 |
LMND Palopo meminta program Sekolah Rakyat ditinjau ulang oleh Presiden Prabowo Subianto.
|
PALOPO- Tepat di peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) 2025, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo, meminta kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, agar meninjau ulang program Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Ketua LMND Palopo, Adri Fadhli, Jumat (2/5/2025), mengemukakan sejumlah alasan mengapa program tersebut perlu dipertimbangkan kelanjutannya.
POTENSI STIGMATISASI SOSIAL
Istilah "Sekolah Rakyat" mengisyaratkan bahwa institusi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau terpinggirkan, dan dikhawatirkan menimbulkan diskriminasi serta menciptakan perbedaan kualitas pendidikan antara Sekolah Rakyat dan sekolah umum.
DUALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN
Terdapat kekhawatiran bahwa Sekolah Rakyat akan menciptakan sistem paralel yang tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, yang dapat mengakibatkan ketimpangan dalam kurikulum, kualitas pengajar, dan akses terhadap fasilitas pendidikan.
KETIDAKSESUAIAN KEMENTERIAN PENGELOLA
Pendidikan merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Sosial. Kekhawatiran muncul terkait dengan kejelasan regulasi, standar mutu, dan mekanisme pengawasan.
RISIKO PEMBOROSAN ANGGARAN
Banyak sekolah negeri yang masih kekurangan guru dan fasilitas pendidikan yang adil dan merata.
MINIM KAJIAN AKADEMIK/PARTISIPASI PUBLIK
Rencana ini dinilai kurang transparan dan tidak melalui kajian menyeluruh, serta minimnya partisipasi dari tenaga pendidik, akademisi, dan masyarakat sipil, memperbesar risiko kegagalan.
EFEKTIVITAS PROGRAM DIRAGUKAN
Tanpa jaminan kualitas pendidikan dan pengelolaan yang profesional, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi program simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.
Olehnya itu, LMND secara organisasional berpendapat lebih baik melakukan pengalihan anggaran Sekolah Rakyat daripada menghabiskan APBN untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang tidak memiliki capaian pasti dalam pengentasan kemiskinan, karena hingga saat ini belum memiliki blueprint yang jelas dan tidak menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan sekolah pada umumnya. LMND mengusulkan agar anggaran pembangunan Sekolah Rakyat dialokasikan untuk beberapa bidang seperti:
- Perbaikan infrastruktur dan layanan pendidikan secara umum yang masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah.
- Meningkatkan bantuan beasiswa pendidikan berupa KIP Kuliah dan PIP, yang selama ini hanya diberikan setahun sekali, untuk ditingkatkan menjadi setiap enam bulan serta menambah jumlah penerima.
- Meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini mendapatkan penghasilan yang sangat minim.
- Meningkatkan kualitas asrama-asrama mahasiswa.
- Mensubsidi biaya pendidikan selama empat semester di perguruan tinggi.
- Mensubsidi biaya pendidikan kesehatan, seperti kedokteran, yang biayanya sangat tinggi dan sulit dijangkau oleh kelas menengah maupun masyarakat miskin. (MUBARAK DJABAL TIRA)
