 |
| DPRD Palopo saat menggelar RDP lintas komisi. |
PALOPO- Menyoal aspirasi LSM L-KONTAK yang menyorot dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (Andalalin) RSU ST Madyang, DPRD Kota Palopo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas Komisi A, B, dan C, Senin (6/10/2025).
Pertemuan itu, dipimpin Ketua Komisi A, Aris Munandar, dari Komisi A hadir, Nureny, Hj Andi Rusmiani, dan Jabir, dari Komisi B, Cendrana Saputra Martani (CSM), Siliwadi, dan Awaluddin Saruman, serta dari Komisi C, Andi Muh Tazar (AMT), Sadam, Umar, dan Aldi Adrial Rivaldi Somalinggi. Perwakilan Dishub, DLH, DPMPTSP, Dinkes, dan Dinas PUPR, juga terlihat mengikuti undangan RDP lintas komisi.
Dalam komentarnya, Aris Munandar, memberikan apresiasi kepada LSM L-KONTAK yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Palopo, serta memastikan tidak ada perizinan yang dilanggar.
Hal yang sama disampaikan Umar, ia menyebutkan, RSU ST Madyang memiliki peran vital menunjang pelayanan kesehatan di Palopo. Legislator Partai Nasdem ini berharap, RSU ST Madyang memperhatikan kelengkapan dokumen perizinan, termasuk Andalalin.
Terkait aduan LSM L-KONTAK, Direktur Pelayanan RSU ST Madyang, dr Bidasari Jamil, menyebutkan seluruh izin operasional dan dokumen administrasi RSU ST Madyang telah sesuai regulasi dan aturan yang ditetapkan pemerintah. "Dari segi legalitas perizinan, saya kira tidak ada masalah," tutur Bidasari Jamil.
Hasil RDP menetapkan, dokukmen Andalalin tidak wajib cukup diganti pemenuhan standar teknis, DPRD meminta RSU ST Madyang menindaklanjuti rekomendasi Dishub, selanjutnya Dishub diminta memantau dan mengevaluasi RS ST Madyang dan fasilitas lain yang memiliki potensi dampak lalu-lintas, pihak RSU dan Dishub mengatur pengelolaan parkir secara teknis agar terintegrasi dengan lahan parkir yang tersedia, serta meminta RSUD ST Madyang melengkapi dokumen persyaratan perpanjangan izin tahun 2026 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (MUSAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: