Dari Tumbu Bara hingga Marinding, Ini Daftar Pemodal Diduga Kendalikan PETI Bajo Barat

8.189 Views

 

Aksi unjuk rasa menentang PETI Bajo Bara. 
LUWU — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso, Kecamatan Bajo Barat, masih terus berlangsung hingga Minggu (22/11/2026) pagi. Meski aparat keamanan rutin menggelar patroli, sejumlah alat berat terpantau tetap mengeruk material di badan sungai.
Berdasarkan pantauan lapangan dan informasi yang dihimpun, operasional tambang ilegal ini tersebar di beberapa desa dengan pengendali atau pemodal yang berbeda.

Di Desa Tumbu Bara, sedikitnya delapan unit ekskavator beroperasi mengeruk aliran sungai. Aktivitas di titik ini diduga dikendalikan oleh pemodal H. Wawan. Bergeser ke Desa Saronda, pengerukan emas ilegal serupa diduga berada di bawah kendali pemodal asal Luwu Utara, H. Sudirman.

Sementara itu, di Desa Marinding, aktivitas alat berat dilaporkan masih berjalan dan diduga dikendalikan oleh tiga pemodal lain, yakni H. Mamang, H. Maspul, dan H. Midung.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari warga DAS Suso. Mereka masih menanti langkah konkret Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu untuk merealisasikan sembilan poin rekomendasi DPRD Luwu Nomor 000.15/1006/DPRD/XI/2026.

Rekomendasi yang lahir pascaaksi warga pada 17–18 November lalu itu mendesak penutupan permanen tambang ilegal, pembentukan posko terpadu lintas instansi, uji laboratorium kualitas air, serta penindakan hukum terhadap para pemodal.

Warga berkomitmen terus mengawal realisasi kebijakan tersebut. Mereka bahkan berencana mendatangi kantor Pemkab Luwu, DPRD Luwu, dan Polres Luwu membawa 1.000 butir telur sebagai simbol aspirasi jika posko terpadu tak kunjung terbentuk.

Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS), Muhammad Husain Pangngari, meminta kejelasan pembagian tugas tim terpadu. Menurutnya, alat berat masih terpantau beroperasi di empat titik, yakni Desa Marinding, Tumbu Bara, Saronda, dan Kadong-Kadong.

Husain menilai kembalinya para penambang usai patroli menandakan perlunya pengawasan ketat dari pemangku kepentingan di tingkat kecamatan hingga desa.

"Pembentukan posko terpadu dan pengawasan bersama harus segera terwujud agar penertiban di lapangan lebih efektif," kata Husain, Minggu (22/11/2026).

Di lapangan, petugas kerap menghadapi modus klaim kepemilikan lahan. Para pelaku berdalih area tambang di badan sungai merupakan tanah pribadi yang berubah menjadi alur air akibat pergeseran DAS Suso pascabanjir bandang.

Selain persoalan klaim lahan, aspek teknis pengamanan barang bukti juga menjadi sorotan. Dalam sebuah operasi sebelumnya yang dilakukan oleh Korem sempat menyita sedikitnya 10 kunci alat berat untuk menghentikan operasional tambang.

Dari sisi penegakan hukum, kepolisian sebenarnya telah memproses beberapa perkara PETI di wilayah Luwu. Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulsel telah menetapkan R alias H. Wawan dan Samsul bersama dua operator sebagai tersangka kasus tambang ilegal di wilayah Posi.

Satreskrim Polres Luwu juga tengah menyidik perkara PETI lain hasil penggerebekan di Desa Tumbu Bara pada Sabtu (14/11/2026) malam. Polisi menyita enam ekskavator dan mengamankan empat operator dalam operasi tersebut.

Tercatat, sinergi Polres Luwu, Polda Sulsel, dan TNI telah menggelar delapan operasi skala besar serta belasan patroli rutin. Namun, luasnya medan membuat alur Sungai Suso (Sungai Lekkopini) masih dipenuhi kubangan galian dan gundukan sedimen.

Praktisi Lingkungan Hidup, Hajar Alfarisy, mengingatkan bahwa kawasan Sungai Suso masuk dalam struktur perwilayahan pariwisata sesuai Perda Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2021. Pelestariannya membutuhkan komitmen seluruh elemen daerah.

"Kita menghadapi dua tragedi sekaligus di daerah ini, yakni hilangnya daya paksa hukum dan hilangnya daya lindung kekuasaan di hadapan pemodal tambang ilegal," kata Hajar saat berorasi.

Merespons masih beroperasinya para pemodal, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Andi Djemma menyiapkan laporan resmi dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) sebagai dukungan data bagi aparat penegak hukum.

Perwakilan PBH Andi Djemma, Mustakin, mendorong pengembangan penyidikan hingga menyentuh seluruh pemodal yang namanya mencuat di lapangan, mulai dari H. Wawan di Tumbu Bara, H. Sudirman di Saronda, hingga H. Mamang, H. Maspul, dan H. Midung di Marinding.

Mustakin meminta penyidik turut memeriksa pemerintah desa dan pihak yang mengklaim lahan sungai. Menurutnya, pengawasan tingkat desa menjadi kunci mencegah masuknya alat berat ke wilayah sungai.

Ia juga mendukung penuh langkah penyidik menelusuri aliran dana (follow the money), melacak kepemilikan alat berat, serta mengembangkan keterangan para operator yang ditahan Polres Luwu.

"Kami segera melayangkan laporan ke Mabes Polri, Polda Sulsel, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperkuat dukungan penindakan hingga tuntas," ucapnya.

Kerusakan hulu DAS Suso memicu kekhawatiran warga akan terulangnya banjir bandang dan longsor Mei 2024 yang menewaskan 14 orang. Sedimentasi di hulu kini mengancam wilayah hilir, termasuk kawasan perkotaan Belopa, dengan risiko banjir lumpur.

Selain ancaman banjir, Sungai Suso merupakan sumber air baku PDAM Tirta Beringin dan irigasi pertanian. Indikasi kandungan bahan berbahaya dari uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkuat urgensi penyelamatan sungai.

Hajar Alfarisy membedakan praktik tambang ilegal saat ini dengan tradisi ma’dulang masyarakat lokal.

"Dalam tradisi ma’dulang, warga menjaga batas ekologis karena memiliki rumah dan kebun di sepanjang sungai. Tambang ilegal saat ini bersifat eksploitatif demi keuntungan sesaat tanpa menghitung risiko bencana," jelas Hajar.

Ia menegaskan DAS Suso adalah satu kesatuan ekosistem dari hulu ke pesisir. Lumpur dan limbah dari hulu turut merugikan petani hingga pembudidaya rumput laut di muara.

"Apa gunanya kaya dari sungai jika akhirnya kita kehilangan rumah tempat hidup? DAS Suso bukan sekadar aliran sungai, tetapi rumah kita," pungkas Hajar.

Hingga berita ini terbit, redaksi masih berupaya menghubungi pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang disebut guna memperoleh konfirmasi dan hak jawab. (TIM) 

Posting Komentar untuk "Dari Tumbu Bara hingga Marinding, Ini Daftar Pemodal Diduga Kendalikan PETI Bajo Barat"