Oleh: Mubarak Djabal Tira
Ruang Musyawarah Nasional HIPMI di Lampung tempo hari mendadak riuh. Di atas panggung, Presiden Prabowo Subianto melempar lelucon, menirukan nyanyian para pengkritiknya di media sosial dengan jenaka. “Yang nyinyir-nyinyir, nyinyir nyinyir nyenye... Jangan dengarkan pihak yang nyinyir,” selorohnya. Ratusan pengusaha muda di dalam ruangan ber-AC itu seketika pecah dalam tawa. Tepuk tangan bergemuruh panjang, merayakan sebuah atmosfer yang penuh optimisme.
Namun, kenyataan di luar gedung tidak sehangat tawa di dalam ruangan. Begitu melangkah ke jalan raya, kita langsung dihadapkan pada pemandangan yang kontras, barisan truk mengular panjang di berbagai SPBU, menguras habis waktu dan energi para sopir. Di sudut lain, ibu-ibu rumah tangga mulai jengah berburu gas melon yang kian langka.
Di atas kertas, dapur masyarakat sedang dihantam badai nyata mulai dari bayang-bayang rupiah yang sempat loyo menyentuh angka Rp18.000, kenaikan harga Pertamax, hingga angka PHK yang menurut data Kemenaker sudah menembus 15.400 pekerja per April ini.
Modal asing pun perlahan angkat kaki, pemodal tidak bisa ditenangkan hanya dengan angka pertumbuhan di atas kertas, mereka membaca regulasi, melihat antrean, skandal korupsi, dan rapuhnya kepastian hukum sebagai tanda bahaya yang memaksa mereka memindahkan dana ke tempat yang lebih aman.
Keresahan yang menumpuk di dunia nyata ini akhirnya tumpah ke jagat digital. Istilah 'Negara Konoha' kembali diputar, bukan lagi sebagai candaan renyah, melainkan satir pahit tentang ruang publik kita. Bahkan di kalangan anak muda, frasa berserah seperti 'kabur aja dulu' jamak terdengar, sebuah sinyal kuat tentang adanya kecemasan kolektif terhadap masa depan.
Pemerintah sebenarnya berada di posisi yang serba salah. Menahan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli rakyat jelas niat yang mulia, meski risikonya anggaran negara harus jebol dan pasokan di daerah tersendat.
Namun publik tahu, bocornya anggaran ini bukan sekadar karena rakyat terlalu banyak memakai bensin. Kelangkaan solar di berbagai daerah adalah rahasia umum yang melibatkan gurita mafia. Solar bersubsidi yang menjadi hak truk logistik disedot secara ilegal untuk memberi makan alat-alat berat di kawasan tambang ilegal.
Celakanya, di tengah situasi dapur masyarakat yang sedang megap-megap, proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis justru digerogoti korupsi. Penetapan tersangka terhadap pejabat Badan Gizi Nasional oleh Kejaksaan Agung seolah menjadi tamparan keras. Sebuah gagasan mulia kembali menjadi bancakan, walaupun sebenarnya publik sejak jauh hari telah mengingatkan.
Karut-marut seperti inilah yang membuat publik pelan-pelan kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum resmi. Kita sering melihat pemerintah gemar mendirikan Satgas untuk berbagai urusan, namun hasilnya kerap menguap begitu saja. Pada titik ini, ucapan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bahwa "Ikan busuk mulai dari kepala" kembali terngiang sebagai beban moral yang nyata. Maka jangan heran jika fenomena 'no viral, no justice' kian mengakar. Masyarakat merasa keadilan baru akan bergerak jika jeritan mereka sudah gaduh di media sosial.
Ketika kritik dari bawah dengan mudah dicap sebagai 'nyinyiran' atau 'antek asing', ruang demokrasi kita perlahan terasa menyempit. Publik belum lupa pada kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus. Meski empat prajurit TNI telah divonis oleh Pengadilan Militer, pertanyaan mendasar tentang siapa dalang intelektual di balik teror itu tetap menggantung di udara.
Monopoli narasi dari pemegang kekuasaan yang memegang kendali atas data dan perangkat, selalu menyimpan bahaya laten, lahirnya satu versi kebenaran tunggal yang membungkam suara-suara alternatif.
Kesenjangan mencolok antara narasi di panggung dan realitas di lapangan inilah yang memicu pembelahan. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih setia merawat optimisme pada visi besar presiden. Di sisi lain, jeritan perut tidak bisa ditunda. Mahasiswa kembali turun ke jalan, sopir angkot meratapi pendapatan yang seret, dan pedagang kecil mulai gulung tikar. Sementara di hotel-hotel mewah, tawa elite masih terdengar renyah tanpa beban.
Pemerintahan ini memang belum lama berjalan, dan beberapa indikator makro ekonomi yang bertahan di tengah krisis global patut diberi apresiasi. Namun, persoalan struktural seperti kebocoran sumber daya alam, gurita korupsi, dan mampetnya akses keadilan tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika panggung yang memukau.
Ujian kepemimpinan yang sesungguhnya berada pada hal-hal konkret di akar rumput. Besok pagi, apakah truk logistik masih harus mengantre berjam-jam demi seliter solar? Apakah program makan bergizi gratis anak-anak sekolah bisa sampai tanpa disunat? Dan apakah kritik dari rakyat kecil akan dihargai sebagai vitamin demokrasi, bukan dianggap sebagai pembangkangan?
Demokrasi yang sehat tidak membutuhkan pidato yang menggema di ruang-ruang eksklusif. Ia menuntut kepekaan untuk turun ke lapangan yang becek, melihat lubang-lubang kekurangan, dan mendengar dengan telinga yang lapang. Karena pada akhirnya, rakyat tidak mengunyah retorika, mereka hidup di antara antrean energi, harga bahan pokok yang mencekik, dan rasa rindu yang besar akan keadilan. (****)
Posting Komentar untuk "Pidato, Antrean dan Sebuah Cermin"