“Tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan, gimana? Kita siap nggak?”
Itu suara Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo. Di sampingnya duduk Joko Widodo. Dalam hitungan jam sejak potongan video itu menyebar di media sosial pada 25 Agustus 2026, kata-kata 'lebih cepat dari 2029' dan 'patahan sejarah' langsung menjadi perbincangan.
Budi Arie bilang kondisi masyarakat sekarang abnormal. Ia menyinggung riak demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk rencana aksi 27 Agustus, dan menyebut suasana yang mengingatkannya pada masa-masa menjelang 1998. “Ini terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” katanya. Potensi itu, menurutnya, besar sekali di tengah keresahan warga dan tekanan ekonomi yang menekan daya beli.
Budi Arie, lahir 20 April 1969 di Jakarta, sudah lama berada di lingkaran dekat Jokowi. Lulusan Ilmu Komunikasi UI, mantan jurnalis, ia mendirikan Projo pada Agustus 2013, jauh sebelum PDIP resmi mengusung Jokowi di Pilpres 2014. Organisasi relawan itu lalu jadi mesin politik penting sepanjang dua periode Jokowi.
Kesetiaannya membawanya ke kursi pemerintahan. Ia pernah jadi Wakil Menteri Desa, lalu Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan Johnny G. Plate. Di awal Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Koperasi pada Oktober 2024. Jabatan itu berakhir pada September 2025 setelah reshuffle. Kini, sebagai Ketua Umum Projo 2025-2030, ia kembali berdiri di samping figur yang dulu diorbitkannya.
Freddy Alex Damanik, Sekretaris Jenderal Projo, segera merespons. Video yang beredar, katanya, sudah dipotong. Budi Arie saat itu sedang memaparkan berbagai kemungkinan dalam diskusi internal soal situasi kebangsaan, bukan sedang memprovokasi. Forum itu sendiri silaturahmi Bulan Kemerdekaan antara Jokowi dan para relawannya.
Tapi bola sudah bergulir. Gerindra langsung pasang badan. Juru bicara Sugiat Santoso bilang partainya sama sekali tidak terganggu. Fokus mereka sekarang mengawal program Presiden Prabowo, bukan memikirkan kontestasi yang masih jauh.
Dari kalangan relawan pendukung Prabowo, David Febrian (Pasbata) mengingatkan, melempar wacana 'presiden tidak sampai 2029' ke publik adalah langkah yang keliru dan bisa memicu kegaduhan tak perlu.
Kritik lebih keras datang dari politisi PDIP Mohamad Guntur Romli. Ia bilang pernyataan Budi Arie terkesan haus kekuasaan. Di saat negeri sedang menghadapi kebakaran lahan di Kalimantan, pemulihan pasca-bencana di Sumatera, gempa di NTT, dan kekeringan di Jawa, Guntur merasa aneh melihat elit politik justru sibuk mengunyah isu percepatan kekuasaan di samping mantan presiden.
PSI melihat sisi lain. Melalui Bestari Barus, mereka khawatir narasi 'tak sampai 2029' dipakai untuk mengadu domba dan merusak hubungan Jokowi-Prabowo yang selama ini tampak baik-baik saja. Denny Indrayana, mantan wamenkumham di era Presiden SBY ikut memposting video tersebut di akun sosemdnya dan melempar pertanyaan, apa sebenarnya motif di balik pernyataan sensitif tersebut?
Analogi 'patahan sejarah' yang dipakai Budi Arie langsung menarik memori ke 1997-1999. Saat itu krisis moneter dan gelombang demonstrasi memaksa Soeharto lengser. Jadwal politik formal runtuh digantikan tekanan di lapangan. Pemilu dipercepat.
Sekarang pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua. Tantangan nyata ada di depan mata, cuaca ekstrem, ujian tata kelola, polarisasi yang belum sepenuhnya cair antara loyalis lama dan poros kekuasaan baru.
Di tengah situasi seperti itu, 'insting' seorang tokoh relawan yang pernah duduk di dua kabinet berbeda menjadi cermin di ruang publik. Apakah itu peringatan dini, spekulasi tingkat tinggi, atau sekadar obrolan yang bocor?
Video pendek itu tidak memberi jawaban. Tapi ia sudah membuka kotak yang gemboknya mulai retak. (**)
Posting Komentar untuk "Insting di Samping Jokowi"