ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Sadam Tegaskan Depicab SOKSI Palopo Siap Dukung Program Pemda

 

Anggota Fraksi Partai Golkar Palopo, Sadam, mengikuti pelantikan SOKSI se-Sulsel.
MAKASSAR- Rangkaian musyawarah cabang dan pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentra Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) se-Sulawesi Selatan, telah digelar, Jumat dan Sabtu, 25-26 April 2025, di Hotel Gammara, Kota Makassar.

Seperti diketahui, pengurus Depicab SOKSI Palopo diketuai, Sadam SH, beserta sekretaris, Faisal S.Sos MSi, dan bendahara, Hamrul S.Kom, ketiganya dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Ahmad Noor Supit.

Usai dilantik, Sadam menyatakan SOKSI sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, tentu memberikan kontribusi bagi Partai Golkar.

"SOKSI sebagai ibu kandung (pendiri) dari Partai Golkar. Setelah pelantikan ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan di Kota Palopo, salah satunya merampungkan struktur kepengurusan dan konsolidasi untuk kerja-kerja politik Partai Golkar," ucap anggota DPRD Palopo Fraksi Golkar ini.

SOKSI, lanjut Sadam, harus bisa besar di Palopo dan menjadi motor penggerak kemenangan di kontestasi politik, dengan begitu Partai Golkar bisa kembali meraih kejayaan.

"Yakin kita bisa lakukan lompatan besar, Insya Allah melalui organisasi SOKSI, Partai Golkar bisa kembali jadi pemenang di Palopo, juga bisa berkontribusi dalam pembangunan Palopo ke depan," ucap Sadam yang juga pengurus Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tersebut. 

Dalam keterangannya, Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonedia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan ini menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan, ia berkomitmen untuk menjadikan SOKSI Palopo sebagai organisasi yang lebih solid, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. 

"SOKSI adalah organisasi kader yang menjadi bagian penting dari kekuatan pembangunan Nasional. Di Palopo kita akan memperkuat konsolidasi, mengembangkan program-program pemberdayaan, dan terus setia pada nilai-nilai perjuangan organisasi," tegasnya.

Dalam pelantikan serentak SOKSI 24 kabupaten/kota se-Sulsel ini turut dihadiri sejumlah tokoh politik di antaranya ketua DPD I Golkar Sulsel yang juga Anggota DPR RI, Taufan Pawe, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, dan Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin. (RILIS)

  Anggota Fraksi Partai Golkar Palopo, Sadam, mengikuti pelantikan SOKSI se-Sulsel. MAKASSAR- Rangkaian musyawarah cabang dan pelantikan Dew...

Ossy Dermawan Minta Kantah Kendal Kelola Pertanahan Secara Teliti dan Tepat

 

KENDAL- Dalam kunjungannya ke kantor pertanahan (Kantah) Kendal, Sabtu (26/4/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menekankan kepada jajaran Kantah Kendal, pentingnya pengelolaan pertanahan yang tepat dan teliti, sesuai aturan yang berlaku. 

“Apa yang kita kerjakan di sini akan berdampak pada banyak orang. Jadi, saya minta agar setiap langkah yang diambil didasari kebenaran dan peraturan yang berlaku, serta hati-hati mempertimbangkan setiap permasalahan. Prinsip kita dalam mengelola pertanahan harus cepat, tetapi juga harus teliti dan akurat. Jangan sampai mengejar kecepatan, kita mengabaikan aspek ketelitian yang sangat penting,” tegas Ossy Dermawan.

Ia berharap, pengelolaan pertanahan di Kantah Kabupaten Kendal dapat terus diperbaiki dan dijalankan dengan baik demi kepentingan masyarakat. “Semoga pengelolaan pertanahan di Kendal bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menyisakan masalah di kemudian hari. Pak Kepala Kantor dan jajaran di sini memiliki kewenangan besar untuk mengelola pertanahan dan tata ruang di daerah ini, dan saya mohon agar semua dilakukan dengan sebaik-baiknya agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kendal,” tutur Ossy Dermawan. 

Sebelum memberikan pengarahan, Wamen Ossy bersama Kepala Kantah Kabupaten Kendal, Agung Taufik Hidayat, meninjau berbagai layanan pertanahan yang tersedia untuk masyarakat, seperti layanan PELATARAN dan Drive Thru. 

Ossy Dermawan sangat mengapresiasi inovasi layanan Drive Thru yang dikembangkan Kantah Kabupaten Kendal, sebagai satu-satunya di Jawa Tengah. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat dalam mengambil sertipikat tanah secara cepat dan fleksibel. “Fasilitas Drive Thru ini sangat membanggakan dan program ini juga dikelola secara swadaya. Semoga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” puji Wamen Ossy.

Turut hadir dalam kunjungan ini, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Wakil Pembina Ikawati ATR/BPN, Luh Widasari Ossy Dermawan; Ketua Ikawati BPN Provinsi Jawa Tengah, Yetti Lampri; serta jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  KENDAL- Dalam kunjungannya ke kantor pertanahan (Kantah) Kendal, Sabtu (26/4/2025), Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menekankan kepada j...

Administrasi Kebijakan Kesehatan: Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT IMIP; OPINI Gunawaty

 

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengelola kawasan industri berbasis nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini terintegrasi dengan berbagai industri, termasuk pengolahan nikel, stainless steel, dan carbon steel, serta industri pendukung seperti pabrik mangan, silikon, dan pembangkit listrik.

Dari data yang diperoleh melalui data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mencatat angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sepanjang 2024 mencapai 339.305 kasus. Setahun sebelumnya, jumlah kasus infeksi pernapasan sekitar 313 ribu kasus. Khusus di Kabupaten Morowali yang menjadi pusat industri smelter, kasus infeksi saluran pernapasan tercatat mencapai 80.713 kasus per Desember 2024. Sebanyak 66 ribu di antaranya terjadi di Kecamatan Bahodopi yang merupakan lokasi pabrik milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). 

"Adanya industri di Morowali menyebabkan infeksi pernapasan dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan naik signifikan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Ashar M. Ma'ruf (Kutipan Media Tempo Rilis 10 Maret 2025). Selain Itu ada hal-hal lain yang  muncul dengan Keberadaan Dari PT IMIP diantaranya: 

a. Kawasan industri nikel di Morowali memiliki catatan insiden kecelakaan kerja yang tinggi, yang memicu aksi protes dan kerusuhan. 
b. Persoalan keselamatan kerja, seperti transportasi karyawan yang tidak memadai dan jam kerja yang panjang, menjadi pemicu utama. 
c. Buruh industri nikel juga rentan terhadap penyakit akibat kerja, seperti gangguan pendengaran dan masalah pernapasan.

Melihat hal-hal diatas dapat yang   menimbulkan dampak negatif bagi para pekerja dan warga sekitar yang berdomisili Penulis memberi saran agar PT IMIP dapat:

a. Mendaftarkan Seluruh Pekerja Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan dimana dengan mendaftarkan para pekerja  khususnya program JKK dapat melindungi pekerja yang rentan dengan Kecelakaan Kerja dan PAK .
b. Meningkatkan Kepatuhan Di Bidang Ketenagakerjaan agar dapat meminimalisir terjadi resiko Kecelakaan Kerja .
c. Meningkatkan Program Higiene Perusahaan dan SMK3 agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 
d. Mengelola dengan baik Klinik yang berkaitan  program kesehatan, seperti pembangunan klinik baru di kawasan industri, untuk mendukung peningkatan kesehatan di Morowali. 

Mengingat betapa pentingnya peran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang  merupakan program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan. JKK bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi peserta yang terkena dampak kecelakaan kerja.Penulis sangat berharap Program ini dapat diikuti semua sektor tanpa terkecuali. (****)

-Penulis Adalah Mahasiswa Administrasi Kebijakan Kesehatan FKM UNHAS

  PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengelola kawasan industri berbasis nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan ini terintegr...

Dinsos Palopo Pulangkan Wanita Difabel Tertipu Kenalan di Facebook

 

Sintia Matu saat memberikan keterangan di kantor Dinsos Kota Palopo.
PALOPO- Sempat terlantar selama beberapa jam di Kota Palopo, seorang wanita difabel asal Manado, Sintia Matu, yang menjadi korban penipuan lewat media sosial (medsos), kini mendapatkan penanganan dari Dinas Sosial (Dinsos) Palopo, Senin (28/4/2025). 

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinsos Palopo, Kurniawan Madjid, perempuan tersebut ditemukan pertama kali warga di kawasan Masjid Agung Palopo. Setelah tidak ada kejelasan lokasi yang hendak dituju, warga pun membawanya ke Polres Palopo. 

Untuk mempercepat penanganan, Polres kemudian menyerahkan Sintia Matu ke Dinsos Palopo, supaya didata dan diambil keterangannya.

"Ceritanya Sintia Matu yang berprofesi sebagai pelayan di salah satu kedai kopi di Kota Makassar, kenalan dengan seseorang di Facebook, kemudian setelah komunikasi berjalan lancar, mereka sepakat bertemu di Palopo, tetapi pria kenalan Sintia Matu itu tidak datang, dan akhirnya wanita tersebut kebingungan saat mengetahui orang yang ia cari tidak muncul di Palopo," jelas Kurniawan. 

Rencananya, Dinsos Palopo akan memulangkan Sintia Matu ke tempatnya bekerja di Makassar. Pasalnya, saat diinterogasi di kantor Dinsos, Sintia Matu menyampaikan dirinya pelayan di sebuah warung kopi (Warkop) di Makassar. 

"Insyaallah kita akan antarkan ke daerah tempatnya bekerja, yakni Kota Makassar, ia tersesat di Palopo gegara tertipu bujuk rayu kenalan barunya di Facebook," terang Kurniawan. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Sintia Matu saat memberikan keterangan di kantor Dinsos Kota Palopo. PALOPO- Sempat terlantar selama beberapa jam di Kota Palopo, seorang ...

Menteri ATR/BPN Minta Kepala Daerah di Riau Tingkatkan Kualitas Data Pertanahan

 

PEKANBARU- Seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau, diminta ikut berperan meningkatkan kualitas data pertanahan dengan gencar ikut melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan pertemuannya dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025).

“Kami mohon kepada Bupati dan Wali Kota untuk menginstruksikan kepada masyarakat untuk mengecek, menyerahkan sertipikatnya yang lama dan diberi sertipikat yang baru. Ini terkait dengan KW 4, 5, 6, yaitu sertipikat yang terbit pada tahun 1961 hingga 1997. Biasanya ini sertipikat belum ada peta tanahnya,” ujar Nusron Wahid.

Sertipikat KW 4, KW 5, dan KW 6, merupakan dokumen pertanahan lama yang terbit sebelum sistem pendaftaran modern diberlakukan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas data pertanahan dengan menerapkan sistem baru sejalan dengan berkembangnya teknologi. Dengan demikian, Menteri Nusron berharap data pertanahan dapat diperbarui secara akurat. 

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa saat ini, 67,07% dari Area Penggunaan Lain (APL) di Provinsi Riau telah terdaftar dan 65,36% telah bersertipikat. Sementara itu, bidang tanah dengan sertipikat KW 4, 5, 6 masih mencakup 17,23% dari tanah yang telah terdaftar atau setara dengan 523.148 bidang tanah dengan luas 370.753,86 hektare.

Di kesempatan ini, ia juga mengungkapkan, selain aspek legalitas dan kepastian hukum, ada hal penting lain yang terbukti berdampak pada perekonomian daerah, yaitu layanan pertanahan. “Layanan pertanahan di Riau sendiri telah berkontribusi terhadap perekonomian Riau selama 2024 melalui penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak Rp398 miliar dan Hak Tanggungan sebesar Rp19 triliun. Inilah mengapa kami membutuhkan kerja sama dengan Bapak/Ibu sekalian terkait layanan pertanahan,” pungkas Nusron Wahid.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran. Hadir pula, Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Kepala Daerah se-Provinsi Riau. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  PEKANBARU- Seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau, diminta ikut berperan meningkatkan kualitas data pertanahan dengan gencar ikut melaksan...

Nusron Wahid Imbau Jajaran BPN Riu Fokus Penyelesaian HGU-Pemetaan Tanah

PEKANBARU- Di hadapan jajaran BPN Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau agar proses penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) dan pemetaan tanah mendapatkan prioritas penanganan. 

“Saya ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo untuk melakukan penataan HGU dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi,” ujar Nusron Wahid.
 
Berdasarkan Surat Edaran Sekjen Kementerian ATR/BPN No. 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, di Provinsi Riau terdapat 126 perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Menteri Nusron mengimbau jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau untuk segera mengkategorikan berdasarkan letaknya, di dalam atau di luar kawasan hutan. 

“Dilakukan identifikasi dari 126 itu yang HGU-nya terbit lebih dulu daripada peta kawasan hutan mana saja. Mana yang HGU-nya terbit setelah ditetapkan kawasan hutan. Terkait MoU dengan Kementerian Kehutanan, jika HGU lebih dahulu terbit daripada penetapan kawasan hutan maka HGU itu yang akan menang,” tegas Nusron Wahid.

Selain persoalan HGU, Menteri Nusron menyoroti pentingnya percepatan pendaftaran tanah. Di Provinsi Riau sendiri, estimasi bidang tanah sebanyak 3,531 juta bidang, dengan capaian total bidang tanah terdaftar 2,152 juta atau sebanyak 60,93%.

“Minta tolong juga dipetakan ini, masih sisa 1,4 juta bidang tanah yang masih berpotensi untuk diurus, berarti sisa 39% dari 3,531 juta bidang tanah,” jelasnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dalam paparannya menjelaskan, 126 perusahaan ber-IUP yang belum memiliki HGU ini, telah ditindaklanjuti oleh Kanwil BPN Provinsi Riau. 

"Setelah diverifikasi, saat ini 56 telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB); 13 belum mengajukan HGB; 10 telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU); 25 dalam proses HGU; 19 belum mengajukan HGU; dan 3 tidak ada data," terang Nurhadi Putra. 

Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis berserta jajaran. Pada pembinaan tersebut, hadir para Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

PEKANBARU- Di hadapan jajaran BPN Provinsi Riau, Kamis (24/4/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengimbau agar proses penyelesaian...

Haul ke-57, Bupati Morowali Serukan Teladani Guru Tua

 

Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf.
MOROWALI- Di puncak acara haul ke-57 Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Sabtu (26/4/2025), di Masjid Nurul Iman, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Tengah, Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf mengajak seluruh pihak meneladani sosok Guru Tua sebagai panutan dalam kehidupan beragama.

Pada momen bersejarah tersebut, Iksan menekankan pentingnya memperluas penyebaran ajaran dan keteladanan Guru Tua ke seluruh penjuru Morowali.

“Haul ini jangan hanya menjadi seremoni di satu tempat, kita harus dorong ajaran dan perjuangan Guru Tua agar lebih dikenal masyarakat di seluruh Morowali,” tutur Bupati Iksan.

Pemimpin muda asal Desa Labota itu menjelaskan, nilai-nilai yang diwariskan Guru Tua harus menjadi bagian dari pembentukan karakter masyarakat Morowali.

“Kita ingin nilai perjuangan, keikhlasan, dan pengabdian Guru Tua bisa benar-benar meresap, tidak hanya di satu wilayah, tetapi sampai ke seluruh pelosok Morowali,” terangnya.

Iksan berharap, momentum haul ke depan tidak sekadar menjadi acara tahunan, melainkan juga sarana untuk memperkokoh semangat memperbaiki diri.

“Haul ini harus menjadi pengingat agar kita terus belajar menjadi individu yang lebih baik, mengikuti jejak keteladanan Guru Tua,” pungkas Iksan. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf. MOROWALI- Di puncak acara haul ke-57 Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Sabtu (26/4/2025), di ...


Top