ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Pj Walikota Palopo Lepas Lomba Karnaval Budaya Perayaan Paskah

 

Pj Walikota saat melepas peserta karnaval budaya peraan Paskah di Kota Palopo.
PALOPO- Peserta karnaval budaya dalam rangka perayaan Paskah yang digelar Forum Komunikasi Gereja se-Kota Palopo, dilepas langsung Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, Sabtu (19/4/2025), bertempat di Lapangan Pancasila Palopo. 

Ketua Panitia, Yoram Pallawa mengungkapkan, kegiatan yang mengusung tema "Damai Sejahtera Kristus Mempersatukan Semua" diharapkan ikut menciptakan Palopo sebagai kota yang aman, damai dan sejahtera. Pihaknya juga berterimakasih kepada Pj Walikota yang telah membantu menyukseskan karnaval budaya tersebut.

Pj Walikota, Firmanza DP, mengapresiasi pelaksanaan karnaval budaya, hal ini dapat mengingatkan semua pihak senantiasa menghargai budaya dan adat istiadat serta menjaga harmoni toleransi antar umat beragama di Palopo.
 
Lebih jauh, Pj Walikota mengingatkan segenap jemaat menjaga keamanan dan kedamaian di Palopo, menyambut Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang berlangsung 24 Mei 2025 mendatang, ia mengimbau warga Palopo memerangi isu hoax dan fitnah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. "Mari kita sukseskan PSU yang aman dan damai," pungkasnya. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  Pj Walikota saat melepas peserta karnaval budaya peraan Paskah di Kota Palopo. PALOPO- Peserta karnaval budaya dalam rangka perayaan Paska...

Pj Walikota-Kadispertanakbun Palopo Rakor Optimalisasi Sistem Pengairan Pertanian

 

Pj Walikota Rakor Optimalisasi Sistem Pengairan Pertanian di Makassar.
MAKASSAR- Didampingi Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP, dan Kadis PUPR, Herianto ST, Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Optimalisasi Sistem Pengairan Pertanian 2025 yang digelar di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Jln Sungai Tangka No 31, Kota Makassar, Kamis (17/4/2025). 

Rakor ini dipimpin Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ST, dan dihadiri Dirjen Sarana dan Prasarana (PSP) Kementan-RI, Andi Nur Alam Syah S.TP MT, serta Kepala BSIP Kementan, Prof Dr Ir Fadjry Djufry MSi, dan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi. Untuk diketahui, rakor ini merupakan salah satu upaya percepatan Swasembada Pangan di Sulsel yang menjadi program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto. Topik utama rakor, pemaparan data realisasi luas tanaman padi per April 2025. 

Pj Walikota Palopo, Firmanza DP, menegaskan jajaran Pemkot Palopo siap menyukseskan program Swasembada Pangan Pemerintah Pusat. Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah strategis mencapai Swasembada Pangan sesuai strategi yang diterapkan. 

Pasalnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi bangsa, dibutuhkan tenaga kerja (SDM) yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Pertanian menjadi sektor strategis menopang ketahanan pangan. Pemerintah ingin memastikan, kebutuhan petani mampu terpenuhi. Rakor ini, turut dihadiri kepala daerah se-Sulawesi Selatan. (MUBARAK DJABAL TIRA)

  Pj Walikota Rakor Optimalisasi Sistem Pengairan Pertanian di Makassar. MAKASSAR- Didampingi Kadispertanakbun Palopo, Muh Ibnu Hasyim S.STP...

Dinsos Palopo Salurkan 100 Porsi Makanan Siap Saji ke Warga Kurang Ma

 



Penyaluran bantuan makanan siap saji kepada warga kurang mampu di Palopo.

PALOPO- Program pembagian makanan siap saji kepada warga kurang mampu, kembali dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo, Kamis (17/4/2025). Beberapa warga yang beraktivitas sebagai gelandangan dan pengemis (Gepeng), termasuk yang berprofesi sebagai tukang becak, dan warga lanjut usia (Lansia) memperoleh makanan gratis. 

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Palopo, Zulkifli Halid ST, melalui Kabid Linjamsos, Andi Irpandi Yusuf, memaparkan kegiatan bagi-bagi makanan ini selaras kebijakan Pj Walikota Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, dalam membantu masyarakat untuk mendapat makanan yang layak. 

"Makanan siap saji tersebut, diproduksi melalui dapur umum Dinsos Palopo, setelah dikemas makanan tersebut kita bagi di jalan-jalan dan sebagian kita antar langsung ke rumah-rumah warga," terang Irpandi.

Diharapkan, pembagian makanan siap saji untuk warga miskin dapat mengurangi dampak aktivitas mengemis di jalan-jalan raya. Irpandi menambahkan, kegiatan tersebut digelar secara rutin oleh Dinsos untuk mengakomodir kebutuhan warga yang layak memperoleh suplai bantuan.

Pembagian makanan siap saji ini, juga merupakan kolaborasi Dinsos Palopo dan program Sedekah Jumat yang digagas Sekretariat Daerah Kota Palopo.

Irpandi menerangkan, kegiatan sosial berbagi makanan siap saji tak hanya bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, tetapi ikut membangun semangat dan budaya gotong-royong saling bantu membantu di tengah kehidupan masyarakat. (ADVERTORIAL)



  Penyaluran bantuan makanan siap saji kepada warga kurang mampu di Palopo. PALOPO- Program pembagian makanan siap saji kepada warga kurang ...

Kadis Kesehatan Morowali Tekankan Optimalisasi Pelayanan Dasar Kesehatan

 

Kadis Kesehatan Morowali, Ashar Ma'aruf.
MOROWALI- Penerapan reformasi birokrasi kesehatan di Kabupaten Morowali, lebih difokuskan pada optimalisasi pelayanan dasar kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Morowali, Ashar Ma'aruf, Kamis (17/4/2025), menyebutkan selama 10 tahun terakhir pelayanan dasar kesehatan mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga rumah sakit berjalan cukup efektif.

Ashar menjelaskan, implementasi reformasi birokrasi sektor kesehatan berjalan baik tak lepas dari kebijakan Pemkab Morowali dalam menempatkan tenaga kesehatan di setiap desa. "Hal ini, sebagai upaya kami mempercepat pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan," paparnya.

Keberadaan Puskesmas Fonuasingko yang berdekatan RSUD membawa dampak luar biasa terhadap pelayanan, sebab Puskesmas dan rumah sakit memiliki fungsi pelayanan yang berbeda satu sama lain. Puskesmas fokus pada pelayanan dasar, dan rumah sakit menangani kasus yang memerlukan rujukan.

"Pembangunan Puskesmas Fonuasingko dilatarbelakangi luasnya cakupan wilayah Puskesmas Bungku yang membawahi 16 desa dan 6 Kelurahan, makanya untuk memaksimalkan pelayanan Pemkab Morowali membangun Puskesmas baru demi mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Di mana, hal serupa juga dilakukan di Kecamatan Bungku Selatan, dengan membangun Puskesmas di Pulau Umbele kendati pada awalnya sudah ada Puskesmas Kalerong yang jaraknya tidak begitu jauh dengan RS Paku," terang Ashar.

Ketersediaan fasilitas kesehatan, merupakan salah satu wujud nyata komitmen Pemkab Morowali meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, saat ini paradigma kesehatan bukan lagi paradigma sakit tetapi paradigma sehat, sasarannya menurunkan angka yang sakit dan meningkatkan kualitas kesehatan warga. 

Mendukung program 100 hari kerja Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abd Rauf dan Wakil Bupati, Iriane Iliyas, Dinas Kesehatan Morowali, membuat inovasi pelayanan "Jemput Sakit, Pulang Sehat" secara gratis untuk masyarakat di daratan maupun kepulauan. Program tersebut, bagian dari misi Iklas Juara di bidang kesehatan sekaligus mendorong Puskesmas menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menurut Ashar kepemimpinan Iksan-Iriane telah membawa perubahan besar terhadap peningkatan kesehatan termasuk tampilan layanan RSUD Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kadis Kesehatan Morowali, Ashar Ma'aruf. MOROWALI- Penerapan reformasi birokrasi kesehatan di Kabupaten Morowali, lebih difokuskan pad...

Kadisdik Palopo Dampingi Pj Walikota Rakor Pelaksanaan Program MBG

Rakor implementasi program MBG.
PALOPO- Dipimpin Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kadis Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis S.STp, mendampingi Pj Walikota, Drs H Firmanza DP SH MSi, hadir mengikuti rapat koordinasi (Rakor) secara virtual terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, program MBG merupakan salah satu agenda strategis Nasional yang penganggarannya berasal dari pusat atau APBN, kemudian untuk melaksanakannya wajib teregistrasi, terdata, dan diterima Badan Gizi Nasional (BGN), harus diregistrasi dan disurvei terlebih dahulu.

"Maka dari itu, kita perlu melaksanakan diskusi khusus terkait masalah pelaksanaan penyiapan tempat untuk MBG ini, termasuk juga menjelaskan terkait desain dan standar yang diminta oleh BGN juga terkait masalah skema pembiayaan di mana harus dalam bentuk yayasan, di man yayasan inilah yang melaksanakannya nanti," terang Gubernur. 

MBG ini juga sudah ditetapkan wilayahnya bahwa tidak semua bisa ditetapkan sebagai tempat untuk membangun tempat MBG. Oleh sebab itu, pemerintah menunggu instruksi dari pusat dalam halam ini pihak BGN.

Sementara itu, Pj Walikota Palopo memberikan arahan kepada lurah dan camat agar disampaikan kepada masyarakat terkait MBG ini, bahwa Pemkot menunggu petunjuk dari pusat agar program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

"Pelaksanaan program MBG ini, mesti cepat disosialisasikan ke masyarakat, sehingga warga bisa paham mekanisme penyelenggaraan program MBG," kunci Firmanza. (ADVERTORIAL)

Rakor implementasi program MBG. PALOPO- Dipimpin Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Kadis Pendidikan (Kadisdik) Palopo, Asnita Darwis ...

Kementerian ATR/BPN Teken MoU dengan DPP PUI

 

SUKABUMI- Untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN RI, resmi menjalin MoU dengan DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), acara penandatanganan MoU dilakukan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Ponpes Syamsul 'Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/4/2025).

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif untuk kemakmuran rakyat, termasuk tanah-tanah wakaf.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, pengelolaan tanah negara tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya tanah wakaf. 

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegas Menteri Nusron.

Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan harapannya terhadap kemajuan pengelolaan tanah wakaf. “MoU ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Ini momen penting untuk memastikan wakaf dikelola secara produktif dan memberi manfaat luas,” ungkapnya.

Melanjutkan rangkaian kegiatan penandatanganan MoU, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di Sukabumi, termasuk milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan, dan musala. Usai acara, Menteri Nusron bersama jajaran berziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, yaitu pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Lembaga, Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, Herman Saeri, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, Agus Sutrisno. Turut hadir, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, Ketua Majelis Syura PUI, Nurhasan Zaldi, serta tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  SUKABUMI- Untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN RI, resmi menjalin MoU dengan DPP Persatuan Ummat Islam (PUI), ...

Wamen ATR/Waka BPN Audiens ke Kantor Kepresidenan Rusia

 

JAKARTA- Sekaitan dengan proses sertipikasi aset Rusia yang berada di Indonesia, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Selasa (15/4/2025), menggelar audiensi Delegasi Kantor Kepresidenan Federasi Rusia.

Di sana, Wamen ATR/Waka BPN diterima Kepala Bidang Kerja Sama pada Direktorat Administratif, Kantor Kepresidenan Federasi Rusia, Oleg Tikk, beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas proses dan tindak lanjut sertipikasi aset milik Federasi Rusia yang berada di Indonesia. 

Wamen Ossy menyatakan, selaku institusi yang memiliki wewenang melakukan sertipikasi tanah di Indonesia, Kementerian ATR/BPN menyambut baik dan siap untuk menyertipikasi aset-aset Federasi Rusia di Indonesia. 

Namun, ia menegaskan bahwa kegiatan sertipikasi aset ini harus sejalan dengan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). 

Wamen Ossy mengimbau agar pihak Kantor Kepresidenan Federasi Rusia menyiapkan berkas-berkas pendukung, termasuk menginventarisasi aset-aset milik Federasi Rusia agar progres sertipikasi berjalan dengan lancar. 

Turut mendampingi Wamen Ossy dalam kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; Direktur Penetapan Tanah Pemerintah, Suwito, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Iskandar Syah. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Sekaitan dengan proses sertipikasi aset Rusia yang berada di Indonesia, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, Selasa (15/4/2025), me...


Top