Sawah Retak di Tanah Bone, Janji Swasembada Prabowo yang Kering

BONE- H Basri,45 tahun, berdiri termangu di tengah hamparan sawah seluas dua hektare miliknya di Desa Telle, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jari-jari kakinya yang dibungkus lumpur kering tak lagi menginjak tanah basah, melainkan tanah yang merekah lebar. Sawah tadah hujannya yang biasa menghijau kini mulai menguning pucat—bukan karena siap panen, melainkan dehidrasi akut.

Bagi Basri, hamparan tanah kaku itu adalah taruhan hidupnya. Di Kabupaten Bone, jika pasokan air tersedia melimpah, tanah subur ini mampu dipacu hingga tiga kali panen dalam setahun. Dari dua hektare modal hidupnya itu, Basri terbiasa mengantongi omset kotor hingga Rp60 juta setiap kali masa panen tiba. Namun kali ini, hitung-hitungan di atas kertas itu buyar. Jika gagal panen melanda musim ini, ia dipastikan harus menelan kerugian puluhan juta rupiah dan kehilangan modal untuk musim berikutnya.

Harapan terakhir warga Desa Telle ini, sebuah aliran sungai kecil yang berada tak jauh dari petak sawah, sudah pasrah. “Air sungai kering total. Jangankan dipompa, untuk sekadar membasahi kaki saja sudah tidak ada,” kata Basri saat ditemui pada Selasa, 21 Juli 2026. Bayang-bayang gagal panen total (puso) kini nyata di depan mata.

Kondisi kritis ini memicu gelombang desakan kuat dari kalangan petani. Iswandi, 48 tahun, petani di lahan sebelah Basri, menambahkan dengan nada geram, “Kami sudah bosan dengan janji-janji. Setiap musim kemarau begini, kami diminta sabar. Tapi perut keluarga tidak bisa menunggu. Kalau pemerintah pusat dan daerah sungguh-sungguh mau swasembada, sumur bor dan embung harus datang sekarang, bukan besok atau lusa.”

Desakan serupa juga datang dari pengamat pertanian daerah kepada pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dituntut tidak hanya mengobral retorika swasembada, tetapi juga mempercepat realisasi anggaran kedaruratan iklim langsung ke tingkat desa. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone didesak untuk memotong jalur birokrasi penyaluran bantuan infrastruktur air. Mobilisasi sumur bor darurat dan pembuatan embung baru tidak bisa lagi ditunda dalam hitungan bulan, melainkan harus dieksekusi dalam hitungan hari jika tidak ingin lumbung pangan ini lumpuh.

Ironi ini bergulir tepat di tengah genderang swasembada pangan yang ditabuh kencang oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, pemerintah pusat berulang kali menegaskan komitmen membela nasib petani. Prabowo bahkan sempat melontarkan pernyataan keras di depan publik: "Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut tanam beras! Kalau petani beras enggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri."

Namun di lapangan Kecamatan Ajangale, realitas bercerita lain. Target ambisius ketahanan pangan nasional terbentur oleh alam yang kian ekstrem. BMKG mencatat curah hujan di pesisir Bone merosot tajam hanya berkisar 0 hingga 10 milimeter. Di Kabupaten Bone, laju alih fungsi lahan juga mengancam produksi, meski pemerintah daerah mengklaim telah mengamankan 103 ribu hektare sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Merespons krisis yang meluas, Pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat melakukan mitigasi. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan bersama Kementerian Pertanian, menyatakan kesiapannya mengamankan lumbung pangan Sulawesi Selatan. Strategi darurat yang disiapkan adalah mengalihkan fokus dari pompa air permukaan ke pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal (sumur bor).

Dinas Pertanian setempat mengimbau para petani yang areanya kritis untuk segera melapor melalui kelompok tani agar bantuan sumur bor darurat atau pengalihan ke varietas palawija yang rendah konsumsi air dapat segera dieksekusi melalui program resmi dinas.

Bagi Basri, Iswandi, dan ribuan petani di Bone, kecepatan eksekusi janji di level birokrasi adalah penentu nasib dapur mereka. Jika sumur bor darurat tak kunjung mengucurkan air dalam hitungan minggu, maka pidato kesejahteraan pangan dari ibu kota hanya akan menjadi gema tanpa arti di atas tanah Ajangale yang retak. (MDT)

Berbagi :