ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Bupati Luwu Buka Musrenbang RPJMD 2025-2029

 

Musrenbang RPJMD Luwu 2025-2029.
BELOPA- Dalam merealisasikan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, Pemkab Luwu memastikan ketersediaan anggaran. 

Hal itu dikemukakan Bupati Luwu, H Patahuddin, saat membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029 yang digelar Bappelitbangda Luwu, Kamis (8/5/2025).

Patahuddin menyebut, pembangunan di Luwu harus berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemkab Luwu siap mendukung "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter" dan mewujudkan "Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" melalui visi Kabupaten Luwu "Unggul Berkarakter, Berbasis Agribisnis" dijabarkan ke dalam 7 misi, 25 program prioritas 57 kegiatan prioritas, 8 program cepat berdampak, serta 7 prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan yang dimaksud, antara lain, mandiri ekonomi berbasis sumber daya lokal (Luwu Berdaya), layanan publik yang profesional dan bermartabat (Luwu Malebbi), sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, pelopor kedaulatan pangan (Luwu Mappatuwo), infrastruktur merata dan berkelanjutan, desa mandir, dan lingkungan sehat dan tangguh bencana (Luwu Lestari). 77 hari pasca dilantik, Patahuddin telah meluncurkan 6 dari 8 program cepat berdampak. (TOM)

  Musrenbang RPJMD Luwu 2025-2029. BELOPA- Dalam merealisasikan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, Pemkab Luwu memastikan ket...

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 875 Sertipikat Tanah di Sumut

 

MEDAN- Secara simbolis, dalam kunjungannya ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri rapat koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang bersama seluruh Pemda se-Sumut, Rabu (7/5/2024), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan sebanyak 875 sertipikat tanah kepada masyarakat. Hal ini, merupakan bagian dari program percepatan pendaftaran tanah.

"Agenda utama rapat koordinasi yang kami gelar bersama Pak Gubernur Sumut, dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yaitu membahas tentang percepatan sertipikasi tanah di Sumut. Dalam waktu empat tahun mendatang, kami membuat target. Saat ini capaian baru 46%, dan target minimal selama empat tahun ke depan adalah 70% tanah di Sumut sudah terdaftar dan disertipikasi," ungkap Nusron Wahid.

Adapun sertipikat yang diserahkan antara lain 215 Sertipikat Aset Pemerintah Provinsi Sumut, 314 Sertipikat Barang Milik Daerah milik Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut, 64 Sertipikat Pemerintah Desa, 18 Sertipikat Gereja, 1 Sertipikat Barang Milik Negara milik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan 61 sertipikat tanah wakaf.
Apresiasi lantas disampaikan oleh Nurhayati, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara yang turut menerima sertipikat pada kesempatan ini. Menurutnya, kolaborasi dari berbagai pihak telah berhasil menyelamatkan aset kampusnya yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai.

“Alhamdulillah, kini aset tanah kampus kami telah resmi dan sah secara hukum. Ini adalah bentuk nyata dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, terutama tim BPN. Kami sangat menghargai perjuangan mereka yang luar biasa,” tutur Nurhayati.

Selain penyerahan sertipikat, dalam Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara beberapa Kantor Pertanahan di Sumut dengan Pemda-nya masing-masing.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Reny Windyawati, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M Robi Rismansyah. Hadir pada kegiatan ini, Gubernur Sumut, Bobby Nasution beserta kepala daerah se-Provinsi Sumut; Forkopimda Provinsi Sumut. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  MEDAN- Secara simbolis, dalam kunjungannya ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri rapat koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan...

Dinsos Palopo Salurkan Bantuan ATENSI ke 119 Penerima Manfaat

 

Pemeriksaan kesehatan bagi Lansia pada penyaluran bantuan ATENSI.
PALOPO- Sebanyak 119 penerima manfaat menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang disalurkan Dinas Sosial (Dinsos) Palopo bersama Sentra Gau Mabaji Gowa Kemensos-RI. Bantuan ATENSI ini diberikan kepada warga lanjut usia (Lansia), anak penyandang disabilitas, dan korban penyalahgunaan Napza.

Kepala Dinas Sosial Palopo, Zulkifli Halid melalui Kabid Resos, Kurniawan Majid, Kamis (8/5/2025), merincikan penerima ATENSI 2025 terdiri Lansia sebanyak 50 orang, disabilitas sebanyak 61 orang, anak-anak sebanyak 3 orang, dan korban Napza sebanyak 5 orang, totalnya 119 penerima manfaat.

"Penerima bantuan ATENSI ini akan dilayani belanja kebutuhan pokok di Hypermart Palopo," jelas Kurniawan.
Penyaluran bantuan ATENSI 2025.
Staf Resos Dinsos Palopo, Sarnia, bersama salah satu penerima bantuan ATENSI 2025.
Sementara itu, Staf Bidang Resos Dinsos Palopo, Sarnia mengutarakan bantuan ATENSI disalurkan melalui kantor PT Pos Indonesia, hari ini disalurkan kepada 75 penerima yang terdiri Lansia 29 orang, disabilitas 38 orang, anak-anak 3 orang, dan korban Napza 5 orang, selebihnya dilanjutkan esok hari.

"Bagi penerima manfaat akan memperoleh bantuan senilai Rp1,5 juta per KPM, tim dari Kementerian Sosial menunggu di Hypermart untuk mengambil bukti struk belanja," kata Sarnia. 

Selain itu, pada penyaluran bantuan ATENSI tersebut, pihak Dinsos Palopo juga menggelar pemeriksaan kesehatan bagi Lansia sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lansia Nasional. (ADVERTORIAL)

  Pemeriksaan kesehatan bagi Lansia pada penyaluran bantuan ATENSI. PALOPO- Sebanyak 119 penerima manfaat menerima bantuan Asistensi Rehabil...

SCR Round 2 Diundur ke Agustus

 

Kelender event IMI Sulsel.
PALOPO- Pecinta dunia otomotif di Kota Palopo kudu harus bersabar menunggu pembukaan ajang SCR Round 2, pasalnya event tersebut mengalami perubahan jadwal yang semula 14-15 Juni di Sirkuit Ratona Motor Sport (RMS) Palopo, kini diundur ke tanggal 23-24 Agustus 2025.

"Kita undur ke bulan Agustus karena pada 14-15 Juni ada event Nasional Mandalika Racing Series (Round 2) yang berlangsung di Sirkuit Mandalika," ungkap Ketua Bonafide Otomotif, Robert Walalangi, Rabu (7/5/2025).

Dipastikan pada event Mandalika, para pembalap Nasional bakal tampil di sana. Sehingga, panitia dari Bonafide Otomotif langsung berkoordinasi bersama pengurus IMI Sulsel. 

"Hasil rapat zoom kita dengan IMI Sulsel, jadwal SCR Round 2 digeser ke Agustus, ini untuk memberi kesempatan bagi pembalap Nasional bisa unjuk ketangguhan di Sirkuit Ratona Palopo," beber pria yang kerap disapa Obenk itu. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Kelender event IMI Sulsel. PALOPO- Pecinta dunia otomotif di Kota Palopo kudu harus bersabar menunggu pembukaan ajang SCR Round 2, pasalny...

Deklarasi Damai, Bawaslu Palopo Diminta Diskualifikasi Paslon yang Melanggar!

 

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, hadir pada deklarasi damai PSU Pilkada Kota Palopo di halaman gedung KPU.
PALOPO- Saat menghadiri deklarasi damai menuju Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo, Rabu (7/5/2025), Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo dan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, agar tak ragu-ragu memberikan sanksi diskualifikasi kepada Pasangan Calon (Paslon) yang melakukan pelanggaran. 

"Saya minta KPU dan Bawaslu, tindak tegas apabila ada calon yang bersalah melakukan pelanggaran, sebelum ke Palopo saya ditelpon menteri, jangan lagi ada PSU yang kedua kalinya," harap Sudirman Sulaiman.

Ia juga tidak menginginkan adanya "serangan fajar" di PSU ini, untuk membantu Bawaslu dirinya menugaskan 48 Satpol-PP Pemprov Sulsel ke Palopo melakukan pengawasan PSU.

Sebelumnya, Ketua KPU Palopo, Andi Hasbullah, juga mengungkapkan tahapan kampanye sudah berjalan mulai 7 sampai 20 April 2025, selama pembelajaran politik itu berlangsung, Paslon dan tim pemenangan diimbau tidak melakukan pelanggaran. 

Transaksi politik bagi-bagi uang di PSU, ungkap Hasbullah, bisa berujung sanksi diskualifikasi sebagai peserta Pilkada. 

Deklarasi ini dihadiri Kapolda Sulsel, Irjen Pol Drs Rusdi Hartono MSi, Kajati, Agus Salim SH MH, Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP, Ketua DPRD, Darwis, LO Paslon, pimpinan Parpol pengusung, Paslon nomor urut 2, H Farid Kasim Judas-Nurhaenih (FKJ-NUR), Paslon nomor urut 3, H Rahmat Masri Bandaso-Hj Andi Tenrikarta (RMB-ATK), dan Paslon nomor urut 4, Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome), adapun Paslon nomor urut 1, Hj Putri Dakka-H Hadir Basir (PD-HB), tidak hadir pada deklarasi. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, hadir pada deklarasi damai PSU Pilkada Kota Palopo di halaman gedung KPU. PALOPO- Saat menghadiri...

Menteri ATR/Kepala BPN Hadiri Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih

 

MOROWALI- Bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menghadiri sidang paripurna yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (5/5/2025).

Dalam rapat paripurna itu, Presiden Prabowo menyampaikan penekanan terkait dengan pencapaian aset under management yang telah berhasil dikonsolidasi dalam aset negara, serta pentingnya pengecekan terhadap seluruh aset di Indonesia, termasuk tanah negara.

"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara," ujar Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna.

Usai rapat, Nusron Wahid mengungkapkan terkait perintah tersebut, pihaknya akan mengecek yang sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang, biasanya objek tersebut masuk kategori tanah terlantar yang diserahkan ke Bank Tanah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  MOROWALI- Bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menghadiri sidang paripurna yang dipimpin Pre...

Fraksi Gerindra Palopo Setuju Utang Petani-Nelayan Dihapus

 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palopo, Nureny SE MM.
PALOPO- Keinginan Presiden RI, Prabowo Subianto, menghapus utang petani dan nelayan, mendapat dukungan di daerah. Fraksi Gerindra Kota Palopo, setuju apabila utang petani dan nelayan dihapus untuk memperkuat ekonomi masyarakat bawah. 

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra Palopo, Nureny SE MM, Rabu (7/5/2025), bagi Nureny kebijakan tersebut sangat positif dan membawa angin segar bagi sektor pertanian dan perikanan.

"Pasca pandemi Covid-19 lalu, cukup banyak petani dan nelayan kita yang ikut terdampak, hadirnya kebijakan bapak Presiden membuat utang petani-nelayan di perbankan maupun lembaga keuangan lainnya bisa lunas, dan petani-nelayan bisa mencapai kesejahteraan yang diharapkan," kata Nureny. 

Untuk itu, Fraksi Gerindra tidak hanya sebatas mendukung, tetapi siap mengawal kebijakan ini sampai benar-benar terealisasi dan menyentuh seluruh pemangku kepentingan. Peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi program ini, juga sangat diharapkan agar berjalan sesuai harapan. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Palopo, Nureny SE MM. PALOPO- Keinginan Presiden RI, Prabowo Subianto, menghapus utang petani dan nelayan,...


Top