Penyusunan program penyuluhan pertanian tahun 2024.

 PALOPO- Untuk menghasilkan rencana kerja secara terencana dan terukur, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Dispertanakbun) Palopo, Selasa (21/3/2023), menggelar penyusunan program penyuluh pertanian 2024. Kegiatan ini, dibuka Asisten II Pemkot Palopo, Ilham Hamid SE MSi. 

Diucapkan Ilham Hamid, Dispertanakbun memiliki peran penting mewujudkan ketersediaan komoditas pertanian secara umum seperti sayur-mayur dan buah-buahan, termasuk daging dan memastikan berjalannya usaha peternakan sesuai harapan yang diinginkan.

"Program penyuluhan pertanian merupakan rencana kegiatan yang memadukan aspirasi petani-nelayan, dan masyarakat sesuai potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan masalah, dan alternatif pemecahannya. Program penyuluhan menjadi acuan bagi petugas penyuluh di lapangan, tugas yang akan dilaksanakan diurai kembali menjadi Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTP) bagi setiap penyuluh pertanian," ujar Ilham Hamid. 

Ia menginginkan agar rapat penyusunan program ini menghasilkan rencana kegiatan yang terencana dan terukur, agar kegiatan penyuluhan dapat bermanfaat secara maksimal bagi petani dan masyarakat. Segala kerja ikhlas, kerja keras, kerja cepat, dan kerja cerdas petani menghasilkan keuntungan dari usaha yang mereka jalankan, termasuk meningkatkan sektor perekonomian daerah. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palopo, H Farid Kasim Judas SH MSi MH, di acara Jambore Germas kader kesehatan Posyandu.

 PALOPO- Pelaksanaan Jambore Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) bagi kader kesehatan Posyandu, berjalan lancar, Selasa (21/3/2023), di kawasan Pantai Labombo. Acara itu, dihadiri Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Palopo, H Farid Kasim Judas SH MSi MH, dan Plt Kadinkes, dr H Nasaruddin Nawir Sp.OG (K) MARS. 

Farid Kasim Judas dalam sambutannya mengemukakan Jambore pada hari ini menjadi ajang menyatukan persepsi bahwa tugas pokok kader Posyandu ikut serta menyelenggarakan pelayanan dasar khususnya penanganan kesehatan ibu dan anak. "Jika tugas pokok dan tanggung jawab itu mampu dipahami, maka tak perlu khawatir lagi adanya masalah gizi buruk, Jambore ini memperkuat gerakan kita menekan serta mencegah stunting di Palopo. Alhamdulillah, dari 344 kasus stunting sekarang sudah turun 296 kasus. Hal ini, atas kerja sama dan kolaborasi semua pihak dalam menekan kasus stunting, kita harapkan tak ada lagi kasus stunting bari di Palopo," tandas FKJ--, sapaan akrab Farid Kasim Judas. 

Sementara, dr Nasaruddin Nawir menandaskan tugas pokok yang harus dilaksanakan menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta menurunkan angka stunting. Upaya penurunan stunting ini, melalui edukasi dan pemberian makanan tambahan. Jambore GERMAS tersebut, juga bagian dari upaya Pemkot Palopo mewujudkan pembangunan bidang kesehatan ibu dan anak. Posyandu adalah titik temu antara pelayanan profesional dari petugas kesehatan masyarakat, maupun masyarakat sekaitan penanggulangan masalah kesehatan yang menjadi perhatian bersama, lewat penurunan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan.

Pada lomba cipta menu, keluar sebagai juara 1 yakni Puskesmas Mungkajang, juara 2 diraih Puskesmas Wara, dan juara 3, ditempati Puskesmas Sendana. Hadir pula, Sekwan Palopo, Muh Taufiq beserta para kepala Puskesmas, Camat, dan seluruh kader Posyandu. (RLS/TOM)

 

Sosialisasi hasil penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Palopo.

PALOPO- Pasca adanya perubahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo, langsung menyosialisasikan hasil penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Palopo di Pemilu 2024, Selasa (21/3/2023), di Palopo Beach Hotel. Asisten I Pemkot Palopo, Muh Ihsan Asharuddin S.STp MSi, hadir mewakili Walikota di acara itu. 

Dalam sambutannya, Ihsan Asharuddin menyampaikan acara ini bertujuan mewujudkan proses demokrasi yang semakin berkualitas, cerdas, jujur, adil, transparan, akuntabel, aspiratif, dan partisipatif serta taat asas. 

"KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak politik masyarakat, khususnya dalam pesta demokrasi Pemilu 2024. Pada urgensinya, demokrasi berkualitas melahirkan kemimpinan dan keputusan berkualitas, demi tercapainya akselerasi kemajuan daerah," terang Ihsan Asharuddin. 

Ketua KPU Palopo, Abbas Djohan, membeberkan lahirnya PKPU 6 tahun 2023 membuat Dapil di Palopo menjadi empat bagian, sementara penetapan alokasi kursi anggota dewan telah melalui uji publik sampai FGD. Adapun tahapan yang akan berlangsung di KPU, yaitu verifikasi faktual calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah serta pemutakhiran data pemilih tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. "Perubahan Dapil yang terjadi saat ini, merupakan rancangan tiga dari tiga opsi yang diusul ke KPU-RI," kuncinya. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

Pembagian nutrisi tambahan di Desa Bunta.

 MORUT- Sebagai bentuk dukungan positifnya, Pemerintah Desa (Pemdes) Bunta, Kecamatan Petasia Timur, ikut pro aktif membantu upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Morowali Utara. Kontribusi yang diberikan Pemdes Bunta dalam penanggulangan stunting, dengan membagikan nutrisi makanan tambahan bagi anak usia balita. 

Pembagian nutrisi dalam bentuk susu dan madu digelar, Senin (20/3/2023), di Balai Desa Bunta. Bidan Desa Bunta, Feybi, mengatakan bantuan makanan tambahan susu dan madu itu, merupakan respons Pemdes Bunta menyukseskan program penanggulangan stunting Pemkab Morut. 

"Pak Kades Bunta memiliki kepekaan yang tinggi dalam mewujudkan Morut bebas stunting dengan menyalurkan asupan bergizi kepada anak-anak balita, semoga bantuan itu berhasil menanggulangi stunting di Bumi Tepo Asa Aroa," ucapnya 

Terpisah, Kades Bunta, Christol Rizal Lolo SP, secara singkat menuturkan bantuan nutrisi makanan tambahan yang ia salurkan ke anak balita di wilayahnya merupakan bukti nyata betapa Pemdes Bunta sangat serius dalam upaya penanggulangan kasus stunting di daerah ini. (FAUSIAH WULANDARI HAFID)

 

Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Abd Salam SH.

PALOPO- Agar tidak menjadi isu liar, Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Abd Salam SH, meluruskan informasi terkait biaya Umrah yang digunakan sejumlah pejabat Pemkot dan anggota Forkopimda Palopo. 

"Pertama-tama saya ingin menanggapi seputar ibadah Umrah yang dilaksanakan beberapa pimpinan OPD dan kalangan Forkopimda. Kegiatan tersebut, tidak menggunakan dana APBD. Melainkan, memakai uang pribadi masing-masing," terang Salam, Senin (20/3/2023). 

Legislator Partai Nasdem ini ingin memperjelas isu miring yang berkembang di masyarakat yang menyebut rombongan Umrah pejabat dan anggota Forkopimda ke Tanah Suci Mekkah menggunakan fasilitas APBD. 

"Mereka tidak menggunakan dana APBD, biaya Umrah para pejabat dan kalangan Forkopimda murni memakai uang pribadi masing-masing. Di dalam rombongan itu ada Pak Kajari, kalau memakai dana APBD tak mungkin Kajari akan ikut, pasti beliau akan menolak. Jadi, informasi itu jangan dipelintir macam-macam. Yang betul, biaya perjalanan Umrah pejabat dan Forkopimda tersebut menggunakan dana pribadi," tegas Salam. 

Ditambahkan, Abd Salam, DPRD Palopo hanya menyetujui anggaran ibadah umrah hanya di peruntukan terhadap imam masjid, tokoh masyarakat dan  guru mengaji. 

"Saya bisa pastikan bukan anggaran APBD. Karena dana tersebut baru bisa digunakan di triwulan kedua tahun 2023.sementara sekarang masih dalam triwulan pertama, " Pungkas ASL Sapaan akronim dari wakil ketua I DPRD Palopo itu. (RILIS) 

Sekda Palopo, H Firmanza DP, membuka sosialisasi penyusunan RPKD 2024-2026.

PALOPO- Untuk memperkenalkan tata cara penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2024-2026 Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo, Senin (20/3/2023), menggelar sosialisasi yang diikuti 28 peserta yang terdiri kepala OPD dan tim penyusunan RPKD. Kegiatan yang dihadiri tenaga ahli tim TKPKD Provinsi Sulsel itu, dibuka Sekda Palopo, Drs H Firmanza DP SH MSi. 

Kepala Bappeda Palopo, Hj Raodatul Jannah S.Sos MM, mengungkapkan sosialisasi ini akan menjadi dasar penyusunan RPD 2024-2026. Ia menguraikan, persentase penduduk miskin di Palopo pada 2022 yaitu 7,78%, dan di 2024 Palopo menargetkan penurunan persentase kemiskinan menjadi 7,58%, kemudian di 2025 menjadi 7,38%, dan 2026 menjadi 7,06%. 

Berdasarkan surat keputusan Presiden, Palopo termasuk salah-satu kota yang harus mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di 2024-2026, lokasi terbesar kemiskinan di Palopo berada pada Kecamatan Telluwanua.

"RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 tahun yang merupakan bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, Permendagri No 52 tahun 2022 mengarahkan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2023 seperti Kota Palopo agar di masa transisi menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tetap melakukan perencanaan pembangunan di daerahnya. Sehingga, disusunlah RPD 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 sebagai pedoman penjabat kepala daerah," urai Raodatul Jannah. 

Dikatakan, eksistensi dari sebuah pemerintahan ialah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya, ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV. "Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Palopo berakhir 2023, tapi pemerintahan tetap jalan di 2024-2026. Apa yang disusun ini, akan menjadi masukan dalam penyusunan RKPD serta pedoman bagi Walikota selanjutnya dalam melaksanakan tugas," terang Raodatul Jannah. 

Sementara, Sekda Palopo, H Firmanza DP, yang mewakili Walikota, mengungkapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terkoordinir dalam satu kesatuan melalui strategi dan program terintegrasi satu sama lain. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, sementara indikator pemerintah bekerja dengan baik atau tidak dapat dilihat dari indeks tingkah kemiskinan di daerahnya. "Alhamdulillah, selama kepemimpinan Walikota/Wakil Walikota kemiskinan di Palopo terus menurun," pungkasnya. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)

 

Pelantikan MD KAHMI dan FORHATI Palopo.

PALOPO- Selain menghadiri acara pelantikan pengurus, Staf Ahli Walikota Palopo Bidang Hukum dan Pemerintahan, Ade Chandra SIp, membuka rapat kerja (Raker) MD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan MD Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) Palopo, Senin (20/3/2023), di Aula Ratona Lt II Balaikota Palopo. 

Ade Chandra dalam sambutannya berpesan kepada MD KAHMI dan FORHATI Palopo menjaga kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan yang lebih besar dan kompleks. Melalui pelantikan, segenap pengurus diharapkan bahu membahu melahirkan tekad, daya kreasi, dan inovasi untuk kemajuan organisasi khususnya dalam melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau di tengah umat Islam serta bangsa Indonesia pada umumnya. 

"KAHMI dan FORHATI Palopo merupakan organisasi generasi pelanjut perjuangan serta wadah mempersiapkan generasi pelanjut umat yang tangguh berkualitas oleh keilmuan, akhlak dan amal yang baik, Pemkot Palopo mengucapkan selamat atas pelantikan ini," tutur Ade Chandra. 

Sementara, Ketua Panpel, Imam Maulana S.Si, berterimakasih ke Pemkot Palopo yang turut membantu mensupport jalannya kegiatan itu. "KAHMI dan FORHATI wadah memaksimalkan pengalaman keilmuan, wawasan, potensi, dan profesi dengan berlandaskan ketaqwaan kepada Allah SWT, cetusnya. (RLS/MUDZAKKAR DJABAL TIRA)