 |
| Kegiatan bincang Stranas PK yang diikuti Walikota Palopo beserta jajaran bersama KPK-RI. |
PALOPO- Mengangkat tema "Penguatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan BUMD" Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir, didampingi jajarannya mengikuti bincang strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) bersama KPK-RI secara virtual Zoom Meeting, Kamis (8/9/2022).
Acara ini dipandu Wakil Ketua KPK-RI, Alexander Marwata, dengan menghadirkan narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, dan Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan BUMN/BUMD didirikan untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara atau daerah serta meningkatkan penerimaan negara melalui deviden (untung) perusahaan. Jika perusahaan itu merugi, berarti red flag. Artinya, ada yang salah dalam pengelolaan di BUMN/BUMND. "Aturan di BUMD, hendaknya diterapkan. Sebanyak 959 BUMD memiliki total aset Rp855 triliun, dirata-ratakan 1 BUMND asetnya sekitar Rp1 triliun. Sementara dari 564 BUMD, 239 di antara BUMD itu atau 60% tidak memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI). Data penanganan perkara KPK sejak 2004 sampai Maret 2021 ada 93 dari 1.140 tersangka (8,12%) merupakan pejabat BUMD, disebabkan tidak kompetennya pengelolaan BUMD baik tingkat komisaris, direksi, SPI, dll," ungkapnya.
BUMD memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah-satu sumber PAD. Sehingga, BUMD perlu perbaikan tata kelola. Selain Walikota, bincang Stranas PK dihadiri Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi, Dirut PERUMDA Tirta Mangkaluku, Ir M Tawakkal MSi, Kepala BPKAD, Irvan Dahri, dll. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: