PALOPO- Bersama dengan Kemendagri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Senin (24/1/2022), menggelar rapat evaluasi terkait sistem pengadaan barang dan jasa.
Rapat via Zoom Meeting ini diikuti langsung Walikota Palopo, Drs HM Judas Amir MH, dan Kepala Bappeda, Hj Raoudatul Jannah S.Sos, dari Rujab SaokotaE Palopo. Pada pertemuan itu, Kepala LKPP, Aswar Anas, menjelaskan lembaga yang ia pimpin berfungsi menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan.
"Visi LKPP ialah penggerak utama pengadaan barang dan jasa pemerintah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Sementara misi LKPP; menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai kemajuan teknologi, mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik, dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif, serta menunjang akuntabilitas PBJ. Lebih dari Rp1.200 triliun belanja pemerintah sebagai peluang pasar produk dalam negeri dan UMKM Koperasi, atau 40% belanja pemerintah untuk UMK dan Koperasi, sesuai Perpres 21/2021," urai Aswar Anas.
Ia mengharapkan, dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah di Indonesia memanfaatkan aplikasi E-Katalog yang dapat mempermudah belanja APBN dan APBD karena sangat efisiensi dari segi waktu dan biaya," kuncinya. (MUDZAKKAR DJABAL TIRA)
Tidak ada komentar: