PALOPO– Stabilitas manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Palopo, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Belum genap sebulan sejak Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama dr. Iin Fatimah Hanis, Sp.THT-BKL, menjabat, rumah sakit plat merah tersebut dihadapkan pada kritik internal yang cukup tajam. Mulai dari pola kepemimpinan yang dinilai eksklusif, pengunduran diri pejabat direksi, hingga kebijakan alih fungsi ruangan untuk mendukung ambisi menjadi rumah sakit pendidikan yang menuai kontroversi.
Puncak ketegangan terjadi ketika Direktur Operasional dan Pelayanan, dr. Erik, resmi mengajukan pengunduran diri melalui aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Langkah tersebut memperkuat sinyal keretakan di tubuh manajemen puncak RSUD Sawerigading pascapenunjukan dr. Iin Fatimah Hanis sebagai Plt Dirut oleh Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, pada 20 Februari 2026. Penunjukan ini mengisi kekosongan jabatan setelah dr. Rismayanti Amran Tandjung, Sp.PA, dialihkan menjadi pejabat fungsional Dokter Ahli Madya.
Saat dikonfirmasi Koran Akselerasi terkait pengunduran diri dr. Erik, dr. Iin Fatimah Hanis menyatakan tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya, yang bersangkutan sedang dalam status cuti. Sementara dr. Erik, ketika dihubungi melalui pesan singkat, hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang dalam perjalanan penerbangan.
Kritik juga mengarah pada kebijakan penataan fisik yang dilakukan secara cepat oleh Plt Dirut. Pantauan di lapangan menunjukkan adanya pengosongan ruang kerja administrasi ke lantai dua gedung. Ruangan yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas staf administrasi kini dialihfungsikan menjadi unit pendukung Rumah Sakit Pendidikan.
Kebijakan relokasi ini menuai polemik karena dilakukan di tengah tingginya beban administratif rumah sakit. Beberapa pihak menilai langkah tersebut sensitif, terutama karena melibatkan kerja sama dengan institusi swasta yang pemiliknya disebut-sebut memiliki hubungan rivalitas politik pada Pilwalkot Palopo lalu. Pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, jika tidak dikelola dengan hati-hati, kebijakan ini berpotensi menyeret fasilitas publik ke dalam pusaran kepentingan politik praktis.
Dari internal RSUD Sawerigading, terdapat keresahan di kalangan pejabat struktural. Gaya kepemimpinan dr. Iin Fatimah Hanis disebut kurang kolaboratif. Banyak pejabat definitif merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Sumber internal menyebut Plt Dirut lebih mengandalkan lingkaran staf tertentu dalam merumuskan kebijakan, sehingga menimbulkan kesan adanya “pemerintahan dalam pemerintahan”.
Akibatnya, ritme kerja di level manajemen menengah menjadi terganggu dan suasana kerja tidak lagi harmonis. Beberapa pejabat struktural mengaku merasa termarginalkan dalam proses penting yang menentukan arah rumah sakit ke depan.
Di tengah gejolak manajerial, para tenaga kesehatan (nakes) juga mulai menyuarakan kegelisahan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Ketidakjelasan skema pembayaran dan keterlambatan distribusi hak finansial dinilai kontradiktif dengan semangat profesionalisme yang selama ini dibangun.
Tanpa komunikasi yang transparan dan kepastian kesejahteraan, moral kerja nakes dikhawatirkan semakin menurun. Hal ini tentu berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Luwu Raya yang mengandalkan RSUD Sawerigading sebagai rumah sakit rujukan utama.
Situasi saat ini menjadi ujian berat bagi profesionalisme manajemen RSUD Sawerigading. Sumbatan komunikasi antarlevel kepemimpinan dan dominasi lingkaran tertentu dalam pengambilan keputusan berisiko mengganggu stabilitas operasional rumah sakit.
Tanpa evaluasi cepat terhadap kinerja Plt Dirut serta penjelasan yang transparan mengenai program rumah sakit pendidikan, kredibilitas RSUD Sawerigading sebagai benteng pelayanan kesehatan publik di wilayah ini berpotensi terganggu. Wali Kota Palopo dan pemangku kepentingan terkait diharapkan segera mengambil langkah antisipatif agar isu internal tidak berdampak lebih luas terhadap pelayanan kepada masyarakat. (MUBARAK DJABAL TIRA)
Posting Komentar untuk "Membaca Keterbelahan Manajemen RSUD Sawerigading di Balik Pengunduran Direktur Ops dan Pelayanan"