 |
| FOTO-ILUSTRASI. |
Di hadapan mereka, rumpun-rumpun padi mulai kuning pucat. Bukan karena bulir-bulirnya telah bernas dan siap dipanen, melainkan karena dehidrasi akut akibat pasokan air yang mati total.
"Makkering manengni saloé. Jangankan dipompa, untuk sekadar membasahi kaki saja sudah tidak ada," keluh H. Basri (45), salah seorang petani yang ikut berkumpul, Rabu, 22 Juli 2026.
Bagi H. Saleng dan kelompoknya, krisis ini adalah taruhan hidup. Berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Poktan Watang Sipulung menaungi sedikitnya 26,8 hektare lahan yang kini sepenuhnya bergantung pada keajaiban langit.
Nestapa di tingkat tapak ini menjalar kian luas. Tak jauh dari lokasi Watang Sipulung, Kelompok Tani Wae Aji juga tengah meratapi nasib serupa. Sekitar 40 hektare lebih sawah milik anggotanya kini berada di ambang puso akibat kekeringan ekstrem.
Ketua Poktan Wae Aji, Fallili DG Mattemmu, menyatakan bahwa situasi musim ini adalah yang terburuk. "Khawatir anggota kelompok kami. Modalnya habis tertanam di tanah kering. Kalau dalam satu dua minggu ini air tidak mengalir, mapaso manengni galunge," ungkap Fallili dengan nada getir.
Lebih dari 66,8 hektare sawah di Desa Telle terancam gagal panen. Iswandi (48), petani setempat, menegaskan kekecewaannya dengan ungkapan, "Cukuplah janji-janji, de'gaga buana," seraya menuntut bantuan sumur bor segera.
Di tengah jeritan petani yang terancam gulung tikar, respons Pemerintah Kabupaten Bone dinilai sangat lambat. Di tingkat atas, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memang sempat menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan bersama Kementerian Pertanian. Dalam rapat tersebut, Pemkab mengklaim siap mengamankan lumbung pangan Sulawesi Selatan lewat strategi darurat, mengalihkan fokus pompa air permukaan ke pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal (sumur bor).
Namun, bagi petani di Desa Telle, rencana tersebut baru sebatas di atas kertas. Belum ada satu pun mesin bor yang menyentuh tanah mereka. Sikap birokrasi yang lamban ini memicu sorotan tajam, mengingat pucuk pimpinan daerah ini berada di dalam lingkar kekuasaan pertanian yang sangat strategis. Bupati Bone saat ini diketahui merupakan saudara kandung dari Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. Kedekatan hubungan kekerabatan ini dinilai para petani kontras dengan lambatnya penanganan kedaruratan iklim di tingkat desa, membuat penyaluran sumur bor darurat seolah tersumbat di tengah jalan.
Ironi di daerah ini bergulir tepat di tengah genderang swasembada pangan yang ditabuh kencang oleh Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, pemerintah pusat berulang kali menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi mati pertahanan negara.
"Tidak ada negara yang bisa berdiri dan bertahan tanpa pangan," tegas Presiden Prabowo dalam sebuah kesempatan, menempatkan pangan dan kesejahteraan petani sebagai prioritas utama negara.
Bagi Prabowo, nasib orang-orang seperti Basri adalah pertaruhan kehormatan sejarah. Beliau kerap mengingatkan bahwa saat awal kemerdekaan, tentara dan pejuang ditopang serta diberi makan oleh para petani. Maka dalam momen panen raya di Malang, Prabowo secara terbuka menuntut keadilan bagi mereka yang berkeringat di lumpur.
"Kau pahlawan yang sebenarnya, menghasilkan pangan untuk kita semua," cetusnya.
Prabowo secara konsisten menyuarakan agar profesi petani memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang layak, menepis kritik yang kerap meratapi mahalnya harga komoditas lokal.
"Kalau petani nggak boleh dapat penghasilan tinggi, suruh tanam apa? Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut tanam beras! Kalau petani beras enggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri."
Namun di lapangan Kecamatan Ajangale, realitas bercerita lain. Target ambisius ketahanan pangan nasional terbentur oleh alam yang kian ekstrem sekaligus lambatnya eksekusi bantuan. BMKG mencatat curah hujan di pesisir Bone merosot tajam hanya berkisar 0 hingga 10 milimeter. Di Kabupaten Bone, laju alih fungsi lahan juga mengancam produksi, meski pemerintah daerah mengklaim telah mengamankan 103 ribu hektare sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Kekeringan di Ajangale menonjolkan tantangan besar dalam mencapai target swasembada pangan di tengah krisis air ekstrem. Pidato ketahanan pangan yang digelorakan dari pusat kini terasa hambar bagi petani lokal. Janji mitigasi dan sumur bor dari pemerintah daerah belum mewujud menjadi kenyataan, meninggalkan mereka berjuang sendiri di atas tanah yang kian memanggang harapan. (MDT)
Posting Komentar untuk "Panggang Sawah di Ajangale Bone"