Kini, hampir enam bulan berselang. Tepatnya 5 bulan 27 hari kemudian, angin buritan di koridor Balai Kota Palopo bertiup kencang membawa kepastian. Kursi Palopo Tiga sebutan tak resmi untuk jabatan Sekda dipastikan segera bergeser. Desas-desus penyegaran birokrasi itu bukan lagi sekadar rumor di warung kopi. Kabar terbaru dari Makassar menyebutkan bahwa usulan pergantian Pj Sekda yang diajukan Pemkot Palopo telah mengantongi lampu hijau alias mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Bersamaan dengan restu gubernur tersebut, bursa calon pengisi kursi panas mulai menghangat. Amir Santoso, mencuat sebagai kandidat paling kuat untuk menakhodai administrasi Palopo ke depan. Modal utamanya adalah pengalamannya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Palopo.
Namun, Amir Santoso tidak melenggang sendirian. Informasi dari lingkaran balai kota menyebutkan ada dua nama figur berpengalaman lain yang ikut santer disebut masuk radar, yakni Ade Chandra, dan Andi Poci. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas untuk mengurai benang kusut administrasi di Kota Palopo.
Pergeseran ini sekaligus menandai akhir dari babak 'akrobat birokrasi' yang dilakoni Zulkifli Halid selama 178 hari terakhir. Rekam jejak Zulkifli sebenarnya tidak sepi dari prestasi. Di bawah kendali administratifnya, Pemerintah Kota Palopo sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah. Tak hanya itu, rapor pelayanan publik Pemkot Palopo melesat meraih penghargaan tertinggi dari Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan untuk kategori Pelayanan Publik Tanpa Maladministrasi.
Namun, memasuki pertengahan tahun, riak-riak di internal birokrasi mulai tak terbendung. Pasca-kebijakan besar berupa merger atau penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Zulkifli tampak tertatih-tatih. Di koridor balai kota, ia dinilai kesulitan mengkonsolidasikan birokrasi yang sedang labil akibat restrukturisasi tersebut. Proses peleburan kelembagaan yang seharusnya melahirkan efisiensi, justru menyisakan ego sektoral terpendam dan tumpang tindih kewenangan administrasi yang gagal diredam dengan cepat oleh sang Pj Sekda.
Kesulitan konsolidasi ini berkelindan erat dengan fenomena 'super-rangkap jabatan' yang menjerat waktu dan konsentrasinya. Selain menjabat sebagai Pj Sekda dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palopo, namanya mencuat akibat posisi ganda di tubuh BUMD milik warga Kota Palopo. Di perusahaan pelat merah tersebut, ia bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas yang bertugas mengontrol korporasi, sekaligus ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direksi pasca berakhirnya periode direksi sebelumnya.
"Secara tata kelola perusahaan yang baik, rancu melihat pengawas merangkap pelaksana eksekutif. Ditambah lagi beban penataan OPD baru pasca-merger yang menguras energi. Waktu Zulkifli seolah habis dibagi-bagi, sehingga mesin birokrasi tidak bisa berlari sinkron," ujar seorang analis kebijakan publik lokal di Palopo.
Beban kerja yang berlapis-lapis inilah yang dituding membuat fokus sang Pj Sekda terbelah di tengah target politik yang tinggi. Di satu sisi, ia harus mengawal integrasi 25 Program Prioritas Pemerintahan Naili-Akhmad untuk menyulap Palopo menjadi Kota Jasa Global. Di sisi lain, ia dituntut memeras otak guna menggenjot fiskal di Bapenda, membereskan urusan internal OPD pasca-merger.
Langkah Wali Kota Naili Trisal melakukan rotasi jelang akhir Juli ini dinilai sebagai keputusan pragmatis yang strategis. Evaluasi objektif ini bukan semata-mata rapor merah bagi kinerja Zulkifli Halid, melainkan sebuah upaya penyelamatan performa organisasi. Wali Kota tampaknya ingin menarik kembali Zulkifli dari pusaran birokrasi balai kota agar bisa fokus total mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bapenda. Langkah ini krusial mengingat Agustus nanti satu tahun pemerintahan Naili-Akhmad, jelas membutuhkan ruang anggaran yang sehat guna mendanai jaminan sosial kaum rentan serta pembangunan infrastruktur kota.
Sebagai purna praja, masuknya Andi Poci dan Ade Chandra ke bursa Penjabat (Pj) Sekda diproyeksikan menjadi jembatan penting menuju pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan Sekda definitif. Kota Palopo saat ini membutuhkan kepastian hukum jangka panjang agar roda birokrasi tidak terus-menerus bergantung pada status darurat penugasan sementara.
Kursi Sekretaris Daerah Kota Palopo kini bersiap berganti kepemilikan. Sejak ditinggalkan oleh Firmanza DP yang kembali ke Sulawesi Tengah untuk mengemban amanah dari Gubernur Anwar Hafid di bidang pendidikan, posisi puncak ASN tersebut kerap berganti wajah. Bagi Zulkifli Halid, masa jabatan hampir enam bulan di posisi ini telah memberikan pelajaran penting mengenai batas elastisitas seorang birokrat dalam menghadapi badai restrukturisasi organisasi. Sementara bagi Amir Santoso, Andi Poci dan Ade Chandra jika salah satu dari mereka yang akan dilantik nanti, tugas berat sudah menanti, menyatukan kembali kepingan birokrasi pasca-merger dan bergerak cepat demi menuntaskan janji-janji kampanye 'Palopo Baru' kepada warga Palopo. (MUBARAK DJABAL TIRA)
Posting Komentar untuk "Kursi Sekda Palopo Bergeser, Siapa Bakal Menduduki?"