Pemkab Morowali Monitor Situasi Politik, Keamanan dan Pembangunan di Wita Ponda

Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf memimpin rapat koordinasi pemantauan di Wita Ponda.

MOROWALI- Lewat penguatan koordinasi lintas sektoral, Pemkab Morowali melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Selasa (10/2/2025), melakukan proses pemantauan terhadap perkembangan situasi politik, keamanan, dan pembangunan di wilayah Kecamatan Wita Ponda. Pertemuan koordinasi itu, berlangsung di aula kantor Camat Wita Ponda.

Rapat ini dipimpin langsung Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,Tahir, Kepala Badan Kesbangpol, Moh Rizal Badudin, Camat Wita Ponda, Nasrun beserta jajaran, Kapolsek dan Danramil Wita Ponda, serta perwakilan aparatur desa se-Wita Ponda.

Jalannya rapat dibuka oleh Kaban Kesbangpol, Rizal Badudin, yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta menjamin kelancaran pembangunan di wilayah Wita Ponda.

Dalam arahannya, Bupati Morowali, Iksan Baharudin menegaskan komitmen Pemkab Morowali untuk terus mengakselerasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian, khususnya di Wita Ponda. Ia berharap seluruh program pembangunan yang selaras dengan Nawacita Pemerintah Daerah dapat dituntaskan pada 2026–2027, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal pada 2028.

Iksan Baharudin mengimbau para Kepala Desa agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan potensi lokal yang produktif, disertai tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Optimalisasi perencanaan pembangunan desa, penguatan pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi rekomendasi strategis dalam rapat tersebut.

Berdasarkan laporan hasil rapat, Pemkab berkomitmen memperkuat pembangunan sektor prioritas di Wita Ponda. Selain itu, menjelang bulan Suci Ramadan, akan dilaksanakan kegiatan pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat

Rapat turut menyoroti pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah desa dalam mencegah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Terkait permasalahan tapal batas wilayah, disepakati penyelesaiannya akan dilakukan melalui kajian peta sejarah serta pelibatan tokoh masyarakat guna memastikan solusi yang komprehensif dan berkeadilan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi dan penguatan koordinasi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan di Morowali. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

SUMBER: www.morowalikab.go.id