen ATR/Waka BPN Sosialisasi Sertipikat Tanah Ulayat di Bukittinggi

 

JAKARTA- Upaya melindungi hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan sertipikat tanah ulayat, menjadi komitmen bagi jajaran Kementerian ATR/BPN. Dalam sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, Senin (19/5/2025), di Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menegaskan sertipikat tanah ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat. 

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi, dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertipikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy Dermawan.

Di hadapan niniak mamak, ia menyatakan Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertipikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat. Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi yang kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Ossy juga menekankan bahwa legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial. “Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” cetusnya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyatakan tekadnya untuk mendukung sertipikasi tanah ulayat. “Apabila disertipikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga, pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tukasnya.

Selain sosialisasi, pada kesempatan ini Wamen Ossy menyerahkan sebanyak 12 Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Bukittinggi, 1 sertipikat wakaf, dan 5 Sertipikat Hak Milik masyarakat. Setelah penyerahan, Wamen ATR/Waka BPN juga meluncurkan Pelayanan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.

Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Pengaturan Tanah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Teddi Guspriadi beserta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatra Barat hingga jajaran Forkopimda Bukittinggi. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Upaya melindungi hak masyarakat hukum adat melalui penerbitan sertipikat tanah ulayat, menjadi komitmen bagi jajaran Kementerian ...

Komisi III Raker Bersama Kanwil BPN se-Indonesia

JAKARTA- Sebagai tindak lanjut evaluasi triwulan I, pihak Komisi II DPR-RI, Senin (19/5/2025), menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh Kanwil BPN se-Indonesia atau jajaran Kementerian ATR/BPN RI. Raker ini dilakukan untuk evaluasi kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia serta membahas permasalahan pertanahan dan tata ruang.

“Satu bulan yang lalu, kami mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk evaluasi kinerja triwulan I. Capaian kinerja masih di bawah 25%, serapan anggaran cukup baik. Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan pada waktu ke depan,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat membuka pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

Secara lebih rinci, Rapat Kerja kali ini membahas evaluasi seputar Reforma Agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan. 

“Saya berkomunikasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin, ini harus ada perhatian khusus ya Pak Sekjen. Utamanya pada birokrasi Kementerian ATR/BPN mengenai tata kelola keuangan 2024. Harus segera membenahi tata kelola keuangan 2024, jika tidak dibenahi, khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” jelas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Dengan komunikasi yang baik antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN hingga ke level Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi berharap permasalahan pertanahan dan tata ruang dapat dimitigasi

“Komunikasi secara informal dibutuhkan sehingga permasalahan di wilayah bisa cepat dimitigasi. Diharapkan kita juga cepat mendapatkan data awal (terkait penanganan kasus) supaya teman-teman di Kementerian ATR/BPN dapat memecahkan masalahnya secepat mungkin,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepada seluruh perwakilan Kanwil BPN Provinsi yang hadir, Sekjen Kementerian ATR/BPN menegaskan agar segera menindaklanjuti hasil  rapat dalam tiga hari ke depan. "Kepada rekan-rekan, apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan pendalaman dari pagi agar segera disampaikan tiga hari ke depan atau hari Kamis. Nanti setelah itu, saya sampaikan ke Pak Menteri, lalu saya sampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ini yang banyak juga terkait HGU dan HGB," tegasnya.

Di kesempatan ini, salah satu anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungannya untuk Kementerian ATR/BPN, utamanya dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. “Pesan Pak Presiden, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, jadi itu yang utama. Kita semua cita-citanya sama, ingin segera menyelesaikan masalah pertanahan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ada semangat bersama, tidak ada ruang gelap lagi dalam penanganan sengketa konflik,” pungkasnya. 

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran yang hadir secara luring dan daring. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

JAKARTA- Sebagai tindak lanjut evaluasi triwulan I, pihak Komisi II DPR-RI, Senin (19/5/2025), menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh ...

Hendra Purwana Pimpin Upacara HARKITNAS ke-117 di BRI BO Morowali

 

Pimpin BO BRI Morowali, Hendra Purwana saat memimpin upacara HARKITNAS ke-117.
MOROWALI- Momentum Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) ke-117, Selasa (20/5/2025), diperingati jajaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office (BO) Morowali dengan menggelar upacara di pelataran Basement kantor BRI BO Morowali. 

Pimpinan BO BRI Morowali, Hendra Purwana bertindak sebagai inspektur upacara, ia lalu membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Viada Hafid. 

Upacara ini, diikuti seluruh karyawan BO BRI Morowali, suasana upacara berlangsung lancar, tertib, dan penuh khidmat.

"Hari ini, tanggal 20 Mei 2025, kita tak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kelender Nasional, namun kita sedang membuka kembali halaman penting dalam sejarah perjuangan bangsa, halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah," katanya.

Semangat itu, juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan Nasional dalam negeri, Indonesia tengah menapaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan yang adil dan merata sebuah ikhtiar besar agar pembangunan yang megah, tetap berpijak kokoh pada kepentingan rakyat.

"Mari kita menjaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama, seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti tak selalu terlihat, namun kokoh menopang kehidupan karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama," harapnya. (UCI/FID)

  Pimpin BO BRI Morowali, Hendra Purwana saat memimpin upacara HARKITNAS ke-117. MOROWALI- Momentum Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) ke...

Kadisdik Palopo Teken Komitmen Bersama Pelaksanaan SPMB 2025

 

Kadisdik Palopo melakukan penandatanganan komitmen bersama.
PALOPO- Jajaran Pemkot Palopo dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (19/5/2025), menandatangani komitmen bersama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. 

Penandatanganan masing-masing dilakukan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Palopo, Dr H Andi Poci SIp MSi, dilanjutkan oleh Kepala Dinas Pendidkan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STp, dan Kepala BBPMP Sulsel, Imran S.Kom MT, acara ini berlangsung di lantai 2 ruang kerja Walikota Palopo.

Komitmen bersama ini dalam rangka mewujudkan pelaksanana SPMB 2025 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah penandatanganan komitmen bersama, kegiatan dilanjutkan diskusi bersama.

Selain Asisten I dan Kadisdik Palopo, penandatanganan komitmen bersama juga dilakukan Forkopimda, beserta Inspektorat, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Ketua K3S SD Palopo, dan para stakeholder. (ADVERTORIAL) 

KOMITMEN YANG DISEPAKATI:
- Melaksanakan tugas, tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing serta mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku secara jujur, transparan, dan profesional dalam Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru. 

- Tidak akan menyalahgunakan wewenang dalam bentuk apapun pada seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru.

- Menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam bentuk apa pun.

- Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipercayakan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru.

- Mengawasi dan melaporkan segera kepada pihak berwenang apabila terdapat pelanggaran dalam Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.

  Kadisdik Palopo melakukan penandatanganan komitmen bersama. PALOPO- Jajaran Pemkot Palopo dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPM...

Pj Walikota Hadiri Puncak HUT Lutim Bersama Rektor UIN Palopo

 

Puncak HUT Lutim ke-22.
MALILI- Selain dihadiri Mentan RI, Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, puncak HUT Luwu Timur ke-22, juga dihadiri Pj Walikota Palopo, H Firmanza DP, serta Rektor UIN Palopo, Abbas Langaji, Senin (19/5/2025).

Kegiatan yang digelar di Lapangan Pendidikan jalan Soekarno-Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili ini, berjalan meriah.

Kegiatan diawali dengan beberapa item seremonial seperti pembacaan Ayat Suci Alquran, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga pembacaan kilas balik terbentuknya Kabupaten Lutim. Lalu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan secara berturut-turut oleh Bupati Lutim Irwan Bachri Syam, Gubernur Sulsel Andi Sudirman dan Mentan Andi Amran sebagai sambutan pamungkas.

Rektor UIN, Abbas Langaju sendiri menggaris bawahi dan mengapresiasi program-program bidang pendidikan yang dipaparkan Bupati Irwan dalam sambutannya pada kegiatan ini.

"Luar biasa Pak Bupati Irwan dengan program beasiswanya untuk semua mahasiswa asal Kabupaten Lutim sebesar tiga juta rupiah tiap semester atau sama dengan enam juta rupiah per tahun selama kuliah. Juga program gratis seragam sekolah. Kami mengapresiasi program-program Pemkab Lutim ini," terang Rektor di sela-sela acara.

Sementara itu terkait sambutan Gubernur, Rektor juga mengapresiasi sejumlah program Pemprov Sulsel terutama di bidang Pendidikan Tinggi.

"Dalam waktu dekat ini kami akan mengagendakan audiensi dengan Bapak Gubernur, semoga beliau berkenan bulan depan menghadiri peresmian alih status IAIN Palopo menjadi UIN Palopo yang dijadwalkan akan dihadiri Bapak Menteri Agama," tambah Abbas.

Yang menarik saat momen sambutan Mentan RI, Andi Amran, selain memaparkan sejumlah agenda strategis kementeriannya, ia banyak mengapresiasi sejumlah kemajuan di wilayah Tana Luwu.

Mentan Amran di momen ini juga mengecek sejumlah bantuan pertanian kepada masyarakat Lutim. Seorang siswi yatim piatu juga ketiban rejeki darinya dengan mendapatkan beasiswa pendidikan sebesar Rp50 juta.

"Yang sabar dan semangat belajarnya yah nak. Lanjutkan pendidikannya setinggi-tingginya. Bantuan ini dari dana pribadi Saya," tutur Amran disambut haru ribuan tamu undangan yang membanjiri Lapangan Pendidikan. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  Puncak HUT Lutim ke-22. MALILI- Selain dihadiri Mentan RI, Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, puncak HUT Luw...

PT Vale Bersama Pemangku Kepentingan Konsisten Berdayakan Masyarakat

 

Pertemuan dengan komunitas masyarakat adat.
SOROWAKO- Menjaga hubungan yang konstruktif dengan masyarakat, menjadi kunci utama PT Vale Indonesia Tbk dalam mewujudkan harmoni bersama komunitas, ini menjadi bagian strategi perusahaan anak usaha group Mining Industry (MIN ID) yakni PT Vale bersama pemangku kepentingan memberdayakan masyarakat di kawasan Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Komitmen nyata PT Vale ini tercermin dalam kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jumat (16/5/2025), di Sorowako, yang dihadiri Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Waris Halid, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkab Luwu Timur dan Perwakilan masyarakat adat.

Perusahaan  peraih penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) itu, dinilai oleh Andi Waris Halid, sudah menjalankan aktivitas pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Meski demikian, Andi Waris Halid menekankan terkait dampak dan kontribusi yang dirasakan masyarakat atas operasional perusahaan pertambangan, harus ada khususnya di Luwu Timur.

“Tentunya sebagai DPD, merespon hal itu dan memediasi dan memjembatani masyarakat adat dengan PT Vale dan alhamdulillah pertemuan kondusif, bahkan apa yang kita bicarakan bisa menjadi pertimbangan untuk mencari solusi terbaik,” katanya. 

Ketua DPD RI Bidang Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Lainnya ini meyakini bahwa perusahaan tambang yang sudah 56 tahun hadir di Sulsel itu, banyak berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

“Saya yakin PT Vale Ingin mau melihat masyarakat Luwu Timur ini sejahtera, itu pasti tujuan perusahaan, tidak mau melihat masyarakat Luwu Timur sengsara apalagi sumber daya alam di Luwu Timur luar biasa,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia pun memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa banyak desa sudah menerima manfaat dari kehadiran perusahaan tambang di Luwu Timur itu, yaitu melalui implementasi Corporate Social Responsibility. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada juga keinginan masyarakat yang diberikan tapi belum sesuai ekspektasi.

“Karena tidak semua bisa sekaligus dipuaskan tapi saya yakin  perusahaan ini akan melakukan hal sebaik mungkin untuk masyarakat adat di Sorowako,” ujar Andi.

Diketahui, kunjungan kerja DPD RI merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat adat terkait dampak aktivitas pertambangan di wilayah Luwu Timur. 

Komite II DPD RI hadir sebagai representasi rakyat, bukan sebagai perwakilan pemerintah maupun perusahaan, dengan tujuan utama memediasi dan mencari solusi atas konflik yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan perusahaan.

Perseroan menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan  sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pihaknya pun berkomitmen untuk memastikan setiap langkah operasional dijalankan secara bertanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, keselamatan, kesejahteraan, serta pelestarian lingkungan, melebihi pertimbangan ekonomi semata.

Pendekatan tersebut tercermin dalam mengelola dampak sosial mengacu pada standar internasional seperti IFC Performance Standards, ISO 26000, dan pedoman ICMM.

Head of External Relations Endra Kusuma menuturkan,  kebijakan keberlanjutan menjadi landasan dalam menangani isu-isu sosial, termasuk yang berkaitan langsung dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi. 

“Sebagai wujud komitmen jangka panjang, kami telah menyusun peta jalan keberlanjutan yang menjadi pedoman strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pro- gram-program yang bertujuan menciptakan nilai bersama secara berkelanjutan,”tuturnya.

Dia menjelaskan,  menjaga hubungan yang konstruktif dengan masyarakat melalui keterlibatan yang terbuka, bermakna, dan berkelanjutan menjadi hal penting. Hal ini mencakup penyampaian informasi, penyerapan aspirasi, hingga penanganan keluhan melalui mekanisme pengaduan yang terstruktur. 

Sistem SDI (Stakeholders, Demands, and Issues) digunakan untuk mencatat interaksi, memantau isu, dan memastikan tindak lanjut yang cepat dan responsif. 

“Dalam merancang dan menjalankan program sosial, kami juga membangun komunikasi yang erat dengan masyarakat serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan lokal dan memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan,”tuturnya.

Tidak sampai di situ saja, Endra Kusuma memaparkan, jika perseroan turut mendukung pelestarian budaya lokal, pengembangan kapasitas masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dalam menghadapi potensi dampak sosial seperti relokasi, kami menerapkan prinsip hierarki mitigasi dan sebisa mungkin menghindari pemindahan. Jika relokasi tidak dapat dihindari, proses dilakukan dengan mengacu pada regulasi nasional dan standar internasional, serta melibatkan pemangku kepentingan secara aktif.

“Seluruh langkah ini mencerminkan komitmen PTVI dalam menjalankan operasional tambang secara transparan, inklusif, dan selaras dengan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasi,”ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini pengelolaan program sosial telah konsisten  dilaksanakan di 38 desa di 4 kecamatan, namun perusahaan mengakui pelaksanaannya masih jauh dari sempurna.
Selain itu, perseroan menyampaikan rencana investasi besar di Luwu Timur yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru. 

“Perusahaan menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan,” ungkap Endra.

*Aparat Desa Dukung Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala desa Nuha, Padaro mendukung Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale yang sudah dijalankan selama ini. Menurutnya sejak menjabat sebagai Kepala Desa bertahun-tahun sudah melihat langsung bagaimana dukungan aktif perusahaan di masyarakat.

“Penataan lingkungan khususnya di Nuha sudah ada niat baik PT Vale untuk melakukan perbaikan area tanggul, bahkan sudah ada perjanjian kerjasamanya namun terkendala karena aturan garis sempadan danau. Aturan inilah yang menghambat, hingga akhirnya hal tersebut tidak dijalankan,” ungkapnya.

Termasuk niat baik perusahaan dalam melakukan penggantian biaya terhadap lahan masyarakat yang terkena dampak dari operasional aktivitas pertambangan.

*Ketua Komite II DPD RI : Pengelolaan Lingkungan PT Vale Di Atas Rata-Rata Perusahaan Tambang Lainnya

Dalam kunjungannya ke Sorowako, Andi Waris Halid juga menyempatkan untuk berkeliling ke Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Sawerigading  Wallacea yang didalamnya terdapat  area pembibitan pohon, museum tambang, penangkaran rusa dan area lahan pasca tambang yang sudah menjadi Kawasan hutan, di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur

Usai berkeliling, Waris Halid menyampaikan rasa kagumnya pada penanganan pasca tambang. Dia melontarkan pujian terhadap bagaimana perusahaan tersebut bisa menyulap lahan belas tambang menjadi taman agrowisata yang didalamnya tidak hanya terdapat area pembibitan saja, tapi juga penangkaran rusa.

“Saya melihat hal positif yang dilakukan oleh PT Vale, memang di atas rata-rata, saya diperlihatkan reklamasi, setelah selesai penambangan, dilakukan pembibitan,” ujarnya.

Andi berharap, perusahaan tersebut dapat melanjutkan kontribusinya untuk masyarakat. “Saya yakin dengan adanya usaha yang dilakukan oleh PT Vale bisa meningkatkan pendapatan daerah Luwu Timur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur,” pungkasnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Pertemuan dengan komunitas masyarakat adat. SOROWAKO- Menjaga hubungan yang konstruktif dengan masyarakat, menjadi kunci utama PT Vale Ind...

Wamen ATR/Waka BPN Respons Revisi RTRW Pasuruan Dorong Investasi Daerah

 

JAKARTA- Dalam rangka mendukung investasi di daerah, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkab Pasuruan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah diundangkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2024. Dukungan ini diberikan, menyusul adanya sejumlah ketidaksesuaian dalam hal tata ruang yang dinilai dapat menghambat iklim investasi di daerah.

“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN mendukung pemerintah daerah (Pemda). Kami ingin Pemda memiliki semangat yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang positif. Pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan presiden tidak akan terwujud tanpa adanya semangat dan upaya dari Pemda, termasuk dalam membenahi tata ruang,” ujar Wamen Ossy saat menerima audiensi Wakil Bupati Pasuruan, M Shobih Asrori, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (16/5/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ossy menjelaskan revisi RTRW sebenarnya hanya diperbolehkan satu kali dalam lima tahun. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian yang berdampak pada kebutuhan pembangunan atau investasi, revisi dapat dilakukan lebih cepat dengan catatan disertai alasan dan justifikasi yang kuat.

“Kami siap mendukung Pemda Pasuruan dalam memperbaiki RTRW agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan investasi. Kami harap Pemda dapat menyiapkan justifikasi yang baik untuk memperkuat alasan perubahan tersebut,” tambah Wamen Ossy.

Wamen ATR/Waka BPN juga menekankan pentingnya mempertimbangkan tiga aspek utama dalam pengajuan revisi RTRW, yaitu investasi, lingkungan, dan sosial. Menurutnya, kawasan yang direncanakan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Pasuruan, M Shobih Asrori, dalam audiensi ini menyampaikan kekhawatirannya akan ketidaksesuaian dalam RTRW yang bisa menghambat masuknya investasi. Ia menuturkan, Kabupaten Pasuruan termasuk dalam tiga besar daerah dengan nilai investasi terbesar di Jawa Timur sehingga RTRW yang akurat dan responsif menjadi sangat penting.

Selain mendukung sektor industri, Shobih Asrori juga mengungkapkan bahwa rencana pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas persoalan kemacetan dan ketimpangan ekonomi. “Kami ingin membangun kawasan wisata untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan,” ujarnya.

Audiensi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I, Zikky Ardiansyah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Dalam rangka mendukung investasi di daerah, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkab Pasur...


Top