ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

Bagian Ortal Pemkab Morowali Jalin Kerja Sama Universitas Brawijaya

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0

 

Kegiatan penyusunan ANJAB, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan lingkup Pemkab Morowali.
MOROWALI- Dalam rangka pendampingan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Pemkab Morowali memilih menjalin kerja sama dengan civitas Universitas Brawijaya. Kerja sama tersebut, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lingkup Pemkab Morowali. 

Kegiatan pendampingan ini berlangsung, Senin (4/11/2024) lalu, di Aula Hotel Surya Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah. Giat itu, berlangsung selama dua hari, diikuti Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional yang membidangi Kepegawaian pada setiap OPD se-Pemkab Morowali.

Hadir pada kegiatan ini, Kabag Ortal Setkab Morowali, Husni Rais SH, dan tim SmartID selaku fasilitator kegiatan. Pendampingan tersebut, peserta memperoleh bimbingan teknis metode penyusunan ANJAB dan ABK secara akurat guna menciptakan struktur organisasi yang optimal sesuai kebutuhan instansi, tak hanya itu kegiatan ini juga membahas penyusunan peta jabatan dan evaluasi jabatan yang menjadi dasar penting dalam perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) di seluruh instansi pemerintahan daerah.

Tim pendamping dari Universitas Brawijaya, Firda Hidayat, memaparkan konseptual ANJAB-ABK dan pentingnya pemetaan jabatan yang jelas serta evaluasi jabatan yang komprehensif mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, kegiatan itu diharapkan mampu menambah pengetahuan aparatur Pemkab Morowali menyusun dokumen ANJAB, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan yang berkualitas tuk mendukung peningkatan kinerja serta pelayanan pemerintah untuk masyarakat. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Kegiatan penyusunan ANJAB, ABK, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan lingkup Pemkab Morowali. MOROWALI- Dalam rangka pendampingan penyusunan ...

Aparat Polres Morowali Amankan Pelipatan Surat Suara Pilkada 2024

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0

 

Proses pelipatan surat suara di KPU Morowali dalam penjagaan ketat aparat Kepolisian.
MOROWALI- Di bawah penjagaan ketat personil Polres Morowali, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksanakan proses pelipatan surat suara logistik Pilkada Morowali 2024, yang ditangani 40 warga yang ditunjuk KPU, Rabu (6/11/2024). 

Proses pelipatan surat suara di kantor KPU Morowali, berjalan lancar, aman, dan tetap kondusif--, tanpa adanya ancaman gangguan  yang berarti.

Kapolres Morowali, AKBP Suprianto SIk MH, menyampaikan harapannya semoga seluruh logistik Pilkada Serentak 2024 di Morowali dalam kondisi aman, lengkap, dan siap untuk digunakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
 
Untuk diketahui, proses pelipatan surat atau kertas suara Pilkada 2024 ini, melibatkan personil Kodim 1311/Morowali, staf Bawaslu, dan petugas keamanan KPU, pengamanan ini akan terus berlangsung selama tahapan Pilkada Serentak 2024 berproses. "Kami harapkan, pendistribusian logistik Pilkada 2024 dapat berjalan aman dan lancar," tegas Kapolres AKBP Suprianto. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  Proses pelipatan surat suara di KPU Morowali dalam penjagaan ketat aparat Kepolisian. MOROWALI- Di bawah penjagaan ketat personil Polres M...

IKLAN PENGUMUMAN SERTIPIKAT HILANG

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0

 

Pengumuman Sertipikat Hilang.

  Pengumuman Sertipikat Hilang.

Pemkot Palopo Launching Posyandu Era Baru Arwana Malatunrung

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0

 

Launching Posyandu Era Baru di Kota Palopo.
PALOPO- Mengacu Permendagri No 13 tahun 2024 tentang Posyandu Lahirkan Posyandu Era Baru, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Palopo, Dr Andi Poci SIp MSi, didampingi Kadinkes Palopo, Irsan Anugrah SKM MM, Rabu (6/11/2024), meresmikan Posyandu Arwana Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur sebagai pilot project kegiatan Posyandu Era Baru.

Hadir lewat zoom meeting, Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Selatan, Ny Ninuk Triyanti Zudan mengungkapkan dalam Posyandu Era Baru peran Posyandu tidak lagi terfokus pada kegiatan pelayanan kesehatan semata, namun juga melayani masyarakat di bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kegiatan sosial lainnya.

Pj Gubernur Sulsel, Prof Dr Zudan Arif Fakhrullah SH MH, menyebutkan Posyandu Era Baru sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulsel di bidang kesehatan. 

Launching Posyandu Era Baru di Palopo dihadiri pimpinan perangkat daerah, Pj Ketua DWP Palopo beserta jajaran pengurus, kader Posyandu, dan tamu lainnya. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)

  Launching Posyandu Era Baru di Kota Palopo. PALOPO- Mengacu Permendagri No 13 tahun 2024 tentang Posyandu Lahirkan Posyandu Era Baru, Asis...

Perdana, Anggota DPRD Kaltim Sayid Muzibburachman Reses di Dapil I Samarinda

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0 ,

 

Reses anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman di Dapil I Kota Samarinda.
KORANAKSELERASI- Untuk pertama kalinya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sayid Muzibburachman melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2024 di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Selasa (5/11/2024).

Legislator Partai Golkar Kaltim ini menjelaskan, reses sejatinya merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan anggota DPRD bersama konstituennya.

"Jadi pengertian reses dalam konteks politik bermakna sebagai kunjungan yang dilakukan anggota DPRD ke daerah pemilihannya, guna menyerap dan menampung aspirasi dari masyarakat," terang Sayid.

Melalui reses tersebut, pihaknya dapat menyerap aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat untuk segera ditindaklanjuti di DPRD Katim. "Alhamdulillah ini adalah reses pertama saya tahun 2024 sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur," tutur Sayid.

Dalam kesempatan itu, ia menyambut sejumlah aspirasi dan berjanji bakal memperjuangkannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov). Hal itu mencakup pembangunan infrastruktur yakni pembangunan jalan dan pemasangan lampu jalan. Ada pula yang menyuarakan persoalan anak yatim.

Ia pun mengaku bakal membawa permasalahan tersebut saat rapat DPRD hingga Pemerintah Daerah. "Jalan masuk gang abdul karim dan penerangannya dan juga minta anak yatim lebih diperhatikan, walaupun sebelum saya caleg sudah saya perhatikan bu yah, tapi akan saya lebih perhatikan," pungkasnya. (ADVERTORIAL)

  Reses anggota DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman di Dapil I Kota Samarinda. KORANAKSELERASI- Untuk pertama kalinya, anggota DPRD Provinsi K...

Nusron Wahid Minta Dukungan Menko AHY Terkait Percepatan Persetujuan KKPR

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0

 

JAKARTA- Untuk mempercepat proses persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Menteri ATR/Kepala BPN meminta dukungan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam urusan tata ruang, ia ingin mendorong agar proses persetujuan KKPR menjadi lebih cepat ke depannya.

“PKKPR masih terkesan lama karena ketidaktersediaan peta. Bagaimana mewujudkan pelayanan dalam hal investasi secara cepat dan akurat? Perlu inisiasi koordinasi dari Kemenko. Supaya kewenangan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan ditambah tentang review PKKPR,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Menteri Nusron menilai upaya percepatan PKKPR juga bergantung dengan kemampuan sumber daya manusia yang mengolahnya. Untuk itu, ia mendorong penguatan kelembagaan internal melalui perubahan Struktur Organisasi Teknis dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian ATR/BPN. “Ya minimal di setiap Kantor Pertanahan itu ada tiga orang yang paham tentang tata ruang untuk kecepatan pelayanan. Jadi tidak tersentralisasi di pusat,” ujarnya.

Sehubungan hal tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah berupaya meningkatkan peran jajaran di tingkat daerah. Salah satunya, dilakukan dengan merevisi Peraturan Presiden tentang SOTK Kementerian ATR/BPN yang kini rancangannya sudah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB).

Kepentingan unsur tata ruang dalam pembangunan Indonesia juga disadari oleh Menko AHY. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi, termasuk dalam hal penataan ruang menjadi kunci utama dari jalannya pembangunan infrastruktur. "Pengelolaan tata ruang yang sama (sinkron, red) harus dituntaskan karena bicara ruang, itu darat, laut, udara, termasuk di bawah tanah, jadi ini semua harus diintegrasi dengan baik," ucapnya.

“Ini semangat dari keberlanjutan, kita perlu terobosan baru. Kalau semuanya sudah terintegrasi maka pembangunan infrastruktur bisa lebih baik,” pungkas Menko AHY.

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN beserta jajaran. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

  JAKARTA- Untuk mempercepat proses persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Menteri ATR/Kepala BPN meminta dukungan dari M...

DPRD Kutim Godok Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Posted by: koranakselerasi Posted date: November 06, 2024 / comment : 0 ,

 

Legislator DPRD Kutai Timur, David Rante.
KUTIM- Draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, masih dalam tahap penggodokan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.

Anggota Komisi B, David Rante, Rabu (6/11/2024), mengungkapkan pembahasan ranperda tersebut melibatkan Kepolisian, Satpol-PP, Dinas Perdagangan, instansi terkait, dan masyarakat setempat.

Dalam Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatur sejumlah poin di antaranya tentang larangan berjualan di trotoar, larangan parkir sembarangan, pengelolaan pasar, hingga pengawasan terhadap penjualan bensin eceran atau pom mini.

Selain itu, ada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar dari Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini apabila resmi disahkan nantinya.

"Sanksinya berupa denda, besarannya tergantung dari pelanggaran yang mereka buat. Meskipun melibatkan kepolisian, pelanggar tidak dikenakan pidana, kecuali bila ada pelanggaran pidana yang dilakukan," cetus David Rante.

Tak hanya itu, Politisi Partai Gerindra itu juga memaparkan Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penerapan Perda ini nantinya. Meski demikian, Satpol PP akan dibantu stakeholder terkait bila diperlukan, seperti Kepolisian dan Linmas. "Satpol PP kita siap, hanya saja dari segi jumlah itu kurang. Makanya, hanya hal-hal tertentu saja mereka bisa," tambah David Rante.

Melihat kekurangan itu, David Rante menyarankan kepada Pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan Satpol PP agar mereka dapat bekerja maksimal.

"Cuma harus ada regulasi yang harus menunjang itu. Makanya kami sarankan cari referensi dari daerah lain yang berkaitan dengan ini, agar dapat diadopsi," imbuhnya.

Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban tanpa menimbulkan kebingungan atau konflik. (ADVERTORIAL)

  Legislator DPRD Kutai Timur, David Rante. KUTIM- Draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, m...

Langganan: Postingan (Atom)
⬆
Top