PALOPO- Dibuka Ketua-nya, Dr Asbudi Dwi Saputra SH, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo, Jumat, 3 September 2021, menggelar pelatihan kehumasan dan jurnalistik. Pelatihan ini diadakan untuk mempersiapkan personil Bawaslu yang piawai di bidang kehumasan dan membuat laporan berbentuk berita. 

Untuk pelatihan kehumasan, Bawaslu menghadirkan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo Palopo, Junita Anjar Lestari S.S, sebagai pemateri tentang menjalankan tugas dan fungsi Public Relation (PR). 

"Humas atau PR berfungsi mengeluarkan informasi yang bersih dan positif sebagai bentuk branding organisasi/instansi sehingga masyarakat mendapat informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya melalui gambar maupun berita dalam membangun sudut pandang publik," kata Anjar menjelaskan secara detail. 

Kata dia, fungsi humas sebagai penyambung institusi dengan media, di dalamnya harus dilengkapi cara komunikasi yang baik serta penulisan berita dan attitude yang baik pula. Sekedar informasi, pelatihan kehumasan dan jurnalistik tersebut merupakan program Badan Pengembangan SDM Bawaslu Palopo guna menyediakan SDM profesional di bidang kehumasan. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Setelah sukses dipresentasikan, 3 aplikasi hasil proyek perubahan peserta Latpim Administrator Angkatan I Pusdiklat KMP LAN-RI asal Kota Palopo, Jumat (3/9/2021), akhirnya resmi dilaunching oleh Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi. 

Ketiga proyek perubahan itu masing-masing "Pengaruh Tender Dini Terhadap Penyerapan Anggaran DAK pada Dinas PUPR (PEDIH AKIBAT PERANG) diciptakan oleh Plt Kadis PUPR, Harianto SE, System Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPADA) hasil karya dari Kabid Aset Daerah BPKAD, Supiati SE, dan Kelola Zakat Satu Data (Lazada) yang dibuat Kabag Kesra, Darni S.Hut MP. Acara ini dihadiri Kepala Kemenag dan Ketua BAZNAS Palopo dan undangan lainnya.

Sekda Firmanza dalam sambutannya mengatakan, launching ini penting dalam rangka penyelesaian tugas keberlangsungan unit organisasi dalam pemerintahan terkait optimalisasi pelayanan publik. Di mana, pejabat administrator penentu awal menjalankan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat dengan membuat langkah-langkah pengendalian pelayanan. 

"Poin penting dalam penyelenggaraan Latpim, esensinya mendorong peserta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," kunci Sekda. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Tim Bangga Kencana yang dipimpin langsung Plt Kepala DPPKB Kota Palopo, Farid Kasim Judas SH MSi MH, menggelar kunjungan ke wilayah lokus stunting Kecamatan Wara, Kamis, 2 Septenber 2021. 

Di tempat kunjungannya, untum mencegah dan menangani stunting, FKJ--, sapaan akrab Kepala DPPKB ini, menunjukkan metode minum susu dan vitamin kepada balita dan ibu hamil, pemenuhan gizi dan vitamin menurut dia mengurangi resiko terjadinya stunting. 

Sejumlah warga (balita dan ibu hamil) juga mendapatkan makanan bergizi dalam bentuk nasi, sayur, telur, dan daging dari tim Bangga Kencana.

"Mudah-mudahan angka stunting di Palopo ini bisa terus menurun, kesehatan ibu hamil dan anak balita harus dijaga/diperhatikan asupan gizinya," tandas FKJ seraya memberi bingkisan sembako ke warga terindikasi stunting disaksikan kader Sub PPKBD serta tim kerja Bangga Kencana. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Guna mengukur tingkat pengelolaan anggaran negara, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Kamis (2/9/2021), memenuhi agenda rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi. Jalannya rapat ini dipaparkan Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi, didampingi Asisten III, Dr dr HM Ishaq Iskandar M.Kes. 

Menurut Sekda Firmanza, SAKIP merupakan standar penilaian pemerintah sebagai tolak ukur mengevaluasi pengelolaan anggaran yang berorientasi hasil serta akuntabilitas kinerja. Sehingga, Kemenpan-RB menyusun profil instansi pemerintahan mengacu efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

"Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja maka semakin besar pula efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintahan. Evaluasi SAKIP secara online ini, sekaligus digunakan Kemenpan-RB memantau serta mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui indikator tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil," terang Firmanza. 

Selanjutnya, Kemenpan-RB menyusun profil instansi berdasarkan tingkat perbaikan tata kelola instansi pemerintah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Saat pemaparan hasil evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi oleh Sekda sejumlah pimpinan OPD se jajaran Pemkot Palopo ikut hadir. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Sudah mencapai bobot pekerjaan 30%  per mingggu ini, proyek pembangunan gedung berlantai dua Puskesmas Wara Utara ditargetkan rampung tepat waktu. 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Palopo pada tahun ini mengalokasikan anggaran Rp4.623.565.500 yang bersumber dari DAK fisik kesehatan 2021, untuk kegiatan penambahan ruangan di PKM Wara Utara dengan volume 1300 meter persegi (lantai 1) dan 2140 meter persegi (lantai 2), ditangani rekanan CV Aisyah Ratu Kamanre selama 150 hari kelender. Saat ini, rekanan di lokasi tengah menangani pemasangan dinding batu-bata di lantai satu. 

Konsultan pengawas dari CV Adritama Counsultan, Adriadi ST, kepada Koran Akselerasi, Kamis (2/9/2021), menyampaikan hasil perhitungan sementara bobot kegiatan sudah 30% berjalan. 

"Jika tak ada kendala yang melintang, kami cukup optimistis proyek penambahan ruangan Puksesmas Wara Utara ini dapat rampung 100% sesuai tenggat waktu yang tertulis di kontrak kerja," pungkas Adriadi. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Untuk agenda tahun ini, tes Calon Kepala Sekolah (Cakep) yang digelar BKPSDM bekerjasama Dinas Pendidikan Kota Palopo dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulsel diikuti sebanyak 60 peserta. Kegiatan tersebut, dibuka secara resmi Kepala BKPSDM Palopo, Farid Kasim Judas SH MSi MH, Rabu (1/9/2021), di aula Kantor Disdik Palopo. 

FKJ--, sapaan akrab Farid Kasim Judas saat menyampaikan sambutannya, menilai bahwa peningkatan kualitas pendidikan di seluruh jenjang ditentukan kompetensi dari setiap guru. "Jabatan kepala sekolah harus diisi tenaga pendidik/guru yang telah memenuhi 13 standar kompetensi satu di antaranya ialah memiliki kepribadian yang baik. Belum tentu seluruh peserta tes bisa lulus, karena seleksi ini hanya berlaku bagi mereka yang memang memenuhi syarat kapasitas serta kompetensi memperoleh sertifikasi Cakep. Sebelumnya, para peserta ini telah melewati seleksi administrasi dan seleksi substansi, bagi yang lolos akan mengikuti program guru penggerak," tegas FKJ. 

Perwakilan LPPKSPS Sulsel, Prof Patang menerangkan, peran dan tanggung jawab antar lembaga terkait program penyiapan calon kepala sekolah serta pengangkatan kepsek dikhususkan bagi calon yang telah ikut proyeksi kebutuhan pengusulan bakal calon kepsek melalui seleksi administrasi, seleksi substansial, Diklat penertiban STTPP CKS dan pernah diangkat pimpinan tertinggi di sekolah. 

Sementara, Ketua LPMP Sulsel, Dr H Abdul Halim Muharram MPd, menambahkan hasil seleksi Cakep yang dilaksanakan ini nantinya akan menjadi rujukan atau rekomendasi dalam pengisian jabatan kepsek tahun 2022 yang ditindaklanjuti program guru penggerak Kemendikbud RI. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Spekulasi rencana pemindahan kantor DPRD Kota Palopo ke Rampoang (eks RS Kusta Kalang-kalang) memantik reaksi penolakan dari 4 fraksi di DPRD. Satu fraksi lainnya, meminta rencana pembangunan gedung baru DPRD ditunda.

Dalam rapat paripurn pembahasan badan anggaran (banggar) terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2022, Selasa (31/8/2021), Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDI-P secara tegas menolak, sementara Fraksi Nasdem menyarankan agar pembangunan gedung DPRD dipending. 

Muhammad Mahdi, anggota Banggar DPRD Palopo menyampaikan draft KUA-PPAS APBD 2022 telah dibahas bersama legislatif dan eksekutif. Disepakati kebijakan KUA-PPAS 2022, untuk PAD sebesar Rp171.708.159.527, pendapatan transfer Rp777.075.255.559, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp29.672.127.130. 

Lanjut dibacakan Mahdi, Fraksi Demokrat merekomendasikan menolak pemindahan gedung DPRD, termasuk merekomendasikan menunda proyek multi years seperti arena road race, revitalisasi Islamic Centre, hingga pembangunan pusat kuliner dengan tujuan Pemkot Palopo lebih fokus menangani COVID-19 dan memulihkan perekonomian hingga memenuhi minimnya anggaran belanja di sejumlah OPD. 

Rekomendasi Fraksi Demokrat lainnya, Pemkot diminta mengubah pola pengolahan sampah di TPA Mancani lebih modern dan ramah lingkungan sehingga mengurangi pencemaran. Selanjutnya, Fraksi Demokrat merekomendasikan Pemkot menyiapkan bansos UMKM sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi, merekomendasikan Pemkot menjamin ketersediaan pupuk ke petani, dan fokus menyediakan sarana/prasarana persiapan sekolah tatap muka. Fraksi Demokrat lebih menyarankan anggaran diprioritaskan ke penanganan talud dan drainase mengantisipasi cuaca musim hujan saat ini. 

Walikota Palopo, HM Judas Amir, menilai pembangunan yang akan dijalankan Pemkot Palopo sangat bermanfaat bagi masyarakat, seperti arena road race dapat digunakan menyalurkan hoby generasi muda di cabang olahraga otomotif, begitu juga pembangunan revitalisasi Islamic Centre dan pusat kuliner hasilnya akan dinikmati maupun dirasakan langsung masyarakat. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Di 2021 ini, tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palopo bakal merampungkan target 10 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang akan ditetapkan menjadi Perda. 

Hal itu disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Palopo, Misbahuddin, Selasa, 31 Agustus 2021. Dari 10 target ranperda di 2021, 4 di antaranya sudah diparipurnakan sedang enam ranperda lainnya dalam proses finalisasi. 

"Yang 6 ranperda ini, dalam penyempurnaan guna disahkan lewat sidang paripurna DPRD, sebelum ditetapkan keenam ranperda tadi akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Pemprov Sulsel," tukas Legislator PKB itu. 

Sekedar diketahui, ke-10 ranperda yang sudah dan sementara digodok di DPRD, antara lain Ranperda perubahan atas Persa No: 1/2013 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, ranperda penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, ranperda perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas, ranperda penyelenggaraan kearsipan, ranperda tata ruang wilayah 2021-2041, ranperda induk pengembangan pariwisata daerah, ranperda perubahan atas Perda No: 4/2012 tentang retribusi perizinan tertentu, ranperda tanggungjawab sosial (CSR) lembaga keuangan dan non bank, ranperda tentang perubahan atas Perda No: 2/2011 soal pajak daerah, dan ranperda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)