Setahun berjalan, arah kebijakan Pemkot Palopo menitikberatkan pada efisiensi anggaran daerah dan optimalisasi dana dari pemerintah pusat. Pemerintah kota mencatat perolehan dana sinergi kementerian sebesar Rp68,8 miliar yang dialokasikan antara lain untuk preservasi jalan, pembangunan Terminal Songka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Mancani, serta rekonstruksi Jembatan Akhmad Razak.
Dalam periode yang sama, Kota Palopo meraih sejumlah penghargaan, termasuk Universal Health Coverage (UHC) Award predikat utama dari BPJS Kesehatan dengan capaian 94 persen, predikat “Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi” dari Ombudsman RI, Juara 2 Pengendalian Inflasi Regional Sulawesi dari Menteri Dalam Negeri, serta predikat kota sangat inovatif pada Innovative Government Award 2025.
Awal kepemimpinan Naili Trisal diwarnai dinamika politik yang cukup intens di DPRD Kota Palopo. Pasangan Naili-Ome diusung Gerindra dan Demokrat. Komposisi DPRD 2024–2029 menempatkan NasDem dan Golkar sebagai fraksi dengan kursi signifikan, disusul PDIP serta partai lainnya.
Kebuntuan politik mencuat pada September 2025 saat rapat paripurna penyerahan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029. Ketidakhadiran Wali Kota memicu walk out dari sekitar 17 anggota dewan, terutama dari fraksi NasDem, Golkar, dan PDIP. Sidang batal karena tidak kuorum, dan pembahasan RPJMD sempat tersandera selama sekitar tiga bulan.
 |
| Azhari. |
 |
| Josa. |
 |
| Aksa. |
Di tingkat lokal, Trisal Tahir, Ketua DPC Gerindra Palopo yang juga menjabat Ketua Kadin Palopo sekaligus suami Wali Kota, menjaga koordinasi antara eksekutif dan Fraksi Gerindra di DPRD. Ia menekankan posisi fraksi sebagai mitra kritis yang konstruktif, mendorong dialog agar dinamika politik tidak menghambat program pemerintahan. Posisi ini membantu mencairkan suasana setelah Wali Kota hadir dalam sidang lanjutan, sehingga RPJMD akhirnya diterima dan proses legislasi berlanjut.
Hubungan eksekutif-legislatif berangsur stabil. Persetujuan APBD 2026 disepakati, meski sempat diwarnai perbedaan pendapat. Trisal Tahir berulang kali menegaskan bahwa mesin partai dan fraksi di DPRD akan terus mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, sementara Andi Iwan Aras memastikan saluran komunikasi dengan kementerian terkait tetap terbuka.
Di bidang birokrasi, pemerintahan Naili Trisal menekankan efisiensi sejak awal. Surat edaran terkait pengetatan perjalanan dinas dan efisiensi anggaran diterbitkan. Pemerintah juga mendorong perampingan struktur OPD serta transformasi digital.
Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah aplikasi Oke Sappo (Saluran Aspirasi dan Pengaduan Palopo). Diluncurkan pada September 2025, kanal ini memungkinkan warga menyampaikan keluhan dan aspirasi melalui WhatsApp (0851-6547-8686) serta media sosial resmi Pemkot. Perangkat daerah diwajibkan menindaklanjuti aduan dalam waktu 1×24 jam. Pj Sekretaris Daerah Dr. H. Andi Poci, S.IP., M.Si. menegaskan instruksi Wali Kota agar seluruh OPD memangkas rantai birokrasi dan menerapkan sistem digital terintegrasi, termasuk Aksara Smart Tax Payment.
Setelah satu tahun, dampak kebijakan mulai terasa di tingkat warga, disertai catatan dan harapan.
Jumsidah (59), janda guru mengaji sekaligus Ketua TPA Al-Ikhlas di Jalan Luminda, mengatakan, “Sebagai janda, perhatian ini sangat membantu dapur kami. Insentif guru mengaji lebih lancar, tapi kami berharap nilainya terus ditingkatkan agar lebih menopang hidup.”
Ramli (43), sopir truk, mengakui, “Jalan utama sudah jauh lebih mulus setelah pengaspalan. Tapi jembatan Akhmad Razak harus segera selesai tahun ini supaya arus logistik tidak terhambat. Antrean BBM dan penyalahgunaan subsidi juga masih jadi keluhan kami sehari-hari.”
Joko Santoso, pemilik Warung Mas Jo di Kelurahan Batupasi, menilai, “Sistem pajak digital lewat aplikasi membuat kami lebih tenang dari pungutan liar. Tapi harga bahan pokok harus tetap dijaga stabil supaya usaha kecil seperti warung ini bisa bertahan.”
Mina (57), janda warga Kelurahan Pontap, menyampaikan, “Kami melihat rumah tetangga diperbaiki lewat bedah rumah. Program BSPS sampai 2.011 unit itu bagus, tapi kami berharap giliran rumah kami segera datang dan programnya tetap adil.”
Aksa, pedagang es teh di sekitar Lapangan Gaspa, mengaku, “Dulu omzet cuma sekitar Rp200 ribu sehari. Setelah lapangan dirapikan, bisa Rp500–700 ribu. Kami berharap akses jualan tetap dibuka, hanya ditata supaya tidak macet.”
Azhari, tokoh pemuda Kecamatan Mungkajang, menambahkan, “Pembangunan sudah lebih merata ke pinggiran. Pengaspalan dan drainase membantu kami, tapi kami tetap pantau agar pemerataan ini berkelanjutan.”
Menanggapi aspirasi tersebut, Trisal Tahir menyatakan Fraksi Gerindra di DPRD akan terus menjadi mitra kritis yang konstruktif dan mengawal program agar tepat sasaran. Andi Iwan Aras menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah agar dana kementerian benar-benar berdampak di lapangan. Pj Sekda Andi Poci menambahkan bahwa masukan publik, termasuk melalui Oke Sappo, akan digunakan untuk perbaikan kinerja pemerintahan.
Genap satu tahun pada Agustus 2026, sejumlah capaian infrastruktur, digitalisasi, pengelolaan birokrasi, dan penghargaan telah tercatat. Peran Andi Iwan Aras di tingkat nasional dan Trisal Tahir di tingkat lokal menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas politik serta dukungan anggaran. Sementara itu, sejumlah harapan warga masih menunggu realisasi lebih lanjut. (MDT)
Posting Komentar untuk "Satu Tahun Kepemimpinan Naili Trisal di Palopo: Capaian, Penghargaan, Suara Warga, serta Catatan yang Tersisa"