PALOPO- Pemanfaatan gedung baru Agro kampus Universitas Andi Djemma (Unanda) di Jalan Tandipau, Kota Palopo, diresmikan Walikota Palopo, HM Judas Amir, Minggu (5/9/2021). 

HM Judas Amir usai meresmikan secara simbolis gedung baru kampus Unanda berharap kehadiran gedung baru tersebut memberi manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan di Kota Idaman. 

"Pemkot Palopo sangat mensupport bertambahnya gedung baru Unanda, sehingga aktivitas perkuliahan mahasiswa bisa berjalan lebib baik lagi, gedung baru Unanda ini semakin menambah kemajuan pembangunan di Palopo," tutur HM Judas Amir berharap setiap problematika yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui diskusi.  

Menanggapi hal itu, Rektor Unanda, Dr Marsus Suti M.Kes, berterimakasih atas kehadiran walikota meresmikan gedung baru Unanda tersebut. Pihaknya optimistis, tahun depan kembali akan ada gedung baru lainnya di kampus Unanda ini.

"Insya Allah, jika tak ada arak melintang tahun 2022 mendatang gedung baru lainnya kita tambah untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana perkuliahan di kampus Unanda Tandipau ini," ucap Marsus Suti.

Acara itu dihadiri Ketua Yayasan To'ciung, Prof Dr Baharuddin Mappangaja, Sekretaris Yayasan, para wakil rektor, pimpinan fakultas, serta para dosen. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Di tengah tuntutan beban kerja yang penuh totalitas dan profesionalitas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo, Sabtu (4/9/2021), kembali menggelar Peningkatan dan Pembinaan SDM bagi personilnya. Bimbingan tersebut, dibuka Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi, di Media Centre Bawaslu Palopo. 

Dalam arahannya, HL Arumahi, berpesan kepada jajaran Bawaslu Palopo agar selalu menjaga nama baik lembaga--, mengingat awal proses pembentukan Bawaslu kota ini melalui perjuangan panjang. Namun, lanjut HL Arumahi, menjaga nama baik saja tidak cukup. Ke depan, Bawaslu diharapkan punya etika dan integritas yang semakin baik. 

Olehnya itu, pada kegiatan Peningkatan dan Pembinaan SDM kali ini, Bawaslu Sulsel mendatangkan Ketua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sulsel, Hj Rahmiwati Agustini sebagai narasumber. "Mudah-mudahan kehadiran TPD-DKPP dapat meng-upgrade SDM Bawaslu Palopo secara keseluruhan," tandas HL Arumahi. 

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Palopo, Dr Asbudi Dwi Saputra SH M.Kn, sebagai lembaga yang bertugas memantau dan mengawasi penyelenggaraan Pemilu, kapasitas dan kompetensi SDM Bawaslu mesti ditingkatkan. Sehingga, pada waktu pelaksanaan Pemilu nantinya, personil Bawaslu Palopo mampu mengerjakan tugasnya dengan baik serta menjunjung tinggi etika saat menjalankan tugas dan fungsinya. 

Sementara, Ketua TPD-DKPP, Hj Rahmiwati Agustini, menjelaskan secara gamblang kode etik penyelenggaraan Pemilu memiliki satu kesatuan dengan asas moral, etika, dan filosofi sebagai pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan hingga tindakan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan pihak penyelenggara Pemilu. 

"Jadi, setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu  yang tertuang lewat sumpah janji jabatan," kunci Rahmiwati Agustini. (RLS/MZK)

PALOPO- Demo "jilid 2" kembali digelar Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Kota Palopo, Jumat (3/9/2021), dengan tuntutan yang sama mendesak Pemkot Palopo melalui Dinas Pendidikan bertindak tegas kepada pihak pengelola sekolah yang beroperasi tanpa surat izin. 

Pada aksi yang digelar di dua tempat; depan polres dan kantor walikota itu, pihak Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan juga meminta aparat penegak hukum mengusut adanya indikasi pelanggaran hukum yang diduga menyalahi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang bersifat Lex Specialis. 

Jendlap Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan, Wiwin RK, menyampaikan sekolah yang tak mengantongi izin operasional jelas merupakan pelanggaran, ada aturan yang mengatur khusus mengenai itu (baca; Lex specialis derogat legi generali) yakni UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, untuk mendirikan pendidikan formal dan nonformal dibutuhkan izin dari pemerintah pusat atau daerah. Kemudian, pada Pasal 62 menyebut untuk mendapat izin, pendiri harus memenuhi beberapa syarat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan, demikian tertulis pada ayat (1) pasal 62 UU Sisdiknas. Jika ketentuan ini dilanggar, pendiri dapat dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar.

Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan khawatir dengan resiko yang dihadapi siswa ketika sekolahnya tidak memiliki izin operasional di mana itu akan berimbas kepada ijazah siswa yang bersangkutan saat akan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, bisa saja ijazah mereka tidak diakui karena sekolah asalnya belum punya izin. Otomatis apabila izin sekolah tidak ada, siswa di sekolah itu juga tidak mendapat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). (RLS/MZK

PALOPO- Rombongan PDAM Kabupaten Takalar, Jumat (3/9/2021), melakukan kunjungan studi banding ke Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Palopo. Kedatangan mereka disambut Kepala Inspektorat Palopo, H Asir Mangopo, dan Direktur Utama PAM-TM, Tawakkal yang diwakili Direktur Operasional-nya, Hamid SN.

Plt Direktur PDAM Takalar, Budiar Rosal menerangkan, kunjungan mereka di Palopo sekaitan rencana PDAM Takalar berubah status menjadi Perumda. 

"Untuk mencari referensi dan menambah wawasan terkait perubahan status PDAM Takalar menjadi Perumda, maka dipili-lah PAM-TM Palopo sebagai tempat studi banding. 

Dirops PAM-TM Palopo, Hamid menyatakan pihaknya siap membeberkan langkah yang ditempuh PAM-TM Palopo sehingga menjadi Perumda, mulai dari tahap pengusulannya hingga penetapan Ranperda menjadi Perda, yakni Perda No: 7/2019 tertanggal 12 April 2019 lalu. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Per hari ini, Jumat (3/9/2021), bobot proyek pembangunan penataan Masjid Agung Palopo yang di dalamnya terdapat miniatur Ka'bah sudah mencapai 33%. Nantinya, miniatur Ka'bah ini akan menjadi ikon baru atau spot bernuansa religi yang ada di Kota Idaman. 

Pelaksana dari CV Fatimah Mitra Perkasa bersama Konsultan CV Era Desaign, telah melakukan pemasangan krawangan GRC, untuk struktur krawangan ini bersamaan dengan pekerjaan strukrur aula dan area tawaf. 

"Jadi, kegiatan penataan Masjid Agung Palopo terdiri dua bagian; struktur Ka'bah dan struktur ruang aula, setelah itu kita akan memasuki tahap pemasangan ringbalk persiapan pengecoran plat lantai dua," jelas Tahir, pelaksana dari CV Fatimah Mitra Perkasa. 

Lanjut dikatakan, pihaknya optimistis kegiatan tersebut rampung tahun ini sesuai batas waktu perjanjian kontrak 180 hari kelender. Sekedar informasi, penataan kawasan Masjid Agung ini menyerap anggaran Rp5.865.731.000 bersumber dari APBD 2021. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Dibuka Ketua-nya, Dr Asbudi Dwi Saputra SH, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo, Jumat, 3 September 2021, menggelar pelatihan kehumasan dan jurnalistik. Pelatihan ini diadakan untuk mempersiapkan personil Bawaslu yang piawai di bidang kehumasan dan membuat laporan berbentuk berita. 

Untuk pelatihan kehumasan, Bawaslu menghadirkan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Diskominfo Palopo, Junita Anjar Lestari S.S, sebagai pemateri tentang menjalankan tugas dan fungsi Public Relation (PR). 

"Humas atau PR berfungsi mengeluarkan informasi yang bersih dan positif sebagai bentuk branding organisasi/instansi sehingga masyarakat mendapat informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya melalui gambar maupun berita dalam membangun sudut pandang publik," kata Anjar menjelaskan secara detail. 

Kata dia, fungsi humas sebagai penyambung institusi dengan media, di dalamnya harus dilengkapi cara komunikasi yang baik serta penulisan berita dan attitude yang baik pula. Sekedar informasi, pelatihan kehumasan dan jurnalistik tersebut merupakan program Badan Pengembangan SDM Bawaslu Palopo guna menyediakan SDM profesional di bidang kehumasan. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

PALOPO- Setelah sukses dipresentasikan, 3 aplikasi hasil proyek perubahan peserta Latpim Administrator Angkatan I Pusdiklat KMP LAN-RI asal Kota Palopo, Jumat (3/9/2021), akhirnya resmi dilaunching oleh Sekda Palopo, Drs Firmanza DP SH MSi. 

Ketiga proyek perubahan itu masing-masing "Pengaruh Tender Dini Terhadap Penyerapan Anggaran DAK pada Dinas PUPR (PEDIH AKIBAT PERANG) diciptakan oleh Plt Kadis PUPR, Harianto SE, System Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIPADA) hasil karya dari Kabid Aset Daerah BPKAD, Supiati SE, dan Kelola Zakat Satu Data (Lazada) yang dibuat Kabag Kesra, Darni S.Hut MP. Acara ini dihadiri Kepala Kemenag dan Ketua BAZNAS Palopo dan undangan lainnya.

Sekda Firmanza dalam sambutannya mengatakan, launching ini penting dalam rangka penyelesaian tugas keberlangsungan unit organisasi dalam pemerintahan terkait optimalisasi pelayanan publik. Di mana, pejabat administrator penentu awal menjalankan pelayanan organisasi pemerintah kepada masyarakat dengan membuat langkah-langkah pengendalian pelayanan. 

"Poin penting dalam penyelenggaraan Latpim, esensinya mendorong peserta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," kunci Sekda. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)