Ketimbang Sibuk Berpolemik, Pemkot Palopo Pilih Beri Bukti Lewat Prestasi

 

Wali Kota Palopo saat menerima Mendagri Award 2026. FOTO-IST

PALOPO- Rencana unjuk rasa Majelis Perlawanan Rakyat (MPR) Palopo ke Gedung KPK di Jakarta tampaknya tak mengganggu aktivitas Pemerintah Kota Palopo. Alih-alih larut dalam polemik, Pemkot Palopo memilih tetap bekerja dan menjawab berbagai tudingan dengan data kinerja.

Praktisi hukum Ardianto Palla menilai penting bagi publik untuk tetap jernih menyikapi rencana aksi tersebut. Menurutnya, menyampaikan aspirasi adalah hak warga, tetapi tuduhan hukum yang berat tidak bisa hanya berdasarkan opini atau desakan massa.

“KPK bekerja dengan bukti yang konkret, bukan sekadar tuduhan. Dugaan penyalahgunaan anggaran atau monopoli proyek harus didukung dokumen resmi, seperti hasil audit BPK. Kalau tidak, nanti masyarakat yang kebingungan menerima informasi yang belum jelas kebenarannya,” kata Ardianto Palla, Direktur Law Office Toddopuli, Selasa (9/6/2026).

Ardianto juga mengingatkan soal asas praduga tak bersalah. Ia menekankan agar tidak terjadi pembunuhan karakter terhadap pejabat sebelum ada putusan hukum yang tetap.

“Publik harus bisa membedakan antara gerakan sosial yang murni dengan yang dibonceng kepentingan politik tertentu. Kalau memang ada bukti, sebaiknya dilaporkan secara resmi ke KPK, bukan hanya lewat selebaran aksi,” tambahnya.

Soal Seleksi Dirut PDAM

Salah satu tuntutan massa adalah pembatalan hasil seleksi Direktur Perumda Tirta Mangkaluku (PAM-TM). Namun, pengamat kebijakan publik Dr. Suaedi justru menilai proses seleksi kali ini termasuk yang paling transparan di Palopo.

“Prosesnya sudah sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Bahkan uji kelayakan dan kepatutan disiarkan langsung. Sekarang tinggal menunggu Persetujuan Teknis dari Kemendagri. Bukan karena ada masalah, tapi karena Pemkot hati-hati,” ujar Suaedi.

Senada dengan itu, pakar hukum Universitas Andi Djemma, Dr. Abdul Rahman Nur, mengapresiasi langkah Wali Kota yang dinilainya sudah sangat prosedural.

“Keputusan diambil berdasarkan penilaian objektif dari seluruh tahapan. Sikap menunggu persetujuan kementerian justru menunjukkan komitmen tata kelola yang baik,” katanya.

Pemkot Palopo sendiri lebih memilih menjawab kritik dengan capaian nyata. Beberapa prestasi yang kerap disebutkan belakangan ini antara lain:

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 11 kali berturut-turut.

- Predikat Terbaik II Pengendalian Inflasi se-Sulawesi yang disertai insentif Rp2 miliar dari Kemendagri.

- Penghargaan Kota Sangat Inovatif dari Innovative Government Award (IGA).

Meski demikian, para ahli dan pengamat tetap mendorong agar segala ketidakpuasan disalurkan melalui jalur resmi, seperti laporan ke KPK atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan hanya aksi demonstrasi.

Sebelumnya, MPR Palopo mengumumkan akan membawa sekitar 100 orang ke Jakarta untuk menuntut transparansi pengelolaan anggaran, dugaan gratifikasi rumah jabatan Wali Kota, pembangunan aset pribadi, hingga monopoli proyek. Mereka juga akan mendesak Kemendagri membatalkan hasil seleksi Dirut PDAM.

Hingga kini, suasana di Kota Palopo masih kondusif. Pemkot Palopo menyatakan tetap fokus menyelesaikan proyek infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. (MUBARAK DJABAL TIRA)

Berbagi :