Kelangkaan LPG 3 Kg di Palopo, Ironi Kebutuhan Pokok Masyarakat Menghilang di Pasaran!

PENULIS: Zahra Diffaf Zakaria & Alya Rianti Amalia (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo)

Beberapa hari terakhir, masyarakat Kota Palopo kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Di banyak pangkalan, warga harus mengantre sejak pagi, bahkan ada yang pulang tanpa membawa gas karena stok sudah habis. Akibat pasokan yang terbatas, harga LPG di tingkat pengecer naik hingga sekitar Rp35.000 sampai Rp50.000 per tabung.

Kondisi ini tentu memberatkan masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil yang setiap hari menggunakan LPG untuk kebutuhan rumah tangga maupun usahanya. Masalah ini menunjukkan bahwa barang bersubsidi yang seharusnya mudah diperoleh justru sulit diakses oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

Menurut penulis, kelangkaan LPG 3 kg di wilayah Palopo tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya pasokan, tetapi juga menjadi cerminan bahwa sistem distribusi barang bersubsidi masih memerlukan pengawasan yang lebih baik. Ketika masyarakat yang berhak menerima subsidi justru kesulitan memperoleh LPG, sementara harga di tingkat pengecer terus meningkat, maka tujuan utama pemberian subsidi belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam proses penyaluran yang perlu segera dievaluasi.

Dalam perspektif etika ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mengedepankan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Barang bersubsidi merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga pendistribusiannya harus dilakukan secara jujur, tepat sasaran, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Apabila terjadi penyimpangan distribusi atau praktik yang menyebabkan masyarakat harus membeli LPG dengan harga yang jauh lebih tinggi, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi dasar dalam etika ekonomi Islam.

Selain berdampak pada rumah tangga, kelangkaan LPG juga memengaruhi keberlangsungan usaha mikro di Kota Palopo. Banyak pelaku UMKM yang bergantung pada LPG 3 kg harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar sehingga keuntungan yang diperoleh semakin berkurang. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin sebagian usaha kecil akan mengalami kesulitan untuk bertahan. Oleh karena itu, persoalan kelangkaan LPG tidak boleh dianggap sebagai masalah sesaat, melainkan harus menjadi bahan evaluasi agar kebijakan subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Permasalahan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan LPG. Diperlukan langkah yang lebih menyeluruh, mulai dari memperkuat pengawasan distribusi hingga memanfaatkan teknologi untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah daerah, Pertamina, agen, dan pangkalan perlu membangun sistem distribusi yang lebih transparan dan tepat sasaran. Di era digital, pendataan penerima subsidi yang terintegrasi, pemantauan stok LPG secara digital, serta penyediaan kanal pengaduan daring dapat menjadi solusi untuk meminimalkan penyimpangan dalam proses distribusi.

Langkah tersebut mencerminkan semangat Socio-technopreneur, yaitu memanfaatkan inovasi dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan sosial secara efektif. Dengan distribusi yang lebih transparan, pengawasan yang lebih baik, dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan LPG 3 kg dapat kembali mudah diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Pada akhirnya, keberhasilan subsidi tidak hanya diukur dari jumlah yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. (****)