ads

Headline

Metro

Hukum

Daerah

Politik

DPRD Kutim Minta Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serius Ditegakkan

 

Anggota Komisi B DPRD Kutim, David Rante.
KUTIM- Sangat dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Timur untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur. 

Anggota Komisi B DPRD Kutim, David Rante, Rabu (6/11/2024), mengemukakan, jika Perda ini diterapkan dengan sungguh-sungguh oleh Pemda Kutim, maka ke depan tidak ada lagi ditemukan pedagang di trotoar, parkir sembarangan, serta permasalahan sosial lainnya.

"Masalah inikan klasik sebenarnya. Dari tahun ke tahun itu selalu dibicarakan. Contohnya penertiban jalan," sebut David Rante.

Menurut David Rante, Pemerintah mempunyai struktur yang dapat digerakkan dalam menerapkan Perda ini, yakni Satpol PP. Bahkan Satpol PP dimungkinkan mendapatkan bantuan dari kepolisian dan Linmas demi tegaknya Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini.

Politisi Partai Gerindra itu memberikan contoh ketegasan Pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman di masyarakat.

"Seperti di simpang Telkom itu. Kemarinkan, banyak yang jualan. Tapi setelah dilakukan pembersihan, bisa kok. Kalau betul-betul kita mau, pasti bisa. Selain itu dibutuhkan juga ketegasan dari seorang pemimpin dalam menerapkan aturan yang telah dilakukan," sambungnya.

Diketahui DPRD Kutim sedang dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam pembahasan ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk Satpol PP, kepolisian, Dinas Perdagangan, instansi terkait dan masyarakat setempat.

Ada beberapa poin yang akan diatur dalam perda tersebut, antara lain larangan berjualan di trotoar, larangan parkir sembarangan, pengelolaan pasar, pengawasan terhadap penjualan bensin eceran atau pom mini.

Selain itu, ada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar dari Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bila telah disahkan. (ADVERTORIAL)

  Anggota Komisi B DPRD Kutim, David Rante. KUTIM- Sangat dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Timur untuk menegakkan P...

Ketua DPRD Kutim Tegaskan Aspirasi Masyarakat Harus Direalisasikan Pemerintah

 

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi.
KUTIM- Menanggapi isu soal aspirasi sejumlah wakil rakyat yang hilang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa, aspirasi masyarakat yang masuk melalui DPRD Kutim harus direalisasikan pemerintah. 

Pernyataan itu ditegaskan Jimmi selepas mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan anggota DPRD Kutim periode lalu.

Dia mengatakan aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD Kutim harus direalisasikan Pemerintah. Pasalnya, anggota DPRD periode lalu itu telah menyerap sejumlah aspirasi masyarakat untuk direalisasikan, dan seyogyanya pemerintah daerah mesti mewujudkannya.

"Kasihan teman-teman yang telah mendapat amanat dari rakyat. Mereka sudah menyampaikan jalur formal sebelum mereka purna tugas. Itu suatu kekuatan hukum yang perlu direalisasikan Pemerintah," tegas Jimmi, Selasa (5/11/2024)

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pihaknya telah mengetahui permasalahannya dan akan menyampaikan hal ini kepada Pemerintah.

"Aspirasi sebenarnya tidak hilang, tapi ini lebih kepada kemampuan Pemerintah dalam merealisasikannya," ungkapnya.

"Maksudnya, ada yang direalisasikan, tapi ada juga tidak. Utamanya yang di PU sama Perkim. Itukan kebanyakan infrastruktur. Itu juga yang menjadi pertanyaan kami semua dalam rapat tadi," sambungnya.

Meskipun pada rapat tersebut, perwakilan Pemerintah tidak hadir, tapi Jimmi berjanji akan menyampaikan hal tersebut ke Pemerintah Daerah.

"Kami tentu akan menyampaikan hal ini kepada Pemerintah. Saat rapat dengan TAPD kami akan selipkan pertanyaan itu," imbuhnya. (ADVERTORIAL)

  Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi. KUTIM- Menanggapi isu soal aspirasi sejumlah wakil rakyat yang hilang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...

Reses, Andi Satya Imbau Warga Kota Samarinda Waspada Penularan DBD

 

Reses anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra di Kota Samarinda.
KORANAKSELERASI- Mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dengeu (DBD), masyarakat Provinsi Kalimantan Timur diimbau menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan sekitar. 

Seruan untuk mewaspadai penularan DBD khususnya di bulan November, disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dr H Andi Satya Adi Saputra Sp.OG M.Kes, saat melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Samarinda, Selasa (5/11/2024).

Langkah antisipasi ini, kata Andi Satya, sangat dibutuhkan untuk menekan angka kasus DBD di tengah cuaca yang cenderung tak menentu seperti sekarang ini.

Sehingga, dirinya mendorong masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya.

"Kita perlu edukasi warga agar tidak buang sampah sembarangan tempat yang akhirnya memicu banyaknya nyamuk DBD," ujar pria yang akrab disapa Adi itu.

Wakil rakyat yang juga berprofesi sebagai dokter ini, menilai tumpukan sampah mampu memicu perkembangbiakan jentik nyamuk penyebab DBD, makanya perlu betul-betul diantisipasi sejak dini.

"Saat ini musim pancaroba di mana kasus DBD berpotensi meningkat, dan jentik nyamuk DBD itu biasanya bersarang di tempat atau tumpukan sampah," tuturnya. 

Mengingat kesadaran masyarakat atas sampah masih perlu terus didorong dan diingatkan, membuat Andi Satya tak henti-hentinya mengingatkan warga supaya waspadai terhadap DBD, agar nantinya kasus DBD tidak meningkat, karena penyakit ini rentan mewabah pada saat musim hujan atau biasanya booming di bulan November.

Meski begitu, ia juga mengapresiasi masyarakat Kalimantan Timur yang saat ini sudah semakin sadar memperhatikan kebersihan lingkungan. Ia berharap kesadaran masyarakat lebih ditingkatkan ke depannya, dengan mengadakan kegiatan edukasi yang lebih masif. (ADVERTORIAL)

  Reses anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra di Kota Samarinda. KORANAKSELERASI- Mengantisipasi wabah Demam Berdarah Dengeu...

Anggota DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan Reses di Dapil VI

 

Suasana reses anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, di Dapil VI.
KORANAKSELERASI- Kunjungan reses masa sidang I tahun 2024 digelar anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, di Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau.

Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, reses ini bertujuan menyerap serta menampung sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat untuk dibawa dan dibahas secara bersama di DPRD Kaltim.

Pada reses tersebut, Agusriansyah berhasil mencatat sejumlah masukan aspirasi dari masyarakat Dapil VI Kaltim yang ia temui saat reses, terutama terkait pengembangan sektor ekonomi dan pendidikan.

“Banyak aspirasi yang kami tampung, seperti pengelolaan dan pembinaan UMKM secara mandiri, bantuan pembibitan dan alat-alat tani, memperjuangkan hak dan insentif guru, serta dukungan pemodalan UMKM,” papar Agusriansyah, Selasa (5/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Agusriansyah juga mengimbau warga untuk menjaga silaturahmi dan kekompakan di tahun politik ini. Dia mengingatkan perbedaan dalam pilihan politik adalah hal yang wajar, namun persatuan dan persaudaraan antar warga harus tetap diutamakan.

Untuk itu, dirinya berpesan kepada masyarakat agar tidak berselisih hanya karena berbeda pilihan politik.

Dengan reses ini, Agusriansyah berharap dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil VI demi pembangunan yang lebih merata dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kutim, Bontang dan Berau. "Apa yang menjadi harapan masyarakat akan kami perjuangkan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur," imbuhnya. (ADVERTORIAL)

  Suasana reses anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, di Dapil VI. KORANAKSELERASI- Kunjungan reses masa sidang I tahun 2024 d...

Bapenda Sulsel Wilayah Luwu Optimistis Capai Target Pendapatan

 

Bulnia S.STP.
BELOPA- Jajaran UPTD Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Luwu hingga saat ini, masih sangat optimis dapat merealisasikan target pendapatan di tahun anggaran.

Kepala UPTD Bapenda Sulsel Wilayah Luwu, Bulnia S.STP, saat dikonfirmasi, Selasa, 5 November 2024, mengungkapkan, masih ada waktu kurang lebih dua bulan untuk merealisasikan target pendapatan pada kantor Samsat Belopa. 

Bulnia menyampaikan, tahun ini pihaknya mendapatkan target pendapatan kurang lebih Rp36 miliar, namun hingga kini pemasukan pendapatan yang terealisasi sudah di angka 78,6 persen. 

"Insyaallah kita berharap, hingga akhir tahun ini UPTD Bapenda Sulsel Wilayah Luwu akan mencapai target pemasukan untuk pajak kendaraan," jelasnya. (ARSYAD)

  Bulnia S.STP. BELOPA- Jajaran UPTD Bapenda Provinsi Sulsel Wilayah Luwu hingga saat ini, masih sangat optimis dapat merealisasikan target ...

Dinas Pendidikan Luwu Gelar Asesmen Berbasis Komputer

 

Andi Palanggi.
BELOPA- Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan, Dinas Pendidikan Luwu menggelar asesmen berbasis komputer. 

Kepala Dinas Pendidikan Luwu, Andi Palanggi S.STP, kepada Koran Akselerasi, Selasa (5/11/2024), menyebutkan asesmen tersebut berlangsung selama tiga hari. 

"Asesmen nasional berbasis komputer ini kita laksanakan dari tanggal 30 Oktober sampai 1 November 2024, dan hasilnya berjalan maksimal," ujar Andi Palanggi. 

Disebutkan Andi Palanggi, asesmen nasional berbasis komputer, diikuti sebanyak 245 sekolah dasar (SD), dan 103 Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Luwu. (ARSYAD)

  Andi Palanggi. BELOPA- Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pendidikan, Dinas Pendidikan Luwu menggelar asesmen berbasis komputer.  Kep...

FKJ-NUR Dinilai Beri Jawaban Cerdas Soal "AI" di Acara Debat Publik

 

Tandi Lantu Basri.
PALOPO- Selaku mantan konsorsium Smart City di Jakarta, Tandi Lantu Basri, menyebut penjelasan Calon Walikota/Wakil Walikota Palopo, H Farid Kasim Judas-Hj Nurhaenih (FKJ-NUR) soal Artificial intellegence (AI) dalam penerapan Smart City pada debat publik di Makassar, Minggu (3/11/2024), sudah sangat pas dan proporsional. 

Tandi yang juga seorang akademisi ini, menyebut jawaban tersebut menandakan FKJ sangat mengerti tentang teknologi dalam menunjang dunia pendidikan. Sehingga, dirinya merespons jawaban FKJ-NUR pada waktu debat publik sangat pas dan sesuai kaidah dalam dunia pendidikan. 

Menurutnya, "AI" adalah kemampuan teknologi yang menyerupai kecerdasan manusia, juga dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan. Disebut buatan karena menggunakan "meshine learning" yang dominan berbasis robotic sistem. 

Dalam dunia pendidikan tingkat dasar dan menengah, "AI" sudah lama digunakan, namun hanya sebagai instrument basic sesuai kebutuhan dalam proses belajar mengajar. Kenapa demikian? Karena "AI" memiliki kerentanan terhadap pemakai, jika anak-anak tidak dikontrol menggunakan internet, gudget dan aplikasi digital lainnya, maka anak didik bisa kehilangan sumber kognitive dalam dirinya. Misalnya malas baca buku, karena sering membaca di layar digital, ini yang disebut minat baca ada, tetapi daya baca rendah. 

Olehnya itu dalam metode pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah benar melakukan elaborasi sesuai kebutuhan dan menjadikan pendidikan konvensional sebagai kebutuhan primer, seperti peserta didik berinteraksi langsung dengan guru, berkomunikasi secara verbatim, diajari etika, estetika, adab dan moral. 

Dengan itu penguatan kapasitas kepada guru dan tenaga pendidik sangat dibutuhkan, maka benar jawaban Paslon nomor urut 2, FKJ-NUR atas pertanyaan dari paslon lain dalam debat pertama bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar mesti diperhatikan, artinya kreatifitas dan kualitas guru mesti di atas rata-rata agar bisa melakukan elaborasi atas materi belajar mengajar di era kekinian.  

Maka dengan itu silabus pendidikan dari pusat hingga ke daerah tetap menjadikan proses belajar mengajar konvensional adalah hal utama, dari pada belajar mandiri dengan bimbingan mesin dan algoritma komputer. 

Paslon no urut 2 mengetahui proporsional penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. "Saya melihat FKJ mengerti dan tahu teknologi itu sebagai sarana penunjang dalam dunia pendidikan, buktinya beliau mendorong konsep smart city di Palopo, yang itu juga sebagian menggunakan algoritma "AI" namun dalam dunia belajar mengajar, tetap mengikuti kaidah yang diatur oleh regulasi dan pemerintah pusat, karena kaidah itu juga sudah diatur sedemikian rupa oleh para pakar dan ahli di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," urainya. (TOM)

  Tandi Lantu Basri. PALOPO- Selaku mantan konsorsium Smart City di Jakarta, Tandi Lantu Basri, menyebut penjelasan Calon Walikota/Wakil Wal...


Top